Showing posts sorted by relevance for query demokrasi adalah. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query demokrasi adalah. Sort by date Show all posts

Proses Menuju Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin merupakan era politik Indonesia setelah berakhirnya era Demokrasi Parlementer. Sistem demokrasi terpimpin lahir setelah konstituante gagal merancang UUD, dan kemudian dibubarkan dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sistem ini lahir sebagai bentuk pelurusan atau perbaikan terhadap demokrasi liberal.Sistem ini digagas oleh presiden demi menyalamatkan politik nasional yang saat itu masih tidak kondusif. 

Pada tanggal 21 Februari 1957 Sukarno di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah. Dalam konsepsinya Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU dan PKI. Selain itu Presiden Soekarno juga menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalam masyarakat.

Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut, pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya.

Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tujuan dikeluarkan dekrit adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Isi Dekrit Presiden adalah sebagai berikut.
  1. Pembubaran konstituante
  2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS
Reaksi dengan adanya Dekrit Presiden:
  1.  Rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa Liberal.
  2. Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekrit Presiden.
  3. KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI-AD untuk melaksanakan pengamanan Dekrit Presiden.
  4. DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melakanakan UUD 1945.
soekarno
Dampak positif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.
  1. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan.
  2. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara.
  3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya.

Dampak negatif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.
  1. Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka.
  2. Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.
  3. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.

Langkah awal Presiden Sukarno dalam bidang pemerintahan adalah melantik kabinet yang dinamakan kabinet Kerja berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 56 tahun 1959 tanggal 10 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam kabinet ini Soekarno bertindak selaku perdana menteri, dan Djuanda menjadi menteri pertama dengan dua orang wakil yaitu dr. Leimena dan dr. Subandrio. Keanggotaan kabinet terdiri dari sembilan menteri dan dua puluh empat menteri muda.

Langkah kedua adalah pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno, dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketuanya. DPAS bertugas menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959. Anggota DPA dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959, dengan komposisi berjumlah 45 orang, 12 orang wakil golongan politik, 8 orang wakil /utusan daerah, 24 orang wakil golongan karya/fungsional dan satu orang wakil ketua.

DPA dalam sidangnya bulan November 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara. Presiden Soekarno kemudian menerima usulan pidatonya sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dengan nama “Manifesto Politik Republik Indonesia” disingkat Manipol.

Lembaga berikutnya yang dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui Penetapan Presiden No. 2/1959 tanggal 31 Desember 1959 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Chairul Saleh (tokoh Murba) sebagai ketuanya dan dibantu beberapa orang wakil ketua. MPRS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945, namun diatur melalui Penpres No. 2 1959, dimana fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Sartono selaku ketua DPR menyarankan kepada Presiden Soekarno agar meminta mandat kepada DPR untuk melakukan perombakan struktur kenegaraan sesuai dengan UUD 1945, namun Presiden Soekarno menolak. Hal ini berarti Presiden tidak mau terikat dengan DPR. Konflik terbuka antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak Rencana Anggaran Belanja Negara tahun 1960 yang diajukan oleh Pemerintah.

Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Ia kemudian mendirikan DPR Gotong Royong (DPRGR). Pelantikan anggota DPRGR dilaksanakan pada 25 Juni 1960 dengan tugas pokok melaksanakan Manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Kedudukan DPRGR adalah Pembantu Presiden/Mandataris MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada Presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh MPRS.

Tindakan Presiden Soekarno lainnya dalam menegakkan Demokrasi Terpimpin adalah membentuk lembaga negara baru yang disebut Front Nasional. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 13 tahun 1959. Dalam penetapan ini disebutkan bahwa Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan citacita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional langsung diketuai oleh Presiden Soekarno.

Selain itu Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR) berdasarkan Penetapan Presiden No. 4/1962. MPPR merupakan badan pembantu Pemimpin Besar Revolusi (PBR) dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR GR, Departemen-departemen, angkatan dan para pemimpin partai politik Nasakom

Pengertian Demokrasi Pancasila : Prinsip Dan Nilai Pancasila


Pada sistem demokrasi terdapat macam-macam demokrasi yang sudah digunakan, dan demokrasi yang sudah digunakan oleh Indonesia merupakan sistem demokrasi pancasila. Mengenai pengertian demokrasi pancasial adalah suatu sistem demokrasi yang dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan pada azas musyawarah mufakat untuk menjalankan kepentingan bersama atau kepentingan seluruh rakyat. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki ideologi yang tercantum di Pancasila, olehnya itu pada setiap sila yang ada di pancasila harus dijalankan pada kehidupan sehari-hari oleh rakyatnya agar dapat menunjang kemajuan terhadap negara Indonesia.

Pancasila pertama kali cetuskan oleh Ir. Soekarna pada sidang BPUPKI di tanggal 1 juni 1945 yang akhirnya sampai saat ini pada tanggal 1 Juni telah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, agar supaya lebih jelasnya lagi kami akan membahas pengertian demokrasi pancasila agar dapat menyelesaikan tugas makalah Pancasila.

Pengertian Demokrasi Pancasila, Ciri, Nilai dan Prinsipnya 

Pada pengertian demokrasi pancasila, harus dipahami bahwa sistem yang kita anut tidak sekedar hanya omongan dan dipikiran saja, akan tetapi harus diaktualkan dalam kehidupan keseharian, nah untuk kita seluruh yang ingin menjalankan sistem demokrasi pancasila harus tahu seperti apa itu demokrasi pancasila, berikut ini pengertian demokrasi pancasila yaitu sebagai berikut : 
  • Demokrasi pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada azas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, mempunyai kandungan berbentuk unsur-unsur kesadaran dalam bereligius, menjungjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur dan kecintaan, berkesinambungan dan berkepribadian Indonesia.
  • Pada sistem demokrasi pancasila, untuk sistem pengorganisasian negaranya dilakukan oleh rakyat itu sendiri atau persetujuan melalui rakyat. 
  • Pada demokrasi pancasila, untuk kebebasan individu tidak memiliki sifat mutlah, akan tetapi harus sesuai atau diselaraskan dengan adanya tanggung jawab sosial.
  • Dalam demokrasi pancasila, adanya keuniversalan cita-cita di mana demokrasi sudah dipadukan dengan apa yang menjadi cita-cita dalam hidup bangsa indonesia yang dijiwai dengan adanya semangan kekeluargaan sehingga tidak ada lagi yang mendominasi minoritas atau mayoritas. 

Adapun beberapa pengertian demokrasi pancasila menurut para ahli yaitu :

  • Pengertian demokrasi pancasila menurut Prof Notonegoro yang telah mengemukakan bahwa pengertian demokrasi pancasila adalah sebuah sistem di mana kerakyatan yang di pimpin oleh adanya hikmat kebijaknaan dalam sebuah permusyawaratan dan adanya perwakilan serta dengan ingin mewujudukan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. 
  • Pengertian Demokrasi Pancasila menurut Kansil adalah suatu sistem kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang merupakan hasil sila keempat dari Dasar Negara Pancasila yang telah tercantum di alinea ke 4 Pembukaan undang-undang dasar 1945.
  • Pengertian demokrasi pancasila menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo bahwa suatu pahaman demokrasi yang berdasar pada sebuah kepribadian dan falsafah dalam kehidupan bangsa indonesia yang telah dituangkan dalam ketentuan UUD 1945. 
  • Pengertian demokrasi pancasila dalam GBHN pada tahun 1978 dan tahun 1983 menetapkan bahwa segala pembangunan politik Indonesia itu diarahkan untuk dapat lebih memantapkan pada perwujudan demokrasi Pancasila. Dalam rangka untuk memantapkan sebuah stabilitas politik yang dinamis serta adanya pelaksanaan mekanisme pancasila, itu dibutuhkan adanya pemantapan dalam kehidupan konstitusional, tegaknya hukum dan kehidupan demokrasi. 

Demokrasi pancasila memiliki 2 azas yang terbentuk yaitu : 

  • Azas kerakyatan yaitu azas yang berdasar pada kesadaran terhadap kecintaan kepada rakyat, nasib dengan manunggal dan cita-cita rakyat, serta mempunyai sebuah jiwa kerakyatan atau dalam arti untuk menghayati kesadaran bahwa semuanya senasib dan memiliki cita-cita yang sama dengan yang lain. 
  • Azas Musyawarah untuk meraih mufakat, yaitu azas yang berdasar pada memperhatikan dan sikap menghargai aspirasi dari seluruh rakyat yang jumlah banyak dan melewati forum permusyawaratan di dalam rangka untuk pembahasan dalam menyatukan segala macam pendapat yang keluar dan untuk mencapai mufakat yang dijalankan dengan adanya rasa kasih sayang serta pengorbanan agar mendapatkan kebahagiaan bersama-sama. 

Pada demokrasi pancasila terdiri atas beberapa prinsip-prinsip demokrasi pancasila yaitu : 

  • Prinsip demokrasi pancasila yang berTuhanan yang Maha Esa, yang berarti kalau demokrasi harus selalu dijiwai dan harus berdasar pada nilai-nilai ketuhanan. 
  • Prinsip demokrasi pancasila dalam menjunjung tinggi HAM atau Hak Asasi Manusia) yang artinya bahwa demokrasi pancasila mesti menghargai dan harus melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia. 
  • Prinsip demokrasi pancasila dalam berkedaulatan rakyat yang berarti bahwa kepentingan rakyat harus lebih dijunjung tinggi ketimbang kepentingan pribadi 
  • Prinsip demokrasi pancasila harus di dukung oleh warga negara, yang berarti bahwa sistem demokrasi pancasila harus didukung oleh warga negara Indonesia dalam soal hak serta kewajibannya dan dapat melakukan perannya masing-masing dalam sistem demokrasi pancasila yang telah diatur. 
  • Prinsip demokrasi pancasila menggunakan prinsip pemisahan kekuasaan yang berarti bahwa dala negara demokrasi harus menganut sistem pemisahaan kekuasaan, di mana pada setiap masing-masing di lembaga negara mempunyai wewenang dan fungsinya. 
  • Prinsip demokrasi pancasila harus menjamin adanya perkembangan otonomi daerah yang berarti bahwa negara harus menjamin terhadap adanya perkembangan setiap daerah untuk memajukan segala potensi yang ada didaerahnya secara masing-masing dengan berdasarkan pada ketentuan yang sudah berlaku. 
  • Prinsip demokrasi pancasila memiliki penerapan konsep negara hukum yang berarti kalau negara Indonesia harus berdasarkan pada ada ketentuan hukum, jadi bukan pada kekuasaan semata, sehingga jika ada tindakan atau kebijakan pemerintah yang dikerjakan harus merujuk pada hukum yang sudah berlaku. 
  • Prinsip demokrasi pancasila sudah menjamin diselenggarakannya mengenai peradilan yang bebas, tidak memihak dan merdeka, hal ini berarti bahwa badan peradilan tidak akan dapat terpengaruh dan dipengaruhi oleh siapapun karena sudah ada aturan yang sudah mengikat. 
  • Prinsip demokrasi pancasila, menumbuhkan sebuah kesejahteraan rakyat, yang berarti kalau demokrasi pancasila dikembangkan yang bertugas untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat pada semua aspek kehidupan baik itu batin maupun yang lahir. 
  • Prinsip demokrasi pancasila yang berkeadilan sosial yang berarti kalau system demokrasi pancasila memiliki tujuan akhir dengan berupaya mewujudkan ketatanegaraan yang baik dan dapat terwujudnya keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Demokrasi Pancasila

Nilai-nilai moral yang terkandunga dalam demokrasi pancasila antara lain yaitu:

  • Adanya rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  • Menjunjung tinggi kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
  • Menjamin dan dapat mempersatukan bangsa;
  • Berguna untuk mewujudkan keadilan sosial

Pengertian Demokrasi Menurut Ahli



Demokrasi adalah bentuk/mekanisme system pemerintahan dalam satu negara untuk berusaha wujudkan rakyat yang berdaulat atas negara dengan digerakkankan oleh pemerintah negara itu. Dengan cara etimologis, Demokrasi datang dari bahaya Yunani yakni demos serta kratein di mana demos bermakna rakyat serta kratein bermakna pemerintahan atau kekuasaan. Jadi Demokrasi yaitu pemerintahan atau kekuasaan rakyat.

Demokrai sebagai system pemerintahan telah dipakai mulai sejak jaman Yunani kuno. Ketika itu, semuanya rakyat ikut dengan cara segera mengulas bebrapa masalah pemerintahan. Demokrasi itu dimaksud demokrasi segera. Sesudah jaman Yunani kuno, demokrasi telah tidak sering digunakan sebagai system pemerintahan. Barulah sesudah jaman Renaissance, demokrasi bangkit kembali dengan pertimbangan seperti berikut :

Perasaan tak suka dengan oligarki (pemerintah yang digerakkan oleh sebagian orang yang berkuasa dari kelompok atau grup spesifik), segolongan kecil rakyat yang selalu melakukan tindakan menurut kemauannya.
  • Dampak aliran politik serta sosial yang menginginkan kesamaan. 
  • Perubahan butuh serta sebaiknya demokrasi. 
  • Pelopor yang sudah memperjuangkan lahirnya demokrasi, salah satunya yakni J. J Rousseau, John Locke serta Montesquieu. Perubahan setelah itu, demokrasi makin diperlukan sebagai system pemerintahan banyaknya negara yang ada di semua dunia. 

Pada umumnya, pengertian demokrasi yaitu satu system dalam pemerintahan dengan melibatkan rakyat dalam system pemerintahannya. Meskipun sekian, pengertian demokrasi ini mempunyai banyak penafsiran menurut beberapa pakar, tersebut pengertian demokrasi menurut beberapa pakar :

Pengertian demokrasi menurut beberapa ahli 

1. Pengertian demokrasi menurut Abraham lincoln 

Demokrasi yaitu satu pemerintahan yang datang dari rakyat, olehrakyat serta untukrakyat. Bisa diambil kesimpulan kalau pemegang kekuasaan yang paling tinggi dalam satu system demokrasi yakni ada di kuasa rakyat serta rakyat mempunyai hak, peluang serta nada yang sama untuk mengontrol serta mengatur kebijakan pemerintah lewat ketentuan yang paling banyak.

2. Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen 

Demokrasi yaitu satu bentuk pemerintahan di mana semua ketentuan pemerintah yang utama dengan cara segera maupun tidakdidasarkan padakesepakatan sebagian besar yang didapatkan dengan bebas pada rakyat dewasa.

3. Pengertian demokrasi menurut Sidney Hook 

Demokrasi yaitu system pemerintahan di mana tiap-tiap ketentuan pemerintah yang utama secaralangsung maupun tak didasarkan padakesepakatan sebagian besar yang didapatkan bebas dari rakyat dewasa.

4. Pengertian demokrasi menurut H. Harris Soche 

Demokrasi yaitu satu system pemerintahan rakyat karenanya kekuasaanpemerintahanmelekat pada diri rakyat/orang banyak serta hak untuk rakyat atau orang banyak untuk menjaga, serta mengatur dan membuat perlindungan dari satu paksaan serta pemerkosaan orang lain/tubuh yang diserahi untukmemerintah.

5. Pengertian demokrasi menurut Ranny 

Demokrasi yaitu suatubentukpemerintahan yang diatur serta diorganisasikan berdasar pada prinsipprinsip kedaulatan rakyat, persamaan politi, konsultasi atau dialogdenganrakyat serta berdasar pada padaaturan yang sebagian besar.

6. Pengertian demokrasi menurut Hannry B. Mayo 

Demokrasi yaitu satu kebijaksanaan umum yang diputuskan atas basic sebagian besar oleh wakil-wakil yang diawasisecara efisien oleh rakyat dalam tiap-tiap penentuan yangdidasarkanatas prinsip persamaan politik serta dikerjakan dalam situasi dimanaterjadi kebebasan politik.

7. Pengertian demokrasi menurut Merriam, Webster Dictionary. 

Demokrasi disimpulkan sebagai pemerintahan oleh rakyat yang dengan cara spesial oleh sebagian besar serta pemerintahan di mana kekuasaantertinggi tetaplah digerakkan oleh rakyat baik segera ataupun tak segera dengan melalui system perwaklan yang umumnya dikerjakandengan mengadakan pemilu dengan cara bebas yang dikerjakan dengan cara periodik serta rakyat umumkhususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik serta tidakadanya ketidaksamaan kelas yang berdasarkan atas ketentuan yang semena-mena atau berdasar pada keturunan.

8. Pengertian demokrasi menurut C. F. Strong 

Demokrasi yaitu satu system pemerintahan yang sebagian besar anggota dewan dari orang-orang yang ikut turut dalam politik berdasar pada system perwakilan yang menanggung pemerintah pada akhirnya bisa mempertanggungjawabkan semua aksi pada sebagian besar itu.

9. Pengertian demokrasi menurut Abdul Ghani Ar Rahhal. 

Demokrasi yaitu kekuasaan oleh rakyat di mana rakyat sebagai sumber kekuasaan. Ia mengatakan kalau Plato adalah orang yang pertama kalinya mengungkap teori demokrasi, di mana sumberkekuasaannya adalah hasrat yang tunggal bukanlah majemuk.

10. Pengertian demokrasi menurut Yusuf Al-Qordhawi 

Demokrasi yaitu satu wadah untuk orang-orang untuk pilih seorang untuk jadi pengatur kebutuhan orang-orang di mana pimpinannya tidaklah orang yang dibenci, ketentuannya bukanlah yangmasyarakat tak diinginkan serta orang-orangberhak memohon pertanggungjawabab pada penguasa jika pemimpin itu salah. Namun orang-orang tak memiliki hak memecatnya bila menyelewengkan, orang-orang juga tak dapat dibawa dalam system ekonomi, budaya, sosial atau system politik yg tidak dikenali serta tak disenangi.

11. Pengertian demokrasi menurut Koentjoro Poerbopanoto

yaitu satu system yang di mana rakyat harus turut ikut aktif berparsipasi dalam pemerintahan negara.

12. Pengertian demokrasi menurut Charles Costello

yaitu satu system dalam politik pemerintahan serta sosial dengan kekuasaan ada di pemerintah namun dibatasi oleh hukum serta adalah satu kebebasan pada tiap-tiap warga negara dalam membuat perlindungan semua hak-haknya.

13. Pengertian demokrasi Menurut Samuel Huntington

yaitu demokrasi dapat ada saat beberapa pembuat ketentuan yang terkuat dalam satu system itu diambil lewat pemilu yang adil, jujur serta berkala dan mengaplikasikan kebebasan berkompetisi untuk tiap-tiap calon yang mempunyai tujuan untuk peroleh suara

14. Pengertian demokrasi menurut Maurice Duverger 

yaitu langkah pemerintahan di mana ada satu kelompok yang harus diperintah serta memerintah sama atau mungkin tak terpisahkan.

15. Pengertian demokrasi menurut Prof. Mr. Muhammad Yamin 

yaitu satu basic di dalam pembentukan pemerintahan serta ada didalamnya atau masyarat dalam satu kekuasaan untuk mengatur serta memerintah supaya dikendalikan dengan cara sah oleh tiap-tiap semua warga negara.

16. Pengertian demokrasi menurut International Commision of Jurist 

yaitu satu bentuk pemerintahan yang di mana ada hak dalam bikin satu ketentuan politik harus diadakan oleh rakyat melalui beberapa wakil yang sudah dipilih dalam satu sistem pemilu.

17. Pengertian demokrasi menurut Affan Ghafar 

yaitu terdiri dari dua hal yakni demokrasi normatif yaitu demokrasi yang biasanya diwujudkan oleh negera. Sedang untuk demokrasi empirik yaitu satu demokrasi yang wujudnya cuma ada didunia politik.

18. Pengertian demokrasi menurut Yeni R. Lukiswara serta Sumarno AP 

yaitu pemerintahan dari rakyat, olehh rakyat serta untuk rakyat.

Macam-macam Demokrasi


Nah dari pengertian demokrasi menurut beberapa pakar di atas, kita bisa merumuskan beberapa macam demokrasi yakni seperti berikut :

1. Demokrasi pancasila yaitu system demokrasi yang terpusat pada masukan, kebutuhandan nada rakyat dan mempunyai jiwadandasar memahami pancasila atau nilai-nilai mulia pancasli yang bersumberpada tata nilaisosialbudaya.

2. Demokrasi liberal yaitu system demokrasi yang mengutamakan pada kebebasan manusia untuk mempunyai kebutuhan manusia serta kekuasaan dalam pemerintahan yang dibatasi oleh undangundang.

3. Demokrasi terpimpin yaitu system demokrasi yang menginginkan mengarahkan pada pimpinan tunggal

4. Demokrasi proletar yaitu system demokrasi yang menginginkan menyejahterakan rakyat dengan semua sesuatuny diputuskan serta dikuasai oleh negara dan tak mengetahui kelas orang-orang.

5. Demorasi totaliter yaitu demokrasi yang memiliki maksud paling utama untuk menghalalkan semua langkah.

6. Demokrasi titular yaitu satu system demokrasi yang bercampur dengan style lama serta moderen.

7. Demokrasi resmi yaitu satu demokrasi yang meletakkan kesamaan kedudukan setiaporang dalam politik dengan tak memasukkan usaha dalam menyingkirkan kesenjangan ekonomi.

8. Demokrasi material yaitu demokrasi yang terwujud atas kesamaan ekonomi serta sosial.

Dari beberapa macam demokrasi di atas jadi kita bisa temukan bebebrapa tanda-tanda demokrasi yakni seperti berikut :

  • Mempunyai jaminan kekuasaan yang disetujui dengan cara bersama 
  • Mempunyai jaminan kemerdekaan untuk tiap-tiap warga negara untuk berkumpul serta beroposisi. 
  • Mempunyai jaminan HAM (baca pengertian ham menurut beberapa pakar). 
  • Mempunyai kekuasaan pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat dengan lewat utusan yang diambil rakyat. 
  • Mempunyai kesamaan kedudukan serta perlakuanbagi semua warganegara dalamhukum. 


Mengenai prinsip-prinsip demokrasi yang perlu di ketahui yakni seperti berikut :

  • Ada jaminan hak asasi manusia atau HAM 
  • Kesamaan didepan hukum 
  • Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah 
  • Ada kebebasan pers. 
  • Kebebasan memberi pendapat serta berserikat 
  • Pemilu yang jurdil (jujur, adil serta bebas) sesuai sama masukan rakyat. 
  • Peradilan yang adil serta jujur dan tak memihak. 


Sekianlah info mengenai pengertian demokrasi menurut beberapa pakar | Semoga info mengenai pengertian demokrasi menurut beberapa pakar bisa memberi faedah dalam memberi wawasan mengenai pengertian demokrasi menurut beberapa pakar.

Pengertian Nasionalisme :Faktor Dan Bentuk Nasionalisme

Pengertian Nasionalisme

Pengertian Nasionalisme Secara Sederhana adalah semangat kebangsaan, perasaan kebangsaan, yaitu semangat cinta atau perasaan cinta terhadap bangsa dan tanah air melebihi apapun juga. Sedangkan Secara Umum, Pengertian Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara yang memiliki tujuan atau cita-cita bersama untuk kepentingan nasional. Dengan praktek Nasionalisme tampak sebagai gerakan yang memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan/kebebasan, kemakmuran atau kepentingan-kepentingan lainnya dari sesuatu bangasa. Penganut Nasionalisme disebut dengan Nasionalis. Kita sering juga mendengar/menjumpai istilah Negara Nasional yang dimaksudkannya adalah suatu negara yang kekuasaan pemerintahan meliputi dan diakui seluruh daerah negara.


Pengertian Nasionalisme Menurut Definisi Para Ahli 


  • Pengertian Nasionalisme menurut definisi Ir. Soerkano adalah pilar kekuatan bangsa-bangsa yang terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. 
  • Pengertian Nasionalisme menurut definisi Anderson yang mengatakan bahwa pengertian Nasionalisme adalah kekuatan dan kontinuitas dari sentimen nasional dengan mementingkan nation. 
  • Pengertian Nasionalisme menurut definisi Lothrop Stoddard yang memandang Nasionalisme sebagai gejala Pengertian Nasionalisme psikologis yang mengatakan bahwa pengertian nasionalisme adalah suatu keadaan jiwa atau suatu kepercayaan yang dianut oleh sejumlah besar manusia sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan. 
  • Pengertian Nasionalisme menurut definisi Joseph Ernest Rehan adalah kemauan untuk bersatu tanpa paksaan dalam semangat persamaan dan kewarganegaraan. 
  • Pengertian Nasionalisme menurut definisi H.Kohn yang mengatakan bahwa pengertian nasionalisme adalah suatu prinsip politik yang beranggapan bahwa unit nasional dan politik seharusnya seimbang.  
  • Pengertian Nasionalisme Menurut Prof. Dr. M. Dimyani Hartono. SH adalah rasa kecintaan terhadap negaranya yang tidak dapat dilepaskan dari rasa patriotisme. 
  • Pengertian Nasionalisme menurut Ernest Gellenervia, mengatakan bahwa pengertian nasionalisme adalah keseimbangan antara rasa nasional terhadap bangsa dengan 
Dengan praktek Nasionalisme terlihat sebagai gerakan yang memperjuangkan atau menjaga kemerdekaan/kebebasan, kemakmuran atau sebagian kepentingan yang lain dari sesuatu bangasa. Penganut Nasionalisme dimaksud dengan Nasionalis. Kita kerap juga mendengar/menjumpai arti Negara Nasional yang dimaksudkannya yaitu suatu negara yang kekuasaan pemerintahan mencakup serta diakui semua daerah negara.

Faktor-Faktor Kemunculan Nasionalisme - Dimulai dari abad ke 19 dan abad ke 20 mulai muncul benih-benih Nasionalisme pada bangsa-bangsa di Asia Afrika khususnya di Indonesia. Kemunculan paham nasionalisme pada masyarakat indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang dibagi atas dua yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (ekternal).

  • Faktor dari Dalam (Internal)

Kenangan kejayaan masa lampau : Di masa lalu, bangsa Asia Afrika mengalami kejayaan sebelum masuknya paham imperialisme dan kolonialisme. Di indonesia sendiri pernah mengalami kejayaan pada masa kerajaan majapahit dan sriwijaya, yang dimana pada masa kerajaan majapahit yang kokoh di wilayah nusantara sedangkan sriwijaya tangguh dalam kemaritinannya.

Munculnya Golongan Cendekiawan : Perkembangan indonesia dari golongan-golongan cendekiawan atau pelajar yang menjadi penggerak dan pemimpin munculnya organisasi pergerakan nasional indonesia dalam melawan penjajah.

Perasaan yang sama dan sepenanggungan dari penderitaan dan kesengsaraan masa penjajahan : penderitaan dan kesengsaraan dari bentuk-bentuk penjajahan bangsa barat membuat banyak masyarakat memiliki tekat dengan menentang imperialisme barat.

Berkembangnya Paham Nasionalis dalam bidang sosial ekonomi, politik, kebudayaan : Dalam bidang politik yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi dalam penderitaan dan kesengsaraan. Dalam bidang sosial ekonomi yang menyuarakan agar masyarakat hidup dengan sejahtera yang terlihat dari peran yang menghapuskan eksploitasi asing terhadap SDA di indonesia. Bidang kebudayaan yang melakukan aksi dengan melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya indonesia dari budaya asing.

  • Faktor dari Luar (Eksternal)

Munculnya Paham-Paham Baru : Munculnya berbagai paham-paham baru seperti nasionalisme, komunisme, imperialisme yang salah satunya pernah digunakan organisasi-organisasi dalam pergerakan nasional di indonesia.

Kemenangan Jepang atas Rusia : Kemenangan dalam peperangan jepang melawan rusia membuat semangat bangsa-bangsa Asia Afrika terpacu dalam melawan bangsa asing di negerinya atau penjajah.

Perkembangan Nasionalisme di berbagai negara : Banyaknya pergerakan-pergerakan nasionalisme membuat paham nasionalisme semakin berkembang dan menyebar di berbagai bangsa-bangsa Asia Afrika.


Bentuk-Bentuk Nasionalisme

Nasionalisme terdiri dari berbagai macam bentuk yang ada didunia. Macam-macam bentuk nasionalisme adalah sebagai berikut :

  • Nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil),  adalah nasionalisme yang terjadi dimana negara memperoleh kebenaran politik dari partisipasi aktif rakyatnya. Keanggotaan suatu bangsa bersifat sukarela. Bentuk nasionalisme dibangun pertama-tama oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan tulisannya. Di antara tulisannya yang terkenal adalah buku yang berjudul Du Contract Social (kontrak sosial). 
  • Nasionalisme etnis atau etnonasionalisme, adalah nasionalisme yang terjadi dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Keanggotan suatu bangsa bersifat secara turun temurun. Seperti joko merupakan orang dari jawa karena orang tua dan nenek moyangnya berasal dari suku Jawa. Joko menggunakan bahasa Jawa karena bahasa itu dipakai oleh orang tuanya dan orang-orang sebelumnya.  
  • Nasionalisme romantik, adalah bentuk nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah (organik) dan merupakan ekspresi dari bangsa atau ras. Nasionalisme romantik menitikberatkan pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme romantik. Contohnya adalah cerita rakyat (folklore) "Grimm Bersaudara" yang diambil dari tulisan Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman. 
  • Nasionalisme budaya, adalah nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun temurun misalnya warna kulit atau ras atau bahasa. Contohnya adalah rakyat cina yang menganggap negara berdasarkan budaya bersama. Unsur ras telah dikesampingkan sehingga golongan minoritas telah dianggap sebagai rakyat Cina kesediaan Dinasti Qing untuk menggunakan adat istiadat Cina juga membuktikan keutuhan budaya Cina. 
  • Nasionalisme kenegaraan, merupakan variasi nasionalisme kewarganegaraan, yang sering dikombinasikan dengan nasionalisme etnis. Dalam nasionalisme kenegaraan, bangsa adalah suatu komunitas yang memberikan kontribus terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara. Contoh nasionalisme kenegaraan adalah fasisme italia yang menganut slogan Mussolini: Tutto nello stato, niente al di fuori dello stato, nulla contro lo stato (semuanya di dalam negara, tidak ada satupun yang di luar negara, tidak ada satupun yang menentang negara). Tidaklah mengherankan jika nasionalisme ini bertentangan dengan cita-cita kebebasan individual dan prinsip demokrasi liberal. 
  • Nasionalisme agama, adalah nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Seperti semangat nasionalisme di Irlandia yang bersumber dari agama Hindu. Namun demikian, bagi kebanyakan kelompok nasionalis. agama hanya merupakan simbol dan bukanlah motivasi utama. 


Arti Kata Politik


Pengertian Politik Secara Umum, Politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, terkhusus pada negara. Pengertian Politik jika ditinjau dari kepentingan penggunanya dimana pengertian politik terbagi atas dua yaitu pengertian politik dalam arti kepentingan umum dan pengertian politik dalam arti kebijaksanaan. Pengertian politik dalam arti kepentingan umum adalah segala usaha demi kepentingan umum baik itu yang ada dibawah kekuasaan negara maupun pada daerah. Pengertian politik Secara Singkat atau sederhana adalah teori, metode atau teknik dalam memengaruhi orang sipil atau individu. Politik merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi didalam masyarakat atau negara. Seseorang yang menjalankan atau melakukan kegiatan politik disebut sebagai "Politikus".

Politik Berasal dari bahasa yunani yaitu "polis" berarti negara atau kota dan "teta" berarti urusan. Politik pertama kali diperkenalkan dan digunakan oleh Aristoteles dimana kata politik pada awalnya, pada masa itu Aristoteles menyebut Zoon Politikon. Dari Zoon Politikon kemudian terus berkembang menjadi polites, politeia, politika, politikos. "Polites" adalah warganegara. "Politeia" adalah hal-hal yang berhubungan dengan negara. "Politika" adalah pemerintahan negara. "Politikos" adalah kewarganegaraan, dengan demikian politik berarti menyangkut dengan urusan negara atau pemerintahan.

Pengertian Politik Menurut Definisi Para Ahli


  • Pengertian politik menurut definisi Aristoteles menyatakan bahwa pengertian politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. 
  • Pengertian Politik menurut definisi Joice Mitchel yang mengatakan bahwa pengertian politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya. 
  • Pengertian politik menurut definisi Prof. Meriam Budhiarjo, pengertian politik adalah macam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. 
  • Pengertian politik menurut definisi Johan Kaspar Blunchli adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya. 
  • Pengertian politik menurut definisi F. Soltau, mengatakan bahwa pengertian politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu.
  •  Pengertian politik menurut definisi Robert, mengatakan bahwa pengertian politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia. 
  • Pengertian politik menurut definisi Paul Janet yang mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian politik adalah Ilmu yang mengatur perkembangan negara begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan. 
  • Pengertian politik menurut definisi Ibnu Aqil adalah hal-hal praktis yang mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasulullah SAW. Pengertian politik menurut definisi Litre adalah ilmu memerintah dan mengatur negara. 
Perilaku Politik  adalah perilaku suatu individu atau kelompok dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang politik. Perilaku Politik atau Contoh-contoh perilaku politik adalah sebagai berikut :

  • Ikut serta dalam pesta politik 
  • Menjalankan hak untuk memilih pimpinan politik
  • Menjalankan atau mengikuti hak untuk memilih dan mengikuti suatu parpol, ormas dan organisasi lainnya 
  • Ikut dalam menentukan atau memilih wakil rakyat/pemimpin
  • Mengemukakan kritikan atau menurunkan para pelaku politik.

Macam-Macam Sistem Politik - Terdapat banyak sekali macam-macam sistem politik yang dikembangkan oleh suatu negara yang ada diseluruh dunia seperti fasisme, komunisme, liberalisme, marxisme, kapitalisme, feminisme, federalisme, demokrasi, globalisme, diktatorisme, fundamentalisme keagamaan, imprealisme, rasisme, oligarki, monarki, libertarianisme, sosialisme, nasionalisme, theoraksi, totaliteralisme.

konsep konsep pokok politik yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi.

Berbicara mengenai politik, kita tidak berbicara mengenai brutal atau tidak. Justru politik berlawanan dengan brutalisme, kekerasan, bahkan penggunaan cara cara militeristik untuk memecahkan masalah. Bicara mengenai politik berarti membicarakan perilaku kita dalam hidup bermasyarakat, khususnya cara kita mengatasi sejumlah perbedaan yang ada lewa pembuatan kebijakan (undang undang) yang mengikat kita dan mereka. Caranya bergantung pada siapa yang menggunakan. Subjektivitas kitalah yang menyebut cara yang dilakukan si A atau si B. atau pemerintah A atau B sebagai kejam atau tidak kejam. Satu bidang tersendiri di Ilmu Politik membicarakan persoalan ini:

Etika Politik

Dalam politik kita berbicara mengenai bagaimana masyarakat di suatu wilayah menegosiasikan kepentingan masing masing untuk melahirkan kesepakatan agar kepentingan-kepentingan tersebut dapat terselenggara tanpa merugikan pihak lain. Saat dimulai, politik selalu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Tujuan awal politik tidaklah kejam atau brutal seperti sering didengungkan orang.

Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Cirinya

Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Cirinya. Hai sahabat, kali ini kita akan membahas tentang Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Ciri dari tiap-tiap sitem itu sendiri.

Pengertian Sistem Pemerintahan

Sumber: ekoonomi.com
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dipakai oleh pemerintah satu negara untuk mengatur negaranya.

Sistem pemerintahan berisi beberapa kumpulan sebagian ketentuan mendasar tentang pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, serta beragam jenis hal yang lain.

Tiap negara memiliki hak menentukan sistem pemerintahan yang bakal dianutnya. Negara Indonesia sendiri sampai sekarang, berpedoman pada sistem pemerintahan presidensial.

Definisi serta Pengertian Sistem Pemerintahan 

Istilah sistem pemerintahan pada intinya datang dari dua kata berbahasa Indonesia yakni kata “sistem” yang artinya kesatuan pengaturan, serta kata “pemerintah” yang artinya pihak yang memiliki hak memberikan perintah maupun mengambil keputusan kebijakan tertentu.

Bila disimpulkan dari arti katanya, pengertian sistem pemerintahan adalah kesatuan pengaturan yang dipakai oleh pihak-pihak yang memiliki hak menentukan kebijakan/memberikan perintah.

Pada intinya ada 2 bentuk sistem pemerintahan, yakni: 

  1. Sistem pemerintahan presiden sial yakni system atau keseluruhan prinsip pengaturan hubungan kerja antar lembaga negara lewat pemisahan kekuasaan negara, di mana presiden memainkan peran kunci di dalam pengelolaan kekuasaan eksekutfi. 
  2. Sistem pemerintahan parlementer yakni system atau keseluruhan prinsip pengaturan hubungan kerja antar lembaga negara yang secara resmi memberikan peran paling utama pada parlemen atau badan legislatif dalam menjalani pemerintahan negara. 

Sistem Pemerintahan Presidensial 

Sumber: artikelsiana.com
Di dalam sebuah pemerintahan sebuah negara tidak dapat terlepas dari sistem politik.

Lantaran sistem politik pada intinya adalah hubungan antara beberapa instansi negara dengan instansi atau individu yang ada di masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan umum/publik atau bisa disebut dengan supra struktur politik dengan infrastruktur politik.

Bentuk dari kebijakan umum dalam arti luas itu berbentuk: 
  1. Konstitusi atau undang-undang. 
  2. Undang-undang. 
  3. Ketetapan pemerintah. 
  4. Ketetapan Presiden. 
  5. Ketetapan Daerah. 
  6. Ketetapan desa yang disebut ketetapan yang paling rendah. 
Untuk melakukan berbagai kebijakan politik tersebut di atas, di Indonesia di pegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan.

Hal semacam ini diatur di dalam Pasal 4 serta Pasal 10 UUD 1945. Sebagai kepala pemerintahan tugas presiden yaitu memimpin kabinet serta birokrasi dalam melakukan kebijakan umum.

Tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, presiden juga menjabat sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara presiden melakukan peranan simbolis serta seremonial mewakili bangsa serta negara.

Lantaran jabatan presiden itu, Indonesia di kenal dengan negara yang berpedoman sistem pemerintahan presidensial, yang juga dianut oleh Amerika Serikat.

Dalam sistem presidensial memakai sistem pemerintahan kekuasaan, antara badan eksekutif, yudikatif, serta legislatif yang meningkatkan ajaran Trias Politika serta Montesqieu.

Proses pemerintahan (eksekutif) diserahkan pada presiden, proses kekuasaan kehakiman atau pengadilan (yudikatif) jadi tanggung jawab Mahkamah Agung (supreme court) sedangkan kekuasaan untuk membuat undang-undang (legislatif) ada ditangan legislatif (Badan Perwakilan Rakyat).

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial 

  1. Didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power). 
  2. Di kepalai oleh seorang presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara). 
  3. Eksekutif dipilih rakyat baik lewat penentuan secara langsung ataupun tidak secara langsung (lewat badan perwakilan). 
  4. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat serta memberhentikan beberapa pembantunya (menteri) serta menteri bertanggung jawab pada presiden. 
  5. Presiden bersama kabinet tidak bertanggung jawab pada parlemen (DPR). Oleh sebab itu, presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat tidak saling menjatuhkan atau membubarkan. 

Keunggulan Sistem Pemerintahan Presidensial 

Ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh sistem pemerintahan presidensial antara lain: 
  1. Kedudukan pemerintah lebih stabil lantaran tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen dalam masa-masa jabatannya. 
  2. Pengaturan program atau gagasan kerja gampang disesuaikan dengan masa-masa jabatan yang dipegang eksekutif. 
  3. Pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan program-program tanpa terganggu krisis kabinet. 
  4. Bisa menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada sebuah badan. 

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial 

Tetapi ada juga kekurangan yang dipunyai oleh sistem pemerintahan presidensial yakni: 
  1. Kerap kali muncul ketetapan yang tidak tegas, lantaran hampir tiap ketetapan adalah hasil tawar-menawar antara legislatif dan eksekutif. 
  2. Pengambilan ketetapan kerap kali memerlukan waktu yang cukup lama. 

Sistem Pemerintahan Parlementer 

Sumber: fachrurrizamuhammad.blogspot.co.id
Dalam sistem pemerintahan parlementer pekerjaan untuk melakukan berbagai kebijakan umum yang penting ada di tangan perdana menteri sebagai pemegang kepala pemerintahan, sedangkan sebagai kepala negara ada di tangan seorang raja atau ratu.

Contoh negara yang memakai sistem pemerintahan ini yaitu Negara Inggris. Dalam sistem pemerintahan kepala negara cuma untuk simbol, kekuasaan yang nyata dalam pemerintahan tidak terlihat.

Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Pemerintah. DI dalam pengambilan keputusan mengenai rancangan undang-undang, pekerjaan kepala negara cuma mengesahkan tiap rancangan undang-undang yang udah di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet atau dewan menteri, yang dalam menjalani tugasnya mesti bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat. Jatuh bangunnya sebuah kabinet atau seorang menteri tergantung kepercayaan yang didapatkan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada kabinetnya.

Jika Dewan Perwakilan Rakyat (parlementer) udah tidak yakin pada kabinet akan diserahkan satu mosi tidak percaya oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang dapat menyebabkan kabinet itu jatuh.

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yakni: 

  1. Bersumber pada pada prinsip kekuasaan yang menyebar (diffusion of power). 
  2. Eksekutif (perdana menteri, konselir) diambil oleh kepala negara (raja atau ratu) yang sudah mendapatkan kesepakatan serta dukungan oleh sebagian besar parlemen. 
  3. Kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif (perdana menteri atau konselir) hingga kabinet (menteri-menteri) mesti mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya pada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. 
  4. Program-program kebijakan kabinet mesti sesuai dengan tujuan politik beberapa anggota parlemen. Jika kabinet melakukan penyimpangan pada program-program kebijaksanaan yang di buat, anggota parlemen bisa menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi-mosi tidak percaya pada pemerintah. 
  5. Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pangeran, atau kaisar) cuma untuk simbol atau lambang yang tidak bisa diganggu gugat. 

Keunggulan Sistem Pemerintahan Parlementer 

Ada beberapa keunggulan yang dipunyai sistem pemerintahan parlementer yakni: 
  1. Menteri-menteri yang diangkat adalah kehendak dari suara paling banyak di parlemen hingga secara tidak langsung adalah kehendak rakyat. 
  2. Menteri-menteri akan tambah hati-hati dalam menjalani tugasnya lantaran tiap saat bisa dijatuhkan oleh parlemen. 
  3. Mudah tercapainya penyesuaian pendapat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. 

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer 

Tetapi, sistem pemerintahan parlementer juga memiliki beberapa kekurangan yakni: 
  1. Kerap kali terjadi perubahan kabinet hingga kebijaksanaan politik negara jadi labil. 
  2. Kedudukan badan eksekutif tidak stabil lantaran tiap saat bisa diberhentikan oleh parlemen lewat mosi tidak percaya. 
  3. Lantaran adanya perubahan eksekutif yang mendadak, kerapkali eksekutif tidak bisa merampungkan program kerja yang sudah disusunnya. 
Nah jadi Indonesia berpedoman sistem pemerintahan presidensial, kan?

Tidak hanya dua sistem pemerintahan yang sudah kami bahas di atas, ada beberapa sistem pemerintahan lainnya, yakni sebagai berikut ini:

Sistem Pemerintahan Komunis 

Sumber: http://m.metrotvnews.com
Sistem pemerintahan komunis yaitu sistem pemerintahan yang berpedoman azas komunisme (tidak mengakui keberadaan Tuhan). Dalam pemerintahan komunis, tiap orang mesti hidup sama rata serta setara, tidak ada yang miskin maupun kaya, semua mesti saling dukung serta saling bantu.

Ciri ciri negara dengan sistem pemerintah komunis yakni sebagai berikut ini: 

  1. Memakai sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan 
  2. Amat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. 
  3. Semua alat-alat produksi mesti dikuasai oleh negara guna mencapai kemakmuran rakyat secara rata akan tetapi dalam kenyataannya cuma dikelolah dan menguntungkan beberapa elit partai 
  4. Menggunaan sistim demokrasi keterwakilan yang dikerjakan oleh elit-elit partai komunis oleh sebab itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukanlah merupakan anggota partai komunis karena itu dalam paham komunisme tidak di kenal hak perseorangan seperti ada pada paham liberalisme. 
  5. Tidak bersandarkan pada keyakinan agama, cuma berbentuk pemberian doktrin pada rakyatnya, dengan prinsip kalau "agama dianggap candu" yang bikin orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain lantaran dianggap tidak rasional dan keluar dari hal yang nyata (kebenaran materi). 

Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal 

Sumber: slideshare.net
Sistem pemerintahan demokrasi liberal yaitu sistem pemerintahan gabungan pada sistem pemerintahan demokrasi serta sistem pemerintahan liberal. Dalam sistem pemerintahan ini, pengendalian kekuasaan dijalankan oleh kepala pemerintahan yang di ambil secara langsung oleh rakyat.

Ciri ciri negara dengan sistem pemerintah demokrasi liberal yakni sebagai berikut ini: 

  1. Berpedoman memahami demoraksi dalam sistem pemerintahannya dan dituangkan dalam konstitusi mereka 
  2. Mempunyai perwakilan dari rakyat rakyat dalam negara itu serta sekaligus membatasi kapabilitas penguasa 
  3. Kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu titik (tidak sama seperti sistem pemerintahan presidensial) sampai bikin proses pengambilan keputusan lambat 

Ciri demokrasi liberal yang lain yakni:

  1. Keputusan bersumber pada suara mayoritas 
  2. Kapabilitas atau kekuasaan pada negara sangat fokus pada parlemen 
  3. Ada sistem voting dalam pengambilan ketentuan 
  4. Perubahan kepempinan maupun perwakilan dalam sistem demokrasi liberal di ambil oleh rakyat 
  5. Ciri lain dari demokrasi liberal seperti pada pengertiannya yakni kebebasan dalam memeluk agama atau kepercayaan masing masing hingga negara dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal tidak mungkin saja bersumber pada agama seperti negara Arab yang berlandaskan agama Islam. 

Tidak cuma itu, ada juga dua system pemerintahan yang lain, yakni:

Sistem Pemerintahan Liberal 

Sumber: youtube.com
Sistem pemerintahan liberal yaitu sistem pemerintahan yang berpedoman azas kebebasan sebagai landasan penetapan kebijakannya. Dalam sistem pemerintahan ini, pemerintah tidak demikian banyak memutuskan kebijakan, dan beberapa kegiatan di dalam negara digerakkan oleh pihak swasta.

Sistem pemerintahan liberalisme memiliki beberapa ciri, yaitu:

  1. Sangat memprioritaskan kebebasan/kemerdekaan individu. 
  2. Sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang paling utama seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak mengejar kebahagiaan, dan sebagainya. 
  3. Dalam sistem pemerintahan, terdiri atas beberapa kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif. 
  4. Berasumsi sistem demokrasi sebagai sistem politik yang paling cocok untuk 
  5. satu negara lantaran hak-hak asasi manusia itu terproteksi. 
  6. Infra susunan/susunan sosial senantiasa berupaya untuk mewujudkan tegaknya demokrasi serta tumbangnya sistem kediktatoran. 
  7. Ada homo seksual serta lesbianisme yang dipicu penekanan pada kebebasan individu. 
  8. Melahirkan sekularisme, yaitu memahami yang memisahkan pada negara dengan agama. Menurut pemahaman mereka, agama yakni masalah beberapa orang sedangkan negara yakni masalah pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah tidak bisa ikut campur dalam hal agama.  
  9. Menentang ajaran komunisme yang berpedoman sistem kediktatoran hingga 
  10. hak-hak asasi manusia banyak dirampas serta diperkosa. 
  11. Melahirkan kelas ekonomi yang terdiri dari kelas ekonomi kuat serta lemah. Sekarang tengah diupayakan dalam Sistem politik liberalisme modern untuk 
  12. menyingkirkan jurang pemisah pada kelompok kaya serta kelompok miskin. 
  13. Berupaya dengan keras untuk mewujudkan kesejahteraan pada seluruh 
  14. anggota masyarakat atau seluruh warga negara. Mengingat penderitaan serta 
  15. kesengsaraan dapat memicu perbuatan-perbuatan yang bertentang dengan konstitusi negara. 
  16. Ada budaya yang tinggi dengan menjunjung tinggi kreatifitas, produktifitas, efektifitas, serta inovasitas warga negaranya. 
  17. Mengupayakan di dalam negaranya suatu pemilihan umum yang berasas baik sampai perubahan pemerintahan berjalan secara normal. 
  18. Menentang sistem politik kediktatoran lantaran menghapus Hak Asasi Manusia. 

Sistem Pemerintahan Semi Presidensial 

Sistem pemerintahan semi presidensial yaitu sistem pemerintahan gabungan antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan paling tinggi ada di dua pihak yakni di tangan presiden (sebagai pemimpin negara) serta di tangan parlemen (sebagai wakil rakyat).

Sistem pemerintahan semi presidensial memiliki beberapa ciri, yaitu: 

  • Dilihat dari presidensial 
  1. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat serta diambil langsung oleh mereka atau lewat badan perwakilan rakyat. 
  2. Presiden mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen serta non-departemen. 
  3. Kekuasaan eksekutif tidak bisa dijatuhkan oleh legislatif. 
  • Dilihat dari parlementer 
  1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden. 
  2. Menteri-menteri cuma bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif. 
  3. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif.
Itulah pembahasan kita kali ini mengenai Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Cirinya. Mudah-mudahan pembahasan kali ini membuat kita semua semakin paham dengan segala system pemerintahan yang ada ya, sahabat.

Makasih ya udah mampir dan belajar bareng di sini. Sampai bertemu lagi di postingan selanjutnya, see yaa.

Referensi:
  1. materiku86.blogspot.co.id
  2. pengertiandefinisi.com
  3. brainly.co.id
  4. brainly.co.id
  5. learniseasy.com

Sistem Kepartaian Masa Demokrasi Liberal

Sistem politik pada masa demokrasi liberal banyak melahirkan partai-partai baru, seperti NU, PIR (Partai Indonesia Raya) sehingga sistem kepartaian yang dianut pada masa Demokrasi Liberal adalah multipartai. Partai-partai tersebut berlomba agar mendapat kursi di parlemen, namun ada dua partai kuat dalam parlemen yang silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet, yaitu PNI dan Masyumi. Hal ini dapat dilihat dalam kabinet-kabinet mulai dari kabinet Natsir (Masyumi), kabinet Soekirman (PNI), kabinet Wilopo (PNI).

Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR dan MPR pada masa demokrasi liberal, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik.

Pada 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal, namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Maklumat Politik 3 November 1945, yang dikeluarkan oleh Moh. Hatta, hadir sebagai sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan mengakomodasi suara rakyat yang majemuk. Adapun isi Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang dimaksud ialah :
  1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, krena dengan adanya partai-partai itulah segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin kejalan yang teratur.
  2.  Pemerintah berharap supaya partai-partau itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat dalam bulan januari 1946.
demokrasi liberal
Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Beberapa partai politik yang didirikan antara lain sebagai berikut.
  1. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dengan pimpinan Dr. Sukirman Wiryosanjoyo didirikan pada 7 November 1945
  2. Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan pimpinan Sidik Joyosukarto didirikan pada29 Januari 1945
  3. Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan pimpinan Amir Syarifuddin didirikan pada 20 November 1945
  4. Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan pimpinan Mr. Moh. Yusuf didirikan pada 7 November 1945
  5. Partai Buruh Indonesia (PBI) dengan pimpinan Nyono didirikan pada 8 November 1945
  6. Partai Rakyat Jelata (PRJ) dengan pimpinan Sutan Dewanis didirikan pada 8 November 1945
  7. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dengan pimpinan Ds. Probowinoto didirikan 10 November 1945
  8. Partai Rakyat Sosialis (PRS) dengan pimpinan Sutan Syahrir didirikan pada 20 November 1945
  9. Persatuan Marhaen Indonesia (Permai) dengan pimpinan JB Assa didirikan pada 17 Desember 1945
  10. Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI) dengan pimpinan IJ Kassimo didirikan pada 8 Desember 1945

Ciri-ciri Partai Politik Demokrasi Liberal
  1. Konflik politik tidak lagi bersifat ideologis kepartaian, tapi sudah kepada kepentingan
  2. Terjadinya pengkubuan politik yang lintas partaidan lintas ideologi
  3. Kepartaian mengarah kepada konstelasi politik aliran (abangan, priyayi, & santri)
  4. Konflik yang terjadi di internal TNI AD, sangat mempengaruhi konflik internal partai politik
  5. Penguatan figuritas Soekarno di partai-partai politik

Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multi partai (banyak partai) dengan tujuan agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung awab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan.

Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet, kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi dan keamanan. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin.
Soal Ulangan Bahasa Indonesia Kelas 8 Semester 1

Soal Ulangan Bahasa Indonesia Kelas 8 Semester 1


Soal Ulangan Bahasa Indonesia Kelas 8 Semester 1 - Terdapat soal-soal Bahasa Indonesia yang bisa Anda pelajari dan gunakan sebagai latihan.



Bacalah teks di bawah ini




Kancil dan Buaya
Pada zaman dahulu hidup Sang Kancil yang merupakan binatang yang paling cerdik di dalam hutan. Banyak binatang-binatang di dalam hutan datang kepadanya untuk meminta pertolongan apabila mereka menghadapi masalah. Walaupun ia menjadi tempat tumpuan binatang- binatang di dalam hutan, ia tidak menunjukkan sikap yang sombong dan selalu bersedia membantu.
Suatu hari Sang Kancil berjalan-jalan di dalam hutan untuk mencari makanan. Karena makanan di sekitar kawasan kediamannya telah berkurangan, Sang Kancil berinisiatif untuk mencari di luar kawasan kediamannya. Cuaca pada hari itu sangat panas dan membuat Sang Kancil haus karena terlalu lama berjalan. Sang Kancil lalu berusaha mencari sungai yang terdekat. Setelah berkeliling hutan akhirnya kancil menemui sebuah sungai yang sangat jernih airnya. Sang Kancil lalu minum sepuas-puasnya. Kesegaran air sungai tersebut telah menghilangkan rasa dahaga Sang Kancil.
Kancil terus berjalan menyusuri tebing sungai. Saat lelah berjalan, ia istirahat sebentar di bawah pohon beringin yang sangat rindang di sekitar kawasan tersebut. Kancil berkata di dalam hatinya, “Aku harus bersabar jika ingin mendapat makanan yang lezat”. Setelah lelahnya hilang, Sang Kancil menyusuri tebing sungai tersebut sambil memakan daun yang terdapat disekitarnya. Saat asik mengunyah daun, Sang Kancil melihat kebun buah-buahan yang sedang masak dan ranum di seberang sungai.”Alangkah enaknya jika aku dapat menyeberangi sungai ini dan dapat menikmati buah-buahan tersebut,” pikir Sang Kancil.
Sang Kancil lalu mencari akal untuk menyeberangi sungai yang sangat dalam dan deras arusnya. Tiba-tiba Sang Kacil melihat Sang Buaya yang sedang asyik berjemur di tebing sungai. Saat hari panas buaya suka berjemur untuk mendapat cahaya matahari. Kancil lalu menghampiri buaya yang sedang berjemur dan berkata, ” Hai sabahatku Sang Buaya, apa kabar kamu pada hari ini?” Buaya yang sedang asyik menikmati cahaya matahari membuka mata dan melihat sang kancil yang menegurnya tadi. “Kabar baik sahabatku Sang Kancil” sahut Buaya. “Apakah yang menyebabkan kamu datang ke mari?” tanya Buaya.  Kancil menjawab, “Aku membawa khabar gembira untuk kamu.” Mendengar kata-kata Sang Kacil, Sang Buaya tidak sabar ingin mendengar kabar yang dibawa oleh Sang Kancil. Ia lalu berkata “Ceritakan kepadaku apa yang hendak kau sampaikan”.
....
http://www.pendongeng.com/fabel-indonesia/289-kancil-dan-buaya.html




1. Jenis cerita tersebut berdasarkan bentuk penokohan dalam cerita adalah . . . .



A. ramayana



B. kolosal



C. absurd



D. fabel




2. Sifat kancil yang digambarkan pada cerita tersebut adalah . . . .



A. cerdik



B. pemalas



C. penakut



D. pemberani




3. Kata “dahaga” bersinonim dengan kata . . . .



A. lelah



B. haus



C. lapar



D. lemas




4.  “Sang Kancil lalu berusaha mencari sungai yang terdekat.”



Pola kalimat tersebut adalah . . . .



A. K S P



B. S P K



C. S P O



D. K S P O




5. Pernyataan berikut sesuai dengan isi teks Kancil dan Buaya , kecuali . . . .



A. Kancil ketakutan saat bertemu buaya.



B. Kancil kehausan saat berjalan di hutan.



C. Buaya adalah hewan yang suka berjemur.



D. Kancil ingin menyebrangi sungai untuk mengambil buah-buahan.




Bacalah teks di bawah ini




Advertisement






Goenawan Mohamad
Goenawan Soesatyo Mohamad lahir di Batang, Jawa Tengah pada 29 Juli 1941. Goenawan Mohamad adalah seorang jurnalis dan sastrawan yang kritis dan berwawasan luas. ia juga dikenal sebagai penyair, penulis lakon, esesis. Goenawan Moehamad menikah dengan Widarti Djajadisastra dan memiliki dua anak, Hidayat Jati dan Paramita Mohamad. Dua cucu: Kiara dan Isaia.
Masa sekolah dasar Goenawan Mohamad  diselesaikan di sekolah rakyat Negeri Parakan Batang, tahun 1953, kemudian melanjutkan  ke SMP Negeri II Pekalongan dan lulus tahun 1956. Setelah lulus SMP Goenawan melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri Pekalongan dan lulus tahun 1959. Selepas SMA Goenawan mempelajari psikologi di Universitas Indonesia, mempelajari ilmu politik di Belgia dan menjadi Nieman Fellow di Harvard University, Amerika Serikat.
Karir Goenawan Mohamad, dimulai dari Redaktur Harian KAMI (1969-1970), Redaktur Majalah Horison (1969-1974), Pemimpin Redaksi Majalah Ekspres (1970-1971), Pemimpin Redaksi Majalah Swasembada (1985). Dan sejak 1971, Goenawan bersama rekan-rekannya mendirikan majalah Mingguan Tempo. Jiwa kritisnya membawanya untuk mengkritik rezim Soehart. Tempo dianggap sebagai oposisi yang merugikan kepentingan pemerintah sehingga dihentikan penerbitannya pada 1994.
Selama kurang lebih 30 tahun menekuni dunia pers, Goenawan menghasilkan berbagai karya yang sudah diterbitkan di antaranya kumpulan puisi dalam Parikesit (1969) dan Interlude (1971), yang diterjemahkan ke bahasa Belanda, Inggris, Jepang, dan Prancis. Sebagian eseinya terhimpun dalam Potret Seorang penyair Muda Sebagai Si Malin Kundang (1972), Sek*, Sastra, dan Kita (1980), dan Catatan Pinggir (1982).
Selama kiprahnya di dunia jurnalis dan sastra, Goenawan Mohammad mendapat beberapa penghargaan. diantaranya adalah Anugerah Hamengku Buwono IX bidang kebudayaan dari Universitas Gadjah Mada, Penghargaan Professor Teeuw dari Leiden University Belanda (1992), Louis Lyons dari Harvard University Amerika Serikat (1997), Internasional Editor (International Editor of the Year Award) dari World Press Review, Amerika Serikat (Mei 1999), Internasional dalam Kebebasan Pers (International Press Freedom Award) oleh Komite Pelindung Jurnalis (Committee to Protect Journalists) (1998), Wertheim Award (2005), dan Anugerah sastra Dan David Prize (2006)
Sebagai  jurnalis dan sastrawan yang kritis dan berwawasan luas Goenawan Mohamad tanpa lelah memperjuangkan kebebasan berbicara dan berpikir melalui berbagai tulisan dan organisasi yang didirikannya. Tulisannya banyak mengangkat tema HAM, agama, demokrasi, korupsi, dan sebagainya.
Sumber: http://www.mikirbae.com/2015/08/teks-biografi-tokoh-sastra-indonesia.html




6. Berdasarkan isi teks, teks tersebut adalah teks . . . .



A. editorial



B. biografi



C. cerpen



D. jurnal




7. Perjalanan karir Goenawan Mohamad diceritakan pada paragraf . . . .



A. pertama



B. kedua



C. ketiga



D. keempat




8. Berikut ini adalah judul karya Goenawan Mohamad, kecuali . . . .



A. Kita



B. Parikesit



C. Bumi Manusia



D. Catatan Pinggir




9. “Selama kiprahnya di dunia jurnalis dan sastra, Goenawan Mohammad mendapat beberapa penghargaan.”



Pola kalimat tersebut adalah . . . .



A. K S P O



B. S P O K



C. S P O



D. K S P




10. Informasi tentang Goenawan Mohamad yang terdapat pada teks tersebut antara lain . . . .



A. tempat dan tanggal lahir, nama orangtua dan saudara kandung, riwayat pendidikan, nama perusahaan yang dipimpin, dan penghargaan



B. tempat dan tanggal lahir riwayat pendidikan, judul karya, nama orangtua dan saudara, dan penghargaan



C. profesi, riwayat pendidikan, penghargaan, negara-negara yang pernah dikunjungi, dan judul  karya



D. nama istri dan anak, riwayat pendidikan, profesi,  judul karya, dan penghargaan




Bacalah teks di bawah ini




Teknik Cuffing
Saat membeli celana jeans atau celana berbahan denim Anda biasanya akan mengalami masalah untuk panjang celana tersebut. Produsen celana biasanya memang memberi panjang yang agak dilebihkan untuk mencegah celana Anda kependekkan. Untuk mengatasi celana jeans yang kepanjangan, kita punya dua cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cara pertama adalah dengan cara memotongnya ke tukang jahit dan cara kedua adalah dengan melipat. Cara yang akan kita bahas saat ini adalah yang cara ke dua, yaitu dengan melakukan cuffing pada celana Anda.
Cuffing adalah usaha yang kita lakukan untuk memperoleh panjang celana yang kita inginkan dengan tidak memotong celana tersebut. Jadi teknik cuffing dilakukan tanpa harus melakukan pemotongan pada celana yang kepanjangan. Sekarang ini cuffing bukan sekedar menyulap panjang celana saja, tetapi juga bisa menambah style Anda dalam memakai celana panjang. Jenis-jenis cuffing juga bermacam-macam, dari 1 lipatan, 2 lipatan dan sebagainya.
Cuffing 1 lipatan atau single cuff merupakan cara paling sederhana dalam mengatasi celana Anda yang kepanjangan. Yaitu dengan cara melipat celana Anda keluar sekali lipatan saja. Jenis cuffing 1 lipatan ini bisa lipatan kecil, sedang, atau besar tergantung dengan selera Anda dalam melipatnya. Biasanya kecil besarnya cuffing juga disesuaikan dengan sepatu yang Anda pakai dan tinggi pendeknya ukuran kaki Anda. Untuk Anda yang mempunyai kaki pendek disarankan tidak melakukan cuffing yang terlalu tinggi atau besar, karna bisa membuat Anda makin terlihat pendek.
Double Cuff atau Cuffing dengan 2 lipatan merupakan terusan dari single cuff yang melipat sekali lagi cuffing Anda untuk ke dua kalinya. Double cuff akan membuat tampilan cuffing Anda lebih rapih dibanding single cuff Double cuffing tidak memperlihatkan line benang pada ujung celana Anda. Untuk double cuff bisa Anda lakukan juga dengan lipatan kecil atau besar tergantung dengan selera Anda.
Sumber: http://mallonlineindonesia.com/mengatasi-celana-jeans-yang-kepanjangan/




11. Jenis busana yang menjadi objek pembicaraan pada teks tersebut adalah . . . .



A. celana panjang



B. celana pendek



C. baju lengan panjang



D. baju lengan pendek




12. Pernyataan berikut sesuai dengan isi teks tentang teknik cuffing, kecuali . . . .



A. Anda dapat melakukan teknik cuffing dengan menggulung ujung celana sebanyak dua kali.



B. Teknik cuffing digunakan untuk memendekkan celana Anda yang terlalu panjang. 



C. Teknik cuffing dapat dilakukan dengan cara menggulung ujung celana satu kali.



D. Anda harus memotong celana Anda untuk melakukan teknik cuffing.




13. Kata “panjang” dan “pendek” memiliki hubungan . . . .



A. sinonim



B. antonim



C. kata ganti



D. persamaan




14. “Cuffing ( ... ) usaha yang kita lakukan untuk memperoleh panjang celana yang kita inginkan ( ... ) tidak memotong celana tersebut.”



Kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang adalah  . . . .



A. adalah dan dengan



B. dengan dan namun



C. apabila dan namun



D. namun dan adalah




15. Penjabaran tentang cara melakukan teknik cuffing terdapat pada paagraf . . . .



A. pertama dan kedua



B. kedua dan ketiga



C. ketiga dan keempat



D. keempat dan kelima




1. D



2. A



3. B



4. C



5. A



6. B



7. C



8. C



9. A



10. D



11. A



12. D



13. B



14. A



15. C



Macam-Macam Budaya Politik



Pengertian Budaya Politik Menurut Pengertian Para Ahli - Banyak sarjana ilmu politik yang membahas mengenai budaya politik sehingga terdapat beragam konsep budaya politik. Namun dari konsep tersebut memiliki derajat ketidaksamaan yg tidak demikian besar, hingga bisa tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Hal tersebut berlangsung pada pengertian budaya politik yang di mana banyak para ahli ilmu politik yang mendefinisikan budaya politik antara lain sebagai berikut ini :


  • Austin Ranney : Menurut Austin Ranney, pengertian budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan mengenai politik serta pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama ; sebuah pola oreintasi-orientasi terhadap objek-objek politik. 

  • Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr. : Menurutnya, pengertian budaya politik adalah sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku untuk seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada beberapa bagian tertentu dari populasi. 

  • Sidney Verba : Menurut Sidney Verba, budaya politik adalah sebuah sistem keyakinan empirik, beberapa simbol ekskpresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi di mana tindakan politik dilakukan. 

  • Moctar Massoed : Menurut Moctar Massoed, pengertian budaya politik adalah sikap dan orientasi warga sebuah negara terhadap kehidupan pemerintahan negara serta politiknya. 


  • Miriam Budiardjo : Menurut Mirriam Budiardji, budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti beberapa norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. 

Ciri-Ciri Budaya Politik 

  • Terdapat pengaturan kekuasaan 
  • Perilaku dari aparat-aparat negara 
  • Proses pembuatan kebijakan pemerintah 
  • Adanya kegiatan partai-partai politik 
  • Adanya gejolak masyarkat terhadap kekuasaan yang memerintah 
  • Mengenai pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat 
  • Adanya budaya politik mengenai masalah legitimasi. 

Sebagian Sisi Budaya Politik - Secara umum, budaya politik terbagi dalam tiga bentuk antara lain sebagai berikut :
  1. Budaya politik apatis (saat bodoh, pasif, serta acuh) 
  2. Budaya politik mobilisasi (didorong atau berniat di mobilisasi) 
  3. Budaya politik partisipasif (aktif) 
Beberapa Macam Budaya Politik - Budaya politik dibagi dalam beberapa model bersumber pada dari oritentasi politiknya. Macam-macam budaya politik atau beberapa model budaya politik adalah sebagai berikut ini : 

a. Budaya Politik Parokial 

Pengertian Budaya Politik - Budaya Politik Parokial adalah budaya politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. Budaya politik parokial umumnya terdapat dalam masyarakat tradisional dan lebih bersifat sederhana. Berdasarkan pendapat Moctar Masoed dan Colin Mc. Andrew, yang mengatakan budaya politik parokial adalah orang-orang yang tidak mengetahui sama sekali adanya pemerintahan dan politik. 

Ciri-Ciri Budaya Politik Parokial 
  • Apatis 
  • Lingkupnya sempit dan kecil 
  • Pengetahuan politik rendah 
  • Masyarakatnya yang sederhana dan tradisional 
  • Adanya ke tidak peduli-an dan juga menarik diri dari kehidupan politik 
  • Anggota masyarakat cenderung tidak berminat terhadap objek politik yang luas 
  • Kesadaran anggota masyarakat mengenai adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakatnya rendah 
  • Tidak ada peranan politik bersifat khusus 
  • Warga negara tidak sering berhadap dalam sistem politik 

b. Budaya Politik Kaula/Subjek 

Pengertian Budaya Politik Kaula - Budaya politik kaula adalah budaya politik dengan masyarakat yang suda relatif maju baik sosial ataupun ekonominya, namun masih relatif pasif. Budaya politik kaula atau subjek berada pada orang secara pasif patuf pada bebrapa pejabat pemerintahan dan undang-undang, akan tetapi tak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam penentuan. Budaya politik kaula memiliki tingkat perhatian pada sistem politik sangat rendah. 

Ciri-Ciri Budaya Politik Kaula/Subjek 

Masyarakat menyadari sepenuhnya otoritasi pemerintah 
Sedikit warga memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, namun dapat menerima apa yang berasal dari pemerintah 
Menerima putusan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dikoreksi, terlebih lagi ditentang. 

Sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif, artinya warga tidak dapat berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. 

Warga menaruh keadaran, minat, dan perhatian pada sistem politik secara umum dan khusus terhadap objek output, sedangkan untuk kesadarannya terhadap input dan kesadarannya sebagai aktor polirik masih rendah. 

c. Budaya Politik Partisipan 

Pengertian Budaya Politik Partisipan - Budaya politk partisipan adalah budaya politik yang ditandai ada kesadaran politik yang sangat tinggi. Budaya politik partisipan bisa dikatakan suatu bentuk budaya yang anggota masyarakatnya cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhnya dan pada struktur serta sistem politik dan administratif. Budaya politik yang ditandai dengan adanya kesadaran dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Umumnya masyarakat budaya politik partisipan sadar bahwa betapapun kecil partisipasi dalam sistem politik, tetap saja merasa berarti dan berperan dalam berlangsungnya sistem politik. Begitu juga dengan budaya politik partisipan, masyarakat tidak menerima langsung keputusan politik, dikarenakan merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik yang memiliki hak dan tanggung jawab. 

Ciri-Ciri Budaya Politik Partisipan 

Warga menyadari hak dan tanggung jawabnya serta dapat mempergunakan hak dan menanggung kewajibannya 

Tidak begitu saja menerima keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran seluruh objek politik, baik secara keseluruhan, input, output, ataupun posisi dirinya sendiri. Kehidupan politik sebagai sarana transaksi, misalnya penjual dan pembeli. Warga menerima menurut kesadarannya tetapi dapat menolak menurut penilainnya sendiri. Menyadari sebagai warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis. 

Budaya Politik Indonesia 

Budaya politik di Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman beberapa kegiatan politik kenegaraan. Setelah era reformasi orang menyebutkan Indonesia telah menggunakan budaya Politik partisipan karena telah bebasnya Demokrasi, partisipatifnya masyarakat dan tidak tunduk dari keputusan atau kinerja pemerintah baru etika. Ketika era orde baru demokrasi dikekang, baik segala bentuk media dikontrol dan diawassi oleh pemerintah melalui departemen penerangan agar tidak mempublikasikan kebobrokan pemerintah. 

Budaya politik Indonesia terus mengalami perubahan mengikut perkembangan zaman. Tetapi berubahnya terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan yang sudah maju tetapi di daerah-daerah terpencil tidak terjadi perubahan karena kurangnya pendidikan dan informasi. 

Sekarang budaya politik Indonesia adalah campuran dari parokial, kaula dan partisipan karena di Indonesia terdapat ciri parokial dan ciri budaya politik partisipan

Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal

Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer yang disebut Masa Demokrasi Liberal.  Pada saat itu Indonesia dibagi manjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang – undang Dasar Sementara tahun 1950. Akibat pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).  Demokrasi Liberal berlangsung selama hampir 9 tahun. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950 karena dianggap tidak cocok dengan keadaan ketatanegaraan Indonesia.

1. Sistem Pemerintahan
Masa demokrasi parlementer merupakan masa berjayanya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR, dan dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai Zaken Kabinet. Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut;

a. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
Kabinet yang dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir (Masyumi) sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta. Kabinet ini kuat formasinya di mana tokoh – tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr.Asaat, Ir.Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Kendala yang dihadapi oleh kabinet ini adalah dalam memperjuangkan Irian Barat mengalami kebuntuan, dan terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Keberhasilan Kabinet Natsir adanya perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

b. Kabinet Sukiman  (27 April 1951 – 3 April 1952)
Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojosukatro (PNI) dan Soekiman Wijosandjojo (Masyumi) sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman ( Masyumi )-Soewirjo ( PNI ) yang dipimpin oleh Soekiman.
Kendala/Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini yaitu adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA).

Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik karena kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden karena adanya pertentangan dari Masyumi dan PNI.

c. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Presiden Soekarno menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur dan berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo, sehingga bernama kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI.

Banyak sekali kendala yang muncul antara lain sebagai berikut; adanya kondisi krisis ekonomi, terjadi defisit kas negara, munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa, terjadi peristiwa 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI sebagai alat sipil, munculnya masalah intern dalam TNI sendiri. 

Konflik semakin diperparah dengan adanya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Peristiwa bentrokan yang melibatkan aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan. Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.
presiden soekarno
d. Kabinet Alisastro Amijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Kabinet Ali Sastroamidjojo,yang terbentuk pada tanggal 31 juli 1953. Kabinet Ali ini mendapat dukungan yang cukup banyak dari berbagai partai yang diikutsertakan dalam kabinet, termasuk partai baru NU. Kabinet Ali ini dengan Wakil perdana Menteri Mr. Wongsonegoro (partai Indonesia Raya PIR).

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I yaitu; Persiapan Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955, menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955.

e.   Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
Kabinet Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi., sedangkan PNI membentuk oposisi dan dibentuk tanggal 11 Agustus 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap mempunyai tugas penting untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Tugas tersebut berhasil dilaksanakan, meskipun harus melalui rintangan-rintangan yang berat. Pada tanggal 27 September 1955 pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen berhasil dilangsungkan dan pemilihan anggota Dewan Konstituante dilakukan pada 15 Desember 1955.
Kabinet Burhanuddin. Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini adalah banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.

f.   Kabinet Alisatsro Amijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
Ali Sastroamijoyo kembali diserahi mandate untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah kabinet ini mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB. 

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut. Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat. Muncul pergolakan / kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

G. Kabinet Djuanda ( 9 April 1957- 5 Juli 1959) 
Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dipimpin oleh Ir.Juanda. Program pokok dari Kabinet Djuanda adalah Programnya disebut Panca Karya yaitu : Membentuk Dewan Nasional, Normalisasi keadaan RI, Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB, Perjuangan pengembalian Irian Jaya, dan Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Djuanda yaitu mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.

Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya, terjadi peristiwa Cikini. Kabinet Djuanda berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

Akhir Masa Demokrasi Liberal di Indonesia.
Kekacauan politik ini membuat keadaan negara menjadi dalam keadaan darurat. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru. Dengan kegagalan konstituante mengambil suatu keputusan, maka sebagian aanggotanya menyatakan tidak akan menghadiri siding konstituante lagi. Sampai tahun 1959 Konstituante tidak pernah berhasil merumuskan UUD baru. Keadaan itu semakin mengguncang situasi politik Indonesia saat itu.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut : Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, dan Pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia.