Showing posts sorted by relevance for query arti ideologi. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query arti ideologi. Sort by date Show all posts

Pengertian Bangsa : Unsur, Ciri Dan Faktor Terbentuknya Bangsa

Pengertian Bangsa


Secara umum, Pengertian Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasa terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Dalam bahasa inggirs, bangsa beradal dari kata nation. Nation yang berarti bangsa, wangsa atau trah (jawa). Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang menempati kepulauan Nusantara, memiliki kesamaan watak, cita-cita moral, dan cita-cita hukum yang terikat menjadi satu karena keinginan dan pengalaman sejarah. Kamur Besar Bahasa Indonesia (BBI), Pengertian bangsa adalah orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri.

Pengertian Bangsa dalam Arti Sosiologi Antropologis dan Arti Politis - Dalam pengertian bangsa terbagi atas dua yaitu pengertian bangsa secara sosiologi antropologis dan politis antara lain sebagai berikut :
  • Pengertian Bangsa dalam Arti Sosiologis Antropologis : Pengertian bangsa adalah persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan setiap anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan istiadat. Persekutuan hidup, artinya perkumpulan orang-orang yang saling membutuhkan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam satu wilayah tertentu. Persekutuan hidup dalam satu negara yang jumlah warga banyak atau lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan persektuuan hidup yang lain, seperti persekutuan hidup masyarakat Jawa. Persekutuan yang dimiliki warga sedikit atau lebih kecil dibanding dengan yang lain, seperti masyarakat suku Badui. 
  • Pengertian Bangsa dalam Arti Politis : Pengertian bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu wilayah tertentu dan mereka yang tunduk kepada penguasa yang ada. Jadi, bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang mempunyai kepeningan, nasib, dan tujuan yang sama (politis). Dalam arti inilah yang memunculkan paham nasionalisme atau semangat kebangsaan. Selain dari itu bangsa juga berasal dari orang-orang yang memiliki kesamaan latar belakang sejarah, penglaman, dan perjuangan dalam mencapai hasrat untuk bersatu. 
Pengertian Bangsa Menurut Definisi Para Ahli terdapat beberapa ahli yang telah mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian bangsa antara lain sebagai berikut..
  • Ernes Renant : Menurut Ernes Renant, pengertian bangsa adalah suatu nyawa, suatu akal yang terjadi dari dua hal, yaitu rakyat yang harus bersama-sama menjalankan satu riwayat, dan rakyat yang kemudian harus mempunyai kemauan atau keinginan hidup untuk menjadi satu.
  • Hans Kohn : Menurut Hans Kohn menyatakan bahwa bangsa dapat terjadi karena adanya persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda bangsa yang satu dengan yang lainnya. 
  • Otto Bauer : Menurut Otto Bauer, Pengertian bangsa adalah adanya suatu persamaan, karakter, suatu watak, dimana karakter atau watak itu tumbuh dan lahir karena adanya persatuan pengalaman. 
  • Ir. Soekarno : Menurut Ir. Soekarno, Pengertian bangsa adalah segerombolan manusia besar, keras ia mempunyai keinginan bersatu, keinginan untuk hidup bersama, memiliki persamaan nasib, watak, dan hidup diatas satu wilayah yang nyata satu unit.

Sejarah Indonesia Sebagai Bangsa

Bangsa Indonesia tumbuh sebagai hasil interaksi masyarakat yang berlangsung secara alamiah. Disini ada kehendak yang tumbuh lantaran sejarah yang sama untuk jadi satu kesatuan bangsa yang merdeka. Walau demikian Ernest Renan memiliki pendapat bahwa tak ada satu hal yang mutlak sama. Di dalam masyarakat senantiasa ada sebagian perbedaan, jadi dalam masyarakat senantiasa ada toleransi dalam tiap-tiap intaraksi yang maksudnya agar tak ada perseteruan.

Kapan bangsa Indonesia tumbuh? secara alamiah bangsa Indonesia tumbuh atau muncul sebagai hasil intaraksi pada masyarakat Indonesia yang majemuk serta hal semacam ini menjadi roh bangsa, seperti bangsa Jerman yang kerap menyebutnya dengan roh rakyat. Para filsuf Jerman mengaitkan roh bangsa dengan menjadikan satu masyarakat dengan alam yang satu.

Tetapi, berbeda dengan Indonesia, Jerman menyatu lantaran perang penyatuan wilayah alamnya, sedang Indonesia menyatu lantaran ada nasib yang sama. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, secara sadar pemimpin kita merumuskan sumpah pemuda, yang pada intinya yaitu sumpah bangsa. Jadi secara politis dinyatakan dasar bangsa Indonesia berdiri ketika sumpah pemuda tersebut .

Bangsa Indonesia yang tampil kemudian menegara pada tanggal 17 agustus 1945. Bangsa serta negara itu lalu menjadi satu kesatuan, Ernest Renan memiliki pendapat kalau ada bangsa serta negara yang tidak menjadi satu. Misalnya yang kerap kita dengar yaitu sebutan negara Australia tidak ada bangsa Australia.

Ciri - Ciri Bangsa 

  • Sekelompok manusia yang memiliki rasa kebersamaan (self belonging together) 
  • Memiliki wilayah tertentu tetapi belum memiliki pemerintahan sendiri
  • Ada kehendak bersama untuk membentuk atau berada dibawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri
  • Keanggotaan orangnya bersifat kebangsaan/nasionalitas
  • Tidak ditentukan secara pasti waktu kelahirannya, seperti suku bangsa Betawi yang tidak diketahui secara pasti kapan mulai ada/muncul suku bangsa betawi itu
  • Dapat terjadi karena adanya kesamaan dalam identitas budaya, agama, bahasa sehingga dapat membedakan bangsa alainnya. Bangasa tersebut memunculkan bangsa yang homogen. 

Unsur-Unsur Terbentuknya Bangsa 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Otto Bauer bahwa terbentuknya bangsa karena adanya persamaan senasib atau dapat dikatakan bahwa bangsa juga dapat terbentuk dari nilai yang solidaritas dari semua prang yang tinggal dalam satu kelompok. Ratzel mengemukakan bahwa bangsa dapat terjadi bentuk karena adanya hasrat atau keinginan bersatu karena kesamaan tempat tinggalnya (bangsa secara geopolitik).  Friederch Hertz, menyatkaan bahwa unsur terbentuknya suatu bangsa adalah sebagai berikut :
  • Adanya keinginan atau hasrat untuk bersatu secara sosial, ekonomi, politik, budaya, dan komunikasi, urusan dalam negeri
  • Adanya keinginan dalam menunjukkan karakteristik sendiri melalui kemandirian, keaslian, kelebihan, bahasa, dan lain-lain. 
  • Adanya hasrat dalam menunjukkan keunggulan dari dalam kerja sama antarbangsa

Faktor Pembentukan Bangsa

Faktor-faktor pembentukan satu bangsa begitu terkait dengan identitas yang menyatukan masyarakat. Faktor itu diantaranya seperti berikut :
  1. Primordial yang termasuk juga dalam faktor ini yakni ikatan kekerabatan, persamaan suku bangsa, daerah, bahasa serta adat istiadat.
  2. Sakral dalam faktor ini yakni ada persamaan agama yang diyakini oleh masyarakat serta dalam soal ini agama bisa membuat suatu ideologi doktrin yang kuat dalam masyarakat, hingga keterkaitannya bisa menimbulkan bangsa.
  3. Tokoh jadi salah satu faktor pembentuk bangsa lantaran bagi masyarakat, tokoh dijadikan sebagai contoh untuk mewujudkan misi-misi bangsa.
  4. Sejarah adalah satu diantara faktor pembentukan bangsa lantaran sejarah serta pengalaman masa lalu seperti penderitaan akan melahirkan solidaritas hingga sangat mungkin untuk membuat satu tekad serta satu maksud antar kelompok masyarakat.
  5. Perubahan Ekonomi disebutkan sebagai faktor pembentukan bangsa lantaran makin meningkatnya perkembangan ekonomi makin beragam juga keperluan masyarakat hingga membuat masyarakat makin ketergantungan satu sama lain serta secara tidak langsung dapat membuat masyarakat ingin membuat satu kesatuan yakni bangsa sebagai jalan untuk memenuhi keperluan satu sama lain.

Pengertian Reformasi : Tujuan Dan Faktor Pendorong Reformasi

Pengertian Reformasi

Reformasi secara etimologis berasal dari kata “reformation” dengan akar kata “reform” yang secara semantik bermakna “make or become better by removing or putting right what is bad or wrong”. Reformasi merupakan bagian dari dinamika masyarakat, dalam arti bahwa perkembangan akan menyebabkan tuntutan terhadap pembaharuan dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan tersebut.  Reformasi juga bermakna sebagai suatu perubahan tanpa merusak (to change without destroying) atau perubahan dengan memelihara (to change while  preserving). Dalam hal ini, proses reformasi bukanlah proses perubahan yang radikal dan berlangsung dalam jangka waktu singkat, tetapi merupakan proses perubahan yang terencana dan bertahap.

Makna reformasi dewasa ini banyak disalah artikan sehingga gerakan masyarakat yang melakukan perubahan yang mengatasnamakan gerakan reformasi juga tidak sesuai dengan gerakan reformasi itu sendiri. Hal ini terbukti dengan maraknya gerakan masyarakat dengan mengatasnamakan gerakan reformasi, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan makna reformasi itu sendiri.

Secara harfiah reformasi memiliki makna suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat.

Reformasi merupakan suatu perubahan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan baru yang secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan prubahan terutama perbaikan dalam bldang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan.

Syarat - Syarat Dalam Gerakan Reformasi

Pertama : suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Masa pemerintahan ORBA banyak terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan, misalnya asas kekeluargaan menjadi “nepotisme” kolusi dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat pembukaan UUD 1945 serta batang tubuh UUD 1945.

Kedua : suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu, dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Jadi reformasi pada prinsipnya suatu gerakan untuk mengembalikan pada dasar nilai-nilai sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tanpa landasan visi dan misi ideologi yang jelas maka gerakan reformasi akan mengarah anarkisme, disintegrasi bangsa dan akhirnya jatuh pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana yang telah terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia.

Ketiga : suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu acuan reformasi. Reformasi pada prinsipnya gerakan untuk mengadakan suatu perubahan untuk mengembalikan pada suatu tatanan struktural yang ada, karena adanya suatu penyimpangan. Maka reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi, bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat sebagaimana terkandung dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Reformasi harus mengembalikan dan melakukan perubahan ke arah sistem negara hukum dalam arti yang sebenarnya sebagaimana terkandung dalam penjelasan UUD 1945, yaitu harus adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari pengaruh penguasa, serta legalitas dalam arti hukum.

Oleh karena itu reformasi itu sendiri harus berdasarkan pada kerangka hukum yang jelas. Selain itu reformasi harus diarahkan pada suatu perubahan ke arah transparasi dalam setiap kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara karena hal ini sebagai manesfestasi bahwa rakyatlah sebagai asal mula kekuasaan negara dan rakyatlah segaa aspek kegiatan negara. Atau dengan prinsip, bahwa “Tiada Reformasi dan Demokrasi tanpa supremasi hukum dan tiada supremasi hukum tanpa reformasi dan demokrasi”.

Keempat : Reformasi diakukan ke arah suatu perubahan kearah kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala aspeknya antara lain bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta kehidupan keagamaan. Dengan lain perkataan reformasi harus dilakukan ke arah peningkatan harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagai manusia demokrat, egaliter dan manusiawi.

Kelima : Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berkeTuhanan Yang Yaha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar lima syarat-syarat di atas, maka gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi, sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang jelas, maka reformasi akan mengarah kepada disintegrasi, anarkisme, brutalisme, dengan demikian hakekat reformasi itu adalah keberanian moral untuk membenahi yang masih terbengkalai, meluruskan yang bengkok, mengadakan koreksi dan penyegaran secara terus-menerus, secara gradual, beradab dan santun dalam koridor konstitusional dan atas pijakan/tatanan yang berdasarkan pada moral religius.

Tujuan Reformasi

Melihat situasi politik dan kondisi ekonomi yang semakin tidak terkendali, rakyat Indonesia menjadi semakin kritis, bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru tidak berhasil menciptakan negara yang makmur, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Atas kesadaran itu, rakyat secara bersama-sama dengan dipelopori oleh mahasiswa dan para cendekiawan mengadakan suatu gerakan yang dikenal dengan nama Gerakan Reformasi.

Tujuan gerakan reformasi secara umum adalah memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Secara khusus, tujuan gerakan reformasi, antara lain:

  1. Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi.
  2. Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat.
  3. Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
  4. Reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia.

Faktor Pendorong Reformasi

Faktor pendorong terjadinya reformasi di Indonesia terutama terletak pada bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial.

  • Faktor Politik

Faktor dalam bidang politik yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia antara lain:

  1. Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam kehidupan pemerintahan. Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi.
  2. Kekuasaan Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup.
  3. Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  4. Mahasiswa menginginkan perubahan.

  • Faktor ekonomi

Faktor dalam bidang ekonomi yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia antara lain:

  1. Adanya krisis mata uang rupiah.
  2. Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat.
  3. Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok.

  • Faktor Hukum

Faktor dalam bidang hukum yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia adalah belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara.

Faktor Sosial

Faktor dalam bidang sosial yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia adalah adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat.

Pengertian dan Fungsi Dasar Negara

Pengertian dan Fungsi Dasar Negara. Pengertian Dasar Negara, Fungsi dari Dasar Negara, Pancasila yang dijadikan Dasar Negara. Pedoman-Pedoman dalam Sebuah Dasar Negara. Negara dengan Dasarnya masing-masing.

Pengertian Dasar Negara

Sumber: poskotanews.com
Banyak para pakar yang sudah mendeskripsikan pengertian dasar negara serta fungsi dasar negara. Secara Umum Pengertian Dasar Negara yaitu sikap hidup, pandangan hidup, atau suatu hal yang tidak bisa dibuktikan kebenaran serta kekeliruannya.

Pada intinya, dasar negara adalah filsafat negara (political philosophy) yang berkedudukan sebagai sumber dari semua sumber hukum atau sumber tata tertip hukum dalam negara. Dan, agar lebih mengerti pengertian filsafat negara

Pertama-tama mari kita mengulas pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat datang dari kata philos yang memiliki arti sahabat, cinta, serta sophia yang memiliki arti kebijaksanaan, kebenaran, belajar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian filsafat yaitu pengetahuan serta penyelidikan, dengan akal budi tentang hakikat dari semua yang ada, sebab, asal, serta hukumannya.

Dasar Negara adalah landasan kehidupan sebuah negara karena tiap negara tentu mempunyai landasan negara dalam melakukan serta menjalankan kehidupan sebuah negara di mana dasar negara bertindak dalam mengatur penyelenggaraan sebuah negara.

Negara yang tidak mempunyai dasar negara yaitu sebuah negara yang dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak mempunyai pedoman yang memiliki arti bahwa negara itu tidak mempunyai arah serta tujuan yang pasti.

Mau dibawa ke mana negara ini karena dasar negara meliputi tujuan negara, harapan negara, serta etika negara.

Negara indonesia sendiri mempunyai dasar negara yakni pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yaitu ideologi negara indonesia yang menjadi pandangan serta metode semua bangsa indonesia dalam menggapai cita-cita. Cita-cita negara indonesia yaitu masyarakat yang adil serta makmur.

Fungsi Dasar Negara 

Sumber: yukepo.com
Pada umumnya, dasar negara dipakai oleh bangsa atau negara pendukungnya serta mempunyai fungsi sebagai berikut ini:

Dasar berdiri serta tegaknya sebuah negara: 

Pemikiran yang mendalam mengenai dasar negara biasanya muncul saat sebuah bangsa akan membangun satu negara. Sehingga, dasar negara berperan sebagai dasar berdirinya sebuah negara. Setelah negara berdiri, dasar negara bisa jadi landasan untuk pengelolaan negara yang berkaitan.

Dasar aktivitas penyelenggaraan negara: 

Negara didirikan untuk mewujudkan harapan serta tujuan nasional sebuah bangsa di bawah pimpinan beberapa penyelenggara negara. Dan, agar beberapa penyelenggara negara betul-betul bisa mewujudkan tujuan nasional, mereka mesti mendasarkan seluruh aktivitas pemerintahan pada dasar negara.

Dasar partisipasi warga negara: 

Seluruh warga negara memiliki hak serta kewajiban yang sama untuk menjaga negara serta berpartisipasi dalam usaha bersama menggapai tujuan bangsa. Dalam memakai hak serta menunaikan kewajibannya itu, semua warga negara mesti berpedoman pada dasar negara.

Dasar Pergaulan antara warga negara: 

Dasar negara tidak cuma jadi dasar perhubungan antar warga negara serta negara, tetapi juga dengan dasar untuk hubungan antar warga negara.

Dasar serta sumber hukum nasional:

Semua kegiatan penyelenggaraan negara serta warga negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa serta bernegara mesti didasarkan pada hukum yang berlaku. Maka dari itu, seluruh ketentuan perundang-undangan yang dibuat untuk penyelenggaraan negara mesti didasarkan pada dasar negara.

Sebagai dasar persatuan serta kesatuan bangsa: 

Hal semacam ini memiliki arti dasar negara berperan untuk merekatkan keragaman yang ada dalam masyarakat. Biasanya pengaturan dasar negara oleh sebuah negara memperhitungkan keragaman budaya serta latar belakang masyarakat.

Sebagai dasar sikap serta tingkah laku bangsa: 

Dasar negara sebuah negara punya pengaruh pada sikap serta tingkah laku politik warga negara serta penyelenggara negara itu sendiri.

Dan itulah pembahasan kami mengenai Pengertian dan Fungsi Dasar Negara, untuk berbagai informasi yang kami sajikan pada kesempatan ini, harapannya semoga Postingan kali ini mengenai Dasar Negara di atas sedikitnya dapat menambah pengetahuan tersendiri bagi anda para pembaca.

Khususnya bagi anda yang saat ini sedang mencari sumber pengetahuan untuk lebih memahami Segala Hal tentang Dasar Negara. Terima kasih atas kunjungannya dan salam sukses untuk sahabat semuanya.
Referensi:
  1. artikelsiana.com
  2. terpelajar.com

Pengertian Pancasila

Pengertian Pancasila 

Hakikat Pancasila 


Kedudukan dan fungsi Pancasila bilamana dikaji secara ilmiah memliki pengertian pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan Negara, sabagai kepribadian bangsa bahkan dalam proses terjadinya terdapat beragam jenis terminologi yang perlu didesktipsikan dengan cara objektif. Diluar itu, pancasila dengan cara kedudukan dan fungsinya juga harus dipahami secara urutan.

Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila secara urutan baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya maka pengertian Pancasila itu mencakup lingkup pengertian sebagai berikut :


Pengertian Pancasila secara etimologis 


Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta pengucapan “Pancasila” memilki dua jenis makna secara leksikal yaitu :

“panca” artinya “lima”

“syila” vokal I pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar”

“syiila” vokal i pendek artinya “peraturan perilaku yang baik, yang utama atau yang senonoh”

Kalimat tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila “ yang memilki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan yaitu adalah istilah “Panca Syilla” dengan vokal i pendek yang memilki arti leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang mempunyai lima unsur”. Mengenai istilah “Panca Syiila” dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 ketentuan perilaku yang utama.

Pengertian Pancasila secara Historis 


Proses perumusan Pancasila dimulai ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu permasalahan, khususnya akan dibahas pada sidang itu. Masalah itu yaitu mengenai suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang itu tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945 didalam siding itu Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama “Pancasila” yang berarti lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yakni seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 dimana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Mulai sejak saat itulah pengucapan Pancasila jadi bahasa Indonesia dan adalah istilah umum. Meskipun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat arti “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia yaitu dimaksud dengan arti “Pancasila”. Hal semacam ini didasarkan atas interpretasi historis terlebih dalam rencana pembentukan calon rumusan dasar negara, yang secara spontan di terima oleh peserta sidang secara bulat.

Pengertian Pancasila secara Terminologis 


Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang di kenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua sisi yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal serta 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.

Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea itu tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

 1. Ketuhanan Yang Maha Esa

 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

 3. Persatuan Indonesia

 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam        permusyawaratan/perwakilan

 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 berikut yang secara konstisional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia

+10 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli

+10 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli. Pembahasan yang lumayan banget buat dijadiin bekal kehidupan, lho. Dan, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini, ya.

Pengertian Implementasi Menurut Beberapa Pakar

Sumber: learn slideshare.net
Implementasi yaitu sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat dan detail. Implementasi ini umumnya tuntas sesudah di anggap permanen.

Implementasi ini tidak cuma aktivitas, namun sebuah kegiatan yang direncanakan serta dikerjakan dengan serius dengan berpedoman pada beberapa norma spesifik mencapai maksud kegiatan. Oleh sebab itu, proses tidak berdiri dengan sendirinya namun dipengaruhi juga oleh objek selanjutnya.

Berkaitan dengan hal semacam ini, kami akan sampaikan pemaparan implentasi menurut para ahli.
Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli adalah sebagai berikut:

  • Menurut Pressman serta Wildavsky (1973) 

Implementasi sebagai “Accomplishing, fulfilling, carrying out, producing and completing a policy”.

  • Sementara itu Tornanatzky serta Johnson (1982) 

Membuat batasan mengenai implementasi sebagai ”…the translation of any tool technique process or method of doing from knowledge to practice” (Subandijah, 1996:305).

  • Kemudian Solichin Abdul Wahab 

“Implementasi yaitu beberapa aksi yang dikerjakan baik oleh individu-individu, beberapa petinggi, atau golongan – golongan pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan – tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan” (1997:63).

  • Pandangan Van Meter serta Van Horn 

Proses tindakan oleh individu, petinggi, lembaga pemerintah atau golongan swasta yang mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan spesifik. Badan-badan ini menjalankan beberapa pekerjaan pemerintahan yang berefek pada warga.

Tetapi dalam praktinya lembaga pemerintah kerap menghadapi pekerjaan di bawah mandat UU, hingga bikin mereka jadi tidak jelas untuk mengambil keputusan apa yang perlu dikerjakan serta apa yang tidak boleh dikerjakan.

  • Menurut guru besar pengetahuan administrasi UNPAD, Prof. H. Tachjan 

“Implementasi kebijakan umum yaitu proses kegiatan administrasi yang dikerjakan sesudah kebijakan ditetapkan /disetujui.

Kegiatan ini terdapat di antara perumusan kebijakan serta Implementasi Kebijakan mempelajari kebijakan yang mengandung logika yang top-down, yang memiliki arti lebih rendah /alternatif menginterpretasikan.

Alternatif masih tetap abstrak atau bersfat alternatif makro atau mikro-beton “ (2006:25).

Selanjutnya, di bawah ini adalah pengertian teori dan konsep implementasi menurut para ahli lainnya, di dalam sebuah implementasi kebijakan, dan mengenai makna implementasi itu sendiri adalah sebagai berikut:

Implementasi datang dari bahasa Inggris yakni to implement yang memiliki arti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan fasilitas untuk melakukan suatu hal yang menyebabkan efek atau akibat pada suatu hal.

Suatu hal itu dikerjakan untuk menyebabkan efek atau akibat itu bisa berbentuk undang-undang, ketentuan pemerintah, ketentuan peradilan serta kebijakan yang dibuat oleh beberapa instansi pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

  • Pendapat Cleaves yang diambil (dalam Wahab 2008;187) yang secara tegas mengatakan kalau:

Implementasi itu meliputi “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan melalui langkah langkah administratif serta politik”.

Kesuksesan atau kegagalan implementasi sebagai demikian bisa dievaluasi dari sudut kemampuannya secara fakta dalam melanjutkan atau mengoperasionalkan program-program yang sudah dirancang sebelumya.

Demikian sebaliknya seluruh proses implementasi kebijakan bisa dievaluasi lewat cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program itu dengan sebagian tujuan kebijakan.

  • Menurut Friedrich (dalam Wahab 2008:3)

Kebijakan yaitu sebuah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, golongan atau pemerintah dalam lingkungan spesifik berkenaan dengan adanya beberapa kendala tertentu seraya mencari beberapa kesempatan untuk menggapai tujuan atau mewujudkan tujuan yang dikehendaki.

Secara sederhananya implementasi dapat disimpulkan sebagai proses atau aplikasi.

  • Browne serta Wildavsky (dalam Nurdin serta Usman, 2003:7) menyampaikan kalau:

“Implementasi yaitu pelebaran aktivitas yang saling menyesuaikan”.

  • Jenis manajemen implementasi menurut Riant Nugroho (2004:163)

Menggambarkan dengan jelas proses atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen ada di dalam kerangka organizing-leading-controlling.

Jadi saat kebijakan udah di buat, pekerjaan selanjutnya yaitu mengorganisasikan, melakukan kepemimpinan untuk memimpin proses serta melakukan pengendalian proses itu.

Secara detail kegiatan di dalam menejemen implementasi kebijakan bisa disusun lewat: 
  1. Implementasi strategi 
  2. Pengorganisasian 
  3. Penggerakkan serta kepemimpinan 
  4. Pengendalian 
Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk merubah apa yang disebut dengan “street level bureaucrats” oleh Lipsky untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran.

Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi cuma melibatkan satu badan yang berperan sebagai implementor, contohnya, kebijakan pembangunan infrastruktur umum untuk membantu orang-orang supaya mempunyai kehidupan yang tambah baik,

Demikian sebaliknya untuk kebijakan makro, contohnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, usaha-usaha implementasi bakal melibatkan beragam institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Kesuksesan implementasi kebijakan bakal ditetapkan dengan banyaknya variabel atau aspek, serta masing-masing variabel itu sama-sama berkaitan satu sama lain.

Dengan Adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, menjalankan kepemimpinan untuk melaksanakan atau untuk memimpin proses serta melaksanakan pengendalian proses secara detail.

Kegiatan implementasi kebijakan di dari mulai implementasi strategi, pengorganisasian, gerakan kepemimpinan serta pengendalian bakal berjalan dengan lancar sesuai sama yang diinginkan.

Dan pengorganisasian yakni merumuskan prosedur implementasi, yang ditata dalam jenis dasar mengorganisasi, memimpin serta mengatur dengan beberapa rencananya: 
  1. Design organisasi serta susunan organisasi. 
  2. Pembagian pekerjaan serta design pekerjaan. 
  3. Integrasi serta koordinasi. 
  4. Perekrutan serta peletakan sumber daya manusia. 
  5. Hak, wewenang serta kewajiban. 
  6. Pendelegasian. 
  7. Pengembangan kemampuan organisasi serta kemampuan sumber daya manusia. 
  8. Budaya organisasi. 
Aspek berikutnya yakni penggerakan serta kepemimpinan yaitu melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang dipakai.

Ketika kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan pijakan diskresi atau ruang gerak untuk individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang jika menghadapi kondisi khusus serta mengaplikasikan prinsip-prinsip mendasar dari good governance.

Dengan beberapa rencananya:
  1. Efektivitas kepemimpinan. 
  2. Motivasi. 
  3. Norma. 
  4. Mutu. 
  5. Kerja sama tim. 
  6. Komunikasi organisasi. 
  7. Negoisasi 
Aspek yang selanjutnya yaitu pengendalian yakni mengatur proses dengan melakukan proses monitoring secara berkala serta beberapa rencananya: 
  1. Design pengendalian. 
  2. System informasi manajemen. 
  3. Monitoring. 
  4. Pengendalian biaya atau keuangan. 
  5. Audit. 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya yaitu langkah supaya satu kebijakan bisa menggapai tujuannya.

Untuk mengimplementasikan kebijakan umum, ada dua pilihan langkah yang ada, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau lewat formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan umum itu.

Secara umum bisa digambarkan sebagai berikut ini: 
Implementasi adalah tindakan untuk menggapai tujuan yang sudah digariskan dalam ketentuan kebijakan, tindakan itu dikerjakan baik oleh individu, petinggi pemerintah maupun swasta.

Bersumber pada uraian itu bisa diambil kesimpulan kalau implementasi adalah sebuah proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan mengerjakan aktivitas atau kegiatan, hingga pada akhirnya bakal mendapatkan sebuah hasil yang sesuai sama maksud atau tujuan kebijakan tersebut.

  • Menurut Syaukani dkk (2004:295) 

Implementasi yaitu proses rangkaian kegiatan dalam rencana untuk memberikan kebijakan umum hingga kebijakan bisa membawa hasil, seperti yang diinginkan.

Mereka termasuk juga ke dalam rangkaian kegiatan, dan dalam hal ini ada tiga persiapan tersendiri:
  1. Pertama maju menentukan peraturan yang disebut interpretasi dari kebijakan itu.
  2. Kedua, menyiapkan sumber daya untuk mendorong proses kegiatan termasuk juga infrastruktur, sumber daya keuangan serta jelas saja pemilihan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijakan ini.
  3. Ketiga, bagaimana mengahantarkan kebijaksanaan konkret untuk umum. 
Bersumber pada pandangan ini di ketahui kalau proses pelaksanaan keresahan kebijakan yang sesungguhnya tidak cuma tingkah laku badan administratif bertanggung jawab untuk melakukan program serta menyebabkan ketaatan pada diri kelompok tujuan.

Tetapi menyangkut jaringan kemampuan politik, ekonomi, sosial dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi tingkah laku dari seluruh pihak yang ikut serta untuk menentukan arah dan tujuan kebijakan umum bisa terwujud sebagai hasil dari aktivitas pemerintah.

  • Sementara itu, menurut Daniel A. Mazmanian serta Paul A. Sabatier di Wahab (2005:65)

Memaparkan arti dari proses ini dengan menyampaikan kalau pemahaman yang sesungguhnya apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan pelaksanaan,

yakni peristiwa serta bekerja dengan kegiatan yang muncul setelah pedoman disahkannya kebijakan negara, yang mencakup usaha untuk mengelola dan atas konsekuensi / dampak nyata pada beberapa orang atau peristiwa.

  • Menurut Syukur dalam Surmayadi (2005:79) 

Syukur dalam Surmayadi (2005:79) menyampaikan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yakni:
  1. Adanya program atau kebijakan yang sedang dikerjakan
  2. Kelompok sasaran, yakni golongan orang-orang yang menjadi sasaran serta ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan
  3. Mengaplikasikan elemen (Pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh proses serta pengawasan proses implementasi. 

  • Menurut Nurdin Usman (2002:70) 

Menurut Nurdin Usman dalam buku berjudul Konteks Berbasiskan Implementasi Kurikulum nya menyebutkan gagasannya tentang implementasi atau proses sebagai berikut ini:

Implementasi diarahkan untuk kegiatan, tindakan, atau mekanisme system Implementasi tidak cuma aktivitas, namun kegiatan serta untuk menggapai tujuan dari kegiatan yang direncanakan.

  • Menurut Guntur Setiawan (2004:39) 

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Pembangunan Birokrasi mengutarakan gagasannya tentang implementasi atau proses sebagai berikut ini:

Implementasi yaitu perluasan aktivitas yang sama-sama menyesuaikan proses hubungan antara tujuan serta tindakan untuk menggapai serta membutuhkan eksekutif jaringan, birokrasi yang efisien.

  • Menurut Hanifah Harsono (2002:67) 

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan serta Politik menyebutkan gagasannya tentang implementasi atau proses sebagai berikut ini:

Implementasi yaitu proses untuk melakukan kebijakan itu ke dalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan Kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program.

Pengertian-pengertian di atas memerlihatkan kalau kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya perbuatan, tindakan, atau mekanisme sebuah system.

Ungkapan mekanisme mengandung arti kalau implementasi bukanlah sebatas aktivitas, namun sebuah kegiatan yang terencana serta dikerjakan secara sungguh-sungguh bersumber pada referensi norma spesifik untuk menggapai tujuan kegiatan.

Oleh sebab itu, implementasi tidak berdiri dengan sendirinya namun di pengaruhi oleh obyek berikutnya yakni kurikulum.

Pada kenyataannya, implementasi kurikulum menurut Fullan adalah proses untuk melakukan gagasan, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain bisa menerima serta melakukan perubahan.

Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang sudah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses.

Esensinya implementasi yaitu sebuah proses, sebuah aktivitas yang dipakai untuk mentransfer gagasan /ide, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum design (tercatat) supaya dikerjakan sesuai dengan design itu.

Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat proses yang tidak sama.

Dalam hubungannya dengan pendekatan yang disebut, Nurdin serta Usman (2004) menerangkan kalau pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dikerjakan saat sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum design.

Kata proses dalam pendekatan ini yaitu aktivitas yang terkait dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru serta mendemonstrasikan cara pengajaran yang digunakan.

Pendekatan kedua, menurut Nurdin serta Usman (2002) mengutamakan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih mengutamakan pada hubungan antara pengembang serta guru (praktisi pendidikan).

Pengembang melakukan kontrol pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, serta memasukan isi/materi baru ke program yang udah ada bersumber pada hasil eksperimen di lapangan serta pengalaman-pengalaman guru.

Hubungan antara pengembang serta guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk mendapatkan masukan. Implementasi dianggap tuntas pada saat proses penyempurnaan program baru dilihat udah lengkap.

Sedangkan pendekatan ketiga, Nurdin serta Usman (2002) melihat implementasi sebagai sisi dari program kurikulum. Proses implementasi dikerjakan dengan mengikuti perubahan serta megadopsi program-program yang udah direncanakan dan udah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum design (dokumentasi).

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disimpulkan sebagai proses atau penerapan. Artinya yang dikerjakan serta diaplikasikan yaitu kurikulum yang sudah dirancang /di desain untuk lantas dilakukan seutuhnya.

Bila dimisalkan dengan satu rancangan bangunan yang di buat oleh seseorang Insinyur bangunan mengenai rancangan satu tempat tinggal pada kertas kalkirnya.

Maka impelementasi yang dijalankan oleh beberapa tukang yaitu rancangan yang sudah dibuat tadi dan sangat tidak mungkin atau mustahil bakal melenceng atau tidak sesuai dengan rancangan.

Jika yang dijalankan oleh beberapa tukang tidak sama juga dengan hasil rancangan bakal terjadi permasalahan besar dengan bangunan yang sudah di buat karena rancangan yaitu satu proses yang panjang, rumit, susah dan sudah sempurna dari sisi perancang serta rancangan itu.

Implementasi kurikulum juga dituntut untuk melakukan seutuhnya apa yang sudah direncanakan dalam kurikulumnya untuk dilakukan dengan segenap hati dan hasrat kuat.

Permasalahan besar bakal terjadi apabila yang dijalankan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang terjadilah kesia-sian antara rancangan dengan implementasi.

Rancangan kurikulum serta impelemntasi kurikulum yaitu satu system danmembentuk satu garis lurus dalam hubungan (konsep linearitas) dalam artiimpementasi mencerminkan rancangan.

Sangat penting sekali pemahaman guru serta aktor lapangan lain yang ikut serta dalam proses belajar mengajar sebagai intikurikulum untuk mengerti perancangan kuirkulum dengan baik serta benar.

Contoh Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam
Sumber: tiga http://kebumennews.com/
Wawasan nusantara jadi pola yang memicu cara berpikir, bersikap, bertindak dalam rangka menghadapi, menanggapi, atau mengatasi beragam persoalan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.

Implementasi wawasan nusantara sentiasa bertujuan pada kebutuhan rakyat dan lokasi tanah air secara utuh serta menyeluruh sebagai berikut ini: 
  1. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik, bakal membuat iklim 
  2. penyelenggara negara yang sehat serta dinamis. 
  3. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi, bakal membuat tatanan ekonomi yang betul-betul menanggung pemenuhan serta peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil serta merata. 
  4. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya, bakal menciptakan sikap batiniah serta lahiriah yang mengakui, menerima serta menghormati semua bentuk perbedaan atau ke Bhinekaan sebagai fakta hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. 
  5. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan hankam, bakal menumbuh-kembangkan kesadaran cinta tanah air serta bangsa yang lebih lanjut bakal membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. 
Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

Saat ini kita melihat kalau kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara tengah mengalami perubahan.

Serta kita juga mengerti kalau aspek terpenting yang mendorong terjadinya proses perubahan itu yaitu nilai-nilai kehidupan baru yang di bawa oleh negara maju dengan kemampuan penetrasi globalnya.

Jika kita menengok sejarah kehidupan manusia serta alam semesta, perubahan dalam kehidupan itu yaitu sebuah hal yang lumrah, alamiah.

Dalam dunia ini, yang kekal serta abadi itu yaitu perubahan. Terkait dengan wawasan nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia serta di bentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa.

Apakah wawasan bangsa Indonesia mengenai persatuan serta kesatuan itu dapat terhanyut tanpa bekas atau dapat tetap kokoh serta sanggup bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang Wawasan Persatuan bangsa.

Tantangan itu di antaranya yaitu pemberdayaan rakyat yang maksimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, serta kesadaran warga negara.

Itulah tadi pembahasan tentang +10 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat menambah atau memperluas pengetahuan kita lagi ya, sahabat semuanya.

Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bermain sambil belajar di sini.

Referensi:
  1. gurupendidikan.com
  2. materibelajar.id
  3. dosenpendidikan.com
  4. el-kawaqi.blogspot.co.id
  5. dianpuspaharuniasari.wordpress.com

Pengertian Pers : Fungsi Dan Teori Pers

PENGERTIAN PERS

Secara etimologis, kata Pers (Belanda) atau Press (Inggris), atau Presse (Prancis) semuanya berasal dari bahasa latin, Perssare dari kata Premere yang berarti “Tekan” atau “Cetak”. Secara terminologis, Pers adalah media massa cetak atau media cetak.

Pengertian Pers Menurut Para Ahli


  • R Eep Saefulloh Fatah


Pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi (the fourth estate of democracy) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangaun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.

  • Oemar Seno Adji

Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis.
Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media mass communication yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.

  • Kustadi Suhandang

Pers adalah seni atau keterampilan mebcari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan, berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalm rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayak.

  • Wilbur Schramm

Dalam bukunya Four Theories of the pers, ia mengemukakan 4 teori terbesar pers yaitu the authotarian, the libertarian, the social responsibility dan the soviet communist theory. Keempat teori tersebut mengacu pada satu pengertian pers sebagai pengamat, guru, dan forum yang menyampaikan pandangannya tentang banyak hal yang mengemuka ditengah-tengah masyarakat.

  • McLuhan

Pers sebagai the extended man, yaitu yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain dan peristiwa satu dengan peristiwa lain pada moment yang bersamaan

  • Raden Mas Djokomono

Pers adalah yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar. Pendapatnya ini yang mampu membakar semangat para pejuang dalam memperjuangkan hak-hak bangsa indonsesia masa penjajahan Belanda.

  • Gamle dan Gamle

Pers adalah bagian komunikasi antara manuasia (human communication), yang berarti, media merupakan saluran atau sarana dalam memperluas dan memperjauh jangkauan proses penyampaian pesan antar manusia.

Dari beberapa pendapat ahli dan undang-undang dapat disimpulkan bahwa Pers adalah Media atau Sarana atau lembaga untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik yang membentuk pendapat umum dalam bentuk apapun sehingga dapat membantu memperluas jangkauan proses penyampaian informasi dan komunikasi serta mempunyai peranan yang penting dalam membangaun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.

TEORI – TEORI PERS (The Four Theories of Press) 

Wilbur Scrhamm, Fred S. Siebert, dan Theodore Peterson dalam buku mereka yang berjudul Four Theories of the Press menyatakan bahwa pers didunia sekarang dapat dikategorikan menjadi empat, berikut teori-teorinya :

  • Teori Pers Otoritarian 

Teori ini muncul di iklim otoritarian, akhir zaman Renaisans pada abad 16 dan 17, setelah ditemukannya mesin cetak. Pers yang mendukung dan menjadi kepanjangan tangan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa dan melayani negara. Teori ini muncul setelah mesin cetak modern ditemukan dan menjadi dasar perkembangan pers komunis soviet. Teori ini menganggap bahwa raja atau penguasa adalah pemilik kebenaran karena mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Kebenaran bukan berasal dari masyarakat, melainkan dari orang-orang bijak yang membimbing dan mengarahkan pengikutnya. Oleh karena itu, setiap orang yang menentang atau pun meragukan ideologi dari penguasa dapat dikenai hukuman. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol pers ada tiga, yaitu menyensor materi yang akan dicetak atau disiarkan, menyuap editor agar mau mengikuti kemauan pemerintah, dan mengancam pers dengan hukuman penjara.

  • Teori Pers Libertarian 

Teori ini disebut juga teori kebebasan pers, di mana pers menuntut kebebasan yang sepenuhnya. Teori ini mengungkapkan bahwa manusia sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan yang buruk. Kebenaran bukan lagi milik penguasa, melainkan merupakan hak asasi manusia untuk mencarinya. Oleh karena itu, disini pers berfungsi sebagai mitra untuk mencari kebenaran dengan cara memberikan bukti dan argumen untuk landasan dalam mengawasi pemerintahan serta menentukan sikap. Sehingga pers sendiri memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran, memberi informasi, menafsirkan, serta menghibur orang-orang.
Munculnya teori ini pun didasari oleh beberapa asumsi mendasar filosofis sebagai berikut ini :

  1. Hakikat manusia 
  2. Dasar masyarakat 
  3. Hakikat negara 
  4. Hakikat pengetahuan dan kebenaran 

Ada tiga hal yang menyebabkan pers sangat menentang adanya proses penyensoran, yaitu sensor melanggar hak alamiah manusia untuk berekspresi dengan bebas, sensor bisa menguntungkan salah satu pihak dengan mengorbankan kepentingan masyarakat dan sensor menghalangi masyarakat untuk mencari kebenaran.

  • Teori Pers Tanggung Jawab Sosial 


Teori ini muncul pada abad ke-20 di Amerika Serikat. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa kebebasan itu juga mengandung tanggung jawab yang sepadan, dimana pers memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan, mendidik, dan memajukan masyarakat. Dan disini, media berperan dalam mengindikasikan satu cerminan tentang keanekaragaman dalam masyarakat dan juga sebagai akses untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Sehingga, opini masyarakat, etika, dan reaksi konsumen lah yang menjadi kontrol atas kinerja pers. Selain itu, tak jarang terjadi munculnya konflik yang dapat membawa masyarakat ke forum diskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

  • Teori Pers Soviet Komunis 

Teori ini muncul saat Uni Soviet masih berdiri, disertai dengan tradisi Marxis. Teori ini menganggap bahwa dalam sebuah masyarakat, orang-orang seharusnya tidak berbeda pandangan, musyawarah tanda kelemahan, dan hanya ada satu pandangan yang benar yang dapat dipertemukan dan dipertahankan, disebarkan, serta digalakkan.

Selain empat teori pers yang diungkapkan oleh Fred. S. Siebert, Theodore B. Peterson, dan Wilbur Schram dalam karangannya yang berjudul “Four Theories of The Press”, yang terbit pada tahun 1965, ada pula Willian A. Hachten yang mengungkapkan adanya lima sistem pers yang berlaku didunia. Hal ini disibakkannya dalam bukunya yang berjudul “The World News Prism”, yang terbit pada tahun 1981. Lima sistem pers tersebut adalah sebagai berikut ini :

  1. Otoritarian 
  2. Komunis 
  3. Revolusioner 
  4. Konsep Barat (merupakan gabungan dari sistem libetarian dan tanggung jawab sosial) 
  5. Pembangunan (merupakan gabungan dari sistem otoritarian, komunis, dan tanggung jawab sosial) 

FUNGSI PERS 

Menurut Mochtar Lubis, pers yang ada di negara berkembang mempunyai lima fungsi pers, yaitu : 
  1. Fungsi pemersatu 
  2. Fungsi mendidik 
  3. Fungsi public wact dog atau kepentingan umum 
  4. Fungsi penghapus mitos dan mistik 
  5. Fungsi sebagai forum berbicara masalah politik 

Fungsi pers secara umum dapat dibagi dalam beberapa bidang yaitu : 

  • Fungsi kontrol 

yaitu melalui karya-karya tercetaknya dengan segala isi, baik langsung atau pun tidak langsung dengan sifat keterbukaannya dan membantu masyarakat meningkatkan budayanya. 

  • Fungsi penghubung 

Melalui pers akan tumbuh saling pengertian atau dapat pula digunakan oleh beberapa lembaga kemasyarakatan untuk menumbuhkan kontak antar manusia agar tercipta saling pengertian dan saling ganti pandangan untuk perkembangan dan kemajuan hidup manusia. 

  • Fungsi pendidikan 

Melalui rubrik-rubrik dan kolom-kolom tertentu seperti tajuk rencana, pikiran pembaca, pojok dan lain-lain, merupakan suatu ruang untuk memberikan pandangan atau pikiran kepada khalayak pembaca. 

  • Fungsi pembentuk pendapat umum 

Pers berusaha melakukan bimbingan dan pengawasan kepada masyarakat tentang tingkah laku yang benar atau tingkah laku yang tidak dikehendaki oleh khalayak. 

  • Fungsi Ekonomi 

Pers dapat memanfaatkan keadaan disekitarnya sebagi nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri. 

  • Fungsi Media Informasi 

Pers memberi dan menyediakan informasi tentang pristiwa yang terjadi pada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena perlu informasi.

Pengertian, Teori, dan Bentuk Perubahan Sosial

Pengertian, Teori, dan Bentuk Perubahan Sosial. Pengertian Perubahan Sosial, Teori Tentang Perubahan Sosial Menurut Para Ahli, dan Bentuk Perubahan Sosial yang terjadi dalam kehidupan.

Pengertian Perubahan Sosial

Sumber: umum-pengertian.blogspot.co.id
Berikut ini yakni Pengertian Perubahan Sosial Menurut Beberapa Pakar:
  1. Menurut William F. Ogburn, Perubahan Sosial yakni perubahan yang meliputi unsur–unsur kebudayaan baik secara materi maupun bukan materi. 
  2. Menuru Kingsley Davis, Perubahan Sosial yakni perubahan yang melibatkan susunan dan peranan masyarakat. 
  3. Menurut mac Ivan, Perubahan Sosial yakni perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial yang tersambung atau terhubung antar masyarakat. 
  4. Menurut Gillin And Gillin, Perubahan Sosial yaitu satu macam dari berbagai cara hidup dalam satu lingkungan masyarakat. Perubahan itu mungkin saja terjadi karena perubahan secara geografis, kebudayaan material, kependudukan, ideologi, dan dapat karena munculnya penemuan-penemuan baru oleh masyarakat di lingkungan itu sendiri. 
  5. Menurut Samuel Koenig, Perubahan Sosial yakni modifikasi dari pola kehidupan masyarakat. 
  6. Menurut Selo Soemardjan, Perubahan Sosial yakni seluruh perubahan pada beragam macam lembaga masyarakat dalam satu lingkungan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk juga di dalamnya nilai sosial, sikap, pola tingkah laku antara beberapa kelompok yang ada pada masyarakat. 
Dan berdasarkan dari Pengertian Beberapa Pakar itu, kita dapat menyimpulkan Pengertian Perubahan Sosial, yaitu:

Perubahan Sosial yakni perubahan yang terjadi dalam satu lingkungan sosial yang meliputi beragam macam unsur dan menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem sosial dalam lingkungan itu.

Perubahan Sosial meliputi perubahan susunan dan peranan masyarakat, juga termasuk satu diantaranya nilai–nilai sosial, etika, dan beragam macam pola dalam kehidupan manusia.

Teori–Teori Perubahan Sosial

Sumber: blog.unnes.ac.id
Perubahan terjadi karena adanya modifikasi dari berberapa pola kehidupan. Ada beragam macam kondisi yang menyebabkan terjadinya modifikasi itu. Kondisi itu dapat dijelaskan dengan beberapa Teori Perubahan Sosial berikut ini:

Teori Evolusi (Evolutionary Theory)

Teori Evolusi menjelaskan bila perubahan sosial memiliki arah tetap dan dirasakan setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud yakni perubahan sosial akan terjadi bertahap, mulai dari awal sampai perubahan paling akhir. Disaat udah terwujud perubahan paling akhir tidak akan terjadi perubahan lagi.

Pada dasarnya Teori Evolusi Berpegang teguh pada Teori Evolusi Darwin dan dipengaruhi Pemikiran Herbert Spencer. Ada dua tokoh yang paling mempunyai pengaruh dalam Teori Evolusi Perubahan Sosial, yaitu:

Emile Durkheim 

Emile Durkheim berpendapat bila perubahan terjadi karena satu evolusi mempengaruhi pengorganisasian masyarakat, terutama dalam menjalin hubungan kerja.

Ferdinand Tonnies 

Ferdinand Tonnies memiliki pendapat bila masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan erat dan kooperatif jadi tipe masyarakat besar yang menjalin hubungan khusus dan impersonal.

Teori ini memiliki kekurangan, karena tidak bisa menjelaskan jawaban untuk pertanyaan “Mengapa Masyarakat Berubah?”, teori ini hanya menjelaskan beragam macam perubahan yang terjadi.
Sumber: media.shafira.com

Teori Konflik (Conflict Theory) 

Teori ini menjelaskan bila Perubahan Sosial dapat terbentuk dari konflik. Konflik ini datang dari pertentangan kelas antara kelompok penguasa dengan kelompok masyarakat yang tertindas sampai melahirkan satu perubahan sosial yang dapat mengubah sistem sosial itu.

Tokoh yang mempunyai pengaruh dalam teori ini yakni Karl Marx dan Ralf Dahrendort.
Menurut Karl Marx, Konflik kelas sosial yaitu sumber yang paling penting dan paling mempunyai pengaruh pada semua perubahan sosial yang terjadi.

Menurut Ralf Dahrendort, Setiap Perubahan sosial yaitu hasil dari konflik yang terjadi dalam kelas masyarakat.

Teori Fungsionalis 

Teori Fungsionalis menjelaskan bila, Perubahan Sosial yaitu satu yang konstan dan tidak memerlukan keterangan. Oleh sebab itu perubahan sosial mungkin saja mengacaukan satu keseimbangan dalam masyarakat. Jadi Teori Fungsional hanya menerima perubahan yang bermanfaat untuk masyarakat, sedangkan perubahan yang tidak bermanfaat akan dibuang (tidak dipakai).

Tokoh yang mempunyai pengaruh dalam teori ini yakni William Ogburn. Menurutnya, walaupun unsur–unsur masyarakat saling berkaitan satu sama lain, namun kecepatan perubahan setiap unsur tidaklah sama. Ada Unsur yang berubah dengan cepat, adapula yang perubahannya lambat.

Teori Siklis/Siklus 

Teori siklus menjelaskan bila, Perubahan sosial terjadi secara bertahap (sama seperti teori evolusi), namun perubahan tidak akan berhenti di bagian “terakhir” yang sempurna, namun akan berputar kembali ke awal untuk peralihan ke sisi selanjutnya.

Sampai digambarkan seperti Satu buah siklus.
Tokoh yang mempunyai pengaruh dalam teori siklus yakni Oswald Spenger dan Arnold Toynbee.
Oswald berpendapat bila setiap masyarakat berkembang lewat 4 sisi, contoh sederhananya yakni perubahan manusia:
  1. Masa-masa Kanak–kanak
  2. Masa-masa Remaja
  3. Masa-masa Dewas, dan
  4. Masa-masa Tua. 
Arnold Toynbee mengemukakan bila perubahan sosial, baik itu perkembangan maupun satu kemunduran, dapat dijelaskan lewat konsep–konsep kemasyarakatan yang selalu berkaitan satu sama lain, yaitu tantangan dan tanggapan.

Bentuk–Bentuk Perubahan Sosial

Sumber: adityamedian.blogspot.co.id
Ada Beragam macam bentuk Perubahan Sosial yang terjadi:

Perubahan Sosial yang terjadi secara lambat dan perubahan sosial yang terjadi secara cepat

Perubahan Evolusi, umumnya perubahan secara lambat disebut juga dengan evolusi. Perubahan ini memerlukan waktu yang lama, dan biasanya perubahan terjadi tanpa ada gagasan lebih dahulu, perubahan terjadi bisa bergantung pada orang–orang yang berkuasa pada beberapa masa spesifik.

Perubahan Revolusi, umumnya perubahan yang terjadi dalam periode waktu yang cepat disebut juga dengan perubahan revolusi. Perubahan Revolusi mengubah dasar–dasar dan penopang kehidupan masyarakat dalam tempo yang singkat.

Perubahan Sosial yang pengaruhnya besar dan Perubahan Sosial yang pengaruhnya kecil

Perubahan Sosial yang pengaruhnya kecil yakni perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, namun tidak memiliki arti penting dalam susunan sosial. Contohnya yakni perubahan bentuk pakaian yang tidak melanggar nilai dan etika.

Perubahan Sosial yang pengaruhnya besar yakni perubahan yang mempunyai dampak besar dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya yakni perubahan sistem pemerintahan.

Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tanpa gagasan

Perubahan yang direncanakan yakni perubahan sosial dengan persiapan yang matang dan rencana, contohnya yakni program keluarga berencana.

Perubahan tanpa gagasan yakni program tanpa adanya persiapan dan gagasan, contohnya keluarga yang mendadak sangat terpaksa pindah ke lingkungan baru.

Perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki

Perubahan yang dikehendaki yakni perubahan sosial yang di setujui oleh masyarakat yang terkait. Contohnya yakni Gagasan pada ketentuan tertentu yang udah di setujui dalam rapat. Perubahan yang tidak dikehendaki yakni kebalikan dari perubahan yang dikehendaki.
Aspek–Aspek yang Mempengaruhi Perubahan Sosial
Sumber: kulpulan-materi.blogspot.co.id
Secara garis besar, aspek–aspek yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial dibagi jadi 2, yaitu:

Aspek Internal 

Aspek internal yakni Aspek yang datang dari dalam lingkungan masyarakat yang terkait. Berberapa aspek internal yakni:
  1. Aspek Perkembangan Masyarakat 
  2. Ada Penemuan Baru 
  3. Invensi (Gabungan baru dari satu pengetahuan yang telah ada) 
  4. Sistem Ideologi (kepercayaan pada nilai–nilai spesifik) 
Aspek Eksternal 

Aspek Eksternal yakni kebalikan dari aspek internal, yaitu aspek yang datang dari luar lingkungan masyarakat yang terkait:
  1. Lingkungan Fisik (Contohnya Musibah atau bencana alam) 
  2. Peperangan 
  3. Dampak Kebudayaan Lain
Dan itulah pembahasan kami mengenai Pengertian, Teori, dan Bentuk Perubahan Sosial, untuk berbagai informasi yang kami sajikan pada kesempatan ini, harapannya semoga Postingan kali ini mengenai Perubahan Sosial di atas sedikitnya dapat menambah pengetahuan tersendiri bagi anda para pembaca.

Khususnya bagi anda yang saat ini sedang mencari sumber pengetahuan untuk lebih memahami Segala Hal tentang Perubahan Sosial. Terima kasih atas kunjungannya dan salam sukses untuk sahabat semuanya.

Referensi:
  1. softilmu.com

Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Cirinya

Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Cirinya. Hai sahabat, kali ini kita akan membahas tentang Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Ciri dari tiap-tiap sitem itu sendiri.

Pengertian Sistem Pemerintahan

Sumber: ekoonomi.com
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dipakai oleh pemerintah satu negara untuk mengatur negaranya.

Sistem pemerintahan berisi beberapa kumpulan sebagian ketentuan mendasar tentang pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, serta beragam jenis hal yang lain.

Tiap negara memiliki hak menentukan sistem pemerintahan yang bakal dianutnya. Negara Indonesia sendiri sampai sekarang, berpedoman pada sistem pemerintahan presidensial.

Definisi serta Pengertian Sistem Pemerintahan 

Istilah sistem pemerintahan pada intinya datang dari dua kata berbahasa Indonesia yakni kata “sistem” yang artinya kesatuan pengaturan, serta kata “pemerintah” yang artinya pihak yang memiliki hak memberikan perintah maupun mengambil keputusan kebijakan tertentu.

Bila disimpulkan dari arti katanya, pengertian sistem pemerintahan adalah kesatuan pengaturan yang dipakai oleh pihak-pihak yang memiliki hak menentukan kebijakan/memberikan perintah.

Pada intinya ada 2 bentuk sistem pemerintahan, yakni: 

  1. Sistem pemerintahan presiden sial yakni system atau keseluruhan prinsip pengaturan hubungan kerja antar lembaga negara lewat pemisahan kekuasaan negara, di mana presiden memainkan peran kunci di dalam pengelolaan kekuasaan eksekutfi. 
  2. Sistem pemerintahan parlementer yakni system atau keseluruhan prinsip pengaturan hubungan kerja antar lembaga negara yang secara resmi memberikan peran paling utama pada parlemen atau badan legislatif dalam menjalani pemerintahan negara. 

Sistem Pemerintahan Presidensial 

Sumber: artikelsiana.com
Di dalam sebuah pemerintahan sebuah negara tidak dapat terlepas dari sistem politik.

Lantaran sistem politik pada intinya adalah hubungan antara beberapa instansi negara dengan instansi atau individu yang ada di masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan umum/publik atau bisa disebut dengan supra struktur politik dengan infrastruktur politik.

Bentuk dari kebijakan umum dalam arti luas itu berbentuk: 
  1. Konstitusi atau undang-undang. 
  2. Undang-undang. 
  3. Ketetapan pemerintah. 
  4. Ketetapan Presiden. 
  5. Ketetapan Daerah. 
  6. Ketetapan desa yang disebut ketetapan yang paling rendah. 
Untuk melakukan berbagai kebijakan politik tersebut di atas, di Indonesia di pegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan.

Hal semacam ini diatur di dalam Pasal 4 serta Pasal 10 UUD 1945. Sebagai kepala pemerintahan tugas presiden yaitu memimpin kabinet serta birokrasi dalam melakukan kebijakan umum.

Tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, presiden juga menjabat sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara presiden melakukan peranan simbolis serta seremonial mewakili bangsa serta negara.

Lantaran jabatan presiden itu, Indonesia di kenal dengan negara yang berpedoman sistem pemerintahan presidensial, yang juga dianut oleh Amerika Serikat.

Dalam sistem presidensial memakai sistem pemerintahan kekuasaan, antara badan eksekutif, yudikatif, serta legislatif yang meningkatkan ajaran Trias Politika serta Montesqieu.

Proses pemerintahan (eksekutif) diserahkan pada presiden, proses kekuasaan kehakiman atau pengadilan (yudikatif) jadi tanggung jawab Mahkamah Agung (supreme court) sedangkan kekuasaan untuk membuat undang-undang (legislatif) ada ditangan legislatif (Badan Perwakilan Rakyat).

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial 

  1. Didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power). 
  2. Di kepalai oleh seorang presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara). 
  3. Eksekutif dipilih rakyat baik lewat penentuan secara langsung ataupun tidak secara langsung (lewat badan perwakilan). 
  4. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat serta memberhentikan beberapa pembantunya (menteri) serta menteri bertanggung jawab pada presiden. 
  5. Presiden bersama kabinet tidak bertanggung jawab pada parlemen (DPR). Oleh sebab itu, presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat tidak saling menjatuhkan atau membubarkan. 

Keunggulan Sistem Pemerintahan Presidensial 

Ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh sistem pemerintahan presidensial antara lain: 
  1. Kedudukan pemerintah lebih stabil lantaran tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen dalam masa-masa jabatannya. 
  2. Pengaturan program atau gagasan kerja gampang disesuaikan dengan masa-masa jabatan yang dipegang eksekutif. 
  3. Pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan program-program tanpa terganggu krisis kabinet. 
  4. Bisa menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada sebuah badan. 

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial 

Tetapi ada juga kekurangan yang dipunyai oleh sistem pemerintahan presidensial yakni: 
  1. Kerap kali muncul ketetapan yang tidak tegas, lantaran hampir tiap ketetapan adalah hasil tawar-menawar antara legislatif dan eksekutif. 
  2. Pengambilan ketetapan kerap kali memerlukan waktu yang cukup lama. 

Sistem Pemerintahan Parlementer 

Sumber: fachrurrizamuhammad.blogspot.co.id
Dalam sistem pemerintahan parlementer pekerjaan untuk melakukan berbagai kebijakan umum yang penting ada di tangan perdana menteri sebagai pemegang kepala pemerintahan, sedangkan sebagai kepala negara ada di tangan seorang raja atau ratu.

Contoh negara yang memakai sistem pemerintahan ini yaitu Negara Inggris. Dalam sistem pemerintahan kepala negara cuma untuk simbol, kekuasaan yang nyata dalam pemerintahan tidak terlihat.

Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Pemerintah. DI dalam pengambilan keputusan mengenai rancangan undang-undang, pekerjaan kepala negara cuma mengesahkan tiap rancangan undang-undang yang udah di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet atau dewan menteri, yang dalam menjalani tugasnya mesti bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat. Jatuh bangunnya sebuah kabinet atau seorang menteri tergantung kepercayaan yang didapatkan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada kabinetnya.

Jika Dewan Perwakilan Rakyat (parlementer) udah tidak yakin pada kabinet akan diserahkan satu mosi tidak percaya oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang dapat menyebabkan kabinet itu jatuh.

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yakni: 

  1. Bersumber pada pada prinsip kekuasaan yang menyebar (diffusion of power). 
  2. Eksekutif (perdana menteri, konselir) diambil oleh kepala negara (raja atau ratu) yang sudah mendapatkan kesepakatan serta dukungan oleh sebagian besar parlemen. 
  3. Kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif (perdana menteri atau konselir) hingga kabinet (menteri-menteri) mesti mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya pada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. 
  4. Program-program kebijakan kabinet mesti sesuai dengan tujuan politik beberapa anggota parlemen. Jika kabinet melakukan penyimpangan pada program-program kebijaksanaan yang di buat, anggota parlemen bisa menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi-mosi tidak percaya pada pemerintah. 
  5. Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pangeran, atau kaisar) cuma untuk simbol atau lambang yang tidak bisa diganggu gugat. 

Keunggulan Sistem Pemerintahan Parlementer 

Ada beberapa keunggulan yang dipunyai sistem pemerintahan parlementer yakni: 
  1. Menteri-menteri yang diangkat adalah kehendak dari suara paling banyak di parlemen hingga secara tidak langsung adalah kehendak rakyat. 
  2. Menteri-menteri akan tambah hati-hati dalam menjalani tugasnya lantaran tiap saat bisa dijatuhkan oleh parlemen. 
  3. Mudah tercapainya penyesuaian pendapat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. 

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer 

Tetapi, sistem pemerintahan parlementer juga memiliki beberapa kekurangan yakni: 
  1. Kerap kali terjadi perubahan kabinet hingga kebijaksanaan politik negara jadi labil. 
  2. Kedudukan badan eksekutif tidak stabil lantaran tiap saat bisa diberhentikan oleh parlemen lewat mosi tidak percaya. 
  3. Lantaran adanya perubahan eksekutif yang mendadak, kerapkali eksekutif tidak bisa merampungkan program kerja yang sudah disusunnya. 
Nah jadi Indonesia berpedoman sistem pemerintahan presidensial, kan?

Tidak hanya dua sistem pemerintahan yang sudah kami bahas di atas, ada beberapa sistem pemerintahan lainnya, yakni sebagai berikut ini:

Sistem Pemerintahan Komunis 

Sumber: http://m.metrotvnews.com
Sistem pemerintahan komunis yaitu sistem pemerintahan yang berpedoman azas komunisme (tidak mengakui keberadaan Tuhan). Dalam pemerintahan komunis, tiap orang mesti hidup sama rata serta setara, tidak ada yang miskin maupun kaya, semua mesti saling dukung serta saling bantu.

Ciri ciri negara dengan sistem pemerintah komunis yakni sebagai berikut ini: 

  1. Memakai sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan 
  2. Amat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. 
  3. Semua alat-alat produksi mesti dikuasai oleh negara guna mencapai kemakmuran rakyat secara rata akan tetapi dalam kenyataannya cuma dikelolah dan menguntungkan beberapa elit partai 
  4. Menggunaan sistim demokrasi keterwakilan yang dikerjakan oleh elit-elit partai komunis oleh sebab itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukanlah merupakan anggota partai komunis karena itu dalam paham komunisme tidak di kenal hak perseorangan seperti ada pada paham liberalisme. 
  5. Tidak bersandarkan pada keyakinan agama, cuma berbentuk pemberian doktrin pada rakyatnya, dengan prinsip kalau "agama dianggap candu" yang bikin orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain lantaran dianggap tidak rasional dan keluar dari hal yang nyata (kebenaran materi). 

Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal 

Sumber: slideshare.net
Sistem pemerintahan demokrasi liberal yaitu sistem pemerintahan gabungan pada sistem pemerintahan demokrasi serta sistem pemerintahan liberal. Dalam sistem pemerintahan ini, pengendalian kekuasaan dijalankan oleh kepala pemerintahan yang di ambil secara langsung oleh rakyat.

Ciri ciri negara dengan sistem pemerintah demokrasi liberal yakni sebagai berikut ini: 

  1. Berpedoman memahami demoraksi dalam sistem pemerintahannya dan dituangkan dalam konstitusi mereka 
  2. Mempunyai perwakilan dari rakyat rakyat dalam negara itu serta sekaligus membatasi kapabilitas penguasa 
  3. Kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu titik (tidak sama seperti sistem pemerintahan presidensial) sampai bikin proses pengambilan keputusan lambat 

Ciri demokrasi liberal yang lain yakni:

  1. Keputusan bersumber pada suara mayoritas 
  2. Kapabilitas atau kekuasaan pada negara sangat fokus pada parlemen 
  3. Ada sistem voting dalam pengambilan ketentuan 
  4. Perubahan kepempinan maupun perwakilan dalam sistem demokrasi liberal di ambil oleh rakyat 
  5. Ciri lain dari demokrasi liberal seperti pada pengertiannya yakni kebebasan dalam memeluk agama atau kepercayaan masing masing hingga negara dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal tidak mungkin saja bersumber pada agama seperti negara Arab yang berlandaskan agama Islam. 

Tidak cuma itu, ada juga dua system pemerintahan yang lain, yakni:

Sistem Pemerintahan Liberal 

Sumber: youtube.com
Sistem pemerintahan liberal yaitu sistem pemerintahan yang berpedoman azas kebebasan sebagai landasan penetapan kebijakannya. Dalam sistem pemerintahan ini, pemerintah tidak demikian banyak memutuskan kebijakan, dan beberapa kegiatan di dalam negara digerakkan oleh pihak swasta.

Sistem pemerintahan liberalisme memiliki beberapa ciri, yaitu:

  1. Sangat memprioritaskan kebebasan/kemerdekaan individu. 
  2. Sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang paling utama seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak mengejar kebahagiaan, dan sebagainya. 
  3. Dalam sistem pemerintahan, terdiri atas beberapa kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif. 
  4. Berasumsi sistem demokrasi sebagai sistem politik yang paling cocok untuk 
  5. satu negara lantaran hak-hak asasi manusia itu terproteksi. 
  6. Infra susunan/susunan sosial senantiasa berupaya untuk mewujudkan tegaknya demokrasi serta tumbangnya sistem kediktatoran. 
  7. Ada homo seksual serta lesbianisme yang dipicu penekanan pada kebebasan individu. 
  8. Melahirkan sekularisme, yaitu memahami yang memisahkan pada negara dengan agama. Menurut pemahaman mereka, agama yakni masalah beberapa orang sedangkan negara yakni masalah pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah tidak bisa ikut campur dalam hal agama.  
  9. Menentang ajaran komunisme yang berpedoman sistem kediktatoran hingga 
  10. hak-hak asasi manusia banyak dirampas serta diperkosa. 
  11. Melahirkan kelas ekonomi yang terdiri dari kelas ekonomi kuat serta lemah. Sekarang tengah diupayakan dalam Sistem politik liberalisme modern untuk 
  12. menyingkirkan jurang pemisah pada kelompok kaya serta kelompok miskin. 
  13. Berupaya dengan keras untuk mewujudkan kesejahteraan pada seluruh 
  14. anggota masyarakat atau seluruh warga negara. Mengingat penderitaan serta 
  15. kesengsaraan dapat memicu perbuatan-perbuatan yang bertentang dengan konstitusi negara. 
  16. Ada budaya yang tinggi dengan menjunjung tinggi kreatifitas, produktifitas, efektifitas, serta inovasitas warga negaranya. 
  17. Mengupayakan di dalam negaranya suatu pemilihan umum yang berasas baik sampai perubahan pemerintahan berjalan secara normal. 
  18. Menentang sistem politik kediktatoran lantaran menghapus Hak Asasi Manusia. 

Sistem Pemerintahan Semi Presidensial 

Sistem pemerintahan semi presidensial yaitu sistem pemerintahan gabungan antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan paling tinggi ada di dua pihak yakni di tangan presiden (sebagai pemimpin negara) serta di tangan parlemen (sebagai wakil rakyat).

Sistem pemerintahan semi presidensial memiliki beberapa ciri, yaitu: 

  • Dilihat dari presidensial 
  1. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat serta diambil langsung oleh mereka atau lewat badan perwakilan rakyat. 
  2. Presiden mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen serta non-departemen. 
  3. Kekuasaan eksekutif tidak bisa dijatuhkan oleh legislatif. 
  • Dilihat dari parlementer 
  1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden. 
  2. Menteri-menteri cuma bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif. 
  3. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif.
Itulah pembahasan kita kali ini mengenai Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Cirinya. Mudah-mudahan pembahasan kali ini membuat kita semua semakin paham dengan segala system pemerintahan yang ada ya, sahabat.

Makasih ya udah mampir dan belajar bareng di sini. Sampai bertemu lagi di postingan selanjutnya, see yaa.

Referensi:
  1. materiku86.blogspot.co.id
  2. pengertiandefinisi.com
  3. brainly.co.id
  4. brainly.co.id
  5. learniseasy.com

Pengertian Perubahan Soial : Teori, Bentuk Dan Faktor Perubahan Sosial


PENGERTIAN PERUBAHAN SOSIAL 

Berikut ini adalah Pengertian Perubahan Sosial Menurut Beberapa Pakar :

  • Menurut William F. Ogburn, Perubahan Sosial yaitu perubahan yang meliputin unsur – unsur kebudayaan baik secara materi ataupun bukan materi. 
  • Menuru Kingsley Davis, Perubahan Sosial yaitu perubahan yang melibatkan susunan serta manfaat orang-orang. 
  • Menurut mac Ivan, Perubahan Sosial yaitu perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial yang tersambung pada orang-orang. 
  • Menurut Gillin And Gillin, Perubahan Sosial adalah sebuah macam dari langkah hidup dalam sebuah lingkungan orang-orang. Perubahan itu mungkin terjadi lantaran perubahan secara geografis, kebudayaan material, kependudukan, ideologi, serta dapat lantaran timbulnya penemuan-penemuan baru oleh orang-orang. 
  • Menurut Samuel Koenig, Perubahan Sosial yaitu modifikasi dari pola kehidupan orang-orang. 
  • Menurut Selo Soemardjan, Perubahan Sosial yaitu semua perubahan pada beragam instansi orang-orang dalam sebuah lingkungan orang-orang yang memengaruhi system sosial, termasuk juga di dalamnya nilai sosial, sikap, pola tingkah laku pada bebrapa grup dalam orang-orang. 

Bersumber pada dari Pengertian Beberapa Pakar itu, kita bisa menyimpulkan Pengertiannya, yakni :

Perubahan Sosial yaitu perubahan yang terjadi dalam sebuah lingkungan sosial yang mencakup beragam unsur serta mengakibatkan terjadinya perubahan pada system sosial dalam lingkungan itu. Perubahan Sosial melitputi perubahan susunan serta manfaat orang-orang, termasuk juga salah satunya nilai – nilai sosial, etika, serta beragam pola dalam kehidupan manusia.

TEORI – TEORI PERUBAHAN SOSIAL 

Perubahan terjadi lantaran ada modifikasi dari berberapa pola kehidupan. Ada beragam keadaan yang mengakibatkan terjadinya modifikasi itu. Keadaan itu bisa diterangkan dengan beberapa Teori Perubahan Sosial berikut ini :
  • Teori Evolusi (Evolutionary Theory) 
olusi menerangkan kalau perubahan sosial mempunyai arah tetap serta dihadapi tiap orang-orang. Arah tetap yang disebut yaitu perubahan sosial bakal terjadi bertahap, dari mulai awal hingga perubahan paling akhir. Ketika sudah terwujud perubahan paling akhir tidak bakal terjadi perubahan lagi.

Pada intinya Teori Evolusi Berdasar pada Teori Evolusi Darwin serta di pengaruhi Pemikiran Herbert Spencer. Ada dua tokoh yang paling punya pengaruh dalam Teori Evolusi Perubahan Sosial, yakni :

  1. Emile Durkheim memiliki pendapat kalau perubahan lantaran sebuah evolusi memengaruhi perorganisasian orang-orang, terlebih dalam merajut hubungan kerja.
  2. Ferdinand Tonnies memiliki pendapat kalau orang-orang berubah dari orang-orang simpel yang memiliki hubungan erat serta komperatif jadi type orang-orang besar yang merajut hubungan terspesialisasi serta impersonal. 

Teori ini mempunyai kekurangan, lantaran tidak dapat menerangkan jawaban untuk pertanyaan “Mengapa Orang-orang Berubah? ”, teori ini cuma menerangkan beragam perubahan yang terjadi.

  •  Teori Perseteruan (Conflict Theory) 

Teori ini menerangkan kalau Perubahan Sosial bisa terbentuk dari perseteruan. Perseteruan ini datang dari pertentangan kelas pada grup penguasa dengan grup orang-orang yang tertindas hingga melahirkan satu perubahan sosial yang bisa merubah system sosial itu.

Tokoh yang punya pengaruh dalam teori ini yaitu Karl Marx serta Ralf Dahrendort.

  1. Menurut Karl Marx, Perseteruan kelas sosial adalah sumber yang paling perlu serta paling punya pengaruh pada seluruh perubahan sosial yang terjadi. 
  2. Menurut Ralf Dahrendort, Tiap Perubahan sosial adalah hasil dari perseteruan yang terjadi dalam kelas orang-orang. 


  • Teori Manfaatonalis 

Teori Manfaatonalis menerangkan kalau, Perubahan Sosial adalah sebuah yang konstan serta tidak membutuhkan keterangan. Oleh karenanya perubahan sosial mungkin mengacaukan sebuah keseimbangan dalam orang-orang. Jadi Teori Fungsional cuma terima perubahan yang berguna untuk orang-orang, sedang perubahan yang tidak berguna bakal dibuang (tidak digunakan).

Tokoh yang punya pengaruh dalam teori ini yaitu :

  1. William Ogburn. Menurut dia, meskipun unsur – unsur orang-orang sama-sama terkait keduanya, tetapi kecepatan perubahan tiap unsur tidaklah sama. 
Ada Unsur yang berubah dengan cepat, adapula yang perubahannya lambat.

  •  Teori Siklis/Siklus 

Teori siklus menerangkan kalau, Perubahan sosial terjadi secara bertahap (sama dengan teori evolusi), tetapi perubahan tidak bakal berhenti pada bagian “terakhir” yang prima, tetapi bakal berputar kembali pada awal untuk peralihan ke bagian berikutnya. Hingga digambarkan seperti Satu siklus.

Tokoh yang punya pengaruh dalam teori siklus yaitu Oswald Spenger serta Arnold Toynbee.
Oswald memiliki pendapat kalau tiap orang-orang berkembang lewat 4 step, contoh sederhananya yaitu perkembangan manusia :

  1. Masa-masa Kanak – kanak
  2. Masa-masa Remaja
  3. Masa-masa Dewasa 
  4. Masa-masa Tua. 

Arnold Toynbee menyampaikan kalau perubahan sosial, baik itu perkembangan ataupun sebuah kemunduran, bisa diterangkan lewat ide konsep – ide konsep kemasyarakatan yang senantiasa terkait keduanya, yakni tantangan serta respon.

BENTUK – BENTUK PERUBAHAN SOSIAL 

Ada Beragam bentuk Perubahan Sosial yang terjadi, silakan dikaji teman dekat :

1. Perubahan Sosial yang terjadi secara lambat serta perubahan sosial yang terjadi secara cepat.
Perubahan Evolusi, biasanya perubahan secara lambat disebut dengan evolusi. Perubahan ini membutuhkan saat yang lama, serta umumnya perubahan terjadi tanpa ada rencana terlebih dulu, perubahan terjadi dapat tergantung pada orang – orang yang berkuasa pada masa-masa spesifik.

Perubahan Revolusi, biasanya perubahan yang terjadi dalam periode waktu yang cepat disebut dengan perubahan revolusi. Perubahan Revolusi merubah mendasar – mendasar serta penopang kehidupan orang-orang kurun waktu yang singkat.

2. Perubahan Sosial yang pengaruhnya besar serta Perubahan Sosial yang pengaruhnya kecil.
Perubahan Sosial yang pengaruhnya kecil yaitu perubahan yang bisa memengaruhi kehidupan bermasyarakat, tetapi tidak mempunyai arti perlu dalam susunan sosial. Misalnya yaitu perubahan jenis baju yang tidak tidak mematuhi nilai serta etika.

Perubahan Sosial yang pengaruhnya besar yaitu perubahan yang mempunyai efek besar dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya yaitu perubahan system pemerintahan.

3. Perubahan yang direncanakan serta perubahan yang tanpa rencana.
Perubahan yang direncanakan yaitu perubahan sosial dengan persiapan masak serta rencana, misalnya yaitu program keluarga merencanakan.

Perubahan tanpa rencana yaitu program tanpa ada persiapan serta rencana, misalnya keluarga yang mendadak sangat terpaksa geser ke lingkungan baru.

4. Perubahan yang diinginkan serta perubahan yang tidak diinginkan.
Perubahan yang diinginkan yaitu perubahan sosial yang di setujui oleh orang-orang yang berkaitan. Misalnya yaitu Rencana pada ketentuan spesifik lewat sudah di setujui dalam rapat.
Perubahan yang tidak diinginkan yaitu kebalikan dari perubahan yang diinginkan.

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN SOSIAL 

1. Aspek Internal
Aspek internal yaitu Aspek yang datang dari dalam lingkungan orang-orang yang berkaitan. Berberapa aspek internal yaitu :

  • Aspek Perkembangan Penduduk 
  • Ada Penemuan Baru 
  • Invensi (Gabungan baru dari sebuah pengetahuan yang udah ada) 
  • System Ideologi (kepercayaan pada nilai – nilai spesifik) 

2. Aspek Eksternal
Aspek Eksternal yaitu kebalikan dari aspek internal, yakni aspek yang datang dari luar lingkungan orang-orang yang berkaitan.

  • Lingkungan Fisik (Misalnya Musibah atau bencana alam) 
  • Peperangan 
  • Dampak Kebudayaan Lain