Showing posts sorted by relevance for query fungsi pajak. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query fungsi pajak. Sort by date Show all posts
16 May 2017

Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenis Pajak

Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenis Pajak. Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, dan Beragam Macam Jenis Perpajakan.

Pengertian Pajak 

Sumber: ekbis.sindonews.com
Pajak yaitu pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara serta akan dipakai untuk kebutuhan pemerintahan serta orang-orang umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, lantaran pajak dipakai untuk kebutuhan umum, bukanlah untuk kebutuhan pribadi.

Pajak adalah satu diantara sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak bisa dipaksakan lantaran dilakukan berdasarkan undang-undang.

Ciri-Ciri Pajak 

Sumber: bisnis.liputan6.com
Bersumber pada UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak yaitu peran wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang punya sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Serta dipakai untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bersumber pada pengertian itu, pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ini:

Pajak Adalah Peran Wajib Warga Negara 

Artinya tiap orang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Tetapi hal itu cuma berlaku untuk warga negara yang udah memenuhi ketentuan subjektif serta ketentuan objektif. Yakni warga negara yang mempunyai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) melebihi dari Rp2.050.000 per bulan.

Bila Anda merupakan karyawan/pegawai, baik karyawan swasta ataupun pegawai pemerintah, dengan keseluruhan pendapatan melebihi dari Rp 2 juta, maka wajib membayar pajak. Bila Anda merupakan wiraswasta, maka tiap pendapatan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari keseluruhan pendapatan kotor/bruto (bersumber pada PP 46 tahun 2013).

Pajak Punya sifat Memaksa Bagi Tiap Warga Negara 

Bila seseorang udah memenuhi ketentuan subjektif serta ketentuan objektif, maka harus untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak udah dijelaskan, bila seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang semestinya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif ataupun hukuman secara pidana.

Warga Negara Tidak Mendapatkan Imbalan Langsung 

Pajak tidak sama dengan retribusi. Contoh retribusi: saat mendapatkan manfaat parkir, maka mesti membayar sejumlah uang, yakni retribusi parkir, tetapi pajak tidak seperti itu. Pajak adalah satu diantara fasilitas pemerataan pendapatan warga negara. Jadi saat membayar pajak dalam jumlah spesifik,

Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda peroleh berbentuk perbaikan jalan raya di daerah Anda, sarana kesehatan gratis untuk keluarga, beasiswa pendidikan untuk anak Anda, dan lain-lainnya.

Berdasarkan Undang-undang 

Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai mekanisme perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak.

Perspektif Pajak Dari Segi Ekonomi serta Hukum 

Sumber: finance.detik.com
Perspektif Pajak
Sebagai sumber pendapatan paling utama negara, pajak mempunyai nilai strategis dalam perspektif ekonomi ataupun hukum. Bersumber pada 4 ciri di atas, pajak bisa dilihat dari 2 perspektif, yakni:

Pajak dari perspektif ekonomi 

Hal semacam ini dapat dinilai dari beralihnya sumber daya dari bidang privat (warga negara) pada bidang umum (masyarakat). Hal semacam ini memberi deskripsi kalau pajak mengakibatkan 2 kondisi jadi berubah, yakni:
  • Pertama, menyusutnya kapabilitas individu dalam menguasai sumber daya untuk kebutuhan penguasaan barang serta jasa. 
  • Kedua, bertambahnya kapabilitas keuangan negara dalam penyediaan barang serta jasa umum yang disebut keperluan masyarakat. 

Pajak dari perspektif hukum 

Perspektif ini terjadi akibat adanya sebuah ikatan yang muncul lantaran undang-undang yang mengakibatkan munculnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan beberapa dana tertentu pada negara.

Di mana negara memiliki kemampuan untuk memaksa serta pajak itu digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Hal semacam ini menunjukkan kalau pajak yang dipungut mesti berdasarkan undang-undang, hingga menjamin adanya kepastian hukum, baik untuk petugas pajak sebagai pengumpul pajak ataupun untuk wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Peranan Pajak untuk Negara serta Masyarakat 

Sumber: kaltim.prokal.co

Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan bernegara, terutama pembangunan. Pajak adalah sumber pendapatan negara dalam membiayai semua pengeluaran yang diperlukan, termasuk juga pengeluaran untuk pembangunan. Hingga pajak memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter) 

Pajak adalah sumber pemasukan keuangan negara lewat cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara yang lain. Hingga peranan pajak adalah sumber pendapatan negara yang mempunyai tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) 

Pajak adalah alat untuk melakukan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial serta ekonomi. Fungsi mengatur itu diantaranya:
  • Pajak bisa dipakai untuk menghambat laju inflasi. 
  • Pajak bisa dipakai sebagai alat untuk mendorong aktivitas ekspor, seperti : pajak ekspor barang. 
  • Pajak bisa memberikan proteksi atau perlindungan pada barang produksi dari dalam negeri, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
  • Pajak bisa mengatur serta menarik investasi modal yang membantu perekonomian supaya makin produktif. 

Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) 

Pajak bisa dipakai untuk menyesuaikan serta menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan serta kesejahteraan penduduk.

Fungsi Stabilisasi 

Pajak bisa dipakai untuk menyetabilkan keadaan serta kondisi perekonomian, seperti: untuk menangani inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, hingga jumlah uang yang beredar bisa dikurangi. Sedangkan untuk menangani kelemahan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, hingga jumlah uang yang beredar bisa ditambah serta deflasi bisa diatasi.

Ke empat fungsi pajak di atas adalah peranan dari pajak yang umum ditemui di beberapa negara. Untuk Indonesia sekarang pemerintah lebih menitik beratkan pada 2 fungsi pajak yang pertama. Instansi Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak ada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban itu, sesuai sama system self assessment yang dianut dalam System Perpajakan Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak, sesuai sama manfaatnya berkewajiban lakukan pembinaan, penyuluhan, service, dan pengawasan pada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya itu, Direktorat Jenderal Pajak berupaya sebaik-baiknya memberi pelayanan pada orang-orang sesuai sama misi serta visi Direktorat Jenderal Pajak.

Bentuk Pajak yang Dipungut Pemerintah dari Masyarakat 

Sumber: bisnis.liputan6.com

Jenis Pajak 

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari orang-orang atau harus pajak, yang bisa dikelompokkan bersumber pada karakter, lembaga pemungut, objek pajak dan subyek pajak.

Jenis Pajak Bersumber pada Sifat 

Bersumber pada sifatnya, pajak dikelompokkan jadi 2 jenis, yakni: pajak tidak langsung serta pajak langsung.

Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang cuma diberikan pada wajib pajak apabila melakukan momen atau perbuatan tertentu.

Hingga pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, namun cuma bisa dipungut apabila terjadi momen atau perbuatan spesifik yang mengakibatkan kewajiban membayar pajak. Misalnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini cuma diberikan apabila wajib pajak menjual barang mewah.

Pajak Langsung (Direct Tax) 

Pajak langsung adalah pajak yang didapatkan secara berkala pada wajib pajak berlandaskan surat ketentuan pajak yang di buat kantor pajak. Di dalam surat ketentuan pajak ada jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak.

Pajak langsung mesti ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak serta tidak bisa dialihkan pada pihak yang lain. Misalnya: Pajak Bumi Bangunan (PBB) serta pajak penghasilan.

Jenis Pajak Bersumber pada Lembaga Pemungut 

Bersumber pada lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan jadi 2 jenis, yakni: pajak daerah serta pajak negara.

Pajak Daerah (Lokal) 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah serta terbatas cuma pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II ataupun Pemda Tingkat I. Misalnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, serta masih banyak yang lainnya.

Pajak Negara (Pusat) 

Pajak negara adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat lewat lembaga berkaitan, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea serta Cukai, ataupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di semua Indonesia. Misalnya: pajak pertambahan nilai, pajak pendapatan, pajak bumi serta bangunan, serta masih banyak yang lainnya.

Jenis Pajak Bersumber pada Objek Pajak serta Subjek Pajak 

Sumber: blog.duitpintar.com
Bersumber pada objek serta subjeknya, pajak dikelompokkan jadi 2 jenis, yakni: pajak objektif serta pajak subjektif.

Pajak Objektif 

Pajak objektif yaitu pajak yang pengambilannya bersumber pada objeknya. Misalnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk serta masih banyak yang lainnya.

Pajak Subjektif 

Pajak subjektif yaitu pajak yang pengambilannya bersumber pada subjeknya. Misalnya: pajak kekayaan serta pajak pendapatan.

Seluruh pengadministrasian yang terkait dengan pajak pusat, dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan serta Konsultasi Perpajakan (KP2KP),

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pengadministrasian yang terkait dengan pajak daerah, dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat.

Dan itulah pembahasan kami mengenai Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenis Pajak, untuk berbagai informasi yang kami sajikan pada kesempatan ini, harapannya semoga Postingan kali ini mengenai Pajak di atas sedikitnya dapat menambah pengetahuan tersendiri bagi anda para pembaca.

Khususnya bagi anda yang saat ini sedang mencari sumber pengetahuan untuk lebih memahami Segala Hal tentang Pajak. Terima kasih atas kunjungannya dan salam sukses untuk sahabat semuanya.

Referensi:
  1. cermati.com
18 April 2016

Pengertian Pajak

Pengertian Pajak 





Pajak adalah pungutan harus yang dibayar rakyat untuk negara dan akan dipakai untuk kebutuhan pemerintah serta masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak dipakai untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak adalah salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.


Ciri-ciri Pajak 



1. Pajak Adalah Kontribusi Wajib Warga Negara 

Artinya setiap orang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang telah memenuhi ketentuan subjektif serta ketentuan objektif. Yaitu warga negara yang mempunyai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp2. 050. 000 per bulan. Jika Anda adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan keseluruhan penghasilan lebih dari Rp2 juta, maka wajib membayar pajak. Jika Anda adalah wiraswasta, jadi setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari keseluruhan penghasilan kotor/bruto (berdasar pada PP 46 tahun 2013).

2. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara 

Jika seseorang telah memenuhi ketentuan subjektif serta ketentuan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak telah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman dengan cara pidana.

3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung 

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi : ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yakni retribusi parkir, tetapi pajak tidak seperti itu. Pajak adalah salah satu fasilitas pemerataan pendapatan warga negara. Jadi saat membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, sarana kesehatan gratis untuk keluarga, beasiswa pendidikan untuk anak Anda, serta lain-lainnya.

4. Berdasarkan Undang-undang 

Perspektif Pajak Dari Sisi Ekonomi dan Hukum 



a) Pajak dari perspektif ekonomi 

Hal semacam ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) pada sektor umum (masyarakat). Hal semacam ini memberi gambaran bahwa pajak menyebabkan 2 kondisi menjadi berubah, yakni :

Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang serta layanan.

Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang serta layanan umum yang merupakan keperluan masyarakat.

b) Pajak dari perspektif hukum 

Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang muncul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya keharusan warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Dimana negara memiliki kekuatan untuk memaksa serta pajak itu dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal semacam ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasar pada undang-undang, hingga menjamin ada kepastian hukum, baik untuk petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun untuk wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Fungsi Pajak bagi Negara dan Masyarakat 



1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter) 

Pajak adalah sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari harus pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Hingga guna pajak adalah sumber pendapatan negara yang mempunyai tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) 

Pajak adalah alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial serta ekonomi. Fungsi mengatur itu diantaranya :


  • Pajak bisa digunakan untuk menghambat laju inflasi.
  • Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti : pajak ekspor barang.
  • Pajak bisa memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, misalnya : Pajak Bertambahnya Nilai (PPN).
  • Pajak bisa mengatur serta menarik investasi modal yang menolong perekonomian supaya makin produktif.


3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) 

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan serta menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi 

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan serta keadaan perekonomian, seperti : untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, hingga jumlah uang yang beredar bisa dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah turunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar bisa ditambah serta deflasi bisa di atasi.

Ke empat fungsi pajak diatas adalah fungsi dari pajak yang umum ditemui di beberapa negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Instansi Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ada dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai sama sistem self assessment yang dipercayai dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan pada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.


Jenis Pajak 


1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat 

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yakni : pajak tidak langsung serta pajak langsung.

a) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan momen atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut apabila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan keharusan membayar pajak. Misalnya : pajak penjualan atas barang elegan, dimana pajak ini hanya diberikan apabila wajib pajak menjual barang mewah.

b) Pajak Langsung (Direct Tax) 

Pajak langsung adalah pajak yang didapatkan dengan cara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketentuan pajak yang di buat kantor pajak. Didalam surat ketentuan pajak ada jumlah pajak yang perlu dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus dijamin seseorang yang terkena wajib pajak serta tidak bisa diarahkan pada pihak yang lain. Misalnya : Pajak Bumi dan Pendapatan (PBB) serta pajak pendapatan.

2. Tipe Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut 



a) Pajak Daerah (Lokal) 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II ataupun Pemda Tingkat I. Misalnya : pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, serta ada banyak yang lain.

b) Pajak Negara (Pusat) 

Pajak negara adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti : Dirjen Pajak, Dirjen Bea serta Cukai, ataupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di semua Indonesia. Misalnya : pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi serta bangunan, serta masih banyak lainnya.


3. Tipe Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak 


a) Pajak Objektif 

Pajak objektif yaitu pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Misalnya : pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk serta ada banyak yang lain.

b) Pajak Subjektif 

Pajak subjektif yaitu pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Misalnya : pajak kekayaan serta pajak penghasilan.
22 February 2017

Contoh Faktur: Lengkap

Contoh Faktur: Lengkap. Hai sahabat, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Contoh Faktur: Lengkap. Langsung saja kita mulai pembahasan kali ini ya, sahabat.

Pengertian Faktur Pajak

Sumber: uangteman.com
Faktur Pajak yaitu bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Artinya, saat PKP menjual sebuah barang atau jasa kena pajak, ia mesti menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya sudah memungut pajak dari orang yang sudah membeli barang/jasa kena pajak itu.

Butuh diingat kalau barang/jasa kena pajak yang diperjual belikan, sudah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya.

PKP yaitu usaha/perusahaan/pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau JKP yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP mesti dikukuhkan terlebih dulu oleh DJP, dengan beberapa kriteria tertentu.

Butuh diingat, Faktur Pajak mesti di buat oleh PKP untuk tiap penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP tidak berwujud, serta ekspor JKP.

Jenis - Jenis Faktur Pajak

Faktur Pajak Keluaran yaitu faktur pajak yang di buat oleh Pengusaha Kena Pajak ketika melakukan penjualan pada barang kena pajak, jasa kena pajak, serta atau barang kena pajak yang termasuk dalam barang mewah;
  1. Faktur Pajak Masukan yaitu faktur pajak yang diperoleh oleh PKP saat melakukan pembelian pada barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP yang lain; 
  2. Faktur Pajak Pengganti yaitu penggantian atas faktur pajak yang sudah terbit sebelumnya karena ada kekeliruan pengisian, terkecuali kekeliruan pengisian NPWP. Hingga, mesti dilakukan pembetulan supaya sesuai sama kondisi yang sesungguhnya; 
  3. Faktur Pajak Gabungan yaitu faktur pajak yang di buat oleh PKP yang mencakup semua penyerahan yang dilakukan pada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama sepanjang satu bulan kalender; 
  4. Faktur Pajak Digunggung yaitu faktur pajak yang tidak diisi dengan jati diri pembeli, nama, serta tanda tangan penjual yang cuma bisa di buat oleh PKP Pedagang Eceran; 
  5. Faktur Pajak Cacat yaitu faktur pajak yang tidak di isi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak di tandatangani termasuk juga kekeliruan dalam pengisian kode serta nomer seri. Faktur pajak cacat bisa dibetulkan dengan membuat faktur pjak pengganti; 
  6. Faktur Pajak Batal yaitu faktur pajak yang dibatalkan karena adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak harus juga dilakukan saat ada kekeliruan pengisian NPWP dalam faktur pajak. 
Ada juga dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Yakni dokumen yang tidak mempunyai format seperti faktur pajak pada umumnya, namun tetap dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak.

Misalnya yaitu tagihan listrik, tagihan penggunaan air, tagihan telephone selular, serta lain sebagainya.

Fungsi Faktur Pajak

  1. Peran penting Faktur Pajak sangat bermanfaat untuk PKP. Oleh karena adanya faktur pajak PKP mempunyai bukti kalau PKP sudah melakukan penyetoran, pemungutan sampai pelaporan SPT Masa-masa PPN sesuai sama ketentuan yang berlaku. 
  2. Bila tejadi kekeliruan dalam mengisi faktur pajak, PKP bisa melakukan pembetulan faktur pajak itu. Bila tidak dilakukan pembetulan sama sekali, hal semacam ini bakal merugikan PKP yaitu pada saat auditor mengecek pajak PKP. 

Petunjuk Pengisian Faktur Pajak

Sumber: online-pajak.com
Contoh Faktur Pajak yang Masih Kosong. Bagaimanakah cara mengisinya? 

Step 1 
  1. Masukan Kode serta Nomer Seri Faktur Pajak yang sudah didapat dari DJP 
  2. Masukan nama, alamat, serta NPWP Perusahaan yang menyerahkan Barang/Jasa Kena Pajak pada kolom Pengusaha Kena Pajak 
  3. Masukan nama, alamat, serta NPWP Perusahaan yang membeli atau menerima Barang/Jasa Kena Pajak pada kolom Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak 
Step 2 
  1. Masukan nomer urut sesuai sama urutan jumlah barang atau jasa kena pajak yang diserahkan (1, 2, 3,...) 
  2. Masukan nama barang/jasa kena pajak yang diserahkan 
  3. Masukan nominal harga pada kolom Harga Jual/Pergantian/Uang Muka/Termin (bila nominal bukanlah dalam satuan rupiah, Anda mesti mempunyai Faktur Pajak khusus untuk nominal selain rupiah, yaitu Faktur Pajak Valas) 
Step 3 
  1. Total keseluruhan harga ditulis pada kolom Harga Jual/Pergantian/Uang Muka/Termin 
  2. Keseluruhan nilai potongan harga Barang atau Jasa Kena Pajak ditulis (bila ada potongan) ditulis pada kolom Dikurangi Potongan Harga 
  3. Bila Anda udah menerima uang muka seusai penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak, nominal uang itu bisa ditulis pada kolom Nilai Uang Muka yang sudah di terima. 
  4. Jumlah Harga Jual/Pergantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga serta Uang muka yang sudah di terima, lantas ditulis pada kolom Dasar Pengenaan Pajak 
  5. Jumlah PPN yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak ditulis pada kolom PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 
  6. Pada kolom Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), cuma di isi jika terjadi penyerahan Barang Kena Pajak yang Termasuk Mewah. Bisa diisi dengan cara, besar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak 
  7. Masukan Tempat serta Tanggal pada saat membuat Faktur Pajak tersebut 
  8. Masukan Nama serta Tanda Tangan dari Nama Petinggi yang sudah ditunjuk oleh Perusahaan (mesti sesuai sama Nama Petinggi pada saat Perusahaan resmi jadi Pengusaha Kena Pajak/PKP) 

Contoh Faktur

Contoh 1
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 2
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 3
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 4
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 5
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 6
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 7
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 8
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 9
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 10
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 11
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 12
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 13
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 14
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 15
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 16
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 17
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 18
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 19
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 20
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 21
Sumber: ayuprint.co.id
Contoh 22
Sumber: ayuprint.co.id

Faktur Pajak Elektronik

Kementerian Keuangan sudah menerbitkan ketentuan yang menetapkan pengertian bentuk Faktur Pajak paling baru, yang terdiri dari bentuk elektronik atau e-Faktur serta tertulis (hardcopy) - PMK Nomer 151/PMK. 011/2013.

Berikut ini beberapa ketentuan berkaitan e-Faktur bersama penuturannya: 
  1. Ketentuan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-16/PJ/2014 mengenai Tata Cara Pembuatan serta Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik 
  2. Ketentuan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-17/PJ/2014 mengenai Perubahan Kedua atas Ketentuan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-24/PJ/2012 mengenai Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Pergantian, serta Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak 
  3. Ketentuan Direktur Jenderal Pajak Nomer KEP-136/PJ/2014 mengenai Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik 
  4. Tiap perubahan ketentuan pemerintah paling baru, secara automatis diperbaharui di dalam aplikasi Online Pajak, memastikan semua laporan Anda di buat secara akurat sesuai sama ketentuan pajak yang berlaku. 
  5. Online Pajak yaitu aplikasi pajak terintegrasi untuk mengkalkulasi, menyetor, serta melaporkan pajak perusahaan secara on-line yang pastinya bisa menghemat waktu penggunanya. 
Kesimpulan:
Sumber: sukapajak.com

  1. Ingat, jangan sampai lupa dengan poin penting berikut ini: 
  2. Faktur Pajak yaitu bukti pungutan pajak PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Saat PKP menjual sebuah barang atau jasa kena pajak, ia mesti menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti kalau dirinya sudah memungut pajak dari orang yang sudah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut.
  3. Faktur pajak adalah bukti kalau PKP sudah melakukan penyetoran, pemungutan, serta pelaporan SPT Masa-masa PPN sesuai sama ketentuan yang berlaku.
  4. Bila tejadi kekeliruan dalam mengisi faktur pajak, PKP bisa melakukan pembetulan faktur pajak itu. Bila tidak dilakukan pembetulan sama sekali, hal semacam ini akan merugikan PKP yaitu pada saat Audit datang ke PKP serta melakukan kontrol pajak. 
  5. Tiap PKP mesti membuat e-Faktur sesuai sama Ketentuan Direktur Jenderal Pajak Nomer: KEP-136/PJ/2014 mengenai Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. 
  6. Gunakan Online Pajak, aplikasi pajak on-line yang user-friendly serta hemat waktu. Kalkulasi, setor serta lapor PPN, PPh 23 serta PPh 21 (beta) semua dilakukan dalam satu aplikasi terpadu!
Demikianlah pembahasan kami mengenai Contoh Faktur: Lengkap, untuk berbagai informasi yang kami sajikan pada kesempatan ini, harapannya semoga Contoh Faktur: Lengkap di atas sedikitnya dapat menambah pengetahuan tersendiri bagi anda para pembaca.

Khususnya bagi anda yang saat ini sedang mencari referensi dalam membuat Faktur. Terima kasih atas kunjungannya dan salam sukses untuk sahabat semuanya.

Referensi:
  1. online-pajak.com
  2. ayuprint.co.id 

Contoh NPWP dan Cara Membuatnya

Contoh NPWP dan Cara Membuatnya. Hai sahabat, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Contoh NPWP dan Cara Membuatnya. Langsung saja kita mulai pembahasan kali ini ya, sahabat.

Pengertian NPWP

Sumber: bisnis.liputan6.com
NPWP yakni nomer yang diberikan pada seorang Wajib Pajak sebagai fasilitas dalam administrasi perpajakan yang dipakai sebagai tanda pengenal diri atau jati diri Wajib Pajak dalam melakukan hak serta kewajiban perpajakannya.

Mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yaitu tanda kalau seseorang itu adalah orang yang patuh pajak.

Nomer wajib Pajak (NPWP) terdiri dari 15 digit angka. Dalam deretan angka itu ada kode yang menyebutkan jenis pajak, nomer pajak yang di keluarkan oleh kantor pajak, kantor yang melayani pembayaran pajak itu, dan ada kode cabang pajak yang dibayarkan oleh seseorang itu.

Kode-kode yang ada dalam NPWP itu, yaitu sebagai berikut ini: 

  1. Contoh kode dalam nomer pokok wajib Pajak: 2 angka pertama adalah kode jenis pajak yang dibayarkan oleh pemiliki NPWP. 
  2. Sedangkan pada 7 digit angka selanjutnya adalah nomer pajak tertentu yang hanya dapat di keluarkan oleh kantor pajak 
  3. Lantas 3 digit angka selanjutnya adalah kode Kantor Pelayanan Pajak contoh 521 untuk Kantor pajak di Purwokerto (KPP) 
  4. Terakhir, 3 digit angka yang terahir adalah kode cabang 
Misalnya: Contoh: 01.123.456.7-521.000 kode itu menerangkan: Wajib Pajak Badan pusat di KPP Pratama Purwokerto 

Syarat-syarat yang perlu dipenuhi ketika akan pendaftaran NPWP (Nomer Pokok Wajib Pajak) 

  • Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (khusus Non Usahawan) 
  1. Untuk masyarakat asli Indonesia: Foto copy KTP atau SIM 
  2. Untuk Orang Asing: Foto copy Paspor serta surat keterangan domisili (Tempat Tinggal) 
  3. Khusus untuk Usahawan: Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari lembaga yang berwenang 
  • Untuk Wajib Pajak Badan 
  1. Foto copy akta pendirian serta perubahan paling akhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat untuk BUT 
  2. Foto copy KTP untuk masyarakat Indonesia salah seorang pengurus; 
  3. Foto copy paspor untuk orang asing serta surat keterangan tempat tinggal 
  4. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari lembaga yang berwenang 
  • Untuk seorang bendaharawan sebagai pemotong/pemungut
  1. Foto copy KTP bendaharawan; 
  2. Foto copy surat penunjukan sebagai bendaharawan. 
  • Untuk seorang Joint operation sebagai wajib pajak pemotong/pemungut
  1. Foto copy perjanjian kerja sama sebagai joint operation; 
  2. Foto copy NPWP masing-masing anggota joint operation; 
  3. Foto copy KTP untuk masyarakat Indonesia dari salah seorang pengurus 
  4. Foto copy paspor serta surat keterangan tempat tinggal dari lembaga yang berwenang 
  • Untuk Wajib Pajak berstatus cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta mesti menyertakan foto copy surat keterangan terdaftar 
  • Bila permintaan ingin di wakilkan (di tandatangani orang lain) mesti membawa surat kuasa khusus 

Syarat bila pindah NPWP yaitu sebagai berikut ini: 

  • Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, berpindah domisili/kegiatan usaha: 
  1. Kartu NPWP 
  2. Surat keterangan tempat tinggal baru dari lembaga yang berwenang atau 
  3. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
  • Wajib Pajak Orang Pribadi non usaha, pindah tempat tinggal: 
  1. Surat keterangan tempat tinggal baru dari lembaga yang berwenang 
  2. Dapat juga dengan surat keterangan dari pimpinan lembaga perusahaannya. 
  • Seseorang yang Wajib Pajak Badan, bila berganti tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha: 
  1. Surat keterangan tempat kedudukan atau; 
  2. Surat keterangan tempat kegiatan baru dari lembaga yang berwenang 

Cara Membuat NPWP: 

  1. Datang ke Kantor Pajak 
  2. Siapkan Foto copy KTP/KK (Warga Negara Indonesia) 
  3. Menyerahkan Photo Copy Paspor/surat keterangan tempat tinggal dari lembaga setempat untuk warga negara asing 
  4. Surat Keterangan Domisili Usaha (usahawan), 
  5. Photo Copy Akte pendirian badan usaha, foto copy KTP, surat keterangan aktivitas usaha serta surat kesepakatan penanaman modal (untuk pajak Usaha) 
  6. SK atau surat Keterangan dari lembaga tempat Kerja (karyawan), 
  7. Mengisi Formulir pendaftaran, 
  8. Foto copy NPWP suami (untuk NPWP Istri) 
  9. Mengisi Formulir pendaftaran 

Fungsi dari Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP): 

  1. Untuk mengetahui jati diri Wajib Pajak; 
  2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta dalam pengawasan administrasi perpajakan; 
  3. Untuk kepentingan yang terkait dengan dokumen perpajakan; 
  4. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, contohnya dalam pengisian SSP; 
  5. Untuk mendapatkan pelayanan dari beberapa lembaga tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan. Contoh: Dokumen Impor (PPUD, PIUD). Tiap WP cuma diberikan satu NPWP.

Contoh NPWP

Sumber: bisnisukm.com
Contoh 1
Sumber: entiisaras.blogspot.co.id
Contoh 2
Sumber: ilmuekonomi.net
Contoh 3
Sumber: heydeerahma.com
Contoh 4
Sumber: kanalsatu.com
Demikianlah pembahasan kami mengenai Contoh NPWP dan Cara Membuatnya, untuk berbagai informasi yang kami sajikan pada kesempatan ini, harapannya semoga Contoh NPWP di atas sedikitnya dapat menambah pengetahuan tersendiri bagi anda para pembaca.

Khususnya bagi anda yang saat ini sedang mencari referensi dalam membuat NPWP. Terima kasih atas kunjungannya dan salam sukses untuk sahabat semuanya.

Referensi:
  1. pendaftaran-cpns.blogspot.co.id
  2. mitrabaca.com

Contoh Slip Gaji (Salary Slip)

Contoh Slip Gaji (Salary Slip). Hai sahabat, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Contoh Slip Gaji (Salary Slip). Langsung saja kita mulai pembahasan kali ini ya, sahabat.

Pengertian Slip Gaji

Sumber: bisnis.liputan6.com
Saat sebelum kita masuk pada pembahasan contoh slip gaji, alangkah lebih baik apabila kita mengetahui atau mengerti terlebih dulu tentang arti dari slip gaji.

Slip gaji adalah fakta otentik maupun fakta resmi penerimaan pendapatan dari pemberi kerja untuk beberapa pekerja, pegawai atau karyawan.

Di dalam slip gaji atau pendapatan ada beberapa bagian nominal spesifik, baik itu secara terperinci maupun cuma sekadar ringkasan saja.

Yang di dalamnya berkaitan dengan pendapatan bersihnya, contohnya seperti bayaran pokok, bonus pendapatan, atau pengurangan pendapatan yang termasuk juga ke dalam nilai pinjaman kalau itu ada.

Baik perusahaan itu yang mempunyai sistem pendapatan berbentuk netto maupun gross up, slip gaji selalu diterbitkan.

Manfaat Slip Gaji atau Penghasilan 

Sumber: fedsmith.com
Untuk Perusahaan: 
  1. Slip gaji mempunyai fungsi sebagai fakta atau pernyataan yang resmi kalau perusahaan itu sudah menjalani kewajibannya pada pegawai atau karyawan yang berkaitan tentang banyaknya nominal spesifik yang udah jadi hak karyawan. 
  2. Slip bayaran juga berperan sebagai satu diantara dokumentasi atas pencatatan pengeluaran bayaran/pendapatan atas pengeluaran dana dari perusahaan yang bersangkutan. 
Untuk Karyawan: 
  1. Slip gaji mempunyai fungsi sebagai sebuah kejelasan sebagai komponen sebagai proses penggajian untuk Petugas. 
  2. Pernyataan yang sah sebagai berita potongan pajak atau penyetoran pajak sebuah pendapatan. 
  3. Referensi dalam penyelenggara pembiayaan/pinjaman credit atas dasar permintaan Petugas yang menjadi kebenaran otentik. 

Struktur Slip Gaji Karyawan 

Di dalam slip gaji karyawan ada beberapa sisi yang butuh untuk kita pahami, salah satunya yaitu sebagai berikut ini:
  • Nama Perusahaan 
Sisi yang berada paling atas dalam slip gaji adalah nama perusahaan. Pada bagian tersebut jadi sebuah penegasan bahwasanya slip gaji ini adalah satu diantara bagian dari dokumen yang resmi perusahaan.
  • Kerahasiaan Gaji 
Lantas setelah nama perusahan, yang selanjutnya ada adalah bagian yang menyebutkan tentang sebuah kerahasiaan slip gaji itu. Kerahasiaan itu dinyatakan secara Confidential dan Private.
  • Tanggal Pembayaran, Subdepartemen dan Data Karyawan 
Dan di bagian berikutnya terdapat tanggal pembayaran gaji, data subdepartemen serta ada pula data singkat tentang karyawan.

Di bagian data sub departemen terdiri dari nama dan alamat subdepartemen. Sedangkan di bagian data karyawan terdiri dari nama, nomer pegawai dan Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • Pendapatan serta Potongan 
Serta untuk sisi selanjutnya terdapat pendapatan serta potongan. Yang mana di bagian pendapatan terdiri dari gaji pokok, insentif dan tunjungan lainnya.

Sedangkan untuk sisi potongan sendiri terdiri dari bagian iuran Jamsostek serta saving plan karyawan dan iuran koperasi perusahaan serta masih banyak lagi yang lain.
  • Detil Pembayaran Gaji 
Serta untuk sisi paling akhir ini terdiri dari detil pembayaran gaji, di sini ada beberapa bagian, salah satunya sebagai berikut ini:
  1. Pajak Bulanan 
  2. Pendapatan sebelum dipotong pajak 
  3. Pendapatan sesudah dipotong pajak 
  4. Jumlah uang bersih yang diterima 
  5. Nama bank yang melakukan pembayaran 

Contoh Slip Gaji 

Ada beberapa contoh tentang pembayaran yang disertai dengan slip gaji yang kerap kali dipakai oleh perusahaan dalam melakukan penggajian pada karyawan swasta maupun pegawai negeri sipil. Untuk lebih detilnya, mari kita simak contoh slip gaji berikut ini:

Contoh 1
Sumber: contohsuratdinas.com
Contoh 2
Sumber: contohsuratdinas.com
Contoh 3
Sumber: contohsuratdinas.com
Contoh 4
Sumber: flickr.com
Contoh 5
Sumber: datanesia.com
Contoh 6
Sumber: inigajipegawai.blogspot.com
Contoh 7
Sumber: inigajipegawai.blogspot.com
Demikianlah pembahasan kami mengenai Contoh Slip Gaji (Salary Slip), untuk berbagai informasi yang kami sajikan pada kesempatan ini, harapannya semoga Contoh Contoh Slip Gaji (Salary Slip) di atas sedikitnya dapat menambah pengetahuan tersendiri bagi anda para pembaca.

Khususnya bagi anda yang saat ini sedang mencari referensi dalam membuat Contoh Slip Gaji (Salary Slip). Terima kasih atas kunjungannya dan salam sukses untuk sahabat semuanya.

Referensi:
  1. gopena.com