Showing posts sorted by relevance for query pancasila sebagai ideologi. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query pancasila sebagai ideologi. Sort by date Show all posts

Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara : Sejarah dan Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila merupakan kata yang biasa kita dengar, tentu saja, apa lagi rakyat indonesia. tapi tahukah teman-teman pengertian pancasila sebagai dasar Negara ?...Pancasila sebagai dasar negara biasanya disebut dengan falsafah negara atau dasar negara (philosopiche grondslag) ideologi negara, dari negara. Pancasila difungsikan sebagai dasar yang mengatur pemerintahan negara, artinya pancasila digunakan untuk mengatur segala pemerintahan negara indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara adalah pandangan hidup bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara.

Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkeudalatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beraadap, persatuan indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia".

Norma Hukum Pokok atau pokok kaidah fundamental suatu negara yang jika dilihat dalam segi hukum memiliki hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak dapat diganggu gugat kebenarannya dan keberadaannya serta tidak akan berubah bagi negara terbentuk, artinya "tak dapat berubah-ubah walaupun dengan jalan hukum" atau apapun. Fungsi dan Kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental adalah UUD berada dibawah pancasila dan bersumber dari pancasila. atau sumber dan  kedudukan UUD berasal dan berada dibawah pokok kaidah fundamental yakni Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari rumusan ini yaitu seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai pancasila. Penyelenggaraan bernegara di Indonesia mengacu pada hal-hal yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai berKemanusiaan, nilai-nilai berKesatuan, nilai-nilai Kerakyatan dan nilai-nilai Keadilan.

Menurut Listyono Santoso, pada masa sekarang ini mengembalikan atau menegaskan kembali kedudukan pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan suatu tuntutan penting oleh karena telah banyak terjadi kesalahan penafsiran atas pancasila di masa lalu tersebut. Pengalaman yang sebelumnya menunjukkan adanya tafsir tunggal dan monolitik atas pancasila. Para oknum negara yang telah menjadikan pancasila bukan sebagai sistem norma dan koridor dalam menjalankan dan mengarahkan bangsa, tetapi pancasila telah direduksi sebagai alat kekuasaan untuk mengendalikan semua elemen bangsa dengan dogmatise ideologi. Pereduksian dan pemaknaan atas pancasila dalam pengertian yang sempit dan politis ini berakibat pada :
  1. Pancasila dipahami sebagai sebuah mitos.
  2. Pancasila dipahami secara politik ideologis untuk kepentingan kekuasaaan.
  3. Nilai-nilai pancasila menjadi nilai yang disotopia tidak sekedar otopia.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan suatu hal yang penting, jika pancasila diabaikan dalam penyelenggaraan bernegara akan menjadi kacau. Oleh karena itu hendaknya kita generasi penerus bangsa untuk selalu mengamalkan pancasila sebagai dasar negara kita. Berikutnya akan dibahas mengenai sejarah pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Jadi,."Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara" adalah pancasila dijadikan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan Pancasila menurut Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 merupakan sumber hukum dasar nasional.

Sejarah Pancasila Sebagai Dasar Negara 

Berbicara mengenai sejarah pancasila sebagai dasar negara, Pada era reformasi, ada keinginan berbagai pihak dan kalangan untuk melakukan penafsiran kembali atas pancasila dalam kedudukannya bagi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karenanya terdapat berbagai istilah seperti reposisi, reaktualisasi, radikalisasi, redefinisi, rejuvenasi, revitalisasi reimplementasi, dekonstruksi ideologi dan lain sebagainya. Beragam kedudukan, posisi serta penafsiran atas pancasila pada bangunan negara Indonesia agar pancasila tidak lagi “terdistorsi dan terdiskreditkan” karena pengalaman masa lalu. Pendapat berbagai pihak khususnya para ahli tersebut patut dihargai sebagai suatu wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Pada tahun 1998 Dr. Koentowijoyo dalam tulisannya Radikalisassi Pancasila mengatakan perlunya kita memberi ruh baru di dalam pancasila, sehingga ia akan mampu menjadi suatu kekuatan yang menggerakkan sejarah. Selama ini pancasila hanya dijadikan janji di bibir saja (lip service), tidak ada pemerintah yang sungguh-sungguh melaksanakannya. Di sisi lain telah terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap pancasila, baik pada masa orde lama maupun pada orde baru. Ruh baru inilah yang dinamakan radikalisasi pancasila.

Radikalisasi pancasila berarti:
  • Mengembalikan pancasila sesuai dengan jati dirinya, yaitu pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila yang sesuai dengan jati dirinya di dalam memberi visi kenegaraan
  • Mengganti pandangan atau persepsi dari pancasila sebagai ideologi menjadi pancasila sebagai ilmu,
  • Mengusahakan agar pancasila memiliki konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila di dalamnya dan korespondensi dengan realitas sosial.
  • Pancasila yang semula melayani kepentingan vertikal menjadi pancasila yang melayani kepentingan horizontal.

Fungsi Pancasila

Dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia maka Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila ialah :

  • asas kerohanian tertib hukum Indonesia
  • suasana kebatinan (geistlichenhinterground) dari UUD
  • cita-cita hukum bagi hukum dasar negara
  • Pandangan hidup Bangsa Indonesia.
  • Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia
  • Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia.
  • Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.
  • Cita- cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, ialah masyarakat adil serta makmur yang merata materil serta spiritual yang berdasarkan Pancasila.
Perjanjian Luhur berarti Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang pada PPKI (Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia)
Sumber dari segala sumber tertib hukum berarti , bahwa segala peraturan perundang- undangan yang telah berlaku di Indonesia harus bersumberkan pada Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila.

Pancasila ialah sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang berarti Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia serta ialah ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental ataupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain.

Makna Dari Pancasila

  • Nilai-nilai pada pancasila dasarnya ialah nilai filsafat yang sifatnya mendasar
  • pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi dasar atau menjadi pedoman bagi penyeleggaraan bernegara.
  • nilai dasar pancasila ialah bersifar abstrak , normatif serta nilai itu menjadi motivator kegiatan dalam penyelaggaraan bernegara.

Mengenal Koperasi

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang bercirikan watak sosial, berwujud usaha bersama, dan berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi memiliki fungsi dan peranan, antara lain untuk mengembangkan potensi dan kemampuan, ekonomi anggota dan masyarakat. Koperasi juga berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Koperasi adalah milik semua anggotanya. Pengelolaannya dijalankan dengan cara demokratis dan terbuka. Keuntungan yang diperoleh menjadi milik semua anggotanya. Keuntungan itu akan dibagikan kembali kepada anggotanya dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU).
Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

Tulislah dalam dua kalimat lengkap, peran dan fungsi koperasi bagi rakyat Indonesia!
Koperasi memiliki fungsi dan peranan, antara lain untuk mengembangkan potensi dan kemampuan, ekonomi anggota dan masyarakat. Koperasi juga berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.
Sebagai organisasi ekonomi rakyat, asas dan prinsip-prinsip koperasi sangat sesuai dengan jiwa Pancasila, terutama sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Bagaimana asas koperasi yang berkesesuaian dengan Pancasila terutama Sila ke-5 Pancasila. Gunakan diagram alur untuk mempermudah menjelaskan analisismu.

Prinsip-prinsip koperasi yang berkesesuaian dengan Pancasila terutama Sila ke-5 Pancasila.
Keanggotaan Bersifat Sukarela Dan Terbuka.
Koperasi menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota dengan tidak pandang status masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas, siapapun mempunyai hak yang sama untuk mendaftarkan diri dan tidak bersifat memaksa dengan tidak mewajibkan seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota yang akan menjadi bagian dari koperasi yang akan didirikan.

Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis.
Koperasi membentuk struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ada dengan berlandaskan kekeluargaan yang menjunjung asas demokrasi dalam penyelenggaraan rapat anggota, pembentukan pengawas, penentuan pengurus,dan penunjukkan pengelola sebagai karyawan yang bekerja di koperasi.

Pembagian SHU Dilakukan Secara Adil Sesuai Dengan Besarnya Jasa Usaha Masing-Masing.
Koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya, maka dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya koperai berusaha semaksimal mungkin untuk bersifat dan berlaku adil dan merata terutama dalam hal pembagian sisa hasil usaha dengan mempertimbangkan aspek kepercayaan dalam pengelolaan koperasi yang telah diberikan oleh masing-masing anggota yang dinilai dalam bentuk besarnya jasa usaha.

Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal.
Koperasi memberikan timbal balik kepada anggota yang telah menanamkan modalnya dan mempercayakan koperasi dalam mengelola modal tersebut berupa balas jasa yang sesuai dengan keadilan, keseimbangan dan keterbatasan seberapa besar modal yang telah diberikan anggota dengan transparan agar anggota jelas dan mengerti pemberian balas jasa yang diberikan koperasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemandirian.
Koperasi berdiri dengan prinsip kemandirian dengan tidak berada di bawah naungan organisasi lain dan tidak bergantung serta mengandalkan organisasi lain, koperasi berdiri sendiri dengan membentuk struktur organisasi sendiri untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Pendidikan Perkoperasian.
Koperasi mempunyai arah dan tujuan untuk dapat bekerja sama mengelola kegiatan yang bersifat positif membutuhkan keahlian dalam pengopersiannya maka dibutuhkan pendidikan dan pengarahan dalam penerapannya dengan bermaksud agar koperasi sebagai wadah yang berlandaskan prinsip dan asas kekeluargaan dapat bermanfaat, oleh karena itu pendidikan perkoperasian sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pembentukan koperasi.

Kerjasama Antar Koperasi.
Koperasi dikatakan bersifat mandiri dalam pengorganisasiannya tetapi dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi tetap menjalin hubungan dan kerjasama antar koperasi berupa komunikasi dan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung karena koperasi berlandaskan kekeluargaan dan dalam menjaga kelangsungan kehidupan perkoperasian diusahakan selalu mengadakan kerjasama agar dapat memperluas bidang usaha dan saling memberikan dukungan.
Menurut pendapatku, keberadaan koperasi di negara kita adalah koperasi dapat dimanfaatkan oleh para anggota hingga mereka dan masyarakat tidak kekurangan sandang, pangan maupun papan.
“Aku dengar, keuntungan yang diperoleh koperasi di desaku terus meningkat, lo! Bahkan, mereka sudah dapat membeli lahan baru untuk usaha pertanian mereka. Pada mulanya mereka mempunyai lahan berukuran 15 meter kali 15 meter. Sekarang mereka membeli lahan baru dengan ukuran 12 meter kali 12 meter.

Persoalan di atas dapat dijawab dengan melakukan operasi penjumlahan bilangan kuadrat.
Total luas lahan koperasi = Luas lahan awal + luas lahan baru
= (152) m² + (122) m²
= (15 × 15) m² + (12 × 12) m²
= 225 m² + 144 m²
= 369 m²
Jadi, luas lahan keseluruhan yang dimiliki koperasi tersebut adalah 369 m². Dengan memahami contoh di atas, kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan saksama!
Ingatlah aturan penyelesaian hitung campuran!
1. 12² + 13² – 10² = 144 + 169 - 100 = 313 - 100 = 213
2. (19² × 13) + 15² = (361 x 13) + 225 = 4.693 + 225 = 4.918
3. (10² : 5) + (11² × 3) = (100 : 5) + (121 x 3) = 20 + 363 = 383
4. 25² – (22² : 4) = 625 - (484 : 4) = 625 - 121 = 504
5. (32² × 3 ) + (12²: 6) = (1.024 x 3 ) +(144 : 6 ) =3.072 + 24 = 3.048
6. Suatu lahan berbentuk persegi dengan panjang sisinya 12 m dibagi menjadi empat bagian sama besar. Berapakah luas setiap bagian tersebut?
Luas setiap lahan = 12² : 4 = 144 : 4 = 36 m²

Pancasila dan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia
Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau. Indonesia juga terdiri atas beragam suku bangsa, adat istiadat, serta bahasa dan agama. Pada masapenjajahan, perbedaan-perbedaan ini telah dimanfaatkan oleh penjajah untukmemecah belah. Keadaan ini terus berlanjut hingga para pemimpin bangsa kit a berhasil menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kita.

Dengan adanya Pancasila sebagai pemersatu bangsa, kita dapat selalu saling mengingatkan. Perbedaan yang ada di antara kita tetap tidak mengubah kenyataan bahwa kita adalah saudara sebangsa. Kita sudah seharusnya hidup dalam kerukunan dan bekerja sama untuk kemajuan bangsa.

Sila-sila dalam Pancasila juga menunjukkan hal-hal yang menjadi aturan dasar bernegara di Indonesia. Semua aturan, peraturan, dan hukum yang berlaku di negara kita dibuat sesuai dengan isi dan semangat Pancasila. Dengan memahami dan menghayati Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, maka negara kita menjamin kesetaraan dan keadilan hukum bagi semua warganya. Sumber: BSE Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas V, Sutedjo

FUNGSI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Pancasila sebagai ideologi Negara 
Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu ”Panca” yang berarti lima dan ”Sila” yang berarti dasar. Pancasila berarti lima dasar atau lima asas yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi Pancasila mengandung penegrtian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pentunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara 
Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar (fundamen) untuk mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelengaraan negara. Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yang berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. 

3) Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Pancasila dalam pengertian ini sering disebut juga sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup dan jalan hidup (way of life). Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berati, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. 

4) Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa
Ini berati, sebagai halnya bendera merah putih sebagai ciri khas bangsa atau negara Indonesia yang membedakan dengan bangsa atau negara lain, Pancasila juga merupakan ciri khas bang Indonesia yang tercermin dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang senantiasa selaras, serasi dan seimbang sesuai deng nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pantun? Perhatikanlah dua baris pertama dari pantun tersebut. Dua baris pertama itu disebut sampiran. Dua baris selanjutnya disebut isi pantun. Perhatikanlah bahwa sampiran dan isi pantun disusun dengan kesamaan bunyi yang disebut rima. Rima pada pantun biasanya a-b-a-b.

Cobalah untuk membuat pantun seperti contoh di atas dengan menggunakan rima yang tepat. Pilihlah salah satu tema berikut ini.
Kesatuan dan persatuan
  • Memetik manggis di kota kedu
  • Membeli tebu uangnnya seribu
  • Menangis hatiku tersedu-sedu
  • Melihat bangsaku kurang bersatu
  • Gunung Kober, Gunung Kelimutu
  • Jaraknya jauh tapi sama berapinya
  • 28 Oktober berbagai suku menyatu
  • Jadi satu, yakni bangsa Indonesia
  • Tanah Riau terkenal gurindam dua belas
  • Tanah Jawa terkenal seni wayangnya
  • Bersatu dari barat-timur menolong tertindas
  • Demi mewujudkan bangsa yang dicita-cita
  • Burung garuda lambang negara
  • Semangat pancasila selalu di jaga
  • Indonesia berbhinekantunggal ika
  • Penduduk nya beribu suku bangsa
  • Hutan lebat melimpah rusa
  • Melihat mereka mengundang rindu
  • Bahasa mencerminkan bangsa
  • Dengan bahasa marilah kita berpadu
  • Jika ada durian runtuh
  • Jangan segera diunduh
  • Jika bersatu kita teguh
  • Jika bercerai kita runtuh
  • Siti Aisyah menenun perca
  • Disusun-susunnya menjadi kain nan indah
  • Janganlah persatuan ini binasa
  • Jangan karena ego bangsa kita terpecah
  • Gigit jari kena kuku
  • Sambil lihat film kum kum
  • Tak ada ras tak ada suku
  • Kalau salah haruslah dihukum 
  • Daun lontar diikat kawat
  • Mari kita ke Brastagi
  • Agar negara menjadi kuat
  • Mari kita berbenah diri
  • Susur sungai walaupun basah
  • Dari hutan ke jalan raya
  • Takkan ada kata berpisah
  • Bersatu Indonesia jaya
Cinta tanah air
  • Pergi ke toko membeli pipa
  • Pemiliknya dari Sumatra
  • Haruslah kita tahu budaya Indonesia
  • TARI SAMAN salah satunya
  • Jari berada di depan saku
  • Sangat berguna bagi manusia
  • Karena kita beragam suku
  • Maka itulah Indonesia
  • Jangan buang buah semangka
  • karena semangka manis rasanya
  • Janganlah lupakan budaya
  • Karena budaya jati diri kita
  • Seringsing lantunan daun bambu
  • Mengisi keheningan memecah suasana
  • Indonesia, untukmu haru bangsamu
  • Bersinar dengan budaya nusantara
  • Jalan-jalan ke pantai Kuta
  • Ke toko buku beli peta
  • Ayo kita berlomba-lomba
  • Menunjukkan semangat Indonesia
  • Main gasing janganlah rebah
  • Memakai tali pelepah pisang
  • Budaya asing sudah merambah
  • Budaya asli janganlah hilang
  • Jalan-jalan keliling Asia
  • Mengenal banyak ragam budaya
  • Jangan mengaku anak Indonesia
  • Jika tidak menjaga budaya bangsa
  • Makan semangka bareng si Atun
  • Tapi semangkanya belum matang
  • Yuk mari kita budayakan santun
  • Untuk berguna di masa datang
  • Terbang melayang burung peragam
  • Dari huma, terbang ke hutan
  • Budaya daerah beraneka ragam
  • Mari bersama kita lestarikan
  • Sinar surya cerah menerpa
  • Gelap awan sinar tersapu
  • Binar rekah genggam pemuda
  • Di tanah ini bersemayam sukmamu
Ajakan membangun bangsa
  • Jika hendak kamu ke kamar
  • Jangan banyak tulis dihapus
  • Jika siswa rajin belajar
  • Sudah tentu pasti lulus
  • Jika kamu pergi ke dusun
  • Jangan lupa bawa beras
  • Belajarlah dengan tekun
  • Agar kita naik kelas
  • Anak doah makan lepet
  • Makan lepet sambil melompat
  • Kalau ingin cepat pintar
  • Rajin- rajin lah untuk belajar
  • Jalan jalan ke kota banjar
  • Jangan lupa membeli kurma
  • Kita harus rajin belajar
  • Agar dapat ranking pertama
  • Bunga mawar berwarna merah
  • Sungguh indah walau diluar
  • Dari pada kita marah-marah
  • Lebih baik kita belajar
  • Kemana kancil akan di kejar
  • Lari cepat masuk pasar
  • Kalau mau jadi anak pintar
  • Rajin membaca banyak belajar
  • Jika kita pegang kuas
  • Melukislah pada kertas
  • Jika anak bangsa cerdas
  • Bangsa pun berkualitas
  • Pergi sekolah pagi-pagi
  • Sampai lupa makan sarapan
  • Jika kamu tak mau rugi
  • Raih lah ilmu pendidikan
  • Masak angsa di kuali
  • Bukan saja di perigi
  • Hendaklah kamu mengabdi
  • Di pangkuan ibu pertiwi
  • Kalau kamu mau berlayar
  • Silahkan saja naik perahu
  • Kalau kamu mau pintar
  • Jangan suka mengerutu

Pengertian Pancasila

Pengertian Pancasila 

Hakikat Pancasila 


Kedudukan dan fungsi Pancasila bilamana dikaji secara ilmiah memliki pengertian pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan Negara, sabagai kepribadian bangsa bahkan dalam proses terjadinya terdapat beragam jenis terminologi yang perlu didesktipsikan dengan cara objektif. Diluar itu, pancasila dengan cara kedudukan dan fungsinya juga harus dipahami secara urutan.

Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila secara urutan baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya maka pengertian Pancasila itu mencakup lingkup pengertian sebagai berikut :


Pengertian Pancasila secara etimologis 


Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta pengucapan “Pancasila” memilki dua jenis makna secara leksikal yaitu :

“panca” artinya “lima”

“syila” vokal I pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar”

“syiila” vokal i pendek artinya “peraturan perilaku yang baik, yang utama atau yang senonoh”

Kalimat tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila “ yang memilki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan yaitu adalah istilah “Panca Syilla” dengan vokal i pendek yang memilki arti leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang mempunyai lima unsur”. Mengenai istilah “Panca Syiila” dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 ketentuan perilaku yang utama.

Pengertian Pancasila secara Historis 


Proses perumusan Pancasila dimulai ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu permasalahan, khususnya akan dibahas pada sidang itu. Masalah itu yaitu mengenai suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang itu tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945 didalam siding itu Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama “Pancasila” yang berarti lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yakni seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 dimana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Mulai sejak saat itulah pengucapan Pancasila jadi bahasa Indonesia dan adalah istilah umum. Meskipun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat arti “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia yaitu dimaksud dengan arti “Pancasila”. Hal semacam ini didasarkan atas interpretasi historis terlebih dalam rencana pembentukan calon rumusan dasar negara, yang secara spontan di terima oleh peserta sidang secara bulat.

Pengertian Pancasila secara Terminologis 


Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang di kenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua sisi yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal serta 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.

Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea itu tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

 1. Ketuhanan Yang Maha Esa

 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

 3. Persatuan Indonesia

 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam        permusyawaratan/perwakilan

 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 berikut yang secara konstisional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia

Pengertian Reformasi : Tujuan Dan Faktor Pendorong Reformasi

Pengertian Reformasi

Reformasi secara etimologis berasal dari kata “reformation” dengan akar kata “reform” yang secara semantik bermakna “make or become better by removing or putting right what is bad or wrong”. Reformasi merupakan bagian dari dinamika masyarakat, dalam arti bahwa perkembangan akan menyebabkan tuntutan terhadap pembaharuan dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan tersebut.  Reformasi juga bermakna sebagai suatu perubahan tanpa merusak (to change without destroying) atau perubahan dengan memelihara (to change while  preserving). Dalam hal ini, proses reformasi bukanlah proses perubahan yang radikal dan berlangsung dalam jangka waktu singkat, tetapi merupakan proses perubahan yang terencana dan bertahap.

Makna reformasi dewasa ini banyak disalah artikan sehingga gerakan masyarakat yang melakukan perubahan yang mengatasnamakan gerakan reformasi juga tidak sesuai dengan gerakan reformasi itu sendiri. Hal ini terbukti dengan maraknya gerakan masyarakat dengan mengatasnamakan gerakan reformasi, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan makna reformasi itu sendiri.

Secara harfiah reformasi memiliki makna suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat.

Reformasi merupakan suatu perubahan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan baru yang secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan prubahan terutama perbaikan dalam bldang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan.

Syarat - Syarat Dalam Gerakan Reformasi

Pertama : suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Masa pemerintahan ORBA banyak terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan, misalnya asas kekeluargaan menjadi “nepotisme” kolusi dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat pembukaan UUD 1945 serta batang tubuh UUD 1945.

Kedua : suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu, dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Jadi reformasi pada prinsipnya suatu gerakan untuk mengembalikan pada dasar nilai-nilai sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tanpa landasan visi dan misi ideologi yang jelas maka gerakan reformasi akan mengarah anarkisme, disintegrasi bangsa dan akhirnya jatuh pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana yang telah terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia.

Ketiga : suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu acuan reformasi. Reformasi pada prinsipnya gerakan untuk mengadakan suatu perubahan untuk mengembalikan pada suatu tatanan struktural yang ada, karena adanya suatu penyimpangan. Maka reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi, bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat sebagaimana terkandung dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Reformasi harus mengembalikan dan melakukan perubahan ke arah sistem negara hukum dalam arti yang sebenarnya sebagaimana terkandung dalam penjelasan UUD 1945, yaitu harus adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari pengaruh penguasa, serta legalitas dalam arti hukum.

Oleh karena itu reformasi itu sendiri harus berdasarkan pada kerangka hukum yang jelas. Selain itu reformasi harus diarahkan pada suatu perubahan ke arah transparasi dalam setiap kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara karena hal ini sebagai manesfestasi bahwa rakyatlah sebagai asal mula kekuasaan negara dan rakyatlah segaa aspek kegiatan negara. Atau dengan prinsip, bahwa “Tiada Reformasi dan Demokrasi tanpa supremasi hukum dan tiada supremasi hukum tanpa reformasi dan demokrasi”.

Keempat : Reformasi diakukan ke arah suatu perubahan kearah kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala aspeknya antara lain bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta kehidupan keagamaan. Dengan lain perkataan reformasi harus dilakukan ke arah peningkatan harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagai manusia demokrat, egaliter dan manusiawi.

Kelima : Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berkeTuhanan Yang Yaha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar lima syarat-syarat di atas, maka gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi, sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang jelas, maka reformasi akan mengarah kepada disintegrasi, anarkisme, brutalisme, dengan demikian hakekat reformasi itu adalah keberanian moral untuk membenahi yang masih terbengkalai, meluruskan yang bengkok, mengadakan koreksi dan penyegaran secara terus-menerus, secara gradual, beradab dan santun dalam koridor konstitusional dan atas pijakan/tatanan yang berdasarkan pada moral religius.

Tujuan Reformasi

Melihat situasi politik dan kondisi ekonomi yang semakin tidak terkendali, rakyat Indonesia menjadi semakin kritis, bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru tidak berhasil menciptakan negara yang makmur, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Atas kesadaran itu, rakyat secara bersama-sama dengan dipelopori oleh mahasiswa dan para cendekiawan mengadakan suatu gerakan yang dikenal dengan nama Gerakan Reformasi.

Tujuan gerakan reformasi secara umum adalah memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Secara khusus, tujuan gerakan reformasi, antara lain:

  1. Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi.
  2. Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat.
  3. Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
  4. Reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia.

Faktor Pendorong Reformasi

Faktor pendorong terjadinya reformasi di Indonesia terutama terletak pada bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial.

  • Faktor Politik

Faktor dalam bidang politik yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia antara lain:

  1. Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam kehidupan pemerintahan. Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi.
  2. Kekuasaan Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup.
  3. Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  4. Mahasiswa menginginkan perubahan.

  • Faktor ekonomi

Faktor dalam bidang ekonomi yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia antara lain:

  1. Adanya krisis mata uang rupiah.
  2. Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat.
  3. Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok.

  • Faktor Hukum

Faktor dalam bidang hukum yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia adalah belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara.

Faktor Sosial

Faktor dalam bidang sosial yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia adalah adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat.

Pengertian Demokrasi Pancasila : Prinsip Dan Nilai Pancasila


Pada sistem demokrasi terdapat macam-macam demokrasi yang sudah digunakan, dan demokrasi yang sudah digunakan oleh Indonesia merupakan sistem demokrasi pancasila. Mengenai pengertian demokrasi pancasial adalah suatu sistem demokrasi yang dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan pada azas musyawarah mufakat untuk menjalankan kepentingan bersama atau kepentingan seluruh rakyat. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki ideologi yang tercantum di Pancasila, olehnya itu pada setiap sila yang ada di pancasila harus dijalankan pada kehidupan sehari-hari oleh rakyatnya agar dapat menunjang kemajuan terhadap negara Indonesia.

Pancasila pertama kali cetuskan oleh Ir. Soekarna pada sidang BPUPKI di tanggal 1 juni 1945 yang akhirnya sampai saat ini pada tanggal 1 Juni telah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, agar supaya lebih jelasnya lagi kami akan membahas pengertian demokrasi pancasila agar dapat menyelesaikan tugas makalah Pancasila.

Pengertian Demokrasi Pancasila, Ciri, Nilai dan Prinsipnya 

Pada pengertian demokrasi pancasila, harus dipahami bahwa sistem yang kita anut tidak sekedar hanya omongan dan dipikiran saja, akan tetapi harus diaktualkan dalam kehidupan keseharian, nah untuk kita seluruh yang ingin menjalankan sistem demokrasi pancasila harus tahu seperti apa itu demokrasi pancasila, berikut ini pengertian demokrasi pancasila yaitu sebagai berikut : 
  • Demokrasi pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada azas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, mempunyai kandungan berbentuk unsur-unsur kesadaran dalam bereligius, menjungjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur dan kecintaan, berkesinambungan dan berkepribadian Indonesia.
  • Pada sistem demokrasi pancasila, untuk sistem pengorganisasian negaranya dilakukan oleh rakyat itu sendiri atau persetujuan melalui rakyat. 
  • Pada demokrasi pancasila, untuk kebebasan individu tidak memiliki sifat mutlah, akan tetapi harus sesuai atau diselaraskan dengan adanya tanggung jawab sosial.
  • Dalam demokrasi pancasila, adanya keuniversalan cita-cita di mana demokrasi sudah dipadukan dengan apa yang menjadi cita-cita dalam hidup bangsa indonesia yang dijiwai dengan adanya semangan kekeluargaan sehingga tidak ada lagi yang mendominasi minoritas atau mayoritas. 

Adapun beberapa pengertian demokrasi pancasila menurut para ahli yaitu :

  • Pengertian demokrasi pancasila menurut Prof Notonegoro yang telah mengemukakan bahwa pengertian demokrasi pancasila adalah sebuah sistem di mana kerakyatan yang di pimpin oleh adanya hikmat kebijaknaan dalam sebuah permusyawaratan dan adanya perwakilan serta dengan ingin mewujudukan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. 
  • Pengertian Demokrasi Pancasila menurut Kansil adalah suatu sistem kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang merupakan hasil sila keempat dari Dasar Negara Pancasila yang telah tercantum di alinea ke 4 Pembukaan undang-undang dasar 1945.
  • Pengertian demokrasi pancasila menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo bahwa suatu pahaman demokrasi yang berdasar pada sebuah kepribadian dan falsafah dalam kehidupan bangsa indonesia yang telah dituangkan dalam ketentuan UUD 1945. 
  • Pengertian demokrasi pancasila dalam GBHN pada tahun 1978 dan tahun 1983 menetapkan bahwa segala pembangunan politik Indonesia itu diarahkan untuk dapat lebih memantapkan pada perwujudan demokrasi Pancasila. Dalam rangka untuk memantapkan sebuah stabilitas politik yang dinamis serta adanya pelaksanaan mekanisme pancasila, itu dibutuhkan adanya pemantapan dalam kehidupan konstitusional, tegaknya hukum dan kehidupan demokrasi. 

Demokrasi pancasila memiliki 2 azas yang terbentuk yaitu : 

  • Azas kerakyatan yaitu azas yang berdasar pada kesadaran terhadap kecintaan kepada rakyat, nasib dengan manunggal dan cita-cita rakyat, serta mempunyai sebuah jiwa kerakyatan atau dalam arti untuk menghayati kesadaran bahwa semuanya senasib dan memiliki cita-cita yang sama dengan yang lain. 
  • Azas Musyawarah untuk meraih mufakat, yaitu azas yang berdasar pada memperhatikan dan sikap menghargai aspirasi dari seluruh rakyat yang jumlah banyak dan melewati forum permusyawaratan di dalam rangka untuk pembahasan dalam menyatukan segala macam pendapat yang keluar dan untuk mencapai mufakat yang dijalankan dengan adanya rasa kasih sayang serta pengorbanan agar mendapatkan kebahagiaan bersama-sama. 

Pada demokrasi pancasila terdiri atas beberapa prinsip-prinsip demokrasi pancasila yaitu : 

  • Prinsip demokrasi pancasila yang berTuhanan yang Maha Esa, yang berarti kalau demokrasi harus selalu dijiwai dan harus berdasar pada nilai-nilai ketuhanan. 
  • Prinsip demokrasi pancasila dalam menjunjung tinggi HAM atau Hak Asasi Manusia) yang artinya bahwa demokrasi pancasila mesti menghargai dan harus melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia. 
  • Prinsip demokrasi pancasila dalam berkedaulatan rakyat yang berarti bahwa kepentingan rakyat harus lebih dijunjung tinggi ketimbang kepentingan pribadi 
  • Prinsip demokrasi pancasila harus di dukung oleh warga negara, yang berarti bahwa sistem demokrasi pancasila harus didukung oleh warga negara Indonesia dalam soal hak serta kewajibannya dan dapat melakukan perannya masing-masing dalam sistem demokrasi pancasila yang telah diatur. 
  • Prinsip demokrasi pancasila menggunakan prinsip pemisahan kekuasaan yang berarti bahwa dala negara demokrasi harus menganut sistem pemisahaan kekuasaan, di mana pada setiap masing-masing di lembaga negara mempunyai wewenang dan fungsinya. 
  • Prinsip demokrasi pancasila harus menjamin adanya perkembangan otonomi daerah yang berarti bahwa negara harus menjamin terhadap adanya perkembangan setiap daerah untuk memajukan segala potensi yang ada didaerahnya secara masing-masing dengan berdasarkan pada ketentuan yang sudah berlaku. 
  • Prinsip demokrasi pancasila memiliki penerapan konsep negara hukum yang berarti kalau negara Indonesia harus berdasarkan pada ada ketentuan hukum, jadi bukan pada kekuasaan semata, sehingga jika ada tindakan atau kebijakan pemerintah yang dikerjakan harus merujuk pada hukum yang sudah berlaku. 
  • Prinsip demokrasi pancasila sudah menjamin diselenggarakannya mengenai peradilan yang bebas, tidak memihak dan merdeka, hal ini berarti bahwa badan peradilan tidak akan dapat terpengaruh dan dipengaruhi oleh siapapun karena sudah ada aturan yang sudah mengikat. 
  • Prinsip demokrasi pancasila, menumbuhkan sebuah kesejahteraan rakyat, yang berarti kalau demokrasi pancasila dikembangkan yang bertugas untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat pada semua aspek kehidupan baik itu batin maupun yang lahir. 
  • Prinsip demokrasi pancasila yang berkeadilan sosial yang berarti kalau system demokrasi pancasila memiliki tujuan akhir dengan berupaya mewujudkan ketatanegaraan yang baik dan dapat terwujudnya keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Demokrasi Pancasila

Nilai-nilai moral yang terkandunga dalam demokrasi pancasila antara lain yaitu:

  • Adanya rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  • Menjunjung tinggi kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
  • Menjamin dan dapat mempersatukan bangsa;
  • Berguna untuk mewujudkan keadilan sosial

Konflik dan Pergolakan Berkaitan Ideologi.

Dalam sejarah republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang lebih besar bahkan pernah terjadi. Tahun 1948 ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Sedangkan tahun 1965 merupakan tahun dimana berlangsung peristiwa G30S/ PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Mengapa penting hal ini kita kaji, tak lain agar kita dapat menarik hikmah dan tragedi seperti itu tak terulang kembali pada masa kini. Disinilah pentingnya kita mempelajari sejarah.

Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah, yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948.
Pada awal September 1948 pimpinan PKI dipegang Muso. Ia membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, dimana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Muso, bahkan sampai mengikutsertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka, untuk meredam gerak ofensif PKI Muso. Puncaknya adalah ketika Muso ewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965, berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun

2. Pemberontakan DI/TII
Cikal bakal pemberontakan DI/TII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo. Ketika Divisi Siliwangi sebagai pasukan resmi RI pun dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia (TII). Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam (negara Islam/DI) dengan dukungan TII, di Jawa Barat pada Agustus 1948.
ideologi

Operasi terpadu “Pagar Betis” digelar, dimana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DI/TII berada. Melalui operasi ini pula Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati, yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo.

Di daerah Pekalongan-Brebes-Tegal ditinggalkan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan aparat pemerintahan. Terjadi kevakuman di wilayah ini dan Amir Fatah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di-TNI-kan segera mengambil alih. Amir Fatah bahkan diangkat sebagai koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes. Amir Fatah pun semakin berubah pikiran setelah utusan Kartosuwiryo datang menemuinya lalu mengangkatnya sebagai Panglima TII Jawa Tengah. Ia bahkan kemudian ikut memproklamirkan berdirinya Negara Islam di Jawa Tengah.

Selain Amir Fatah, di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Machfudz atau yang dikenal sebagai Kyai Sumolangu. Ia didukung oleh laskar bersenjata Angkatan Umat Islam (AUI) yang sejak didirikan memang berkeinginan menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah lainnya juga dilakukan oleh Batalyon 426 dari Divisi Diponegoro Jawa Tengah. Ini adalah tentara Indonesia yang anggota-anggotanya berasal dari laskar Hizbullah. Simpati dan kerjasama mereka dengan Darul Islam pun jadinya tampak karena DI/TII juga berbasis pasukan laskar Hizbullah. Cakupan wilayah gerakan Batalyon 426 dalam pertempuran dengan pasukan RI adalah Kudus, Klaten hingga Surakarta

Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan DI/TII terjadi pula di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar. Pada tahap awal, pemberontakan ini lebih disebabkan akibat ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk Tentara Republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Namun beberapa tahun kemudian pemberontakan malah beralih dengan bergabungnya mereka ke dalam DI/TII Kartosuwiryo.

Pemberontakan yang berkait dengan DI/TII juga terjadi di Kalimantan Selatan.Timbulnya pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan ini sesungguhnya bisa ditelusuri hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV, sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan, telah tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut.

Diantara para pembelot mantan anggota ALRI Divisi IV adalah Letnan Dua Ibnu Hajar. Dikenal sebagai figur berwatak keras, dengan cepat ia berhasil mengumpulkan pengikut, terutama di kalangan anggota ALRI Divisi IV yang kecewa terhadap pemerintah. Ibnu Hajar bahkan menamai pasukan barunya sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRIyT).

Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DI/TII Kartosuwiryo, yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahan DI/TII sekaligus Panglima TII Kalimantan.

Di Aceh, pemicu langsung pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950 pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari propinsi Sumatera Utara. Para ulama Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menolak hal ini. Tokoh terdepan PUSA dalam hal ini adalah Daud Beureuh. 

Setelah Daud Beureuh melakukan kontak dengan Kartosuwiryo, ia menyatakan Aceh sebagai bagian
dari Negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo. Konflik antara pengikut Daud Beureuh dengan tentara RI pun berkecamuk dan tak menentu selama beberapa tahun, sebelum akhirnya pemerintah mengakomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. Tiga tahun setelah itu Daud Beureuh kembali dari pertempuran yang telah selesai. Ia mendapat pengampunan.

3. Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI)
Peristiwa G30S, yang pasti sejak Demokrasi Terpimpin secara resmi dimulai pada tahun 1959, Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Ia juga menjadi kekuatan penengah diantara dua kelompok politik besar yang saling bersaing dan terkurung dalam pertentangan yang tidak terdamaikan saat itu : AD dengan PKI.

Juli 1960 misalnya, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Bulan Agustus 1960 Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang merupakan partai pesaing PKI, dibubarkan pemerintah. Tahun 1963, situasi persaingan semakin sengit, baik di kota maupun di desa. PKI berusaha mendesak untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Di tingkat pusat, PKI mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet. Di bidang kebudayaan, saat sekelompok cendekiawan anti PKI memproklamasikan Manifesto Kebudayaan (“Manikebu”) yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu (misalnya komunis), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang pro PKI segera mengecam keras.

PKI lalu meniupkan isu tentang adanya Dewan Jenderal di tubuh AD yang tengah mempersiapkan suatu kudeta. Di sini, PKI menyodorkan “Dokumen Gilchrist” yang ditandatangani Duta Besar Inggris di Indonesia. 

Suasana pertentangan antara PKI dengan AD dan golongan lain non PKI pun telah sedemikian panasnya menjelang tanggal 30 September 1965. Dipimpin Letnan Kolonel Untung, perwira yang dekat dengan PKI, pasukan pemberontak melaksanakan “Gerakan 30 September” dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya Jakarta. Mereka adalah : Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima AD), Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Soeprapto, Mayor Jenderal MT. Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo dan Letnan Satu Pierre Andreas Tendean. Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan.

Di Yogyakarta Gerakan 30 September juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira AD yang anti PKI, yaitu : Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono.

Dalam situasi tak menentu itulah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, karena Jenderal Ahmad Yani selaku Men/Pangad saat itu belum diketahui ada dimana. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30 September pun segera dilakukan.

Pengertian dan Fungsi Dasar Negara

Pengertian dan Fungsi Dasar Negara. Pengertian Dasar Negara, Fungsi dari Dasar Negara, Pancasila yang dijadikan Dasar Negara. Pedoman-Pedoman dalam Sebuah Dasar Negara. Negara dengan Dasarnya masing-masing.

Pengertian Dasar Negara

Sumber: poskotanews.com
Banyak para pakar yang sudah mendeskripsikan pengertian dasar negara serta fungsi dasar negara. Secara Umum Pengertian Dasar Negara yaitu sikap hidup, pandangan hidup, atau suatu hal yang tidak bisa dibuktikan kebenaran serta kekeliruannya.

Pada intinya, dasar negara adalah filsafat negara (political philosophy) yang berkedudukan sebagai sumber dari semua sumber hukum atau sumber tata tertip hukum dalam negara. Dan, agar lebih mengerti pengertian filsafat negara

Pertama-tama mari kita mengulas pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat datang dari kata philos yang memiliki arti sahabat, cinta, serta sophia yang memiliki arti kebijaksanaan, kebenaran, belajar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian filsafat yaitu pengetahuan serta penyelidikan, dengan akal budi tentang hakikat dari semua yang ada, sebab, asal, serta hukumannya.

Dasar Negara adalah landasan kehidupan sebuah negara karena tiap negara tentu mempunyai landasan negara dalam melakukan serta menjalankan kehidupan sebuah negara di mana dasar negara bertindak dalam mengatur penyelenggaraan sebuah negara.

Negara yang tidak mempunyai dasar negara yaitu sebuah negara yang dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak mempunyai pedoman yang memiliki arti bahwa negara itu tidak mempunyai arah serta tujuan yang pasti.

Mau dibawa ke mana negara ini karena dasar negara meliputi tujuan negara, harapan negara, serta etika negara.

Negara indonesia sendiri mempunyai dasar negara yakni pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yaitu ideologi negara indonesia yang menjadi pandangan serta metode semua bangsa indonesia dalam menggapai cita-cita. Cita-cita negara indonesia yaitu masyarakat yang adil serta makmur.

Fungsi Dasar Negara 

Sumber: yukepo.com
Pada umumnya, dasar negara dipakai oleh bangsa atau negara pendukungnya serta mempunyai fungsi sebagai berikut ini:

Dasar berdiri serta tegaknya sebuah negara: 

Pemikiran yang mendalam mengenai dasar negara biasanya muncul saat sebuah bangsa akan membangun satu negara. Sehingga, dasar negara berperan sebagai dasar berdirinya sebuah negara. Setelah negara berdiri, dasar negara bisa jadi landasan untuk pengelolaan negara yang berkaitan.

Dasar aktivitas penyelenggaraan negara: 

Negara didirikan untuk mewujudkan harapan serta tujuan nasional sebuah bangsa di bawah pimpinan beberapa penyelenggara negara. Dan, agar beberapa penyelenggara negara betul-betul bisa mewujudkan tujuan nasional, mereka mesti mendasarkan seluruh aktivitas pemerintahan pada dasar negara.

Dasar partisipasi warga negara: 

Seluruh warga negara memiliki hak serta kewajiban yang sama untuk menjaga negara serta berpartisipasi dalam usaha bersama menggapai tujuan bangsa. Dalam memakai hak serta menunaikan kewajibannya itu, semua warga negara mesti berpedoman pada dasar negara.

Dasar Pergaulan antara warga negara: 

Dasar negara tidak cuma jadi dasar perhubungan antar warga negara serta negara, tetapi juga dengan dasar untuk hubungan antar warga negara.

Dasar serta sumber hukum nasional:

Semua kegiatan penyelenggaraan negara serta warga negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa serta bernegara mesti didasarkan pada hukum yang berlaku. Maka dari itu, seluruh ketentuan perundang-undangan yang dibuat untuk penyelenggaraan negara mesti didasarkan pada dasar negara.

Sebagai dasar persatuan serta kesatuan bangsa: 

Hal semacam ini memiliki arti dasar negara berperan untuk merekatkan keragaman yang ada dalam masyarakat. Biasanya pengaturan dasar negara oleh sebuah negara memperhitungkan keragaman budaya serta latar belakang masyarakat.

Sebagai dasar sikap serta tingkah laku bangsa: 

Dasar negara sebuah negara punya pengaruh pada sikap serta tingkah laku politik warga negara serta penyelenggara negara itu sendiri.

Dan itulah pembahasan kami mengenai Pengertian dan Fungsi Dasar Negara, untuk berbagai informasi yang kami sajikan pada kesempatan ini, harapannya semoga Postingan kali ini mengenai Dasar Negara di atas sedikitnya dapat menambah pengetahuan tersendiri bagi anda para pembaca.

Khususnya bagi anda yang saat ini sedang mencari sumber pengetahuan untuk lebih memahami Segala Hal tentang Dasar Negara. Terima kasih atas kunjungannya dan salam sukses untuk sahabat semuanya.
Referensi:
  1. artikelsiana.com
  2. terpelajar.com

Kesadaran Terhadap Pentingnya Integrasi Bangsa

Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu “Integrasi” dan “Nasional”. Integrasi berasal dari bahas inggris, Integrate artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata Nasional berasal dari bahasa Inggris, nation yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. Enam di antaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah (lihat, wacana di bawah).

Enam Daerah Rawan Konflik Sosial di Indonesia
Kementerian Sosial memetakan 184 daerah di Tanah Air rawan terjadi konflik sosial karena kondisi ekonomi yang tertinggal, enam di antaranya diprediksi paling rawan pada 2014 ini.

“Sebagian besar kondisi ekonominya tertinggal dibanding daerah lain. Namun, ada juga daerah maju tapi interaksi sosial antarkelompok sangat kaku, sehingga mudah meletup hanya karena masalah kecil,” kata Tenaga Ahli Menteri Sosial bidang Kehumasan dan Tatakelola Pemerintahan Sapto Waluyo di Jakarta. Sapto mengatakan, tidak semua daerah tertinggal itu rawan konflik. Ada enam daerah diprediksi sebagai wilayah paling rawan konflik sosial pada 2014.

Daerah tersebut yaitu, Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah.

“Indikatornya terlihat sepanjang 2013 daerah tersebut bermunculan aneka konflik,” kata Sapto menambahkan.

Sepanjang 2013 di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial, Jawa Barat (24), Jakarta (18), Sumatera Utara (10), Sulawesi Tengah (10) dan Jawa Tengah (10). “Di tahun politik 2014, ketegangan tentu akan meningkat. Karena itu, Kemensos melancarkan program keserasian sosial di 50 daerah rawan dan penguatan kearifan lokal di 30 daerah,” katanya.
Targetnya mencegah kemungkinan terjadinya konflik atau memperkecil dampak jika konflik tetap terjadi.

“Memang harus ditumbuhkan tenaga pelopor perdamaian di seluruh pelosok Indonesia, terutama dari kawula muda,” kata dia. Sumber : antaranews.com, Februari 2014.

Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa. Kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakanpemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 hingga 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia. Ribuan rakyat mengungsi dan berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan berat. Belum lagi kerugian yang bersifat materi dan psikis masyarakat. Semua itu hanyalah akan melahirkan penderitaan bagi masyarakat kita sendiri.

Untuk mewujudkan cita-cita, dan tujuan negara serta memelihara rasa kebersamaan. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional:
  1. Adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan SARA dan keanekaragaman budaya serta adat istiadat.
  2. Adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing
  3. Adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing
  4. Mampu berperan aktif dalam percaturan dunia di era globalisasi dalam berbagai aspeknya
  5. Bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
  6. Menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengkajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional.
Faktor-faktor Pendorong, Pendukung, dan Penghambat Integrasi Nasional
a. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional
  1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah
  2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara  yaitu Garuda Pancasila & semboyan Bhineka Tunggal Ika
  3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu dikalangan bangsa indonesia seperti yang dinyatakan dalam sumpah pemuda.
  4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme dikalangan bangsa indonesia.
b. Faktor pendukung integrasi nasional
  1. Penggunaan bahasa indonesia
  2. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa, bahasa, dan tanah air indonesia
  3. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu pancasila.
  4. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat.
  5. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan yang diderita.
c.  Faktor penghambat integrasi nasional
  1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen
  2. Kurangnya toleransi antar golongan
  3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat indonesia terhadap ancaman, gangguan dari luar
  4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan
Potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia.
integrasi nasional
Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara tahun 1948-1965 saja, gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan atau berkait dengan sistem pemerintahan, telah berakibat pada banyaknya kerugian fisik, materi mental dan tenaga bangsa.

Konflik dan pergolakan yang berlangsung diantara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Pengertian, Sarana, dan Asas Hubungan Internasional

Pengertian, Sarana, dan Asas Hubungan Internasional. Pengertian Hubungan Internasional, Sarana atau Fasilitas Hubungan Internasional, Asas yang ada dalam Hubungan Internasional, Pengertian Hubungan Internasional Menurut Para Ahli,  Berbagai Macam Pola Hubungan Internasional, dan Tujuan dijalinnya Hubungan Internasional.

Pengertian Hubungan Internasional

Sumber: archlanguage.com
Hubungan internasional atau hubungan antar bangsa adalah satu hubungan manusia antar bangsa baik secara individu ataupun kelompok, yang dikerjakan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung serta dapat berbentuk satu persahabatan, persengketaan, permusuhan maupun peperangan.

Pengertian Hubungan Internasional Menurut Beberapa Ahli 

Tulus Warsito 

Menurut Tulus Warsito menyebutkan kalau Hubungan internasional yakni sebuah studi pada hubungan dari politik luar negeri dari beberapa pelosok.

Drs. R. Soeprapto 

Menurut Soeprapto menyebutkan kalau Hubungan internasional adalah sebagai spesialisasi yang mengintegritaskan sebuah cabang-cabang pengetahuan lain yang mempelajari beberapa sisi internasional kehidupan sosial umat manusia.

Kenneth Watts. Thompson 

Menurut Kenneth menyebutkan kalau Hubungan internasional adalah satu studi mengenai sebuah rivalitas antar bangsa dan beberapa keadaan serta institusi-institusi yang melakukan perbaikan maupun memperburuk sebuah rivalitas itu.

J.C. Johari 

Menurut Johari menyebutkan kalau Hubungan internasional adalah sebuah studi mengenai satu hubungan yang berlansung di antara negara-negara berdaulat yang selain itu juga studi mengenai sebuah pelaku-pelaku non pelosok (non states actors) yang perilakunya memiliki efek bersama beberapa tugas Negara.

Couloumbis serta Wolfe 

Menurut Couloumbis serta Wolfe menyebutkan kalau Hubungan internasional adalah sebuah studi yang systematis tentang sebuah fenomena-fenomena yang dapat dilihat serta mencoba mendapatkan sebuah variabel-variabel mendasar untuk menjelaskan perilaku dan mengungkapkan satu karakteristik-Karakteristik atau beberapa type hubungan antara unit-unit social.

Mochtar Mas’oed 

Menurut Mochtar menyebutkan kalau Hubungan internasional yaitu hubungan yang amat kompleksitas lantaran di dalamnya ada/ikut serta satu bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat yang hingga membutuhkan mekanisme yang lebih rumit untuk pada hubungan antar kelompok.

Jeremy Bentham 

Menurut Jeremy Benham menyebutkan kalau Hubungan internasional adalah sebuah pengetahuan yang disebut satu kesatuan disiplin serta mempunyai ruang lingkup dan sebuah bagian rencana mendasar.

John Lewis Gaddis 

Menurut John Lewis Gaddis menyebutkan kalau Hubungan internasional yaitu satu bagian kajian yang berfungsi untuk satu negarawan dalam cara untuk membangun dunia yang lebih baik.

Ishaq Rahman 

Menurut Ishaq Rahman menatakan kalau Hubungan internasional adalah satu pengetahuan yang diidentikkan dengan sebuah hubungan antar negara.

Couloumbis 

Menurut Couloumbis menyebutkan kalau Hubungan internasional yakni sebuah pengetahuan yang mempelajari satu pola-pola tindakan serta reaksi di antara negara-negara berdaulat yang di mana perilaku elit pemerintah adalah indikatornya.

Beberapa Azas Hubungan Internasional 
Sumber: youthmanual.com
Menurut Hugo de Groot, mengungkapkan kalau hubungan negara akan mewujudkan kesederajatan antar negara-negara yang ikut serta di dalamnya, serta mewujudkan sebuah kepentingan bersama untuk perkembangan.

Dalam hubungan Internasional, di kenal dengan beberapa azas yang didasarkan atas daerah serta satu ruang lingkup berlakunya ketetapan hukum untuk daerah serta warga negara masing-masing. Ada tiga azas dalam hubungan internasional yang saling memengaruhi, yakni: 

Azas Teritorial 

Azas teritorial didasarkan pada suatu kekuasaan negara atas daerahnya. Dalam azas yang satu ini, seluruh warga serta seluruh barang yang ada di wilayahnya ditata oleh hukum negara. Jadi, untuk suatu hal diluar wilayahnya akan berlaku satu hukum internasional.
Azas Kebangsaan 

Azas kebangsaan ini didasarkan pada suatu wewenang negara untuk melindungi warga negaranya. Dalam azas ini, satu hukum dari negaranya akan berlaku pada tiap warga negara nya dimana saja ia ada. Jadi azas ini akan berlaku meskipun warga negaranya ada di lokasi asing (bukan lokasi negaranya).

Azas Kepentingan Umum 

Azas yang satu ini didasarkan pada suatu wewenang negara untuk melindungi serta berpedoman satu kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam azas ini, Negara dapat beradaptasi dengan seluruh kondisi serta satu momen yang bersangkut paut dengan kebutuhan umum. Jadi azas ini hukumnya tidak terikat pada batas – batas lokasi sebuah negara.

Ketiga azas ini amat diperhitungkan dalam menjalin satu hubungan internasional. Lantaran tanpa adanya tiga azas ini akan muncul beragam kekacauan internasional, oleh sebab itu hubungan sebuah negara dan negara yang lain mesti memiliki satu ketentuan dalam bentuk hukum internasional.

Pola Hubungan Internasional 
Sumber: materiku86.blogspot.co.id
Pola hubungan antar bangsa memiliki 3 jenis yakni: 

Penjajahan satu bangsa atas bangsa yang lain, ketergantungan sebuah bangsa arah bangsa lain serta hubungan sama derajat.

Pola Penjajahan 

Penjajahan pada hakekatnya yaitu satu penghisapan oleh sebuah bangsa atas bangsa lain yang diakibatkan oleh satu perubahan paham kapitalis, yang di mana pelosok penjajah akan memerlukan bahan mentah untuk industrinya serta maupun pasar untuk hasil industrinya. Inti dari sebuah penjajahan di sini adalah sebuah penguasaan lokasi bangsa lain.

Pola Ketergantungan 

Pola yang satu ini umumnya terjadi pada sebuah negara-negara berkembang yang kekurangan modal serta teknologi untuk membangun satu negaranya.

Terpaksa sekali akan memercayakan satu pertolongan negara-negara maju yang hasilnya akan menyebabkan ketergantungan pada negara-negara maju itu. Pola hubungan yang satu ini juga dikenal sebagai neo-kolonialisme (penjajahan dalam bentuk baru).

Pola Hubungan Sama Derajat 

Pola hubungan yang satu ini yang paling susah diwujudkan, tetapi pola hubungan yang sangat ideal karena berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, sesuai sama bunyi sila kedua Pancasila, yang menuntut satu penghormatan arah kodrat manusia sebagai makhluk yang sederajat tanpa melihat sebuah ideologi, bentuk negara ataupun system pemerintahannya.

Sarana Hubungan Internasional 
Sumber: fbanha.blogs.sapo.pt
Satu hubungan internasional akan memerlukan satu sarana yang bisa dipakai oleh negara yang menjalin hubungan internasional menurut J. Fradhel yakni:

Diplomasi 

Diplomasi adalah semua bentuk suatu aktivitas yang dipakai untuk memastikan satu maksud, serta memakai kapabilitas supaya mencapai maksud itu, menyesuaikan dengan kebutuhan nasional dengan negara lain, membuat maksud nasional yang berjalan untuk sebuah kebutuhan bangsa serta negara, dan memakai sarana serta kesempatan sebaik-baiknya.

Propaganda 

Propaganda adalah satu usaha yang sudah ditata dengan secara systematis serta dipakai untuk memengaruhi satu pikiran, emosi, serta tindakan sebuah kelompok untuk kebutuhan masyarakat umum, namun bukanlah untuk kebutuhan pemerintahannya. Informasinya dalam bentuk apa pun dapat dijadikan propaganda tanpa adanya batasan media.

Ekonomi, Sosial, serta Budaya 

Memakai satu sarana Ekonomi, sosial, serta budaya dapat membantu memberi pemasukkan negara serta merupakan satu sarana yang amat efisien.

Kapabilitas Militer 

Pada fasilitas yang satu ini dapat meningkatkan satu keyakinan sebuah negara dalam menghadapi beragam satu ancaman dari negara lain. Juga dibutuhkan dalam membentuk sebuah kesiapan bersama untuk menghadapi sebuah peluang terjadinya hal yang tidak dikehendaki.

Tujuan Hubungan Internasional 
Sumber: softilmu.com
  1. Untuk memacu dalam perkembangan ekonomi tiap Negara 
  2. Untuk menciptakan rasa sama-sama pengertian antarbangsa dalam membina serta menegakkan sebuah perdamaian 
  3. Untuk menciptakan satu keadilan serta kesejahteraan untuk semua rakyat di dunia 
  4. Untuk merajut satu hubungan internasional antar negara yang berkaitan. 
  5. Untuk Merajut satu hubungan kerja di bagian politik, ekonomi, social serta budaya 
  6. Untuk memenuhi sebuah keperluan warga negaranya 
  7. Untuk Membuka kesempatan dalam pemasaran product dalam negeri ke luar negeri 
  8. Untuk memperlancar satu hubungan ekonomi antarnegara 
Hidup negara juga sama seperti hidup kita sebagai individu. Kita mesti terkait satu sama lain dalam melakukan hidup. Begitu pula dengan sebuah negara, Negara mesti merajut hubungan kerja dengan negara yang lain untuk membuat kemajuan dan bertahan.

Dan itulah pembahasan kami mengenai Pengertian, Sarana, dan Asas Hubungan Internasional, untuk berbagai informasi yang kami sajikan pada kesempatan ini, harapannya semoga Postingan kali ini mengenai Hubungan Internasional di atas sedikitnya dapat menambah pengetahuan tersendiri bagi anda para pembaca.

Khususnya bagi anda yang saat ini sedang mencari referensi untuk lebih memahami Segala Hal tentang Hubungan Internasional. Terima kasih atas kunjungannya dan salam sukses untuk sahabat semuanya.

Referensi:
  1. seputarilmu.com