Showing posts sorted by relevance for query ideologi. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query ideologi. Sort by date Show all posts

Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara : Sejarah dan Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila merupakan kata yang biasa kita dengar, tentu saja, apa lagi rakyat indonesia. tapi tahukah teman-teman pengertian pancasila sebagai dasar Negara ?...Pancasila sebagai dasar negara biasanya disebut dengan falsafah negara atau dasar negara (philosopiche grondslag) ideologi negara, dari negara. Pancasila difungsikan sebagai dasar yang mengatur pemerintahan negara, artinya pancasila digunakan untuk mengatur segala pemerintahan negara indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara adalah pandangan hidup bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara.

Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkeudalatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beraadap, persatuan indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia".

Norma Hukum Pokok atau pokok kaidah fundamental suatu negara yang jika dilihat dalam segi hukum memiliki hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak dapat diganggu gugat kebenarannya dan keberadaannya serta tidak akan berubah bagi negara terbentuk, artinya "tak dapat berubah-ubah walaupun dengan jalan hukum" atau apapun. Fungsi dan Kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental adalah UUD berada dibawah pancasila dan bersumber dari pancasila. atau sumber dan  kedudukan UUD berasal dan berada dibawah pokok kaidah fundamental yakni Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari rumusan ini yaitu seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai pancasila. Penyelenggaraan bernegara di Indonesia mengacu pada hal-hal yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai berKemanusiaan, nilai-nilai berKesatuan, nilai-nilai Kerakyatan dan nilai-nilai Keadilan.

Menurut Listyono Santoso, pada masa sekarang ini mengembalikan atau menegaskan kembali kedudukan pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan suatu tuntutan penting oleh karena telah banyak terjadi kesalahan penafsiran atas pancasila di masa lalu tersebut. Pengalaman yang sebelumnya menunjukkan adanya tafsir tunggal dan monolitik atas pancasila. Para oknum negara yang telah menjadikan pancasila bukan sebagai sistem norma dan koridor dalam menjalankan dan mengarahkan bangsa, tetapi pancasila telah direduksi sebagai alat kekuasaan untuk mengendalikan semua elemen bangsa dengan dogmatise ideologi. Pereduksian dan pemaknaan atas pancasila dalam pengertian yang sempit dan politis ini berakibat pada :
  1. Pancasila dipahami sebagai sebuah mitos.
  2. Pancasila dipahami secara politik ideologis untuk kepentingan kekuasaaan.
  3. Nilai-nilai pancasila menjadi nilai yang disotopia tidak sekedar otopia.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan suatu hal yang penting, jika pancasila diabaikan dalam penyelenggaraan bernegara akan menjadi kacau. Oleh karena itu hendaknya kita generasi penerus bangsa untuk selalu mengamalkan pancasila sebagai dasar negara kita. Berikutnya akan dibahas mengenai sejarah pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Jadi,."Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara" adalah pancasila dijadikan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan Pancasila menurut Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 merupakan sumber hukum dasar nasional.

Sejarah Pancasila Sebagai Dasar Negara 

Berbicara mengenai sejarah pancasila sebagai dasar negara, Pada era reformasi, ada keinginan berbagai pihak dan kalangan untuk melakukan penafsiran kembali atas pancasila dalam kedudukannya bagi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karenanya terdapat berbagai istilah seperti reposisi, reaktualisasi, radikalisasi, redefinisi, rejuvenasi, revitalisasi reimplementasi, dekonstruksi ideologi dan lain sebagainya. Beragam kedudukan, posisi serta penafsiran atas pancasila pada bangunan negara Indonesia agar pancasila tidak lagi “terdistorsi dan terdiskreditkan” karena pengalaman masa lalu. Pendapat berbagai pihak khususnya para ahli tersebut patut dihargai sebagai suatu wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Pada tahun 1998 Dr. Koentowijoyo dalam tulisannya Radikalisassi Pancasila mengatakan perlunya kita memberi ruh baru di dalam pancasila, sehingga ia akan mampu menjadi suatu kekuatan yang menggerakkan sejarah. Selama ini pancasila hanya dijadikan janji di bibir saja (lip service), tidak ada pemerintah yang sungguh-sungguh melaksanakannya. Di sisi lain telah terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap pancasila, baik pada masa orde lama maupun pada orde baru. Ruh baru inilah yang dinamakan radikalisasi pancasila.

Radikalisasi pancasila berarti:
  • Mengembalikan pancasila sesuai dengan jati dirinya, yaitu pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila yang sesuai dengan jati dirinya di dalam memberi visi kenegaraan
  • Mengganti pandangan atau persepsi dari pancasila sebagai ideologi menjadi pancasila sebagai ilmu,
  • Mengusahakan agar pancasila memiliki konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila di dalamnya dan korespondensi dengan realitas sosial.
  • Pancasila yang semula melayani kepentingan vertikal menjadi pancasila yang melayani kepentingan horizontal.

Fungsi Pancasila

Dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia maka Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila ialah :

  • asas kerohanian tertib hukum Indonesia
  • suasana kebatinan (geistlichenhinterground) dari UUD
  • cita-cita hukum bagi hukum dasar negara
  • Pandangan hidup Bangsa Indonesia.
  • Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia
  • Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia.
  • Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.
  • Cita- cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, ialah masyarakat adil serta makmur yang merata materil serta spiritual yang berdasarkan Pancasila.
Perjanjian Luhur berarti Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang pada PPKI (Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia)
Sumber dari segala sumber tertib hukum berarti , bahwa segala peraturan perundang- undangan yang telah berlaku di Indonesia harus bersumberkan pada Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila.

Pancasila ialah sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang berarti Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia serta ialah ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental ataupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain.

Makna Dari Pancasila

  • Nilai-nilai pada pancasila dasarnya ialah nilai filsafat yang sifatnya mendasar
  • pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi dasar atau menjadi pedoman bagi penyeleggaraan bernegara.
  • nilai dasar pancasila ialah bersifar abstrak , normatif serta nilai itu menjadi motivator kegiatan dalam penyelaggaraan bernegara.
Contoh Artikel Tentang Globalisasi

Contoh Artikel Tentang Globalisasi

Contoh Artikel Tentang Globalisasi – Era globalisasi telah dimulai dan terus mengalami perkembangan-perkembangan. Era modernisasi efek dari globalisasi telah mengubah gaya hidup seseorang bahkan sampai mempengaruhi budaya dan tradisi suatu negara. Lantas, apakah sebenarnya yang disebut dengan globalisasi??? Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari globalisasi??? Kelasindonesia.com akan mengulasnya secara lengkap, terutama khusus yang terjadi pada negera kita, Indonesia. Selamat membaca!

Pengertian 


Istilah globalisasi berasal dari Bahasa Inggris, globalize yang pertama kali didefinisikan oleh Robertson seorang sosiolog dari Universitas Aberdeen yakni sebagai suatu proses pemadatan dunia dan pemerkayaan kesadaran dunia secara menyeluruh. Selain itu, Martin Albrow dan Elizabeth King mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses yang menyatukan penduduk dunia. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), globalisasi ialah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Begitu banyak tokoh atau ahli mendefinisikan pengertian globalisasi. Intinya, globalisasi ialah seperti yang didefinisikan oleh Achmad Suparman, yaitu suatu proses menjadikan sesuatu (terkait akan perilaku / tradisi / budaya) sekelompok orang sebagai ciri dari setiap individu dari berbagai negara manapun. 


Masyarakat indonesia tidak dapat menghindari kuatnya arus globalisasi. Masuknya bangsa-bangsa asing sejak jaman penjajahan dahulu kala, santer membawa ideologi baru ke negara ini. Seiring perkembangan jaman, globalisasi kian berkembang menuju arah ke modernisasi. Dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi mempengaruhi sistem tatanan pemerintahan, ekonomic, sosial, pendidikan, bahkan budaya di negara kita. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi ialah sebagai berikut:

Dampak positif


1. Bidang informasi


Perkembangan teknologi yang kian mutakhir menyebabkan arus globalisasi semakin cepat menyebar. Adanya internet dan didukungnya dengan perangkat yang kian mudah didapat oleh masyarakat Indonesia, membuat semua kalangan dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia manapun. 

2. Bidang pendidikan dan teknologi


Tak sedikit masyarakat indonesia yang menuntut pendidikan di luar negeri, begitu pula orang asing yang datang untuk menuntut ilmu atau mengajar ke indonesia. Hal ini akan mempengaruhi bidang ilmu pengetahuan (pendidikan) dan perkembangan teknologi di negara kita. Selain itu, didukung dengan mudahnya perolehan informasi membuat pembaharuan-pembaharuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, dengan  teknologi yang semakin canggih, kini individu-individu yang memiliki jarak yang jauh tetap dapat berkomunikasi dengan biaya yang murah. Dengan demikian, meski berjauhan tetap dapat berkomunikasi satu sama lain. Efek lain yang dirasakan dari meningkatnya teknologi ialah terciptanya alat-alat elektronik (mesin) yang memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitas yang dilakukan, serta mempermudah manusia dalam melakukannya. Dengan demikian, akan mengefesiensikan waktu yang diperlukan. 

Advertisement
3. Bidang ekonomi


Dampak globalisasi lainnya ialah dalam bidang ekonomi. Masuknya investor-investor asing ke negara kita membuat neraca perekonomian mengalami perubahan. Dengan demikian, mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi di negeri ini agar dapat bersaing dengan negara asing.

Dari sisi lain dalam bidang ekonomi, dampak positif yang ditimbulkan dari globalisasi kepada masyarakat ialah meningkatnya taraf hidup masyarakat. Sebagian masyarakat kini dapat memanfaatkan penggunaan teknologi kini makin merata yang dapat digunakan dalam bidang ekonomi (bisnis) yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Persaingan yang terjadi antar pebisnis pun makin sehat dengan keterbukaan informasi yang semakin mudah didapatkan.

4. Bidang kesehatan 


Berkembangnya teknologi juga mempengaruhi bidang pengobatan. Dengan didukung teknologi yang makin mutakhir, mempermudah penyembuhan penyakit-penyakit tertentu.

Dampak negatif


1. Bidang informasi


Mudahnya perolehan informasi tak seutuhnya membawa dampak positif. Postingan-postingan yang membawa ideologi tertentu atau yang menampakkan tindak asusila sangat cepat beredar, sehingga pemerintah sendiri pun kesulitan dalam memfilter postingan-postingan tersebut. Hal yang sangat dikhawatirkan ialah, postingan-postingan tersebut dapat mempengaruhi sebagian masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. Dan ternyata tak sedikit tindakan menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat tak jauh dari tayangan-tayangan tak senonoh tersebut. Parahnya, sebagian besarnya korban atau pelakunya dalam usia anak-anak atau remaja.

2. Bidang ekonomi


Kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat terjadi karena pemerataan akses informasi atau teknologi belum seluruhnya dirasakan oleh masyarakat indonesia. Hadirnya pasar-pasar asing di negeri ini yang menawarkan produk-produk kebutuhan dengan teknologi canggih, membuat masyarakat takjub dan tertarik. Sementara itu, mahalnya biaya untuk memperoleh kebutuhan dan pendidikan membuat sebagian besar masyarakat masih menempuh cara-cara lama dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, produksi lokal menjadi turun atau kalah saing. 

3. Bidang sosial


Sementara dampak buruk pada bidang sosial ialah hilangya norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Kesenjangan antar individu makin meningkat. Masyarakat cenderung menjadi individualisme menjadi masyarakat yang anti sosial.

4. Bidang kebudayaan


Masuknya ideologi-ideologi negara asing ke negara kita mempengaruhi sedikit banyak dari kebudayaan kita. Dapat kita amati pada generasi muda yang mencintai budaya orang asing (hollywood, bollywood, k-pop, dan lain-lain) sehingga meninggalkan kebudayaan asli Indonesia. Hal ini akan membuat kebudayaan kita terancam punah. Jika kita tidak membentengi diri maka kita akan tenggelam dalam hal ini, maka kita tidak memiliki jati diri. Budaya adalah karakteristik suatu bangsa, bangsa yang besar ialah bangsa yang mencintai budayanya. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut bersyukur karena negara kita akan budaya dan sumber daya. Banyak negara asing yang ingin menguasai dan mencurinya dari negara kita. Dengan demikian, mengetahui budaya adalah salah satu wujud cinta tanah air. 


Demikian, uraian ringkas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi layaknya sebuah koin yang memiliki dua sisi yang senantiasa bertolak belakang, begitu juga dengan globalisasi. Proses globalisasi kian berlangsung, dan kita tak mungkin dapat menghindar dari hal tersebut. Apalagi di tahun 2016 kita akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), siap tidak siap kita akan menghadapi persaingan yang lebih bebas di masyarakat global. Sekian, terima kasih.

Konflik dan Pergolakan Berkaitan Ideologi.

Dalam sejarah republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang lebih besar bahkan pernah terjadi. Tahun 1948 ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Sedangkan tahun 1965 merupakan tahun dimana berlangsung peristiwa G30S/ PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Mengapa penting hal ini kita kaji, tak lain agar kita dapat menarik hikmah dan tragedi seperti itu tak terulang kembali pada masa kini. Disinilah pentingnya kita mempelajari sejarah.

Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah, yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948.
Pada awal September 1948 pimpinan PKI dipegang Muso. Ia membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, dimana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Muso, bahkan sampai mengikutsertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka, untuk meredam gerak ofensif PKI Muso. Puncaknya adalah ketika Muso ewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965, berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun

2. Pemberontakan DI/TII
Cikal bakal pemberontakan DI/TII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo. Ketika Divisi Siliwangi sebagai pasukan resmi RI pun dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia (TII). Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam (negara Islam/DI) dengan dukungan TII, di Jawa Barat pada Agustus 1948.
ideologi

Operasi terpadu “Pagar Betis” digelar, dimana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DI/TII berada. Melalui operasi ini pula Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati, yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo.

Di daerah Pekalongan-Brebes-Tegal ditinggalkan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan aparat pemerintahan. Terjadi kevakuman di wilayah ini dan Amir Fatah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di-TNI-kan segera mengambil alih. Amir Fatah bahkan diangkat sebagai koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes. Amir Fatah pun semakin berubah pikiran setelah utusan Kartosuwiryo datang menemuinya lalu mengangkatnya sebagai Panglima TII Jawa Tengah. Ia bahkan kemudian ikut memproklamirkan berdirinya Negara Islam di Jawa Tengah.

Selain Amir Fatah, di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Machfudz atau yang dikenal sebagai Kyai Sumolangu. Ia didukung oleh laskar bersenjata Angkatan Umat Islam (AUI) yang sejak didirikan memang berkeinginan menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah lainnya juga dilakukan oleh Batalyon 426 dari Divisi Diponegoro Jawa Tengah. Ini adalah tentara Indonesia yang anggota-anggotanya berasal dari laskar Hizbullah. Simpati dan kerjasama mereka dengan Darul Islam pun jadinya tampak karena DI/TII juga berbasis pasukan laskar Hizbullah. Cakupan wilayah gerakan Batalyon 426 dalam pertempuran dengan pasukan RI adalah Kudus, Klaten hingga Surakarta

Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan DI/TII terjadi pula di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar. Pada tahap awal, pemberontakan ini lebih disebabkan akibat ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk Tentara Republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Namun beberapa tahun kemudian pemberontakan malah beralih dengan bergabungnya mereka ke dalam DI/TII Kartosuwiryo.

Pemberontakan yang berkait dengan DI/TII juga terjadi di Kalimantan Selatan.Timbulnya pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan ini sesungguhnya bisa ditelusuri hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV, sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan, telah tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut.

Diantara para pembelot mantan anggota ALRI Divisi IV adalah Letnan Dua Ibnu Hajar. Dikenal sebagai figur berwatak keras, dengan cepat ia berhasil mengumpulkan pengikut, terutama di kalangan anggota ALRI Divisi IV yang kecewa terhadap pemerintah. Ibnu Hajar bahkan menamai pasukan barunya sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRIyT).

Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DI/TII Kartosuwiryo, yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahan DI/TII sekaligus Panglima TII Kalimantan.

Di Aceh, pemicu langsung pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950 pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari propinsi Sumatera Utara. Para ulama Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menolak hal ini. Tokoh terdepan PUSA dalam hal ini adalah Daud Beureuh. 

Setelah Daud Beureuh melakukan kontak dengan Kartosuwiryo, ia menyatakan Aceh sebagai bagian
dari Negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo. Konflik antara pengikut Daud Beureuh dengan tentara RI pun berkecamuk dan tak menentu selama beberapa tahun, sebelum akhirnya pemerintah mengakomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. Tiga tahun setelah itu Daud Beureuh kembali dari pertempuran yang telah selesai. Ia mendapat pengampunan.

3. Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI)
Peristiwa G30S, yang pasti sejak Demokrasi Terpimpin secara resmi dimulai pada tahun 1959, Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Ia juga menjadi kekuatan penengah diantara dua kelompok politik besar yang saling bersaing dan terkurung dalam pertentangan yang tidak terdamaikan saat itu : AD dengan PKI.

Juli 1960 misalnya, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Bulan Agustus 1960 Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang merupakan partai pesaing PKI, dibubarkan pemerintah. Tahun 1963, situasi persaingan semakin sengit, baik di kota maupun di desa. PKI berusaha mendesak untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Di tingkat pusat, PKI mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet. Di bidang kebudayaan, saat sekelompok cendekiawan anti PKI memproklamasikan Manifesto Kebudayaan (“Manikebu”) yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu (misalnya komunis), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang pro PKI segera mengecam keras.

PKI lalu meniupkan isu tentang adanya Dewan Jenderal di tubuh AD yang tengah mempersiapkan suatu kudeta. Di sini, PKI menyodorkan “Dokumen Gilchrist” yang ditandatangani Duta Besar Inggris di Indonesia. 

Suasana pertentangan antara PKI dengan AD dan golongan lain non PKI pun telah sedemikian panasnya menjelang tanggal 30 September 1965. Dipimpin Letnan Kolonel Untung, perwira yang dekat dengan PKI, pasukan pemberontak melaksanakan “Gerakan 30 September” dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya Jakarta. Mereka adalah : Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima AD), Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Soeprapto, Mayor Jenderal MT. Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo dan Letnan Satu Pierre Andreas Tendean. Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan.

Di Yogyakarta Gerakan 30 September juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira AD yang anti PKI, yaitu : Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono.

Dalam situasi tak menentu itulah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, karena Jenderal Ahmad Yani selaku Men/Pangad saat itu belum diketahui ada dimana. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30 September pun segera dilakukan.

Pengertian Reformasi : Tujuan Dan Faktor Pendorong Reformasi

Pengertian Reformasi

Reformasi secara etimologis berasal dari kata “reformation” dengan akar kata “reform” yang secara semantik bermakna “make or become better by removing or putting right what is bad or wrong”. Reformasi merupakan bagian dari dinamika masyarakat, dalam arti bahwa perkembangan akan menyebabkan tuntutan terhadap pembaharuan dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan tersebut.  Reformasi juga bermakna sebagai suatu perubahan tanpa merusak (to change without destroying) atau perubahan dengan memelihara (to change while  preserving). Dalam hal ini, proses reformasi bukanlah proses perubahan yang radikal dan berlangsung dalam jangka waktu singkat, tetapi merupakan proses perubahan yang terencana dan bertahap.

Makna reformasi dewasa ini banyak disalah artikan sehingga gerakan masyarakat yang melakukan perubahan yang mengatasnamakan gerakan reformasi juga tidak sesuai dengan gerakan reformasi itu sendiri. Hal ini terbukti dengan maraknya gerakan masyarakat dengan mengatasnamakan gerakan reformasi, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan makna reformasi itu sendiri.

Secara harfiah reformasi memiliki makna suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat.

Reformasi merupakan suatu perubahan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan baru yang secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan prubahan terutama perbaikan dalam bldang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan.

Syarat - Syarat Dalam Gerakan Reformasi

Pertama : suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Masa pemerintahan ORBA banyak terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan, misalnya asas kekeluargaan menjadi “nepotisme” kolusi dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat pembukaan UUD 1945 serta batang tubuh UUD 1945.

Kedua : suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu, dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Jadi reformasi pada prinsipnya suatu gerakan untuk mengembalikan pada dasar nilai-nilai sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tanpa landasan visi dan misi ideologi yang jelas maka gerakan reformasi akan mengarah anarkisme, disintegrasi bangsa dan akhirnya jatuh pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana yang telah terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia.

Ketiga : suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu acuan reformasi. Reformasi pada prinsipnya gerakan untuk mengadakan suatu perubahan untuk mengembalikan pada suatu tatanan struktural yang ada, karena adanya suatu penyimpangan. Maka reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi, bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat sebagaimana terkandung dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Reformasi harus mengembalikan dan melakukan perubahan ke arah sistem negara hukum dalam arti yang sebenarnya sebagaimana terkandung dalam penjelasan UUD 1945, yaitu harus adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari pengaruh penguasa, serta legalitas dalam arti hukum.

Oleh karena itu reformasi itu sendiri harus berdasarkan pada kerangka hukum yang jelas. Selain itu reformasi harus diarahkan pada suatu perubahan ke arah transparasi dalam setiap kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara karena hal ini sebagai manesfestasi bahwa rakyatlah sebagai asal mula kekuasaan negara dan rakyatlah segaa aspek kegiatan negara. Atau dengan prinsip, bahwa “Tiada Reformasi dan Demokrasi tanpa supremasi hukum dan tiada supremasi hukum tanpa reformasi dan demokrasi”.

Keempat : Reformasi diakukan ke arah suatu perubahan kearah kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala aspeknya antara lain bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta kehidupan keagamaan. Dengan lain perkataan reformasi harus dilakukan ke arah peningkatan harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagai manusia demokrat, egaliter dan manusiawi.

Kelima : Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berkeTuhanan Yang Yaha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar lima syarat-syarat di atas, maka gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi, sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang jelas, maka reformasi akan mengarah kepada disintegrasi, anarkisme, brutalisme, dengan demikian hakekat reformasi itu adalah keberanian moral untuk membenahi yang masih terbengkalai, meluruskan yang bengkok, mengadakan koreksi dan penyegaran secara terus-menerus, secara gradual, beradab dan santun dalam koridor konstitusional dan atas pijakan/tatanan yang berdasarkan pada moral religius.

Tujuan Reformasi

Melihat situasi politik dan kondisi ekonomi yang semakin tidak terkendali, rakyat Indonesia menjadi semakin kritis, bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru tidak berhasil menciptakan negara yang makmur, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Atas kesadaran itu, rakyat secara bersama-sama dengan dipelopori oleh mahasiswa dan para cendekiawan mengadakan suatu gerakan yang dikenal dengan nama Gerakan Reformasi.

Tujuan gerakan reformasi secara umum adalah memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Secara khusus, tujuan gerakan reformasi, antara lain:

  1. Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi.
  2. Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat.
  3. Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
  4. Reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia.

Faktor Pendorong Reformasi

Faktor pendorong terjadinya reformasi di Indonesia terutama terletak pada bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial.

  • Faktor Politik

Faktor dalam bidang politik yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia antara lain:

  1. Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam kehidupan pemerintahan. Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi.
  2. Kekuasaan Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup.
  3. Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  4. Mahasiswa menginginkan perubahan.

  • Faktor ekonomi

Faktor dalam bidang ekonomi yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia antara lain:

  1. Adanya krisis mata uang rupiah.
  2. Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat.
  3. Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok.

  • Faktor Hukum

Faktor dalam bidang hukum yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia adalah belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara.

Faktor Sosial

Faktor dalam bidang sosial yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia adalah adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat.

Kesadaran Terhadap Pentingnya Integrasi Bangsa

Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu “Integrasi” dan “Nasional”. Integrasi berasal dari bahas inggris, Integrate artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata Nasional berasal dari bahasa Inggris, nation yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. Enam di antaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah (lihat, wacana di bawah).

Enam Daerah Rawan Konflik Sosial di Indonesia
Kementerian Sosial memetakan 184 daerah di Tanah Air rawan terjadi konflik sosial karena kondisi ekonomi yang tertinggal, enam di antaranya diprediksi paling rawan pada 2014 ini.

“Sebagian besar kondisi ekonominya tertinggal dibanding daerah lain. Namun, ada juga daerah maju tapi interaksi sosial antarkelompok sangat kaku, sehingga mudah meletup hanya karena masalah kecil,” kata Tenaga Ahli Menteri Sosial bidang Kehumasan dan Tatakelola Pemerintahan Sapto Waluyo di Jakarta. Sapto mengatakan, tidak semua daerah tertinggal itu rawan konflik. Ada enam daerah diprediksi sebagai wilayah paling rawan konflik sosial pada 2014.

Daerah tersebut yaitu, Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah.

“Indikatornya terlihat sepanjang 2013 daerah tersebut bermunculan aneka konflik,” kata Sapto menambahkan.

Sepanjang 2013 di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial, Jawa Barat (24), Jakarta (18), Sumatera Utara (10), Sulawesi Tengah (10) dan Jawa Tengah (10). “Di tahun politik 2014, ketegangan tentu akan meningkat. Karena itu, Kemensos melancarkan program keserasian sosial di 50 daerah rawan dan penguatan kearifan lokal di 30 daerah,” katanya.
Targetnya mencegah kemungkinan terjadinya konflik atau memperkecil dampak jika konflik tetap terjadi.

“Memang harus ditumbuhkan tenaga pelopor perdamaian di seluruh pelosok Indonesia, terutama dari kawula muda,” kata dia. Sumber : antaranews.com, Februari 2014.

Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa. Kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakanpemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 hingga 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia. Ribuan rakyat mengungsi dan berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan berat. Belum lagi kerugian yang bersifat materi dan psikis masyarakat. Semua itu hanyalah akan melahirkan penderitaan bagi masyarakat kita sendiri.

Untuk mewujudkan cita-cita, dan tujuan negara serta memelihara rasa kebersamaan. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional:
  1. Adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan SARA dan keanekaragaman budaya serta adat istiadat.
  2. Adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing
  3. Adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing
  4. Mampu berperan aktif dalam percaturan dunia di era globalisasi dalam berbagai aspeknya
  5. Bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
  6. Menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengkajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional.
Faktor-faktor Pendorong, Pendukung, dan Penghambat Integrasi Nasional
a. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional
  1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah
  2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara  yaitu Garuda Pancasila & semboyan Bhineka Tunggal Ika
  3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu dikalangan bangsa indonesia seperti yang dinyatakan dalam sumpah pemuda.
  4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme dikalangan bangsa indonesia.
b. Faktor pendukung integrasi nasional
  1. Penggunaan bahasa indonesia
  2. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa, bahasa, dan tanah air indonesia
  3. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu pancasila.
  4. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat.
  5. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan yang diderita.
c.  Faktor penghambat integrasi nasional
  1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen
  2. Kurangnya toleransi antar golongan
  3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat indonesia terhadap ancaman, gangguan dari luar
  4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan
Potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia.
integrasi nasional
Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara tahun 1948-1965 saja, gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan atau berkait dengan sistem pemerintahan, telah berakibat pada banyaknya kerugian fisik, materi mental dan tenaga bangsa.

Konflik dan pergolakan yang berlangsung diantara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Pengertian, Teori, dan Bentuk Perubahan Sosial

Pengertian, Teori, dan Bentuk Perubahan Sosial. Pengertian Perubahan Sosial, Teori Tentang Perubahan Sosial Menurut Para Ahli, dan Bentuk Perubahan Sosial yang terjadi dalam kehidupan.

Pengertian Perubahan Sosial

Sumber: umum-pengertian.blogspot.co.id
Berikut ini yakni Pengertian Perubahan Sosial Menurut Beberapa Pakar:
  1. Menurut William F. Ogburn, Perubahan Sosial yakni perubahan yang meliputi unsur–unsur kebudayaan baik secara materi maupun bukan materi. 
  2. Menuru Kingsley Davis, Perubahan Sosial yakni perubahan yang melibatkan susunan dan peranan masyarakat. 
  3. Menurut mac Ivan, Perubahan Sosial yakni perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial yang tersambung atau terhubung antar masyarakat. 
  4. Menurut Gillin And Gillin, Perubahan Sosial yaitu satu macam dari berbagai cara hidup dalam satu lingkungan masyarakat. Perubahan itu mungkin saja terjadi karena perubahan secara geografis, kebudayaan material, kependudukan, ideologi, dan dapat karena munculnya penemuan-penemuan baru oleh masyarakat di lingkungan itu sendiri. 
  5. Menurut Samuel Koenig, Perubahan Sosial yakni modifikasi dari pola kehidupan masyarakat. 
  6. Menurut Selo Soemardjan, Perubahan Sosial yakni seluruh perubahan pada beragam macam lembaga masyarakat dalam satu lingkungan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk juga di dalamnya nilai sosial, sikap, pola tingkah laku antara beberapa kelompok yang ada pada masyarakat. 
Dan berdasarkan dari Pengertian Beberapa Pakar itu, kita dapat menyimpulkan Pengertian Perubahan Sosial, yaitu:

Perubahan Sosial yakni perubahan yang terjadi dalam satu lingkungan sosial yang meliputi beragam macam unsur dan menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem sosial dalam lingkungan itu.

Perubahan Sosial meliputi perubahan susunan dan peranan masyarakat, juga termasuk satu diantaranya nilai–nilai sosial, etika, dan beragam macam pola dalam kehidupan manusia.

Teori–Teori Perubahan Sosial

Sumber: blog.unnes.ac.id
Perubahan terjadi karena adanya modifikasi dari berberapa pola kehidupan. Ada beragam macam kondisi yang menyebabkan terjadinya modifikasi itu. Kondisi itu dapat dijelaskan dengan beberapa Teori Perubahan Sosial berikut ini:

Teori Evolusi (Evolutionary Theory)

Teori Evolusi menjelaskan bila perubahan sosial memiliki arah tetap dan dirasakan setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud yakni perubahan sosial akan terjadi bertahap, mulai dari awal sampai perubahan paling akhir. Disaat udah terwujud perubahan paling akhir tidak akan terjadi perubahan lagi.

Pada dasarnya Teori Evolusi Berpegang teguh pada Teori Evolusi Darwin dan dipengaruhi Pemikiran Herbert Spencer. Ada dua tokoh yang paling mempunyai pengaruh dalam Teori Evolusi Perubahan Sosial, yaitu:

Emile Durkheim 

Emile Durkheim berpendapat bila perubahan terjadi karena satu evolusi mempengaruhi pengorganisasian masyarakat, terutama dalam menjalin hubungan kerja.

Ferdinand Tonnies 

Ferdinand Tonnies memiliki pendapat bila masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan erat dan kooperatif jadi tipe masyarakat besar yang menjalin hubungan khusus dan impersonal.

Teori ini memiliki kekurangan, karena tidak bisa menjelaskan jawaban untuk pertanyaan “Mengapa Masyarakat Berubah?”, teori ini hanya menjelaskan beragam macam perubahan yang terjadi.
Sumber: media.shafira.com

Teori Konflik (Conflict Theory) 

Teori ini menjelaskan bila Perubahan Sosial dapat terbentuk dari konflik. Konflik ini datang dari pertentangan kelas antara kelompok penguasa dengan kelompok masyarakat yang tertindas sampai melahirkan satu perubahan sosial yang dapat mengubah sistem sosial itu.

Tokoh yang mempunyai pengaruh dalam teori ini yakni Karl Marx dan Ralf Dahrendort.
Menurut Karl Marx, Konflik kelas sosial yaitu sumber yang paling penting dan paling mempunyai pengaruh pada semua perubahan sosial yang terjadi.

Menurut Ralf Dahrendort, Setiap Perubahan sosial yaitu hasil dari konflik yang terjadi dalam kelas masyarakat.

Teori Fungsionalis 

Teori Fungsionalis menjelaskan bila, Perubahan Sosial yaitu satu yang konstan dan tidak memerlukan keterangan. Oleh sebab itu perubahan sosial mungkin saja mengacaukan satu keseimbangan dalam masyarakat. Jadi Teori Fungsional hanya menerima perubahan yang bermanfaat untuk masyarakat, sedangkan perubahan yang tidak bermanfaat akan dibuang (tidak dipakai).

Tokoh yang mempunyai pengaruh dalam teori ini yakni William Ogburn. Menurutnya, walaupun unsur–unsur masyarakat saling berkaitan satu sama lain, namun kecepatan perubahan setiap unsur tidaklah sama. Ada Unsur yang berubah dengan cepat, adapula yang perubahannya lambat.

Teori Siklis/Siklus 

Teori siklus menjelaskan bila, Perubahan sosial terjadi secara bertahap (sama seperti teori evolusi), namun perubahan tidak akan berhenti di bagian “terakhir” yang sempurna, namun akan berputar kembali ke awal untuk peralihan ke sisi selanjutnya.

Sampai digambarkan seperti Satu buah siklus.
Tokoh yang mempunyai pengaruh dalam teori siklus yakni Oswald Spenger dan Arnold Toynbee.
Oswald berpendapat bila setiap masyarakat berkembang lewat 4 sisi, contoh sederhananya yakni perubahan manusia:
  1. Masa-masa Kanak–kanak
  2. Masa-masa Remaja
  3. Masa-masa Dewas, dan
  4. Masa-masa Tua. 
Arnold Toynbee mengemukakan bila perubahan sosial, baik itu perkembangan maupun satu kemunduran, dapat dijelaskan lewat konsep–konsep kemasyarakatan yang selalu berkaitan satu sama lain, yaitu tantangan dan tanggapan.

Bentuk–Bentuk Perubahan Sosial

Sumber: adityamedian.blogspot.co.id
Ada Beragam macam bentuk Perubahan Sosial yang terjadi:

Perubahan Sosial yang terjadi secara lambat dan perubahan sosial yang terjadi secara cepat

Perubahan Evolusi, umumnya perubahan secara lambat disebut juga dengan evolusi. Perubahan ini memerlukan waktu yang lama, dan biasanya perubahan terjadi tanpa ada gagasan lebih dahulu, perubahan terjadi bisa bergantung pada orang–orang yang berkuasa pada beberapa masa spesifik.

Perubahan Revolusi, umumnya perubahan yang terjadi dalam periode waktu yang cepat disebut juga dengan perubahan revolusi. Perubahan Revolusi mengubah dasar–dasar dan penopang kehidupan masyarakat dalam tempo yang singkat.

Perubahan Sosial yang pengaruhnya besar dan Perubahan Sosial yang pengaruhnya kecil

Perubahan Sosial yang pengaruhnya kecil yakni perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, namun tidak memiliki arti penting dalam susunan sosial. Contohnya yakni perubahan bentuk pakaian yang tidak melanggar nilai dan etika.

Perubahan Sosial yang pengaruhnya besar yakni perubahan yang mempunyai dampak besar dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya yakni perubahan sistem pemerintahan.

Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tanpa gagasan

Perubahan yang direncanakan yakni perubahan sosial dengan persiapan yang matang dan rencana, contohnya yakni program keluarga berencana.

Perubahan tanpa gagasan yakni program tanpa adanya persiapan dan gagasan, contohnya keluarga yang mendadak sangat terpaksa pindah ke lingkungan baru.

Perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki

Perubahan yang dikehendaki yakni perubahan sosial yang di setujui oleh masyarakat yang terkait. Contohnya yakni Gagasan pada ketentuan tertentu yang udah di setujui dalam rapat. Perubahan yang tidak dikehendaki yakni kebalikan dari perubahan yang dikehendaki.
Aspek–Aspek yang Mempengaruhi Perubahan Sosial
Sumber: kulpulan-materi.blogspot.co.id
Secara garis besar, aspek–aspek yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial dibagi jadi 2, yaitu:

Aspek Internal 

Aspek internal yakni Aspek yang datang dari dalam lingkungan masyarakat yang terkait. Berberapa aspek internal yakni:
  1. Aspek Perkembangan Masyarakat 
  2. Ada Penemuan Baru 
  3. Invensi (Gabungan baru dari satu pengetahuan yang telah ada) 
  4. Sistem Ideologi (kepercayaan pada nilai–nilai spesifik) 
Aspek Eksternal 

Aspek Eksternal yakni kebalikan dari aspek internal, yaitu aspek yang datang dari luar lingkungan masyarakat yang terkait:
  1. Lingkungan Fisik (Contohnya Musibah atau bencana alam) 
  2. Peperangan 
  3. Dampak Kebudayaan Lain
Dan itulah pembahasan kami mengenai Pengertian, Teori, dan Bentuk Perubahan Sosial, untuk berbagai informasi yang kami sajikan pada kesempatan ini, harapannya semoga Postingan kali ini mengenai Perubahan Sosial di atas sedikitnya dapat menambah pengetahuan tersendiri bagi anda para pembaca.

Khususnya bagi anda yang saat ini sedang mencari sumber pengetahuan untuk lebih memahami Segala Hal tentang Perubahan Sosial. Terima kasih atas kunjungannya dan salam sukses untuk sahabat semuanya.

Referensi:
  1. softilmu.com

Pengertian dan Fungsi Dasar Negara

Pengertian dan Fungsi Dasar Negara. Pengertian Dasar Negara, Fungsi dari Dasar Negara, Pancasila yang dijadikan Dasar Negara. Pedoman-Pedoman dalam Sebuah Dasar Negara. Negara dengan Dasarnya masing-masing.

Pengertian Dasar Negara

Sumber: poskotanews.com
Banyak para pakar yang sudah mendeskripsikan pengertian dasar negara serta fungsi dasar negara. Secara Umum Pengertian Dasar Negara yaitu sikap hidup, pandangan hidup, atau suatu hal yang tidak bisa dibuktikan kebenaran serta kekeliruannya.

Pada intinya, dasar negara adalah filsafat negara (political philosophy) yang berkedudukan sebagai sumber dari semua sumber hukum atau sumber tata tertip hukum dalam negara. Dan, agar lebih mengerti pengertian filsafat negara

Pertama-tama mari kita mengulas pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat datang dari kata philos yang memiliki arti sahabat, cinta, serta sophia yang memiliki arti kebijaksanaan, kebenaran, belajar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian filsafat yaitu pengetahuan serta penyelidikan, dengan akal budi tentang hakikat dari semua yang ada, sebab, asal, serta hukumannya.

Dasar Negara adalah landasan kehidupan sebuah negara karena tiap negara tentu mempunyai landasan negara dalam melakukan serta menjalankan kehidupan sebuah negara di mana dasar negara bertindak dalam mengatur penyelenggaraan sebuah negara.

Negara yang tidak mempunyai dasar negara yaitu sebuah negara yang dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak mempunyai pedoman yang memiliki arti bahwa negara itu tidak mempunyai arah serta tujuan yang pasti.

Mau dibawa ke mana negara ini karena dasar negara meliputi tujuan negara, harapan negara, serta etika negara.

Negara indonesia sendiri mempunyai dasar negara yakni pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yaitu ideologi negara indonesia yang menjadi pandangan serta metode semua bangsa indonesia dalam menggapai cita-cita. Cita-cita negara indonesia yaitu masyarakat yang adil serta makmur.

Fungsi Dasar Negara 

Sumber: yukepo.com
Pada umumnya, dasar negara dipakai oleh bangsa atau negara pendukungnya serta mempunyai fungsi sebagai berikut ini:

Dasar berdiri serta tegaknya sebuah negara: 

Pemikiran yang mendalam mengenai dasar negara biasanya muncul saat sebuah bangsa akan membangun satu negara. Sehingga, dasar negara berperan sebagai dasar berdirinya sebuah negara. Setelah negara berdiri, dasar negara bisa jadi landasan untuk pengelolaan negara yang berkaitan.

Dasar aktivitas penyelenggaraan negara: 

Negara didirikan untuk mewujudkan harapan serta tujuan nasional sebuah bangsa di bawah pimpinan beberapa penyelenggara negara. Dan, agar beberapa penyelenggara negara betul-betul bisa mewujudkan tujuan nasional, mereka mesti mendasarkan seluruh aktivitas pemerintahan pada dasar negara.

Dasar partisipasi warga negara: 

Seluruh warga negara memiliki hak serta kewajiban yang sama untuk menjaga negara serta berpartisipasi dalam usaha bersama menggapai tujuan bangsa. Dalam memakai hak serta menunaikan kewajibannya itu, semua warga negara mesti berpedoman pada dasar negara.

Dasar Pergaulan antara warga negara: 

Dasar negara tidak cuma jadi dasar perhubungan antar warga negara serta negara, tetapi juga dengan dasar untuk hubungan antar warga negara.

Dasar serta sumber hukum nasional:

Semua kegiatan penyelenggaraan negara serta warga negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa serta bernegara mesti didasarkan pada hukum yang berlaku. Maka dari itu, seluruh ketentuan perundang-undangan yang dibuat untuk penyelenggaraan negara mesti didasarkan pada dasar negara.

Sebagai dasar persatuan serta kesatuan bangsa: 

Hal semacam ini memiliki arti dasar negara berperan untuk merekatkan keragaman yang ada dalam masyarakat. Biasanya pengaturan dasar negara oleh sebuah negara memperhitungkan keragaman budaya serta latar belakang masyarakat.

Sebagai dasar sikap serta tingkah laku bangsa: 

Dasar negara sebuah negara punya pengaruh pada sikap serta tingkah laku politik warga negara serta penyelenggara negara itu sendiri.

Dan itulah pembahasan kami mengenai Pengertian dan Fungsi Dasar Negara, untuk berbagai informasi yang kami sajikan pada kesempatan ini, harapannya semoga Postingan kali ini mengenai Dasar Negara di atas sedikitnya dapat menambah pengetahuan tersendiri bagi anda para pembaca.

Khususnya bagi anda yang saat ini sedang mencari sumber pengetahuan untuk lebih memahami Segala Hal tentang Dasar Negara. Terima kasih atas kunjungannya dan salam sukses untuk sahabat semuanya.
Referensi:
  1. artikelsiana.com
  2. terpelajar.com

Pengertian, Sarana, dan Asas Hubungan Internasional

Pengertian, Sarana, dan Asas Hubungan Internasional. Pengertian Hubungan Internasional, Sarana atau Fasilitas Hubungan Internasional, Asas yang ada dalam Hubungan Internasional, Pengertian Hubungan Internasional Menurut Para Ahli,  Berbagai Macam Pola Hubungan Internasional, dan Tujuan dijalinnya Hubungan Internasional.

Pengertian Hubungan Internasional

Sumber: archlanguage.com
Hubungan internasional atau hubungan antar bangsa adalah satu hubungan manusia antar bangsa baik secara individu ataupun kelompok, yang dikerjakan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung serta dapat berbentuk satu persahabatan, persengketaan, permusuhan maupun peperangan.

Pengertian Hubungan Internasional Menurut Beberapa Ahli 

Tulus Warsito 

Menurut Tulus Warsito menyebutkan kalau Hubungan internasional yakni sebuah studi pada hubungan dari politik luar negeri dari beberapa pelosok.

Drs. R. Soeprapto 

Menurut Soeprapto menyebutkan kalau Hubungan internasional adalah sebagai spesialisasi yang mengintegritaskan sebuah cabang-cabang pengetahuan lain yang mempelajari beberapa sisi internasional kehidupan sosial umat manusia.

Kenneth Watts. Thompson 

Menurut Kenneth menyebutkan kalau Hubungan internasional adalah satu studi mengenai sebuah rivalitas antar bangsa dan beberapa keadaan serta institusi-institusi yang melakukan perbaikan maupun memperburuk sebuah rivalitas itu.

J.C. Johari 

Menurut Johari menyebutkan kalau Hubungan internasional adalah sebuah studi mengenai satu hubungan yang berlansung di antara negara-negara berdaulat yang selain itu juga studi mengenai sebuah pelaku-pelaku non pelosok (non states actors) yang perilakunya memiliki efek bersama beberapa tugas Negara.

Couloumbis serta Wolfe 

Menurut Couloumbis serta Wolfe menyebutkan kalau Hubungan internasional adalah sebuah studi yang systematis tentang sebuah fenomena-fenomena yang dapat dilihat serta mencoba mendapatkan sebuah variabel-variabel mendasar untuk menjelaskan perilaku dan mengungkapkan satu karakteristik-Karakteristik atau beberapa type hubungan antara unit-unit social.

Mochtar Mas’oed 

Menurut Mochtar menyebutkan kalau Hubungan internasional yaitu hubungan yang amat kompleksitas lantaran di dalamnya ada/ikut serta satu bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat yang hingga membutuhkan mekanisme yang lebih rumit untuk pada hubungan antar kelompok.

Jeremy Bentham 

Menurut Jeremy Benham menyebutkan kalau Hubungan internasional adalah sebuah pengetahuan yang disebut satu kesatuan disiplin serta mempunyai ruang lingkup dan sebuah bagian rencana mendasar.

John Lewis Gaddis 

Menurut John Lewis Gaddis menyebutkan kalau Hubungan internasional yaitu satu bagian kajian yang berfungsi untuk satu negarawan dalam cara untuk membangun dunia yang lebih baik.

Ishaq Rahman 

Menurut Ishaq Rahman menatakan kalau Hubungan internasional adalah satu pengetahuan yang diidentikkan dengan sebuah hubungan antar negara.

Couloumbis 

Menurut Couloumbis menyebutkan kalau Hubungan internasional yakni sebuah pengetahuan yang mempelajari satu pola-pola tindakan serta reaksi di antara negara-negara berdaulat yang di mana perilaku elit pemerintah adalah indikatornya.

Beberapa Azas Hubungan Internasional 
Sumber: youthmanual.com
Menurut Hugo de Groot, mengungkapkan kalau hubungan negara akan mewujudkan kesederajatan antar negara-negara yang ikut serta di dalamnya, serta mewujudkan sebuah kepentingan bersama untuk perkembangan.

Dalam hubungan Internasional, di kenal dengan beberapa azas yang didasarkan atas daerah serta satu ruang lingkup berlakunya ketetapan hukum untuk daerah serta warga negara masing-masing. Ada tiga azas dalam hubungan internasional yang saling memengaruhi, yakni: 

Azas Teritorial 

Azas teritorial didasarkan pada suatu kekuasaan negara atas daerahnya. Dalam azas yang satu ini, seluruh warga serta seluruh barang yang ada di wilayahnya ditata oleh hukum negara. Jadi, untuk suatu hal diluar wilayahnya akan berlaku satu hukum internasional.
Azas Kebangsaan 

Azas kebangsaan ini didasarkan pada suatu wewenang negara untuk melindungi warga negaranya. Dalam azas ini, satu hukum dari negaranya akan berlaku pada tiap warga negara nya dimana saja ia ada. Jadi azas ini akan berlaku meskipun warga negaranya ada di lokasi asing (bukan lokasi negaranya).

Azas Kepentingan Umum 

Azas yang satu ini didasarkan pada suatu wewenang negara untuk melindungi serta berpedoman satu kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam azas ini, Negara dapat beradaptasi dengan seluruh kondisi serta satu momen yang bersangkut paut dengan kebutuhan umum. Jadi azas ini hukumnya tidak terikat pada batas – batas lokasi sebuah negara.

Ketiga azas ini amat diperhitungkan dalam menjalin satu hubungan internasional. Lantaran tanpa adanya tiga azas ini akan muncul beragam kekacauan internasional, oleh sebab itu hubungan sebuah negara dan negara yang lain mesti memiliki satu ketentuan dalam bentuk hukum internasional.

Pola Hubungan Internasional 
Sumber: materiku86.blogspot.co.id
Pola hubungan antar bangsa memiliki 3 jenis yakni: 

Penjajahan satu bangsa atas bangsa yang lain, ketergantungan sebuah bangsa arah bangsa lain serta hubungan sama derajat.

Pola Penjajahan 

Penjajahan pada hakekatnya yaitu satu penghisapan oleh sebuah bangsa atas bangsa lain yang diakibatkan oleh satu perubahan paham kapitalis, yang di mana pelosok penjajah akan memerlukan bahan mentah untuk industrinya serta maupun pasar untuk hasil industrinya. Inti dari sebuah penjajahan di sini adalah sebuah penguasaan lokasi bangsa lain.

Pola Ketergantungan 

Pola yang satu ini umumnya terjadi pada sebuah negara-negara berkembang yang kekurangan modal serta teknologi untuk membangun satu negaranya.

Terpaksa sekali akan memercayakan satu pertolongan negara-negara maju yang hasilnya akan menyebabkan ketergantungan pada negara-negara maju itu. Pola hubungan yang satu ini juga dikenal sebagai neo-kolonialisme (penjajahan dalam bentuk baru).

Pola Hubungan Sama Derajat 

Pola hubungan yang satu ini yang paling susah diwujudkan, tetapi pola hubungan yang sangat ideal karena berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, sesuai sama bunyi sila kedua Pancasila, yang menuntut satu penghormatan arah kodrat manusia sebagai makhluk yang sederajat tanpa melihat sebuah ideologi, bentuk negara ataupun system pemerintahannya.

Sarana Hubungan Internasional 
Sumber: fbanha.blogs.sapo.pt
Satu hubungan internasional akan memerlukan satu sarana yang bisa dipakai oleh negara yang menjalin hubungan internasional menurut J. Fradhel yakni:

Diplomasi 

Diplomasi adalah semua bentuk suatu aktivitas yang dipakai untuk memastikan satu maksud, serta memakai kapabilitas supaya mencapai maksud itu, menyesuaikan dengan kebutuhan nasional dengan negara lain, membuat maksud nasional yang berjalan untuk sebuah kebutuhan bangsa serta negara, dan memakai sarana serta kesempatan sebaik-baiknya.

Propaganda 

Propaganda adalah satu usaha yang sudah ditata dengan secara systematis serta dipakai untuk memengaruhi satu pikiran, emosi, serta tindakan sebuah kelompok untuk kebutuhan masyarakat umum, namun bukanlah untuk kebutuhan pemerintahannya. Informasinya dalam bentuk apa pun dapat dijadikan propaganda tanpa adanya batasan media.

Ekonomi, Sosial, serta Budaya 

Memakai satu sarana Ekonomi, sosial, serta budaya dapat membantu memberi pemasukkan negara serta merupakan satu sarana yang amat efisien.

Kapabilitas Militer 

Pada fasilitas yang satu ini dapat meningkatkan satu keyakinan sebuah negara dalam menghadapi beragam satu ancaman dari negara lain. Juga dibutuhkan dalam membentuk sebuah kesiapan bersama untuk menghadapi sebuah peluang terjadinya hal yang tidak dikehendaki.

Tujuan Hubungan Internasional 
Sumber: softilmu.com
  1. Untuk memacu dalam perkembangan ekonomi tiap Negara 
  2. Untuk menciptakan rasa sama-sama pengertian antarbangsa dalam membina serta menegakkan sebuah perdamaian 
  3. Untuk menciptakan satu keadilan serta kesejahteraan untuk semua rakyat di dunia 
  4. Untuk merajut satu hubungan internasional antar negara yang berkaitan. 
  5. Untuk Merajut satu hubungan kerja di bagian politik, ekonomi, social serta budaya 
  6. Untuk memenuhi sebuah keperluan warga negaranya 
  7. Untuk Membuka kesempatan dalam pemasaran product dalam negeri ke luar negeri 
  8. Untuk memperlancar satu hubungan ekonomi antarnegara 
Hidup negara juga sama seperti hidup kita sebagai individu. Kita mesti terkait satu sama lain dalam melakukan hidup. Begitu pula dengan sebuah negara, Negara mesti merajut hubungan kerja dengan negara yang lain untuk membuat kemajuan dan bertahan.

Dan itulah pembahasan kami mengenai Pengertian, Sarana, dan Asas Hubungan Internasional, untuk berbagai informasi yang kami sajikan pada kesempatan ini, harapannya semoga Postingan kali ini mengenai Hubungan Internasional di atas sedikitnya dapat menambah pengetahuan tersendiri bagi anda para pembaca.

Khususnya bagi anda yang saat ini sedang mencari referensi untuk lebih memahami Segala Hal tentang Hubungan Internasional. Terima kasih atas kunjungannya dan salam sukses untuk sahabat semuanya.

Referensi:
  1. seputarilmu.com 

Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Cirinya

Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Cirinya. Hai sahabat, kali ini kita akan membahas tentang Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Ciri dari tiap-tiap sitem itu sendiri.

Pengertian Sistem Pemerintahan

Sumber: ekoonomi.com
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dipakai oleh pemerintah satu negara untuk mengatur negaranya.

Sistem pemerintahan berisi beberapa kumpulan sebagian ketentuan mendasar tentang pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, serta beragam jenis hal yang lain.

Tiap negara memiliki hak menentukan sistem pemerintahan yang bakal dianutnya. Negara Indonesia sendiri sampai sekarang, berpedoman pada sistem pemerintahan presidensial.

Definisi serta Pengertian Sistem Pemerintahan 

Istilah sistem pemerintahan pada intinya datang dari dua kata berbahasa Indonesia yakni kata “sistem” yang artinya kesatuan pengaturan, serta kata “pemerintah” yang artinya pihak yang memiliki hak memberikan perintah maupun mengambil keputusan kebijakan tertentu.

Bila disimpulkan dari arti katanya, pengertian sistem pemerintahan adalah kesatuan pengaturan yang dipakai oleh pihak-pihak yang memiliki hak menentukan kebijakan/memberikan perintah.

Pada intinya ada 2 bentuk sistem pemerintahan, yakni: 

  1. Sistem pemerintahan presiden sial yakni system atau keseluruhan prinsip pengaturan hubungan kerja antar lembaga negara lewat pemisahan kekuasaan negara, di mana presiden memainkan peran kunci di dalam pengelolaan kekuasaan eksekutfi. 
  2. Sistem pemerintahan parlementer yakni system atau keseluruhan prinsip pengaturan hubungan kerja antar lembaga negara yang secara resmi memberikan peran paling utama pada parlemen atau badan legislatif dalam menjalani pemerintahan negara. 

Sistem Pemerintahan Presidensial 

Sumber: artikelsiana.com
Di dalam sebuah pemerintahan sebuah negara tidak dapat terlepas dari sistem politik.

Lantaran sistem politik pada intinya adalah hubungan antara beberapa instansi negara dengan instansi atau individu yang ada di masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan umum/publik atau bisa disebut dengan supra struktur politik dengan infrastruktur politik.

Bentuk dari kebijakan umum dalam arti luas itu berbentuk: 
  1. Konstitusi atau undang-undang. 
  2. Undang-undang. 
  3. Ketetapan pemerintah. 
  4. Ketetapan Presiden. 
  5. Ketetapan Daerah. 
  6. Ketetapan desa yang disebut ketetapan yang paling rendah. 
Untuk melakukan berbagai kebijakan politik tersebut di atas, di Indonesia di pegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan.

Hal semacam ini diatur di dalam Pasal 4 serta Pasal 10 UUD 1945. Sebagai kepala pemerintahan tugas presiden yaitu memimpin kabinet serta birokrasi dalam melakukan kebijakan umum.

Tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, presiden juga menjabat sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara presiden melakukan peranan simbolis serta seremonial mewakili bangsa serta negara.

Lantaran jabatan presiden itu, Indonesia di kenal dengan negara yang berpedoman sistem pemerintahan presidensial, yang juga dianut oleh Amerika Serikat.

Dalam sistem presidensial memakai sistem pemerintahan kekuasaan, antara badan eksekutif, yudikatif, serta legislatif yang meningkatkan ajaran Trias Politika serta Montesqieu.

Proses pemerintahan (eksekutif) diserahkan pada presiden, proses kekuasaan kehakiman atau pengadilan (yudikatif) jadi tanggung jawab Mahkamah Agung (supreme court) sedangkan kekuasaan untuk membuat undang-undang (legislatif) ada ditangan legislatif (Badan Perwakilan Rakyat).

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial 

  1. Didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power). 
  2. Di kepalai oleh seorang presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara). 
  3. Eksekutif dipilih rakyat baik lewat penentuan secara langsung ataupun tidak secara langsung (lewat badan perwakilan). 
  4. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat serta memberhentikan beberapa pembantunya (menteri) serta menteri bertanggung jawab pada presiden. 
  5. Presiden bersama kabinet tidak bertanggung jawab pada parlemen (DPR). Oleh sebab itu, presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat tidak saling menjatuhkan atau membubarkan. 

Keunggulan Sistem Pemerintahan Presidensial 

Ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh sistem pemerintahan presidensial antara lain: 
  1. Kedudukan pemerintah lebih stabil lantaran tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen dalam masa-masa jabatannya. 
  2. Pengaturan program atau gagasan kerja gampang disesuaikan dengan masa-masa jabatan yang dipegang eksekutif. 
  3. Pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan program-program tanpa terganggu krisis kabinet. 
  4. Bisa menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada sebuah badan. 

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial 

Tetapi ada juga kekurangan yang dipunyai oleh sistem pemerintahan presidensial yakni: 
  1. Kerap kali muncul ketetapan yang tidak tegas, lantaran hampir tiap ketetapan adalah hasil tawar-menawar antara legislatif dan eksekutif. 
  2. Pengambilan ketetapan kerap kali memerlukan waktu yang cukup lama. 

Sistem Pemerintahan Parlementer 

Sumber: fachrurrizamuhammad.blogspot.co.id
Dalam sistem pemerintahan parlementer pekerjaan untuk melakukan berbagai kebijakan umum yang penting ada di tangan perdana menteri sebagai pemegang kepala pemerintahan, sedangkan sebagai kepala negara ada di tangan seorang raja atau ratu.

Contoh negara yang memakai sistem pemerintahan ini yaitu Negara Inggris. Dalam sistem pemerintahan kepala negara cuma untuk simbol, kekuasaan yang nyata dalam pemerintahan tidak terlihat.

Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Pemerintah. DI dalam pengambilan keputusan mengenai rancangan undang-undang, pekerjaan kepala negara cuma mengesahkan tiap rancangan undang-undang yang udah di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet atau dewan menteri, yang dalam menjalani tugasnya mesti bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat. Jatuh bangunnya sebuah kabinet atau seorang menteri tergantung kepercayaan yang didapatkan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada kabinetnya.

Jika Dewan Perwakilan Rakyat (parlementer) udah tidak yakin pada kabinet akan diserahkan satu mosi tidak percaya oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang dapat menyebabkan kabinet itu jatuh.

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yakni: 

  1. Bersumber pada pada prinsip kekuasaan yang menyebar (diffusion of power). 
  2. Eksekutif (perdana menteri, konselir) diambil oleh kepala negara (raja atau ratu) yang sudah mendapatkan kesepakatan serta dukungan oleh sebagian besar parlemen. 
  3. Kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif (perdana menteri atau konselir) hingga kabinet (menteri-menteri) mesti mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya pada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. 
  4. Program-program kebijakan kabinet mesti sesuai dengan tujuan politik beberapa anggota parlemen. Jika kabinet melakukan penyimpangan pada program-program kebijaksanaan yang di buat, anggota parlemen bisa menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi-mosi tidak percaya pada pemerintah. 
  5. Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pangeran, atau kaisar) cuma untuk simbol atau lambang yang tidak bisa diganggu gugat. 

Keunggulan Sistem Pemerintahan Parlementer 

Ada beberapa keunggulan yang dipunyai sistem pemerintahan parlementer yakni: 
  1. Menteri-menteri yang diangkat adalah kehendak dari suara paling banyak di parlemen hingga secara tidak langsung adalah kehendak rakyat. 
  2. Menteri-menteri akan tambah hati-hati dalam menjalani tugasnya lantaran tiap saat bisa dijatuhkan oleh parlemen. 
  3. Mudah tercapainya penyesuaian pendapat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. 

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer 

Tetapi, sistem pemerintahan parlementer juga memiliki beberapa kekurangan yakni: 
  1. Kerap kali terjadi perubahan kabinet hingga kebijaksanaan politik negara jadi labil. 
  2. Kedudukan badan eksekutif tidak stabil lantaran tiap saat bisa diberhentikan oleh parlemen lewat mosi tidak percaya. 
  3. Lantaran adanya perubahan eksekutif yang mendadak, kerapkali eksekutif tidak bisa merampungkan program kerja yang sudah disusunnya. 
Nah jadi Indonesia berpedoman sistem pemerintahan presidensial, kan?

Tidak hanya dua sistem pemerintahan yang sudah kami bahas di atas, ada beberapa sistem pemerintahan lainnya, yakni sebagai berikut ini:

Sistem Pemerintahan Komunis 

Sumber: http://m.metrotvnews.com
Sistem pemerintahan komunis yaitu sistem pemerintahan yang berpedoman azas komunisme (tidak mengakui keberadaan Tuhan). Dalam pemerintahan komunis, tiap orang mesti hidup sama rata serta setara, tidak ada yang miskin maupun kaya, semua mesti saling dukung serta saling bantu.

Ciri ciri negara dengan sistem pemerintah komunis yakni sebagai berikut ini: 

  1. Memakai sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan 
  2. Amat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. 
  3. Semua alat-alat produksi mesti dikuasai oleh negara guna mencapai kemakmuran rakyat secara rata akan tetapi dalam kenyataannya cuma dikelolah dan menguntungkan beberapa elit partai 
  4. Menggunaan sistim demokrasi keterwakilan yang dikerjakan oleh elit-elit partai komunis oleh sebab itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukanlah merupakan anggota partai komunis karena itu dalam paham komunisme tidak di kenal hak perseorangan seperti ada pada paham liberalisme. 
  5. Tidak bersandarkan pada keyakinan agama, cuma berbentuk pemberian doktrin pada rakyatnya, dengan prinsip kalau "agama dianggap candu" yang bikin orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain lantaran dianggap tidak rasional dan keluar dari hal yang nyata (kebenaran materi). 

Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal 

Sumber: slideshare.net
Sistem pemerintahan demokrasi liberal yaitu sistem pemerintahan gabungan pada sistem pemerintahan demokrasi serta sistem pemerintahan liberal. Dalam sistem pemerintahan ini, pengendalian kekuasaan dijalankan oleh kepala pemerintahan yang di ambil secara langsung oleh rakyat.

Ciri ciri negara dengan sistem pemerintah demokrasi liberal yakni sebagai berikut ini: 

  1. Berpedoman memahami demoraksi dalam sistem pemerintahannya dan dituangkan dalam konstitusi mereka 
  2. Mempunyai perwakilan dari rakyat rakyat dalam negara itu serta sekaligus membatasi kapabilitas penguasa 
  3. Kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu titik (tidak sama seperti sistem pemerintahan presidensial) sampai bikin proses pengambilan keputusan lambat 

Ciri demokrasi liberal yang lain yakni:

  1. Keputusan bersumber pada suara mayoritas 
  2. Kapabilitas atau kekuasaan pada negara sangat fokus pada parlemen 
  3. Ada sistem voting dalam pengambilan ketentuan 
  4. Perubahan kepempinan maupun perwakilan dalam sistem demokrasi liberal di ambil oleh rakyat 
  5. Ciri lain dari demokrasi liberal seperti pada pengertiannya yakni kebebasan dalam memeluk agama atau kepercayaan masing masing hingga negara dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal tidak mungkin saja bersumber pada agama seperti negara Arab yang berlandaskan agama Islam. 

Tidak cuma itu, ada juga dua system pemerintahan yang lain, yakni:

Sistem Pemerintahan Liberal 

Sumber: youtube.com
Sistem pemerintahan liberal yaitu sistem pemerintahan yang berpedoman azas kebebasan sebagai landasan penetapan kebijakannya. Dalam sistem pemerintahan ini, pemerintah tidak demikian banyak memutuskan kebijakan, dan beberapa kegiatan di dalam negara digerakkan oleh pihak swasta.

Sistem pemerintahan liberalisme memiliki beberapa ciri, yaitu:

  1. Sangat memprioritaskan kebebasan/kemerdekaan individu. 
  2. Sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang paling utama seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak mengejar kebahagiaan, dan sebagainya. 
  3. Dalam sistem pemerintahan, terdiri atas beberapa kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif. 
  4. Berasumsi sistem demokrasi sebagai sistem politik yang paling cocok untuk 
  5. satu negara lantaran hak-hak asasi manusia itu terproteksi. 
  6. Infra susunan/susunan sosial senantiasa berupaya untuk mewujudkan tegaknya demokrasi serta tumbangnya sistem kediktatoran. 
  7. Ada homo seksual serta lesbianisme yang dipicu penekanan pada kebebasan individu. 
  8. Melahirkan sekularisme, yaitu memahami yang memisahkan pada negara dengan agama. Menurut pemahaman mereka, agama yakni masalah beberapa orang sedangkan negara yakni masalah pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah tidak bisa ikut campur dalam hal agama.  
  9. Menentang ajaran komunisme yang berpedoman sistem kediktatoran hingga 
  10. hak-hak asasi manusia banyak dirampas serta diperkosa. 
  11. Melahirkan kelas ekonomi yang terdiri dari kelas ekonomi kuat serta lemah. Sekarang tengah diupayakan dalam Sistem politik liberalisme modern untuk 
  12. menyingkirkan jurang pemisah pada kelompok kaya serta kelompok miskin. 
  13. Berupaya dengan keras untuk mewujudkan kesejahteraan pada seluruh 
  14. anggota masyarakat atau seluruh warga negara. Mengingat penderitaan serta 
  15. kesengsaraan dapat memicu perbuatan-perbuatan yang bertentang dengan konstitusi negara. 
  16. Ada budaya yang tinggi dengan menjunjung tinggi kreatifitas, produktifitas, efektifitas, serta inovasitas warga negaranya. 
  17. Mengupayakan di dalam negaranya suatu pemilihan umum yang berasas baik sampai perubahan pemerintahan berjalan secara normal. 
  18. Menentang sistem politik kediktatoran lantaran menghapus Hak Asasi Manusia. 

Sistem Pemerintahan Semi Presidensial 

Sistem pemerintahan semi presidensial yaitu sistem pemerintahan gabungan antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan paling tinggi ada di dua pihak yakni di tangan presiden (sebagai pemimpin negara) serta di tangan parlemen (sebagai wakil rakyat).

Sistem pemerintahan semi presidensial memiliki beberapa ciri, yaitu: 

  • Dilihat dari presidensial 
  1. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat serta diambil langsung oleh mereka atau lewat badan perwakilan rakyat. 
  2. Presiden mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen serta non-departemen. 
  3. Kekuasaan eksekutif tidak bisa dijatuhkan oleh legislatif. 
  • Dilihat dari parlementer 
  1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden. 
  2. Menteri-menteri cuma bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif. 
  3. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif.
Itulah pembahasan kita kali ini mengenai Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Cirinya. Mudah-mudahan pembahasan kali ini membuat kita semua semakin paham dengan segala system pemerintahan yang ada ya, sahabat.

Makasih ya udah mampir dan belajar bareng di sini. Sampai bertemu lagi di postingan selanjutnya, see yaa.

Referensi:
  1. materiku86.blogspot.co.id
  2. pengertiandefinisi.com
  3. brainly.co.id
  4. brainly.co.id
  5. learniseasy.com