Showing posts sorted by relevance for query pendapatan nasional. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query pendapatan nasional. Sort by date Show all posts

Pengertian Pendapatan Nasional: Sejarah, Konsep, Manfaat, dan Metodenya

Pengertian Pendapatan Nasional: Sejarah, Konsep, Manfaat, dan Metodenya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas tentang pengertian pendapatan nasional. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang pendapatan nasional, yaitu pengertian pendapatan nasional, metode pendapatan nasional serta manfaat dari penghitungan pendapatan nasional.

Pengertian Pendapatan Nasional

Sumber: studiobelajar.com

Sejarah

Ide konsep pendapatan nasional pertama kalinya dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berupaya menaksir pendapatan nasional negaranya (Inggris) pada tahun 1665.

Dalam perhitungannya, ia memakai asumsi kalau pendapatan nasional adalah penjumlahan biaya hidup (konsumsi) sepanjang satu tahun.

Tetapi, pendapat itu tidak disetujui oleh beberapa pakar ekonomi modern, sebab menurut pandangan pengetahuan ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional.

Menurut mereka, alat paling utama sebagai pengukur aktivitas perekonomian yaitu Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yakni semua jumlah barang dan layanan yang dihasilkan setiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada sebuah negara.

Konsep 

Berikut ini yaitu beberapa ide konsep pendapatan nasional: 
  • Produk Domestik Bruto (GDP) 
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) adalah jumlah nilai produk berbentuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas lokasi sebuah negara (domestik) sepanjang satu tahun.

Dalam perhitungan GDP ini, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di lokasi negara yang bersangkutan.

Beberapa barang yang dihasilkan termasuk juga barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, maka itu jumlah yang diperoleh dari GDP dianggap miliki sifat bruto/kotor.
  • Produk Nasional Bruto (GNP) 
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB mencakup nilai produk berbentuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat sebuah negara (nasional) sepanjang satu tahun;

Termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang ada diluar negeri, namun tidak termasuk juga hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di lokasi negara itu.
  • Pendapatan Nasional Neto (NNI) 
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang di terima oleh orang-orang sebagai yang memiliki faktor produksi.

Besarnya NNI bisa didapat dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang disebut pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya bisa dialihkan pada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain.
  • Pendapatan Perorangan (PI) 
Pendapatan perorangan (Personal Income) yaitu jumlah pendapatan yang di terima oleh tiap orang dalam masyarakat, termasuk juga pendapatan yang didapat tanpa melakukan aktivitas apa pun. Pendapatan perorangan juga mengkalkulasi pembayaran transfer (transfer payment).

Transfer payment yaitu penerimaan-penerimaan yang bukanlah merupakan balas jasa produksi tahun ini, tetapi di ambil dari beberapa pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi beberapa pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya.

Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perorangan, NNI mesti dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar tiap tubuh usaha pada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu.

Contohnya kepentingan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh tiap tenaga kerja dan tiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali sesudah tenaga kerja itu tidak lagi bekerja).
  • Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI) 
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) yaitu pendapatan yang siap untuk difungsikan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya jadi tabungan yang disalurkan jadi investasi.

Disposable income ini didapat dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) yaitu pajak yang bebannya tidak bisa dialihkan pada pihak lain, artinya mesti langsung ditanggung oleh wajib pajak, misalnya pajak pendapatan.

Manfaat 

Tidak hanya mempunyai tujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran sebuah negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci tentang semua barang dan jasa yang dihasilkan sebuah negara sepanjang satu periode.

Perhitungan pendapatan nasional juga mempunyai beberapa manfaat lain, salah satunya untuk memahami dan mempelajari susunan perekonomian nasional. Data pendapatan nasional bisa dipakai untuk menggolongkan sebuah negara jadi negara industri, pertanian, atau negara jasa.

Misalnya, bersumber pada perhitungan pendapatan nasional bisa di ketahui kalau Indonesia termasuk juga negara pertanian atau agraris, Jepang adalah negara industri, Singapura termasuk juga negara yang unggul di bidang jasa, dan sebagainya.

Selain itu, data pendapatan nasional dapat juga dipakai untuk memastikan besarnya peran berbagai bidang perekomian pada pendapatan nasional, contohnya bidang pertanian, pertambangan, industri, perdaganan, jasa, dan sebagainya.

Data itu juga dipakai untuk membandingkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.

Manfaat lainnya: 

Penghitungan pendapatan nasional mempunyai beberapa manfaat, salah satunya yaitu sebagai berikut ini: 
  1. Mengetahui tingkat kemakmuran sebuah negara 
  2. Mengevaluasi kemampuan perekonomian dalam taraf tertentu 
  3. Mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu 
  4. Membandingkan kemampuan ekonomi antar sektor 
  5. Sebagai tanda kualitas hidup sebuah negara 
  6. Sebagai tanda perbandingan kemampuan ekonomi antar negara 
  7. Sebagai tanda perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain 
  8. Sebagai ukuran dan perbandingan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu 
  9. Sebagai ukuran dan perbandingan perkembangan ekonomi dan kekayaan antar negara 
Sedangkan Manfaat dari penghitungan pendapatan perkapita yaitu: 
  1. Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun 
  2. Sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan sebuah negara dengan negara lain 
  3. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup sebuah negara dengan negara lain 
  4. Sebagai data untuk mengambil kebijakan di bagian ekonomi 

Faktor yang memengaruhi

  • Permohonan dan penawaran agregat 
Permohonan agregat memperlihatkan hubungan antara keseluruhan permohonan pada beberapa barang dan jasa sesuai sama tingkat harga. Permohonan agregat yaitu sebuah daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sebagian sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga.

Sedangkan penawaran agregat memperlihatkan hubungan antara keseluruhan penawaran beberapa barang dan jasa yang di tawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu.

Konsumsi adalah satu diantara aspek yang memengaruhi pendapatan nasional
Jika terjadi perubahan permohonan atau penawaran agregat, perubahan itu akan menyebabkan beberapa perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Adanya kenaikan pada permohonan agregat cenderung menyebabkan kenaikan tingkat harga dan output nasional (pendapatan nasional), yang berikutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, namun akan menurunkan output nasional (pendapatan nasional) dan menambah pengangguran.
  • Konsumsi dan tabungan 
Konsumsi yaitu pengeluaran keseluruhan untuk mendapatkan beberapa barang dan jasa dalam sebuah perekonomian dalam periode waktu tertentu (umumnya setahun), sedangkan tabungan (saving) yaitu bagian dari pendapatan yang tidak di keluarkan untuk konsumsi.

Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan amat erat hubungannya. Hal semacam ini bisa kita lihat dari pendapat Keynes yang di kenal dengan psychological consumption yang mengulas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dikaitkan dengan pendapatan.
  • Investasi 
Pengeluaran untuk investasi adalah satu diantara komponen penting dari pengeluaran agregat.

Metode pendapatan nasional 

Ada beberapa pendekatan yang dipakai untuk memastikan besarnya pendapatan nasional. Berikut ini yaitu metode pendapatan nasional:
  • Pendekatan Produksi (Product Approach) 
Dalam metode pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung lewat cara menjumlahkan hasil produksi barang serta jasa akhir yang dihasilkan oleh semua lapisan masyarakat sepanjang periode tertentu.

Berikut ini yaitu rumus pendapatan nasional dengan pendekatan produksi:
Sumber: bangkusekolah.com
  • Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach) 
Dalam metode pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung lewat cara menjumlahkan semua pengeluaran untuk membeli barang serta jasa akhir oleh rumah tangga konsumen (konsumsi).

Rumah tangga produsen (investasi), sektor pemerintah (pengeluaran pemerintah) serta sektor luar negeri (ekspor dikurangi impor) dalam periode setahun.

Berikut ini yaitu rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran:
Sumber: bangkusekolah.com
  • Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 
Dalam metode pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung lewat cara menjumlahkan semua penerimaan beberapa aspek produksi sebuah negara dalam waktu setahun.

Berikut ini yaitu rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan:
Sumber: bangkusekolah.com

Istilah-istilah dalam Pendapatan Nasional 

Di dalam pendapatan nasional di kenal beberapa istilah yang perlu kita pahami. Berikut ini beberapa diantaranya: 
  • Produk Domestik Bruto (PDB) – Gross Domestic Product (GDP) 
Yakni produk barang serta jasa yang dihasilkan oleh masyarakat (WNI serta WNA) di sebuah negara dalam periode tertentu.
  • Produk Nasional Bruto (PNB) – Gross National Product (GNP) 
Yakni pendapatan yang dihasilkan masyarakat sebuah negara, baik yang berada di dalam ataupun di luar negeri dalam periode waktu tertentu.
Sumber: bangkusekolah.com
  • Produk Nasional Netto (PNN) – Net National Product (NNP) 
Yakni semua barang serta jasa yang dihasilkan oleh masyarakat sebuah negara.
Sumber: bangkusekolah.com
  • Pendapatan Nasional Netto – Net National Income (NNI) 
Yakni nilai produk nasinal netto dikurangi pajak tidak langsung.
Sumber: bangkusekolah.com
  • Pendapatan Perorangan – Personal Income (PI) 
Sumber: bangkusekolah.com
  • Pendapatan yang siap dibelanjakan – Disposible Income (DI) 
Yakni pendapatan yang dipakai untuk konsumsi serta tabungan (pendapatan siap pakai).

Sumber: bangkusekolah.com
  • Pendapatan per Kapita 
Yakni pendapatan rata-rata masyarakat sebuah negara, rumus pendapatan perkapita yaitu sebagai berikut ini:
Sumber: bangkusekolah.com
Itulah pembahasan kita kali ini mengenai Pengertian Pendapatan Nasional: Sejarah, Konsep, Manfaat, dan Metodenya. Mudah-mudahan pembahasan kali ini membuat kita semua semakin paham dengan segala metode yang berkaitan dengan pendapatan nasional ya, sahabat.

Makasih ya udah mampir dan belajar bareng di sini. Sampai bertemu lagi di postingan selanjutnya, see yaa.

Referensi:

  1. bangkusekolah.com
  2. wikipedia.org

Pengertian Pembangunan Ekonomi : Unsur, Dampak, Faktor Dan Tujuannya

Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pengertian Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan.

Pembangunan ekonomi merupakan peroses sebuah kenaikan pendapatan total serta pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan sebuah penduduk serta dengan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dalam sebuah negara dan naiknya pendapatan untuk masyarakat dalam sebuah negara.

Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Menurut Prof. Meier pembangunan ekonomi adalah sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Sedangkan menurut Wikipedia, Pengertian pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Pembangunan Ekonomi bergantung dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam tumbuhnya ekonomi dan sebaliknya pula, ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi – institusi baru, pembangunan industri – industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar – pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan – perusahaan baru, dimana kesemuanya ini merupakan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat di daerah.

Pembangunan ekonomi dapat juga disebut sebagai pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayahnya dan dalam konteks ini istilah yang paling tepat digunakan adalah pembangunan wilayah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi berisi strategi pembangunan daerah yang dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional. Pengertian pembangunan dalam hal ini banyak digunakan para pembuat kebijakan sebagai usahanya membangun stabilitas pereko nomian negara.

Sedangkan maksud dari pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Negara dapat disebut mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan GNP rill di negara tersebut. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi merpakan suatu indikasi terhadap keberhasilan dari pembangunan ekonomi.

Lalu "Apa perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi", pertumbuhan ekonomi keberhasilannnya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya dari ertambahan produksi, akan tetapi juga dari perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input dari berbagai sektor perkeonomian misalnya lembaga, pengetahuan, sosial, dan teknik.

Unsur-Unsur Pembangunan Ekonomi

  1. Pembangunan sebagai suatu proses. artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa.
  2. Pembangunan sebagai perubahan sosial. Masyarakat sebagai pelaku dalam perubahan sosial dimana secara langsung atau tidak langsung perubahan sosial akan berdampak pada kelancaran pembangunan atau bahkan menghambat pembanguna.
  3. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita.
  4. Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus.

Dampak Positif &Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi

Dampak Positif Pembangunan Ekonomi 
  • Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. 
  • Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akan mengurangi pengangguran. 
  • Terciptanya lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi secara langsung memperbaiki tingkat pendapatan nasional 
  • Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan menjadi semakin beragam dan juga dinamis. 
  • Pembangunan ekonomi menuntut adanya peningkatan kualitas SDM sehingga dimungkinkan ilmu pengetahan dan teknologi menjadi semakin berkembang pesat. Sehingga makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi
  • Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik sehingga mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. 
  • Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. 
  • Tersingkirnya/hilangnya habitat alam baik itu alam hayati atau hewani
  • Terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah dari ketidakdisiplinannya manusia.

Faktor Pembangunan Ekonomi

Beberapa hal yang mempengaruhi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi, tetapi pada dasarnya hal tersebut bisa dikelompokan menjadi dua, seperti faktor ekonomi dan nonekonomi.

Hal-hal yang dapat mempengaruhi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi diantaranya ialah SDM, SDA, serta kewirausahaan dan keahlian.

Sumber daya alam (SDM), yaitu kekayaan alam seperti tanah, kesuburan tanah, hasil hutan, keadaan iklim/cuaca, hasil laut, serta tambang, sangat berpengaruh pada pertumbuhan industri suatu negara, yang terutama dalam hal peyediaan bahan baku produksi.

Kewirausahaan dan keahlian diperlukan sebagai pengeolahan bahan mentah dari alam menjadi suatu yang mempunyai nilai yang tinggi ( disebut juga sebagai proses produksi).

Sumber daya manusia (SDA) juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional lewat jumlah dan kulitas peroduk. Jumlah penduduk yang sangat besar merupakan pasar yang sangat potnsial sebagai pemasaran hasil produksi, sementara itu kualitas penduduk menentukan seberapa besar peroduktivitas yang ada.

Faktor non ekonomi meliputi kondisi sosial kltur yang ada di dalam masyaakat, kelembagaan, keadaa politik, serta sistem yang berkembang dan berlaku di masyarakat.

Tujuan pembangunan ekonomi yaitu:

  1. meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan dari pemerintah;
  2. memperluas distribusi berbagai barang kebutuhan pokok
  3. memperluas kesempatan kerja;
  4. memperbaiki kualitas pendidikan;
  5. meningkatkan pendapatan masyarakat
  6. meningkatkan pemahaman dan tingkah laku masyarakat dalam menjunjung nilai-nilai luhur (agama, sosial, dan kultural); dan
  7. memperluas pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Misalnya: kebebasan dari sikap ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara lain tetapi terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Pengertian Ekonomi Pembangunan

Apakah itu ekonomi pembangunan? 

Ekonomi pembangunan yaitu suatu pengetahuan yang mengajari tentang pembangunan di bagian ekonomi atau satu diantara percabangan pengetahuan ekonomi yang di pusatkan bahasannya mengenai pembangunan di Negara-negara yang statusnya masihlah termasuk dalam negara berkembang.

Maksud dari ekonomi pembangunan 

Maksud ekonomi pembangunan yakni bila dari pengetahuan ekonomi pembangunan yaitu untuk mempelajari beragam aspek yang mengakibatkan ketertinggalan pembangunan di Negara berkembang, hingga dengan tahu aspek itu yang menghalangi pembangunan bisa di ketahui bagaimana caranya yang paling efisien untuk tingkatkan kwalitas pembangunan di negara berkembang. Dengan hal tersebut, diinginkan perkembangan dapat terwujud di Negara yang berkaitan.

Belajar tentang pengetahuan ekonomi pembangunan, sangat bertindak banyak untuk pembuat ketentuan maupun kebijakan dalam satu perusahaan swasta, BUMN, lembaga pemerintah, dunia perbankan ataupun di suatu negara.

Maksud belajar pengetahuan ekonomi pembangunan adalah untuk meraih suatu perkembangan yang berkepanjangan hingga kemakmuran dari suatu Negara yang berkaitan bisa terwujud dan kesejahteraan rakyat bisa terwujud. Biasanya, pembangunan ekonomi di suatu negara mempunyai tujuan untuk kemakmuran rakyatnya secara keseluruhnya atau secara rata.

Walau demikian kenyataannya, masihlah berlangsung yang namanya kesenjangan sosial. Masihlah ada ketidaksamaan yang pasti pada yang kaya dengan yang miskin. Kekayaan serta kemakmuran negara cuma bisa di nikmati oleh segelintir rakyat. Tersebut masalah yang biasanya tengah dihadapi oleh setiap Negara didunia ini sepanjang mulai sejak dikenalnya pengetahuan ekonomi.

Pengertian-Ekonomi-Pembangunan-Menurut-Para-Ahli 


Menurut Schumpeter, ekonomi pembangunan yaitu pergantian pendapatan perkapita serta pendapatan nasional yang berlangsung secara spontan serta tak terputus. Pergantian itu karena sebab dua hal, yakni pergantian lapangan industry serta perdagangan. Pendapatan perkapita adalah perhitungan berdasarkan rata-rata pendapatan masyarakat suatu daerah, sedang pendapatan nasional adalah nilai dari produksi barang maupun layanan yang dihasilkan kurun waktu setahun.

Menurut Profesor Simon Kuznets, ekonomi pembangunan yaitu meningkatnya kekuatan suatu Negara untuk sediakan bermacam barang yang diperlukan penduduknya dalam periode panjang. Kekuatan bisa bertambah bersamaan dengan berjalannya saat serta hal itu terbagi dalam 3 komponen, yakni :

  • Penambahan ketersediaan barang, 
  • Perkembangan tehnologi, dan 
  • Penyesuaian kelembagaan atau ideology yang membuahkan ilmu dan pengetahuan. 

Berdasarkan pendapat beberapa pakar tentang pengertian ekonomi pembangunan yang sudah dijelaskan, bisa diambil kesimpulan kalau ekonomi pembangunan yaitu satu sistem penambahan pendapatan keseluruhan serta pendapatan perkapita suatu daerah dengan mempertimbangkan semua pergantian yang ada. Ekonomi pembangunan juga adalah hal utama yang harus diusahakan oleh semua daerah untuk kebutuhan berbarengan. Lantaran cara barusan adalah langkah yang ampuh untuk tingkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Selain itu, ekonomi pembangunan yang dikerjakan secara maksimal dapat juga meningkatkan serta memajukan kekuatan suatu daerah dari sisi ekonomi yang lebih kuat hingga bakal diperhitungkan oleh daerah yang lain.

Keadaan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Liberal

Sesudah pengakuan kedaulatan, Pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat dampak dari disepakatinya ketentuanketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang.

Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Selain masalah jangka panjang dan jangka pendek tersebut perekonomian Indonesia saat itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat adalah sebagai berikut.
  1. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah.
  2. Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 Miliar.
  3. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.
  4. Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda.
  5. Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
  6. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai.
  7. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia.
  8. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.
  9. Kabinet terlalu sering berganti menyebabakan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang.
  10. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.

Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.

1. Gunting Syafruddin
Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950 Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.
gunting safrudin
Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.

2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya :
  • Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
  • Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
  • Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
  • Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :
  • Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
  • Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
  • Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
  • Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
  • Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
  • Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Dampaknya program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

3. Nasionalisasi De Javasche Bank
Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredi tharus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis.

Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.

4. Sistem Ekonomi Ali-Baba
Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (mentri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah untuk memajukan pengusaha pribumi, agar para pengusaha pribumi Bekerjasama memajukan ekonomi nasional, pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina.

Pelaksanaan kebijakan Ali-Baba,
  • Pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf.
  • Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional
  • Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.
Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:
  • Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.
  • Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.
  • Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.

5. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi :
  • Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
  • Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
  • Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Sukarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB.

Dampaknya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.

Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.
RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :
  • Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
  • Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
  • Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
7. Musyawarah Nasional Pembangunan
Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena :
  • Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
  • Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
  • Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.
  • Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia.
  • Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.

Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin maka ekonomipun mengikuti ekonomi terpimpin. Sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin. Dimana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja.

1. Pembentukan Badan Perencana Pembangunan Nasional
Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Moh. Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang.mTugas Depernas antara lain :
  • Mempersiapkan rancangan Undang-undang Pembangunan Nasional yang berencana
  • Menilai Penyelenggaraan Pembangunan

Hasil yang dicapai, dalam waktu 1 tahun Depenas berhasil menyusun Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana tahapan tahun 1961-1969 yang disetujui oleh MPRS melalui Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaanya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961
Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin
Mengenai masalah pembangunan terutama mengenai perencanaan dan pembangunan proyek besar dalam bidang industri dan prasarana tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan. 1963 Dewan Perancang Nasional (Depernas) diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Sukarno.

2. Pemotongan Nilai Uang
Kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Tujuan dilakukan sanering adalah :
  • Untuk membendung inflasi yang tetap tinggi
  • Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat
  • Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.

Pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai pemotongan nilai uang, yaitu sebagai berikut.
  • Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50
  • Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1.000 menjadi Rp. 100
  • Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000

Tetapi usaha pemerintah tersebut tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Para pengusaha daerah di seluruh Indonesia tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan keuangan tersebut. Pada masa pemotongan nilai uang memang berdampak pada harga barang menjadi murah tetapi tetap saja tidak dapat dibeli oleh rakyat karena mereka tidak memiliki uang. Hal ini disebabkan karena :
  • Penghasilan negara berkurang karena adanya gangguan keamanan akibat pergolakan daerah yang menyebabkan ekspor menurun.
  • Pengambilalihan perusahaan  Belanda pada tahun 1958 yang tidak diimbangi oleh tenaga kerja manajemen yang cakap dan berpengalaman.
  • Pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962, RI sedang mengeluarkan kekuatan untuk membebaskan Irian Barat.

Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6/1959 yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp1000 dan Rp500 yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100 dan Rp50 sebelum tanggal 1 Januari 1960.

3. Konsep Djuanda
Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan, kasus DI Jawa Barat dan pembebasan Irian Barat, pemerintah mulai memikirkan penderitaan rakyatnya dengan melakukan rehabilitasi ekonomi. Konsep rehabilitasi ekonomi disusun oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Pertama Ir Djuanda dan hasilnya dikenal dengan sebutan Konsep Djuanda. Namun konsep ini mati sebelum lahir karena mendapat kritikan yang tajam dari PKI karena dianggap bekerja sama dengan negara revisionis, Amerika Serikat dan Yugoslavia.

4. Deklrasai Ekonomi
Deklarasi Ekonomi (Dekon) adalah Deklarasi yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 di Jakarta, untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialism dan system ekonomi berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.

Strategi Ekonomi Terpimpin dalam Dekon terdiri dari beberapa tahap; Tahapan pertama, harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan ini merupakan persiapan menuju tahapan kedua yaitu tahap ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi.

Peraturan pelaksanaan Dekon tidak terlepas dari campur tangan politik yang memberi tafsir sendiri terhadap Dekon. PKI termasuk partai yang menolak melaksanakan Dekon, padahal Aidit terlibat di dalam penyusunannya, selama yang melaksanakannya bukan orang PKI. Empat belas peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dihantam habis-habisan oleh PKI. Djuanda dituduh PKI telah menyerah kepada kaum imperialis. Presiden Soekarno akhirnya menunda pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut pada bulan September 1963 dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia.

5. Kenaikan Laju Inflasi
Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi, karena dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat prestise politik atau mercusuar, dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri. Latar Belakang meningkatnya laju inflasi :
  • Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan.
  • Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan
  • Anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar.
  • Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada
  • Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil.
  • Penertiban administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tak memberikan banyak pengaruh
  • Penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan mengalami kegagalan.
Kegagalan-kegagalan tersebut disebabkan karena:
  • Pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran.
  • Pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) dan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya.

Dampaknya :
  • Inflasi semakin bertambah tinggi
  • Harga-harga semakin bertambah tinggi,  kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965
  • Kehidupan masyarakat semakin terjepit
  • Indonesia pada tahun 1961 secara terus menerus harus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa
  • Ekspor semakin buruk dan pembatasan Impor karena lemahnya devisa.
  • Tahun 1965, cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjukkan saldo
  • negatif sebesar US$ 3 juta sebagai dampak politik konfrontasi dengan  Malaysia dan negara-negara barat.
Kebijakan Pemerintah :
  • Keadaan defisit negara yang semakin meningkat ini diakhiri pemerintah dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Sehingga menambah berat angka inflasi.
  • Pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp. 1000 menjadi Rp. 1

Dampaknya dari kebijakan pemerintah tersebut :
  • Uang rupiah baru yang seharusnya bernilai 1000 kali lipat uang rupiah lama akan tetapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai sekitar 10 kali lipat lebih tinggi dari uang rupiah baru.
  • Tindakan moneter pemerintah untuk menekan angka inflasi malahan menyebabkan meningkatnya angka inflasi.

Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksiaksi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

Pengertian dan Peran Pelaku Ekonomi

Pengertian dan Peran Pelaku Ekonomi. Pengertian Ekonomi, Peran dari Para Pelaku Ekonomi, Fungsi dari Adanya Pelaku Ekonomi, dan Peran Pemerintah dalam Hal Ekonomidi Kehidupan Masyarakat.

Pengertian Pelaku Ekonomi

Sumber: tugassekolah.com
Pelaku Ekonomi yakni seorang individu, kelompok, atau instansi yang turut serta dalam kegiatan perekonomian baik dalam hal konsumsi, distribusi, maupun produksi. Secara Umum, Pelaku Ekonomi dibagi jadi lima kelompok besar, yaitu Rumah Tangga Keluarga, Masyarakat, Perusahaan, Pemerintah, dan Negara.

Setiap pelaku ekonomi itu memiliki perannya masing-masing atau tersendiri dalam kegiatan mengkonsumsi, distribusi, dan Produksi.

Peran serta Fungsi Para Pelaku Ekonomi 

Rumah Tangga Keluarga
Sumber: bakerymagazine.com
Rumah Tangga keluarga yaitu pelaku ekonomi yang memiliki ruang lingkup paling kecil. Anggota Pelaku ekonomi ini biasanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak.

Adapula individu yang bukanlah anggota langsung dari keluarga itu namun tetap di anggap anggota rumah tangga keluarga dan ikut serta dalam kegiatan ekonomi keluarganya, misalnya nenek, kakek, saudara, atau pembantu. Peran Rumah Tangga Keluarga dalam kegiatan ekonomi:

Rumah Tangga Keluarga sebagai produsen 

Rumah tangga keluarga sebagai produsen dalam kegiatan ekonomi yaitu rumah tangga yang dapat menghasilkan barang/jasa untuk penuhi kepentingan customer.

Dalam menghasilkan produksi, Rumah tangga keluarga sebagai produsen, mereka memiliki tanah, tenaga kerja, modal, keterampilan untuk digunakan. Hasil yang didapat rumah tangga keluarga sebagai produsen yakni uang. Pendapatan itu bisa diperoleh dari:
  1. Usaha sendiri 
  2. Berkerja pada pihak lain 
  3. Menyewakan beberapa aset produksi 
Rumah Tangga Keluarga Sebagai Distribusi 

Rumah Tangga keluarga dapat melakukan tindakan sebagai distributor dengan buka toko atau warung, jadi pedagang, dan sebagainya. Maksud dari kegiatan distribusi itu juga untuk mendapat penghasilan.

Rumah Tangga Keluarga sebagai Konsumen 

Peran rumah tangga keluarga sebagai konsumen yaitu hal yang pasti. Setiap pelaku ekonomi ini tentu menjalankan kegiatan mengkonsumsi dari hasil pendapatan yang didapat, oleh karenanya, kesibukan ekonomi paling penting dalam rumah tangga keluarga yakni mengkonsumsi.

Beberapa aspek yang mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi rumah tangga keluarga yakni:
  1. Jumlah Pendapatan Keluarga 
  2. Jumlah Anggota Keluarga 
  3. Status Sosial Ekonomi Keluarga 
  4. Harga barang atau jasa yang diperlukan 
Masyarakat
Sumber: bangda.kemendagri.go.id
Masyarakat sebagai Produsen 

Masyarakat sebagai produsen yaitu anggota kelompok yang menghasilkan pendapatan dengan jual produksi product barang/jasa, misalnya berdagang, membuat kerajinan, hewan ternak, dan sebagainya. Dalam kegiatan usaha untuk mendapat pendapatan itu, usahanya memiliki ciri sebagai berikut ini:
  1. Umumnya tidak menggunakan alat-alat yang modern 
  2. Tidak memerlukan pendidikan/keterampilan khusus 
  3. Dapat membuka lapangan kerja yang bisa menyimpan banyak anggota 
  4. Usaha Ekonomi berjalan dalam ruang lingkup yang kecil 
Masyarakat Sebagai Distributor 

Peran Masyarakat sebagai distributor terwujud bila masyarakat jadi penyalur bahan produksi dari produsen ke konsumen.

Masyarakat sebagai konsumen 

Kelompok masyarakat jelas membutuhkan barang dan jasa untuk keberlangsungan usaha dan hidupnya. Sehingga mereka jadi konsumen dari produsen lain. Masyarakat yaitu pengguna produk atau fasilitas umum, seperti jalan raya, sekolah, dan sebagainya.

Bila masyarakat itu tidak memiliki pendapatan, atau hanya melakukan tindakan sebagai konsumen saja, mereka disebut juga dengan pengangguran. Rata-rata dari pengangguran itu memiliki status ekonomi yang sangat rendah. Oleh karenanya, sangat penting bagi kita untuk produktif, tidak hanya bisa menjadi konsumen saja.

Perusahaan
Sumber: nahason-bastin.blogspot.co.id
Perusahaan yakni satu badan usaha yang menjalani satu kegiatan untuk menghasilkan product barang/jasa dengan maksud paling penting yakni untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan seringkali dikaitkan dengan rumah tangga. Namun ada perbedaan yang sangat besar antara perusahan dan rumah tangga, yaitu dari sisi tujuannya.

Maksud Paling penting dari Rumah Tanga Keluarga yakni untuk memenuhi kepentingan hidupnya, sedangkan maksud paling penting dari perusahaan yakni untuk mendapatkan keuntungan. Peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi yakni:

Perusahaan sebagai Produsen 

Seperti keterangan di atas, Peran paling penting dari perusahaan yakni untuk produksi sampai dapat menghasilkan keuntungan. Sesuai sama peran serta Tujuannya itu, pastinya satu perusahaan akan melakukan tindakan sebagai produsen. Beberapa hal yang perlu dilakukan perusahaan ketika saat sebelum menjalani aktivitasnya yakni:
  1. Memastikan Barang/jasa yang akan di produksi 
  2. Memastikan proses pengelolaan produksi barang/jasa itu 
  3. Memastikan barang dan jasa yang diproduksi diperlukan oleh target pasar/konsumen 
Perusahaan sebagai Distributor 

Bila produknya tidak laku satu perusahaan akan mengalami kerugian, oleh karenanya mereka harus melakukan tindakan sebagai distributor agar produknya sampai langsung ke tangan customer. Umumnya kegiatan distribusi yang dikerjakan yakni:
  1. Buka cabang perusahaan 
  2. Membuat kegiadan promosi 
  3. Mengadakan kegiatan perdadangan 
  4. Mempunyai armada angkatan 
Perusahaan Sebagai Konsumen 

Kegiatan mengkonsumsi yang dilakukan perusahaan terkait erat dengan aktivitas produksi, salah satunya yakni:
  1. Pengadaan bahan pokok 
  2. Pengadaan Alat dan Bahan 
  3. Pendanaan gaji karyawan 
Pemerintah (Negara)
Sumber: pengertian-id.blogspot.co.id
Pemerintah yakni instansi kepemerintahan yang bertugas untuk memantau kegiatan ekonomi yang berjalan. Peran pemerintah dalam kegiatan Ekonomi salah satunya:

Pemerintah sebagai produsen 

Pemerintah harus turut melakukan tindakan sebagai produsen untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat indonesia. Hal semacam ini sesuai sama UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang berbunyi: Cabang-Cabang yang penting untuk negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Sedangkan pelaksanaannya sebagai produsen diwujudkan hampir dalam seluruh bagian perekonomian. Sebagai pelaksana kegiatan produksi pemerintah membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peranan BUMN salah satunya yakni:
  1. Memberi sumbangan untuk perekonomian nasional biasanya dan untuk negara pada khususnya 
  2. Mencari keuntungan dan mengadakan manfaat umum berupa penyedian barang atau jasa bermutu tinggi dan mencukupi untuk banyak orang 
  3. Jadi Perintis beberapa kegiatan usaha yang belum dapat di wujudkan oleh swasta atau koperasi 
  4. Bantu memberi pertolongan dan bimbingan pada pengusaha kelompok ekonomi rendah dalam masyarakat 
Pemerintah sebagai Distributor 

Peran pemerintah sebagai distributor juga berperan untuk sebesar-besarnya mensejahterakan rakyat. Secara umum peran pemerintah sebagai distributor yakni penyaluran sebuah hal dari yang berlebihan pada yang kekurangan agar terwujudnya kesejahteraan secara rata.

Pemerintah Sebagai Konsumen 

Dalam pemenuhan kepentingan untuk menjalani tugasnya, pemerintah jelas membutuhkan dana yang akan dipakai.

Nah pemenuhan kepentingan tersebutlah yang juga dapat dikatakan pemerintah sebagai customer. Umpamanya yakni untuk beli peralatan. Kegiatan mengkonsumsi pemerintah memiliki maksud untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan membangun sarana prasarana negara.

Pemerintah sebagai Pengatur Ekonomi 
  1. Membuat perlindungan masyarakat dari dampak negatif perkembangan ekonomi yang tidak seimbang dan tidak terkendali 
  2. Membangun modal sosial seluas-luasnya 
  3. Menciptakan dan memelihara kecocokan perubahan ekonomi.
Dan itulah pembahasan kami mengenai Pengertian dan Peran Pelaku Ekonomi, untuk berbagai informasi yang kami sajikan pada kesempatan ini, harapannya semoga Postingan kali ini mengenai Ekonomi di atas sedikitnya dapat menambah pengetahuan tersendiri bagi anda para pembaca.

Khususnya bagi anda yang saat ini sedang mencari sumber pengetahuan untuk lebih memahami Segala Hal tentang Ekonomi. Terima kasih atas kunjungannya dan salam sukses untuk sahabat semuanya.

Referensi:
  1. softilmu.com

Pengertian Pajak

Pengertian Pajak 





Pajak adalah pungutan harus yang dibayar rakyat untuk negara dan akan dipakai untuk kebutuhan pemerintah serta masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak dipakai untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak adalah salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.


Ciri-ciri Pajak 



1. Pajak Adalah Kontribusi Wajib Warga Negara 

Artinya setiap orang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang telah memenuhi ketentuan subjektif serta ketentuan objektif. Yaitu warga negara yang mempunyai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp2. 050. 000 per bulan. Jika Anda adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan keseluruhan penghasilan lebih dari Rp2 juta, maka wajib membayar pajak. Jika Anda adalah wiraswasta, jadi setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari keseluruhan penghasilan kotor/bruto (berdasar pada PP 46 tahun 2013).

2. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara 

Jika seseorang telah memenuhi ketentuan subjektif serta ketentuan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak telah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman dengan cara pidana.

3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung 

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi : ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yakni retribusi parkir, tetapi pajak tidak seperti itu. Pajak adalah salah satu fasilitas pemerataan pendapatan warga negara. Jadi saat membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, sarana kesehatan gratis untuk keluarga, beasiswa pendidikan untuk anak Anda, serta lain-lainnya.

4. Berdasarkan Undang-undang 

Perspektif Pajak Dari Sisi Ekonomi dan Hukum 



a) Pajak dari perspektif ekonomi 

Hal semacam ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) pada sektor umum (masyarakat). Hal semacam ini memberi gambaran bahwa pajak menyebabkan 2 kondisi menjadi berubah, yakni :

Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang serta layanan.

Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang serta layanan umum yang merupakan keperluan masyarakat.

b) Pajak dari perspektif hukum 

Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang muncul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya keharusan warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Dimana negara memiliki kekuatan untuk memaksa serta pajak itu dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal semacam ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasar pada undang-undang, hingga menjamin ada kepastian hukum, baik untuk petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun untuk wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Fungsi Pajak bagi Negara dan Masyarakat 



1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter) 

Pajak adalah sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari harus pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Hingga guna pajak adalah sumber pendapatan negara yang mempunyai tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) 

Pajak adalah alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial serta ekonomi. Fungsi mengatur itu diantaranya :


  • Pajak bisa digunakan untuk menghambat laju inflasi.
  • Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti : pajak ekspor barang.
  • Pajak bisa memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, misalnya : Pajak Bertambahnya Nilai (PPN).
  • Pajak bisa mengatur serta menarik investasi modal yang menolong perekonomian supaya makin produktif.


3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) 

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan serta menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi 

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan serta keadaan perekonomian, seperti : untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, hingga jumlah uang yang beredar bisa dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah turunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar bisa ditambah serta deflasi bisa di atasi.

Ke empat fungsi pajak diatas adalah fungsi dari pajak yang umum ditemui di beberapa negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Instansi Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ada dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai sama sistem self assessment yang dipercayai dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan pada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.


Jenis Pajak 


1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat 

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yakni : pajak tidak langsung serta pajak langsung.

a) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan momen atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut apabila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan keharusan membayar pajak. Misalnya : pajak penjualan atas barang elegan, dimana pajak ini hanya diberikan apabila wajib pajak menjual barang mewah.

b) Pajak Langsung (Direct Tax) 

Pajak langsung adalah pajak yang didapatkan dengan cara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketentuan pajak yang di buat kantor pajak. Didalam surat ketentuan pajak ada jumlah pajak yang perlu dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus dijamin seseorang yang terkena wajib pajak serta tidak bisa diarahkan pada pihak yang lain. Misalnya : Pajak Bumi dan Pendapatan (PBB) serta pajak pendapatan.

2. Tipe Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut 



a) Pajak Daerah (Lokal) 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II ataupun Pemda Tingkat I. Misalnya : pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, serta ada banyak yang lain.

b) Pajak Negara (Pusat) 

Pajak negara adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti : Dirjen Pajak, Dirjen Bea serta Cukai, ataupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di semua Indonesia. Misalnya : pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi serta bangunan, serta masih banyak lainnya.


3. Tipe Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak 


a) Pajak Objektif 

Pajak objektif yaitu pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Misalnya : pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk serta ada banyak yang lain.

b) Pajak Subjektif 

Pajak subjektif yaitu pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Misalnya : pajak kekayaan serta pajak penghasilan.

Koperasi Sekolah

Sebelum pulang sekolah, Siti pergi ke koperasi sekolah. Siti ingin membeli pensil. Pensil Siti telah memendek setelah dipakaisekian lama. Selain membeli pensil, Siti juga membeli pensil warna untuk menggambar. Dengan adanya koperasi sekolah, Siti merasa terbantu. Segala kebutuhan alat tulisnya dapat dia beli di koperasi sekolah. Teman-teman Siti dan para guru pun sangat terbantu dengan adanya koperasi sekolah itu. Hal ini tentu sesuai dengan fungsi dan peran koperasi.

Sesuai undang-undang, koperasi memiliki fungsi dan peran sebagai berikut.
  1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkankesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
  2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
  3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
  4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
  5. Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa.
Dalam Pembelajaran 4, kamu telah mengetahui berbagai bentuk lembaga ekonomi dalam masyarakat. Carilah informasi mengenai fungsi dan peran setiap lembaga ekonomi berikut.

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang didirikan pemerintah dengan modal milik pemerintah/negara. Selain untuk melayani kepentingan umum, BUMN juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Ada tiga bentuk BUMN, yaitu Perusahaan Umum, Perseroan (Persero), dan Perusahaan Jawatan (Perjan). Contoh BUMN yang berupa perusahaan umum yaitu Perum Peruri. Contoh BUMN yang berupa Persero, yaitu PT Pertamina dan PT Telkom. Adapun contoh BUMN dalam bentuk Perjan yaitu PJKA (sekarang menjadi PT KAI) dan Perjan Pegadaian (sekarang Perum Pegadaian).

Peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
BUMN memiliki peranan penting dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut.
  1. BUMN dapat mengelola dan menggunakan cabang-cabang produksi yang pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya.
  2. Pemerintah melalui perusahaan negara (BUMN) dapat melayani masyarakat secara maksimal.
  3. BUMN menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pendapatan nonpajak.
  4. BUMN dapat menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu mengatasi pengangguran.
  5. BUMN dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
b. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) merupakan badan usaha yang didirikan pihak swasta dengan modal sepenuhnya milik swasta, baik perseorangan maupun kerja sama beberapa orang. Kegiatan badan usaha swasta bergerak, di ataranya bergerak dalam bidang industri ekstraktif, pertanian, perdagangan, dan jasa. Perusahaan swasta dalam menjalankan usahanya dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), dan perusahaan perseorangan. Contoh badan usaha milik swasta, yaitu PT ASTRA Internasional, PT Panasonic, PT Indofood, dan PT Maspion.

Peranan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
BUMS memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, antara lain:
  1. Meningkatkan penerimaan devisa negara dari perusahaan swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor;
  2. Membantu pemerintah mengusahakan kegiatan produksi dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat;
  3. Meningkatkan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran;
  4. Membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai pajak.
c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Contoh BUMD : Perusahaan Air Minum Daerah ( PDAM ),Perusahaan Daerah Pasar ( PD Pasar ), PT Bank Jateng ,PT Bank DKI , dan lain-lain .

Peranan Badan Usaha Milik Swasta (BUMD)
  1. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan .
  2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan .
  3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha .
  4. Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat .
  5. Menjadi perintis kegiatan yang kurang diminati masyarakat .
d. Perusahaan Perseroan
Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Contoh perusahaan perseroan antara lain : PT Semen Indonesia, PT Astra Internasional, PT Indofood, PT Unilever, PT KAI, PT Telkom, PT Adhikarya, PT Tirta Investama, PT Djarum, PT Gudanggaram, dan masih banyak lagi.

Peranan Perusahaan Perseroan
Mendapatkan keuntungan, menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dan membuka lapangan kerja

e. Perusahaan Umum
Perum atau perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Contoh perum adalah Perum Damri dan Perum PPD, Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA, Perum Peruri, Perum Perumnas, Perum Balai Pustaka.

Peranan Perusahaan Umum
Melayani kepentingan umum dan bergerak dibidang jasa jasa vital

f. Yayasan
Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Contoh yayasan adalah Yayasan Citra Budaya Nusantara (YCBN), Yayasan Jantung Indonesia (YJI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Peranan Yayasan
Yayasan berfungsi sebagai wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial.

Lembaga ekonomi diperlukan bagi masyarakat. Lembaga-lembaga ekonomi mempunyai kegiatan dalam bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat pada umumnya. Pengelola lembaga ekonomi dan masyarakat bekerja sama demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat umum. Ada hubungan saling menguntungkan antara masyarakat dan pengelola lembaga ekonomi. Masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya dari kegiatan pengelola lembaga ekonomi. Sebaliknya, atas usahanya tersebut, pengelola lembaga ekonomi juga mendapatkan keuntungan. Itulah salah satu bentuk persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dan manfaatnya.

Ingat-ingatlah tindakan-tindakan mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang pernah kamu terapkan di lingkungan sekitar. Tuliskan dalam tabel berikut beserta manfaatnya.
No.
Tindakan yang Saya Lakukan
Manfaat
1.Menjenguk tetangga yang sedang sakitMenjalin silaturahmi dengan warga sekitar
2.Mempelajari berbagai kesenian dari daerah lainMengenal lebih banyak berbagai kesenian daerah
3.Menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, maupun bahasa dan kebudayaanMenjadi banyak teman dan pergaulan menjadi lebih luas
4.Memberi bantuan kepada tetangga yang terkena musibahMeringankan beban penderitaan orang lain
5.Bergotong royong membersihkan saluran airBekerjasama untuk meringankan pekerjaan

Kerja sama dalam masyarakat di antaranya melalui hubungan perdagangan atau hubungan ekonomi. . Lengkapilah pengetahuanmu dengan melakukan kegiatan berikut.
No.
Nama
Kepanjangan
Manfaat
1.IMFInternational Monetary FundMenciptakan stabilitas sistem keuangan internasional
2.OPECOrganization of the Petroleum Exporting Countries
Menjaga kestabilan harga dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak.
3.WTOWorld Trade Organization
Memantau pelaksanaan perjanjian dagang dan Memberikan bantuan teknik dan pelatihan untuk negara-negara berkembang.
4.IBRDInternational Bank for Reconstruction and Development, 
Mendapatkan bantuan kredit untuk tujuan pembangunan
5.FAOFood and Agriculture Organization
Menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup; meningkatkan produksi, proses, pemasaran dan penyaluran produk pangan dan pertanian; mempromosikan pembangunan di pedesaan.. 
6.IFCInternational Finance Corporation
Membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang dan memberikan kredit jangka panjang kepada pengusaha swasta tanpa jaminan dan pemerintah.
7.UNDPUnited Nations Development Programme
Mendapatkan bantuan teknis dan pembangunan di Indonesia.
8.UNIDOUnited Nations Industrial Development Organization
Mempercepat pembangunan industri di Negara_negara berkembang dan Negara dengan ekonomi transisi
9.OECDOrganisation for Economic Co-operation and Development)
Mendapatkan kerja sama dan pembangunan ekonomi 

Suatu sore Siti, Edo, Beni, dan Dayu berlatih bermain musik. Siti dan Dayu memainkan pianika. Beni memainkan kastanyet. Edo memainkan tamborin. Inilah lagu yang mereka mainkan.

Pengertian Pengangguran : Jenis, Penyebab Dan Mengatas Pengangguran

Pengertian Pengangguran

Pengertian Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak melakukan kegiatan kerja, atau sedang mencari pekerjaan atau bekerja secara tidak optimal.

Atau dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan sebagai pengangguran bila memenuhi salah satu kategori di bawah ini :

  1. Sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan
  2. Sedang mempersiapkan suatu usaha baru
  3. Tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discourged worker)
  4. Sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum bekerja.

Secara umum, Pengertian Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang dalam mencari kerja atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pemecatan dan berusaha untuk memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.

Menurut Sakernas (Survey Keadaan Angkatan Kerja Nasional), pengangguran didefinisikan antara lain sebagai berikut

  1. Mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja
  2. Mereka yang mempersiapkan usaha yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mempersiapkan suatu usaha atau pekerjaan yang baru 
  3. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin dalam mendapatkan pekerjaan, hal ini disebut dengan penganggur putus asa
  4. Mereka yang telah memiliki pekerjaan, namun belum mulai bekerja. 

Jenis - Jenis Pengangguran


  • Pengangguran Normal / Terbuka : Penggangguran normal adalah golongan angkatan kerja yang betul-betul tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan keterampilan tidak memadai. Setengah Menganggur (Under Employment). Setengah menganggur terjadi apabila tenaga kerja tidak bekerja secara optimum karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan.


  • Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) : Pengangguran terselubung terjadi apabila tenaga kerja tidak bekerja secara optimum karena tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya.


  • Pengangguran Friksional (Frictional Unemployment) : Pengangguran friksional adalah pengangguran temporer yang terjadi karena pergantian pekerjaan atau pergeseran tenaga kerja. Pengangguran ini disebabkan karena seseorang tidak langsung menemukan pekerjaan baru setelah berhenti dari pekerjaan lamanya atau dihambat oleh keterbatasan mereka sendiri.

  • Pengangguran Musiman (Seasonal Unemployment) : Pengangguran musiman disebabkan oleh perubahan permintaan terhadap tenaga kerja yang sifatnya berkala. Pengangguran seperti ini biasa terjadi pada tenaga kerja paruh waktu (part time).


  • Pengangguran Siklikal / Konjungtural (Cyclical Unemployment) : Pengangguran siklikal berkaitan dengan naik-turunnya aktivitas atau keadaan perekonomian suatu negara (business cycle).

  • Pengangguran Struktural (Structural Unemployment) : Pengangguran ini muncul akibat perubahan struktur ekonomi, misalnya dari struktur agraris menjadi industri, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak dapat mmenuhi syarat yang diminta perusahaan.


  • Pengangguran Sukarela (Voluntary Unemployment) : Pengangguran ini terjadi karena adanya orang yang sesungguhnya masih dapat bekerja, tetapi dengan sukarela dia tidak mau bekerja, karena mungkin sudah cukup dengan kekayaan yang dimiliki atau pekerjaannya diberikan kepada pegawai baru.


  • Pengangguran Deflasioner (Deflationary Unemployment) : Pengangguran deflasioner disebabkan lowongan pekerjaan tidak cukup untuk manampung seluruh pencari kerja.

  • Pengangguran Teknologi : Pengangguran teknologi disebabkan karena kemajuan teknologi, yakni pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin.

Penyebab Pengangguran

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal penyebab pengangguran dapat terjadi. Macam-macam penyebab pengangguran adalah sebagai berikut :

  • Penduduk yang relatif banyak sedangkan lapangan kerja sedikit. Yang mengakibatkan, permintaan tenaga kerja berkurang. 
  • Pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga tidak mampu bersaing dan tersisih. 
  • Angkatan kerja yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh dunia kerja
  • Teknologi yang semakin modern belum terimbangi oleh kemampuan 
  • Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakakukan penghematan-penghematan, misalnya penerapan rasionalisasi. 
  • Adanya lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim
  • Terdapat ketidakstabilan perekonomian, politik, dan kemanan suatu negara.

Persoalan pengangguran bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial. Dampak-dampak yang ditimbulkannya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dampak Pengangguran

Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Berikut ini beberapa dampak pengangguran terhadap perekonomian dan kehidupan sosial

  • Menurunkan Aktivitas Perekonomian

Pengangguran menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan para pengusaha dan investor tidak bergairah melakukan perluasan dan pendirian industri baru sehingga aktivitas perekonomian menjadi turun.

  • Menurunkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita

Orang yang tidak bekerja (menganggur) tidak akan menghasilkan barang dan jasa. Itu berarti semakin banyak orang yang menganggur maka PDB (Produk Domestik Bruto) yang dihasilkan akan menurun. PDB yang menurun akan menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi sekaligus turunnya pendapatan per kapita.

  • Meningkatkan Biaya Sosial

Pengangguran ternyata mengakibatkan meningkatnya biaya sosial. Karena, pengangguran mengharuskan masyarakat memikul biaya-biaya seperti biaya perawatan pasien yang stres (depresi) karena menganggur, biaya keamanan dan biaya pengobatan akibat meningkatnya tidak kriminalitas yang dilakukan oleh penganggur, serta biaya pemulihan dan renovasi beberapa tempat akibat demonstrasi dan kerusuhan yang dipicu oleh ketidakpuasan dan kecemburuan sosial para penganggur.

  • Menurunkan Tingkat Keterampilan

Dengan menganggur, tingkat keterampilan sesepramg akan menurun. Semakin lama menganggur, semakin menurun pula tingkat keterampilan seseorang.

  • Menurunkan Penerimaan Negara

Orang yang menganggur tidak memiliki penghasilan (pendapatan). Itu berarti semakin banyak orang yang menganggur, akan semakin turun pula penerimaan negara yang diperoleh dari pajak penghasilan.

Cara Mengatasi Pengangguran

Secara umum cara mengatasi pengangguran adalah dengan meningkatkan investasi, meningkatkan kualitas SDM, transfer teknologi dan penemuan teknologi baru, pembenahan perangkat hukum dalam bidang ketenagakerjaan, dan lainlain. Secara teknis kebijakan upaya-upaya ke arah itu dapat ditempuh dengan berbagai kebijakan misalnya :

  • Menyelenggarakan bursa pasar kerja

Bursa tenaga kerja adalah penyampaian informasi oleh perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja kepada masyarakat luas. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terjadi komunikasi yang baik antara perusahaan dan pencari kerja. Selama ini banyak informasi pasar kerja yang tidak mampu tersosialisasikan sampai ke masyarakat, sehingga mengakibatkan informasi lowongan kerja hanya bisa diakses oleh golongan tertentu.

  • Menggalakkan kegiatan ekonomi informal

Kebijakan yang memihak kepada pengembangan sektor informal, dengan cara mengembangkan industri rumah tangga sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Dewasa ini telah ada lembaga pemerintah yang khusus menangani masalah kegiatan ekonomi informal yakni Departemen Koperasi dan UKM. Selain itu dalam pengembangan sektor informal diperlukan keterpihakan dari Pemda setempat.

  • Meningkatkan keterampilan tenaga kerja

Pengembangan sumber daya manusia dengan peningkatan keterampilan melalui pelatihan bersertifikasi internasional. Berdasarkan survei tentang kualitas Tenaga Kerja menunjukkan bahwa ranking Human Development Index Indonesia di Asia pada tahun 2000 berada di peringkat 110. Sementara negara lain seperti Vietnam ada diperingkat 109, Filipina (77), Thailand (69), Malaysia (59), Brunei Darussalam (32), Singapura (25), Jepang (9). Data ini menunjukkan rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga peningkatan keterampilan mereka menjadi sangat perlu dilakukan.

  • Meningkatkan mutu pendidikan

Mendorong majunya pendidikan, dengan pendidikan yang memadai memungkinkan seseorang untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik. Dewasa ini sesuai dengan perintah undang-undang, pemerintah diamanatkan untuk mengalokasikan dana APBN sebesar 20% untuk bidang pendidikan nasional.

  • Mendirikan pusat-pusat latihan kerja

Pusat-pusat latihan kerja perlu didirikan untuk melaksanakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi yang ada.

  • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Pemerintah perlu terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga akan memberikan peluang bagi penciptaan kesempatan kerja.

  • Mendorong investasi

Pemerintah perlu terus mendorong masuknya investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menciptakan kesempatan kerja di Indonesia.

  • Meningkatkan transmigrasi

Transmigrasi merupakan langkah pemerintah meratakan jumlah penduduk dari pulau yang berpenduduk padat ke pulau yang masih jarang penduduknya serta mengoptimalkan sumber kekayaan alam yang ada.

  • Melakukan deregulasi dan debirokrasi

Deregulasi dan debirokrasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. Deregulasi artinya adalah perubahan peraturan aturan main terhadap bidang-bidang tertentu. Deregulasi biasanya ke arah penyederhanaan peraturan. Debirokrasi artinya perubahan struktur aparat pemerintah yang menangani bidang-bidang tertentu. Debirokrasi biasanya ke arah penyederhanaan jumlah pegawai/lembaga pemerintah yang menangani suatu urusan tertentu.

  • Memperluas lapangan kerja

Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru terutama yang bersifat padat karya. Dengan adanya era perdagangan bebas secara regional dan internasional sebenarnya terbuka lapangan kerja yang semakin luas tidak saja di dalam negeri juga ke luar negeri. Ini tergantung pada kesiapan tenaga kerja untuk bersaing secara bebas di pasar tenaga kerja internasional.