Showing posts sorted by relevance for query pengertian dasar negara. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query pengertian dasar negara. Sort by date Show all posts

Pengertian dan Fungsi Dasar Negara

Pengertian dan Fungsi Dasar Negara. Pengertian Dasar Negara, Fungsi dari Dasar Negara, Pancasila yang dijadikan Dasar Negara. Pedoman-Pedoman dalam Sebuah Dasar Negara. Negara dengan Dasarnya masing-masing.

Pengertian Dasar Negara

Sumber: poskotanews.com
Banyak para pakar yang sudah mendeskripsikan pengertian dasar negara serta fungsi dasar negara. Secara Umum Pengertian Dasar Negara yaitu sikap hidup, pandangan hidup, atau suatu hal yang tidak bisa dibuktikan kebenaran serta kekeliruannya.

Pada intinya, dasar negara adalah filsafat negara (political philosophy) yang berkedudukan sebagai sumber dari semua sumber hukum atau sumber tata tertip hukum dalam negara. Dan, agar lebih mengerti pengertian filsafat negara

Pertama-tama mari kita mengulas pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat datang dari kata philos yang memiliki arti sahabat, cinta, serta sophia yang memiliki arti kebijaksanaan, kebenaran, belajar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian filsafat yaitu pengetahuan serta penyelidikan, dengan akal budi tentang hakikat dari semua yang ada, sebab, asal, serta hukumannya.

Dasar Negara adalah landasan kehidupan sebuah negara karena tiap negara tentu mempunyai landasan negara dalam melakukan serta menjalankan kehidupan sebuah negara di mana dasar negara bertindak dalam mengatur penyelenggaraan sebuah negara.

Negara yang tidak mempunyai dasar negara yaitu sebuah negara yang dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak mempunyai pedoman yang memiliki arti bahwa negara itu tidak mempunyai arah serta tujuan yang pasti.

Mau dibawa ke mana negara ini karena dasar negara meliputi tujuan negara, harapan negara, serta etika negara.

Negara indonesia sendiri mempunyai dasar negara yakni pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yaitu ideologi negara indonesia yang menjadi pandangan serta metode semua bangsa indonesia dalam menggapai cita-cita. Cita-cita negara indonesia yaitu masyarakat yang adil serta makmur.

Fungsi Dasar Negara 

Sumber: yukepo.com
Pada umumnya, dasar negara dipakai oleh bangsa atau negara pendukungnya serta mempunyai fungsi sebagai berikut ini:

Dasar berdiri serta tegaknya sebuah negara: 

Pemikiran yang mendalam mengenai dasar negara biasanya muncul saat sebuah bangsa akan membangun satu negara. Sehingga, dasar negara berperan sebagai dasar berdirinya sebuah negara. Setelah negara berdiri, dasar negara bisa jadi landasan untuk pengelolaan negara yang berkaitan.

Dasar aktivitas penyelenggaraan negara: 

Negara didirikan untuk mewujudkan harapan serta tujuan nasional sebuah bangsa di bawah pimpinan beberapa penyelenggara negara. Dan, agar beberapa penyelenggara negara betul-betul bisa mewujudkan tujuan nasional, mereka mesti mendasarkan seluruh aktivitas pemerintahan pada dasar negara.

Dasar partisipasi warga negara: 

Seluruh warga negara memiliki hak serta kewajiban yang sama untuk menjaga negara serta berpartisipasi dalam usaha bersama menggapai tujuan bangsa. Dalam memakai hak serta menunaikan kewajibannya itu, semua warga negara mesti berpedoman pada dasar negara.

Dasar Pergaulan antara warga negara: 

Dasar negara tidak cuma jadi dasar perhubungan antar warga negara serta negara, tetapi juga dengan dasar untuk hubungan antar warga negara.

Dasar serta sumber hukum nasional:

Semua kegiatan penyelenggaraan negara serta warga negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa serta bernegara mesti didasarkan pada hukum yang berlaku. Maka dari itu, seluruh ketentuan perundang-undangan yang dibuat untuk penyelenggaraan negara mesti didasarkan pada dasar negara.

Sebagai dasar persatuan serta kesatuan bangsa: 

Hal semacam ini memiliki arti dasar negara berperan untuk merekatkan keragaman yang ada dalam masyarakat. Biasanya pengaturan dasar negara oleh sebuah negara memperhitungkan keragaman budaya serta latar belakang masyarakat.

Sebagai dasar sikap serta tingkah laku bangsa: 

Dasar negara sebuah negara punya pengaruh pada sikap serta tingkah laku politik warga negara serta penyelenggara negara itu sendiri.

Dan itulah pembahasan kami mengenai Pengertian dan Fungsi Dasar Negara, untuk berbagai informasi yang kami sajikan pada kesempatan ini, harapannya semoga Postingan kali ini mengenai Dasar Negara di atas sedikitnya dapat menambah pengetahuan tersendiri bagi anda para pembaca.

Khususnya bagi anda yang saat ini sedang mencari sumber pengetahuan untuk lebih memahami Segala Hal tentang Dasar Negara. Terima kasih atas kunjungannya dan salam sukses untuk sahabat semuanya.
Referensi:
  1. artikelsiana.com
  2. terpelajar.com

Pengertian Pancasila

Pengertian Pancasila 

Hakikat Pancasila 


Kedudukan dan fungsi Pancasila bilamana dikaji secara ilmiah memliki pengertian pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan Negara, sabagai kepribadian bangsa bahkan dalam proses terjadinya terdapat beragam jenis terminologi yang perlu didesktipsikan dengan cara objektif. Diluar itu, pancasila dengan cara kedudukan dan fungsinya juga harus dipahami secara urutan.

Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila secara urutan baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya maka pengertian Pancasila itu mencakup lingkup pengertian sebagai berikut :


Pengertian Pancasila secara etimologis 


Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta pengucapan “Pancasila” memilki dua jenis makna secara leksikal yaitu :

“panca” artinya “lima”

“syila” vokal I pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar”

“syiila” vokal i pendek artinya “peraturan perilaku yang baik, yang utama atau yang senonoh”

Kalimat tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila “ yang memilki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan yaitu adalah istilah “Panca Syilla” dengan vokal i pendek yang memilki arti leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang mempunyai lima unsur”. Mengenai istilah “Panca Syiila” dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 ketentuan perilaku yang utama.

Pengertian Pancasila secara Historis 


Proses perumusan Pancasila dimulai ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu permasalahan, khususnya akan dibahas pada sidang itu. Masalah itu yaitu mengenai suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang itu tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945 didalam siding itu Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama “Pancasila” yang berarti lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yakni seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 dimana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Mulai sejak saat itulah pengucapan Pancasila jadi bahasa Indonesia dan adalah istilah umum. Meskipun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat arti “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia yaitu dimaksud dengan arti “Pancasila”. Hal semacam ini didasarkan atas interpretasi historis terlebih dalam rencana pembentukan calon rumusan dasar negara, yang secara spontan di terima oleh peserta sidang secara bulat.

Pengertian Pancasila secara Terminologis 


Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang di kenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua sisi yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal serta 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.

Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea itu tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

 1. Ketuhanan Yang Maha Esa

 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

 3. Persatuan Indonesia

 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam        permusyawaratan/perwakilan

 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 berikut yang secara konstisional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia

Pengertian Dasar Negara

Pengertian dari Dasar Negara

Dasar Negara, tahukah Anda apa pengertiannya? Secara sederhana, suatu dasar sering kita pahami sebagai pondasi atau landasan yang sengaja dibuat sebagai tempat berpijaknya "sesuatu". "Sesuatu" ini dapat berbeda-beda bentuknya, misalnya saja rumah atau bangunan. Rumah dan bangunan yang tidak memiliki dasar, maka sulit untuk berdiri kokoh bahkan mudah runtuh. Analogi sederhana ini dapat kita pakai untuk membicarakan Negara. Suatu Negara dapat kita pandang sebagai "rumah" atau "bangunan". Agar suatu Negara dapat berdiri dengan kokoh, maka Negara tersebut harus memiliki dasar. Semakin kuat dasarnya, maka semakin kuat pula negaranya. Topik inilah yang akan kita bahas dalam uraian singkat ini, yaitu tentang Pengertian dari Dasar Negara, selamat membaca.

Pengertian dari Dasar Negara diartikan sebagai dasar dalam kehidupan bernegara. Dasar dari suatu negara biasanya digali dari jiwa bangsa atau budaya bangsa tersebut . Oleh karena itu, setiap negara mempunyai dasar negara yang berbeda-beda. Suatu Negara wajib memiliki dasar dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya. Dasar Negara untuk setiap Negara adalah suatu landasan untuk menata penyelenggaraan Negara. Hal ini adalah suatu hal yang sangat perlu. Dasar Negara juga menjadi falsafah hidup negara yang berkedudukan sebagai sumber tata teratur hukum atau sumber dari semua sumber hukum dalam suatu negara. Artinya, satu Negara ketika membuat hukum atau peraturan yang akan berlaku dalam negaranya, harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan dasar Negara tersebut . 


Dasar suatu negara adalah philosophische grondslag atau weltschauung di mana di atasnya didirikan Negara. Dasar Negara akan memberikan landasan yang kuat untuk terbentuknya suatu Negara. Negara yang tidak memiliki dasar berarti Negara tersebut tidak mempunyai dasar dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Akibatnya, Negara tersebut tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas, sehingga kekacauan sangat mudah terjadi. Oleh sebab itu, dasar hidup bernegara berbentuk dasar Negara ini disebut juga norma bernegara, tujuan, dan cita-cita Negara. Contohnya Indonesia, yang menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara. Pancasila menjadi petunjuk dan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan oleh pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia.

Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara : Sejarah dan Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila merupakan kata yang biasa kita dengar, tentu saja, apa lagi rakyat indonesia. tapi tahukah teman-teman pengertian pancasila sebagai dasar Negara ?...Pancasila sebagai dasar negara biasanya disebut dengan falsafah negara atau dasar negara (philosopiche grondslag) ideologi negara, dari negara. Pancasila difungsikan sebagai dasar yang mengatur pemerintahan negara, artinya pancasila digunakan untuk mengatur segala pemerintahan negara indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara adalah pandangan hidup bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara.

Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkeudalatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beraadap, persatuan indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia".

Norma Hukum Pokok atau pokok kaidah fundamental suatu negara yang jika dilihat dalam segi hukum memiliki hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak dapat diganggu gugat kebenarannya dan keberadaannya serta tidak akan berubah bagi negara terbentuk, artinya "tak dapat berubah-ubah walaupun dengan jalan hukum" atau apapun. Fungsi dan Kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental adalah UUD berada dibawah pancasila dan bersumber dari pancasila. atau sumber dan  kedudukan UUD berasal dan berada dibawah pokok kaidah fundamental yakni Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari rumusan ini yaitu seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai pancasila. Penyelenggaraan bernegara di Indonesia mengacu pada hal-hal yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai berKemanusiaan, nilai-nilai berKesatuan, nilai-nilai Kerakyatan dan nilai-nilai Keadilan.

Menurut Listyono Santoso, pada masa sekarang ini mengembalikan atau menegaskan kembali kedudukan pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan suatu tuntutan penting oleh karena telah banyak terjadi kesalahan penafsiran atas pancasila di masa lalu tersebut. Pengalaman yang sebelumnya menunjukkan adanya tafsir tunggal dan monolitik atas pancasila. Para oknum negara yang telah menjadikan pancasila bukan sebagai sistem norma dan koridor dalam menjalankan dan mengarahkan bangsa, tetapi pancasila telah direduksi sebagai alat kekuasaan untuk mengendalikan semua elemen bangsa dengan dogmatise ideologi. Pereduksian dan pemaknaan atas pancasila dalam pengertian yang sempit dan politis ini berakibat pada :
  1. Pancasila dipahami sebagai sebuah mitos.
  2. Pancasila dipahami secara politik ideologis untuk kepentingan kekuasaaan.
  3. Nilai-nilai pancasila menjadi nilai yang disotopia tidak sekedar otopia.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan suatu hal yang penting, jika pancasila diabaikan dalam penyelenggaraan bernegara akan menjadi kacau. Oleh karena itu hendaknya kita generasi penerus bangsa untuk selalu mengamalkan pancasila sebagai dasar negara kita. Berikutnya akan dibahas mengenai sejarah pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Jadi,."Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara" adalah pancasila dijadikan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan Pancasila menurut Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 merupakan sumber hukum dasar nasional.

Sejarah Pancasila Sebagai Dasar Negara 

Berbicara mengenai sejarah pancasila sebagai dasar negara, Pada era reformasi, ada keinginan berbagai pihak dan kalangan untuk melakukan penafsiran kembali atas pancasila dalam kedudukannya bagi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karenanya terdapat berbagai istilah seperti reposisi, reaktualisasi, radikalisasi, redefinisi, rejuvenasi, revitalisasi reimplementasi, dekonstruksi ideologi dan lain sebagainya. Beragam kedudukan, posisi serta penafsiran atas pancasila pada bangunan negara Indonesia agar pancasila tidak lagi “terdistorsi dan terdiskreditkan” karena pengalaman masa lalu. Pendapat berbagai pihak khususnya para ahli tersebut patut dihargai sebagai suatu wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Pada tahun 1998 Dr. Koentowijoyo dalam tulisannya Radikalisassi Pancasila mengatakan perlunya kita memberi ruh baru di dalam pancasila, sehingga ia akan mampu menjadi suatu kekuatan yang menggerakkan sejarah. Selama ini pancasila hanya dijadikan janji di bibir saja (lip service), tidak ada pemerintah yang sungguh-sungguh melaksanakannya. Di sisi lain telah terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap pancasila, baik pada masa orde lama maupun pada orde baru. Ruh baru inilah yang dinamakan radikalisasi pancasila.

Radikalisasi pancasila berarti:
  • Mengembalikan pancasila sesuai dengan jati dirinya, yaitu pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila yang sesuai dengan jati dirinya di dalam memberi visi kenegaraan
  • Mengganti pandangan atau persepsi dari pancasila sebagai ideologi menjadi pancasila sebagai ilmu,
  • Mengusahakan agar pancasila memiliki konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila di dalamnya dan korespondensi dengan realitas sosial.
  • Pancasila yang semula melayani kepentingan vertikal menjadi pancasila yang melayani kepentingan horizontal.

Fungsi Pancasila

Dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia maka Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila ialah :

  • asas kerohanian tertib hukum Indonesia
  • suasana kebatinan (geistlichenhinterground) dari UUD
  • cita-cita hukum bagi hukum dasar negara
  • Pandangan hidup Bangsa Indonesia.
  • Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia
  • Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia.
  • Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.
  • Cita- cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, ialah masyarakat adil serta makmur yang merata materil serta spiritual yang berdasarkan Pancasila.
Perjanjian Luhur berarti Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang pada PPKI (Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia)
Sumber dari segala sumber tertib hukum berarti , bahwa segala peraturan perundang- undangan yang telah berlaku di Indonesia harus bersumberkan pada Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila.

Pancasila ialah sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang berarti Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia serta ialah ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental ataupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain.

Makna Dari Pancasila

  • Nilai-nilai pada pancasila dasarnya ialah nilai filsafat yang sifatnya mendasar
  • pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi dasar atau menjadi pedoman bagi penyeleggaraan bernegara.
  • nilai dasar pancasila ialah bersifar abstrak , normatif serta nilai itu menjadi motivator kegiatan dalam penyelaggaraan bernegara.

Pengertian Hak : Jenis-Jenis Hak

Pengertian  Hak

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.

  • Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum;
  • Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
  • Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan;
  • Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai;
  • Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
  • Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh;dan
  • Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.

Jenis-Jenis Hak Warga Negara Republik Indonesia

  • Hak atas kewarganegaraan

Siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Pasal 26 Ayat (1) dan (2) dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa yang menjadi warga negara ialah orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun, yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 26 ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Pasal 26 ini juga merupakan salah satu pencerminan dari pokok pikiran kedaulatan rakyat, penjabaran sila keempat yang menjadi landasan kehidupan politik di negara kita, Indonesia tercinta.

  • Hak dan kewajiban bela negara

Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia.

  • Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hal ini menunjukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27 Ayat (1) ini merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan juga merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

  • Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini misalnya terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak.

  • Kemerdekan memeluk agama

Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 29 Ayat (2) menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampuradukkan ajaran agama.

  • Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

Pasal 28 menetapkan hak warna negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syaratnya akan diatur dalam undang-undang. Dalam ketentuan ini terdapat tiga hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat.

  •  Pertahanan dan keamanan negara

Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

  • Kebudayaan nasional Indonesia

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan mesyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dalam Pasal 32 Ayat (2) disebutkan Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan.

  • Perekonomian nasional

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 yang terdiri atas lima ayat menyatakan sebagai berikut :

  • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  • Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  • Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran.

  • Hak mendapat pendidikan

Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Selanjutnya dalam Pasal 31 Ayat (2) ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

  • Kesejahteraan sosial

Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 diatur dalam Pasal 34. Pasal 34 terdiri atas empat ayat.

  • Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
  • Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
  • Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 ini memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak.

Pengertian Hubungan Internasional : Asas Dan Pentinganya Hubungan Internasional

Pengertian Hubungan Internasional 

Pengertian Hubungan Internasional adalah suatu bentuk hubungan antarnegara yang merdeka dan berdaulat oleh dua negara atau lebih yang mencakup berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Telah dikemukakan di awal pembahasan bahwa negara-negara di dunia menjalin hubungan secara internasional. Suatu negara tidak hidup sendiri, melainkan berbatasan dengan negara-negara lain. Kenyataan ini semakin memperkuat pentingnya hubungan internasional yang melibatkan banyak negara. Selain itu, suatu negara mungkin berkepentingan untuk menjalin hubungan dengan negara lain demi memajukan kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Konsep hubungan internasional berkait erat dengan subyek-subyek, seperti organisasi internasional, diplomasi, hukum internasional, dan politik internasional. Organisasi-organisasi internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Perkumpulan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), Organisasi perdagangan (WTO), dan sebagainya berperan besar untuk menjembatani kepentingan berbagai negara.

Hubungan Internasional (HI) ialah ilmu yang mempelajari hubungan antarnegara, termasuk peran segenap negara, organisasi antarpemerintah (IGO), organisasi nonpemerintah internasional (INGO), organisasi non-pemerintah (NGO), kemudian perusahaan multinasional (MNC). HI merupakan sebuah bidang akademik dan kebijakan publik lalu dapat bersifat positif / normatif, karena keduanya berupaya menganalisis dan merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara terpilih.

Hubungan Internasional sering dianggap sebagai cabang ilmu politik (khususnya setelah tata nama UNESCO tahun 1988), namun kelompok akademisi lebih suka menganggapnya sebagai bidang studi yang interdisipliner. Aspek-aspek hubungan internasional telah dipelajari selama ribuan tahun sejak masa Thucydides, namun baru pada pokok abad ke-20 HI akhirnya menjadi disiplin yang terpisah serta tetap.

Berbeda dengan ilmu politik, Hubungan Internasional menggunakan penjuru bidang ilmu seperti redovisning, sejarah, hukum internasional, filsafat, geografi, kerja sosial, sosiologi, antropologi, kriminologi, psikologi, studi gender, dan ilmu budaya/kulturologi.

Hubungan Internasional mencakup rentang isu yang luas, termasuk globalisasi, kedaulatan negara, keamanan internasional, kelestarian lingkungan, proliferasi nuklir, nasionalisme, pembangunan ekonomi, ekonomi global, terorisme, kejahatan terorganisasi, keamanan manusia, intervensionisme asing, dan hak asasi orang.

Pengertian Hubungan Internasional Menurut Para Ahli 

Untuk lebih memahami lebih jauh tentang pengertian hubungan internasional, berikut ini, beberapa pengertian menurut para ahli :

  • Charles A. Mc Clelland: Pengertian hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. 
  • Warsito Sunaryo: Pengertian hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengeliingi interaksi. Adapun yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan sosial tertentu, bisa diartikan sebagai negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional.
  • Tygve Nathiessen: Pengertian hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional dan hukum internasional.
  • J.C. Johari: Menurut Johari, pengertian hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (non states actors) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara. 
  • Mohtar Mas’oed: Menurut Mohtar Mas'oed bahwa pengertian hubungan internasional adalah hubungan yang melibatkan bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga diperlukan mekanisme yang kompleks dan melibatkan banyak negara.
  • Couloumbis dan Wolfe : Hubungan internasional adalah studi yang sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dapat diamati dan mencoba mendapatkan variabel-variabel dasar untuk menerangkan prilaku serta mengungkapkan karakteristik-Karakteristik atau tipe-tipe hubungan antara unit-unit social.
  • Tulus Warsito : Hubungan internasional adalah studi terhadap interaksi dari politik luar negeri dari beberapa pelosok
  • Drs. R Soeprapto : Hubungan internasional studi yang orientasinya bersifat efektif (orientasi pasca perilaku ) yang hampir sering mengkombinasikan unsur-unsur pendekatan ilmiah dengan tujuan yang jelasnilainya seperti mensubtitusikan perang dengan metode-metode perdamaian untuk menyelesaikan pertikaian, pengendalian penduduk, perlindungan terhadap lingkungan, pemberantasan penyakit, kemelaratan manusia.
  • Kenneth Watts. Thompson : Hubungan internasional merupakan studi tentang rivalitas amtar bangsa beserta kondisi-kondisi lalu institusi-institusi yang memperbaiki ataupun memperburuk rivalitas tersebut.
  • Teuku May possibly Rudi : Hubungan internasional mencakup bermacam rupa hubungan ataupun interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan.
  • Suwardi Wiraatmaja : Hubungan internasional mencakup segala hubungan antar bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat lingkungan, dan kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan trik berfikir manusia.
  • Jeremy Bentham : Hubungan internasional adalh ilmu yang merupakan sebuah kesatuan disiplin dan punya ruang lingkup serta konsep-konsep dasar.
  • John Lewis Gaddis : Hubungan internasional ialah bidang kajian yang berguna bagi negarawan dalam cara untuk membangun dunia yang lebih baik.
  • Raymond Aron : Hubungan internasional merupakan hubungan antar unit politik yang masing-masing mengklaim sendiri berhak menentukan keadilan serta menjadi penergah bagi keputusan untuk berperang atau bukan.
  • Ishaq Rahman Hubungan internasional adalah ilmu yang diidentikkan dengan hubungan antara negara.
  • John Lierz : Hubungan internasional adlah salahsatu pemikiran yang memasukkan pertimbangan-pertimbangan implikasi kehidupan dalam berpolitik terutama perubahab unit politik termasuk didalamnya faktor keamanan lalu kekuasaan yang inheren di kehidupan sosial manusia.

Asas-Asas Hubungan Internasional 

Menurut Hugo de Groot, dalam hubungan internasional asas persamaan derajat merupakan dasar yang menjadi kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama dari mereka yang menyatukan diri di dalamnnya. Dalam hubungan internasional, dikenal beberapa asas yang didasarkan pada daerah dan ruang lingkup berlakunya ketentuan hukum  bagi daerah dan warga negara masing-masing. Ada tiga asas dalam hubungan internasional yang saling memengaruhi yaitu...

  • Asas Teritorial


Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang ada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.

  • Asas Kebangsaan


Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara di manapun ia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan exteritorial. Artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing.

  • Asas Kepentingan Umum


Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum, Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

Apabila ketiga asas tidak diperhatikan, akan timbul kekacauan hukum dalam hubungan antarbangsa (internasional). Oleh sebab itu, antara satu negara dengan negara lain perlu ada hubungan yang teratur dan tertip dalam bentuk hukum internasional. Walaupun demikian, kerapkali masih terdapat masalah dan pertikaian-pertikaian yang perlu dipecahkan. Misalnya persoalan dwi kewarganegaraan, batas-batas negara, wajib militer dan wajib palak.

Pentingnya Hubungan Internasional

Setiap negara memiliki sumber kekuatan yang berbeda. Mungkin ada negara yang kayak akan sumber daya alam, ada pula negara yang bnayak jumlah penduduknya, sementara negara lain mengandalkan berlimpahnya jumlah ilmuwan. Kelebihan-kelebihan semacam itu sangat berpengaruh terhadap posisi suatu negara dalam hubungan internasional.

Pengertian Negara Menurut Para Ahli : Tujuan Negara

PENGERTIAN NEGARA

Pengertian negara adalah suatu kelompok atau organisasi untuk dijadikan sebagai tempat untuk menjalin kerjasama dalam mencapai tujuan bersama untuk kebahagiaan rakyat. Tentunya negara berbeda yang namanya bangsa. Bangsa menjurus pada persekutuan hidup atau kelompok orang, sedangkan negara menjurus pada suatu organisasi sekelompok orang yang ada di dalamnya. Secara asal-usul kata, negara berasal dari bahasa inggris yaitu state, yang diambil dari bahasa latin, status atau statum yang memiliki arti suatu keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang mempunyai sifat-sifat tegak dan tetap. Kemudian dalam bahasa sansekerta yaitu nagari atau nagara berarti penguasa atau wilayah.
Jadi terminologi negara yaitu suatu organisasi yang tertinggi diantara setiap kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu dalam hidup pada daerah tertentu dan memiliki pemerintah yang telah berdaulat. Adapun pengertian negara tersebut mengandung suatu nilai yang konstitutif dari suatu negara yang memiliki syarat yang terdiri dari rakyat, wilayah, dan kedaulatan serta pengakuan dari seluruh negara lainnya.
Pengertian negara secara umum telah dibahas sebelumnya seperti pengertian negara dalam arti sempit dan luas, menurut KBBI. Negara tidak dapat terbentuk tampa unsur-unsur terbentuknya negara yang sebelumnya telah dibahas, adapun unsur-unsur negara secara singkat yakni secara singkat unsur negara adalah rakyat, wilayah dan pemerintah yang merupakan unsur utama dari negara, Mari kita lihat pengertian negara menurut para ahli:

Pengertian Negara Menurut Para Ahli

  • Mac Iver : Negara adalah persembatanan (penarikan) yang bertindak lewat hukum yang direalisasikan oleh pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memaksa dalam satu kehidupan yang dibatasi secara teritorial mempertegak syarat-syarat lahir yang umum dari ketertiban sosial. 
  • Logeman : Negara adalah organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan untuk dan mengurus masyarakat tertentu. 
  • Hoge de Groot : Negara adalah ikatan-ikatan manusia insaf akan arti dan panggilan hukum kodrat. 
  • George Jellinek : Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wiayah tertentu.
  •  George Wilhelm Friedrich Hegel : Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. 
  •  Krannenburg : Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. 
  • Roger H. Soltau : Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan perseoalan bersama atas nama masyarakat. 
  • Aristoteles : Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. negara di dalam pandangan Locke dibatasi oleh warga masyarakat yang merupakan pembuatnya. Untuk itu, sistem negara perlu dibangun dengan adanya pembatasan kekuasaan negara, dan bentuk pembatasan kekuasaan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara:Cara pertama adalah dengan membentuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang ditentukan oleh Parlemen berdasarkan prinsip mayoritas.Cara kedua adalah adanya pembagian kekuasaan dalam tiga unsur: legistlatif, eksekutif, dan federatif.
  • Benedictus de Spinoza : Negara adalah susunan masyarakat yang integral (kesatuan) antara semua golongan dan bagian dari seluruh anggota masyarakat (persatuan masyarakat organis). 
  • Harold J. Laski : Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu dan kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat
  • W.L.G. Lemaire : Negara tampak sebagai suatu masyarakat manusia yang teritorial yang diorganisasikan.
  • Max Weber : Negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
  • Bellefroid : Negara adalah suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan suatu kekuasaan tinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. 
  • R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. 
  • Mr. Soenarko : Negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan. 
  • Pringgodigdo : Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus memiliki pemerintah yang berdaulat. wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup yang teratur sehingga merupakan suatu bangasa (nation). 
  • Notohamidjojo : Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. 
  • Wiryono Prodjodikoro : Negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertip dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia itu. 
  • M. Solly Lubis : Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia yang merupakan suatu community dengan syarat-syarat tertentu: memiliki wilayah, rakyat dan pemerintah. 
  • Nasroen. Negara adalah suatu bentuk pergaulan manusia dan oleh sebab itu harus ditinjau secara sosiologis agar dapat dijelaskan dan dipahami. 
  • Mr. J.C.T. Simorangkir dan Mr. Woerjono Sastropratono : Negara adalah persekutuan hukum yang letaknya dalam daerah tertentu dan memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan kemakmuran bersama. 
  • Mirriam Budhardjo : Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.
  • Plato : Negara adalah suatu organisasi kekuasaan manusia dan merupakan sarana untuk tercapainya tujuan bersama.
  • Kranwer : Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik militer, ekonomi, politik, sosial maupun budaya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah negara tersebut.
  • Leon Duguit : Negara adalah dominas sejumlah elite penguasa terhadap rakyat melalui penegakan hukum.Karl Marx bahwa pengertian negara adalah alat kelas yang berkuasa untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain.

Tujuan Negara

Beberapa ahli telah memberikan pernyataan tentang pengertian negara adalah sebuah organisasi. Oleh karena itu, negara sebagai organisasi haruslah memiliki tujuan yang disepakati bersama baik itu rakyat, pemerintah dan seluruh elemen yang ada dalam negara. Beberapa ahli memberikan pandangan tentang tujuan negara yaitu:
Bapak Plato, seorang ahli filsafat dimasanya, murid dari Socrates memberikan pandangan tentang tujuan negara yaitu memajukan kesusilaan manusia sebagai perseorangan (individu) dan makhluk sosial. Kemudian Bapak Roger H. Soltau menambahkan bahwa tujuan negara adalah memberikan kemungkinan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Kemudian Bapak Thomas Aquinas memberikan pendapat yang lebih lugas tentang tujuan negara yaitu untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tenteram dengan taat kepada dan dibawah pimpinan Tuhan.

Pengertian Demokrasi Pancasila : Prinsip Dan Nilai Pancasila


Pada sistem demokrasi terdapat macam-macam demokrasi yang sudah digunakan, dan demokrasi yang sudah digunakan oleh Indonesia merupakan sistem demokrasi pancasila. Mengenai pengertian demokrasi pancasial adalah suatu sistem demokrasi yang dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan pada azas musyawarah mufakat untuk menjalankan kepentingan bersama atau kepentingan seluruh rakyat. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki ideologi yang tercantum di Pancasila, olehnya itu pada setiap sila yang ada di pancasila harus dijalankan pada kehidupan sehari-hari oleh rakyatnya agar dapat menunjang kemajuan terhadap negara Indonesia.

Pancasila pertama kali cetuskan oleh Ir. Soekarna pada sidang BPUPKI di tanggal 1 juni 1945 yang akhirnya sampai saat ini pada tanggal 1 Juni telah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, agar supaya lebih jelasnya lagi kami akan membahas pengertian demokrasi pancasila agar dapat menyelesaikan tugas makalah Pancasila.

Pengertian Demokrasi Pancasila, Ciri, Nilai dan Prinsipnya 

Pada pengertian demokrasi pancasila, harus dipahami bahwa sistem yang kita anut tidak sekedar hanya omongan dan dipikiran saja, akan tetapi harus diaktualkan dalam kehidupan keseharian, nah untuk kita seluruh yang ingin menjalankan sistem demokrasi pancasila harus tahu seperti apa itu demokrasi pancasila, berikut ini pengertian demokrasi pancasila yaitu sebagai berikut : 
  • Demokrasi pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada azas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, mempunyai kandungan berbentuk unsur-unsur kesadaran dalam bereligius, menjungjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur dan kecintaan, berkesinambungan dan berkepribadian Indonesia.
  • Pada sistem demokrasi pancasila, untuk sistem pengorganisasian negaranya dilakukan oleh rakyat itu sendiri atau persetujuan melalui rakyat. 
  • Pada demokrasi pancasila, untuk kebebasan individu tidak memiliki sifat mutlah, akan tetapi harus sesuai atau diselaraskan dengan adanya tanggung jawab sosial.
  • Dalam demokrasi pancasila, adanya keuniversalan cita-cita di mana demokrasi sudah dipadukan dengan apa yang menjadi cita-cita dalam hidup bangsa indonesia yang dijiwai dengan adanya semangan kekeluargaan sehingga tidak ada lagi yang mendominasi minoritas atau mayoritas. 

Adapun beberapa pengertian demokrasi pancasila menurut para ahli yaitu :

  • Pengertian demokrasi pancasila menurut Prof Notonegoro yang telah mengemukakan bahwa pengertian demokrasi pancasila adalah sebuah sistem di mana kerakyatan yang di pimpin oleh adanya hikmat kebijaknaan dalam sebuah permusyawaratan dan adanya perwakilan serta dengan ingin mewujudukan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. 
  • Pengertian Demokrasi Pancasila menurut Kansil adalah suatu sistem kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang merupakan hasil sila keempat dari Dasar Negara Pancasila yang telah tercantum di alinea ke 4 Pembukaan undang-undang dasar 1945.
  • Pengertian demokrasi pancasila menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo bahwa suatu pahaman demokrasi yang berdasar pada sebuah kepribadian dan falsafah dalam kehidupan bangsa indonesia yang telah dituangkan dalam ketentuan UUD 1945. 
  • Pengertian demokrasi pancasila dalam GBHN pada tahun 1978 dan tahun 1983 menetapkan bahwa segala pembangunan politik Indonesia itu diarahkan untuk dapat lebih memantapkan pada perwujudan demokrasi Pancasila. Dalam rangka untuk memantapkan sebuah stabilitas politik yang dinamis serta adanya pelaksanaan mekanisme pancasila, itu dibutuhkan adanya pemantapan dalam kehidupan konstitusional, tegaknya hukum dan kehidupan demokrasi. 

Demokrasi pancasila memiliki 2 azas yang terbentuk yaitu : 

  • Azas kerakyatan yaitu azas yang berdasar pada kesadaran terhadap kecintaan kepada rakyat, nasib dengan manunggal dan cita-cita rakyat, serta mempunyai sebuah jiwa kerakyatan atau dalam arti untuk menghayati kesadaran bahwa semuanya senasib dan memiliki cita-cita yang sama dengan yang lain. 
  • Azas Musyawarah untuk meraih mufakat, yaitu azas yang berdasar pada memperhatikan dan sikap menghargai aspirasi dari seluruh rakyat yang jumlah banyak dan melewati forum permusyawaratan di dalam rangka untuk pembahasan dalam menyatukan segala macam pendapat yang keluar dan untuk mencapai mufakat yang dijalankan dengan adanya rasa kasih sayang serta pengorbanan agar mendapatkan kebahagiaan bersama-sama. 

Pada demokrasi pancasila terdiri atas beberapa prinsip-prinsip demokrasi pancasila yaitu : 

  • Prinsip demokrasi pancasila yang berTuhanan yang Maha Esa, yang berarti kalau demokrasi harus selalu dijiwai dan harus berdasar pada nilai-nilai ketuhanan. 
  • Prinsip demokrasi pancasila dalam menjunjung tinggi HAM atau Hak Asasi Manusia) yang artinya bahwa demokrasi pancasila mesti menghargai dan harus melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia. 
  • Prinsip demokrasi pancasila dalam berkedaulatan rakyat yang berarti bahwa kepentingan rakyat harus lebih dijunjung tinggi ketimbang kepentingan pribadi 
  • Prinsip demokrasi pancasila harus di dukung oleh warga negara, yang berarti bahwa sistem demokrasi pancasila harus didukung oleh warga negara Indonesia dalam soal hak serta kewajibannya dan dapat melakukan perannya masing-masing dalam sistem demokrasi pancasila yang telah diatur. 
  • Prinsip demokrasi pancasila menggunakan prinsip pemisahan kekuasaan yang berarti bahwa dala negara demokrasi harus menganut sistem pemisahaan kekuasaan, di mana pada setiap masing-masing di lembaga negara mempunyai wewenang dan fungsinya. 
  • Prinsip demokrasi pancasila harus menjamin adanya perkembangan otonomi daerah yang berarti bahwa negara harus menjamin terhadap adanya perkembangan setiap daerah untuk memajukan segala potensi yang ada didaerahnya secara masing-masing dengan berdasarkan pada ketentuan yang sudah berlaku. 
  • Prinsip demokrasi pancasila memiliki penerapan konsep negara hukum yang berarti kalau negara Indonesia harus berdasarkan pada ada ketentuan hukum, jadi bukan pada kekuasaan semata, sehingga jika ada tindakan atau kebijakan pemerintah yang dikerjakan harus merujuk pada hukum yang sudah berlaku. 
  • Prinsip demokrasi pancasila sudah menjamin diselenggarakannya mengenai peradilan yang bebas, tidak memihak dan merdeka, hal ini berarti bahwa badan peradilan tidak akan dapat terpengaruh dan dipengaruhi oleh siapapun karena sudah ada aturan yang sudah mengikat. 
  • Prinsip demokrasi pancasila, menumbuhkan sebuah kesejahteraan rakyat, yang berarti kalau demokrasi pancasila dikembangkan yang bertugas untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat pada semua aspek kehidupan baik itu batin maupun yang lahir. 
  • Prinsip demokrasi pancasila yang berkeadilan sosial yang berarti kalau system demokrasi pancasila memiliki tujuan akhir dengan berupaya mewujudkan ketatanegaraan yang baik dan dapat terwujudnya keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Demokrasi Pancasila

Nilai-nilai moral yang terkandunga dalam demokrasi pancasila antara lain yaitu:

  • Adanya rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  • Menjunjung tinggi kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
  • Menjamin dan dapat mempersatukan bangsa;
  • Berguna untuk mewujudkan keadilan sosial

Mengenal Koperasi

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang bercirikan watak sosial, berwujud usaha bersama, dan berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi memiliki fungsi dan peranan, antara lain untuk mengembangkan potensi dan kemampuan, ekonomi anggota dan masyarakat. Koperasi juga berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Koperasi adalah milik semua anggotanya. Pengelolaannya dijalankan dengan cara demokratis dan terbuka. Keuntungan yang diperoleh menjadi milik semua anggotanya. Keuntungan itu akan dibagikan kembali kepada anggotanya dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU).
Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

Tulislah dalam dua kalimat lengkap, peran dan fungsi koperasi bagi rakyat Indonesia!
Koperasi memiliki fungsi dan peranan, antara lain untuk mengembangkan potensi dan kemampuan, ekonomi anggota dan masyarakat. Koperasi juga berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.
Sebagai organisasi ekonomi rakyat, asas dan prinsip-prinsip koperasi sangat sesuai dengan jiwa Pancasila, terutama sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Bagaimana asas koperasi yang berkesesuaian dengan Pancasila terutama Sila ke-5 Pancasila. Gunakan diagram alur untuk mempermudah menjelaskan analisismu.

Prinsip-prinsip koperasi yang berkesesuaian dengan Pancasila terutama Sila ke-5 Pancasila.
Keanggotaan Bersifat Sukarela Dan Terbuka.
Koperasi menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota dengan tidak pandang status masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas, siapapun mempunyai hak yang sama untuk mendaftarkan diri dan tidak bersifat memaksa dengan tidak mewajibkan seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota yang akan menjadi bagian dari koperasi yang akan didirikan.

Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis.
Koperasi membentuk struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ada dengan berlandaskan kekeluargaan yang menjunjung asas demokrasi dalam penyelenggaraan rapat anggota, pembentukan pengawas, penentuan pengurus,dan penunjukkan pengelola sebagai karyawan yang bekerja di koperasi.

Pembagian SHU Dilakukan Secara Adil Sesuai Dengan Besarnya Jasa Usaha Masing-Masing.
Koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya, maka dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya koperai berusaha semaksimal mungkin untuk bersifat dan berlaku adil dan merata terutama dalam hal pembagian sisa hasil usaha dengan mempertimbangkan aspek kepercayaan dalam pengelolaan koperasi yang telah diberikan oleh masing-masing anggota yang dinilai dalam bentuk besarnya jasa usaha.

Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal.
Koperasi memberikan timbal balik kepada anggota yang telah menanamkan modalnya dan mempercayakan koperasi dalam mengelola modal tersebut berupa balas jasa yang sesuai dengan keadilan, keseimbangan dan keterbatasan seberapa besar modal yang telah diberikan anggota dengan transparan agar anggota jelas dan mengerti pemberian balas jasa yang diberikan koperasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemandirian.
Koperasi berdiri dengan prinsip kemandirian dengan tidak berada di bawah naungan organisasi lain dan tidak bergantung serta mengandalkan organisasi lain, koperasi berdiri sendiri dengan membentuk struktur organisasi sendiri untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Pendidikan Perkoperasian.
Koperasi mempunyai arah dan tujuan untuk dapat bekerja sama mengelola kegiatan yang bersifat positif membutuhkan keahlian dalam pengopersiannya maka dibutuhkan pendidikan dan pengarahan dalam penerapannya dengan bermaksud agar koperasi sebagai wadah yang berlandaskan prinsip dan asas kekeluargaan dapat bermanfaat, oleh karena itu pendidikan perkoperasian sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pembentukan koperasi.

Kerjasama Antar Koperasi.
Koperasi dikatakan bersifat mandiri dalam pengorganisasiannya tetapi dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi tetap menjalin hubungan dan kerjasama antar koperasi berupa komunikasi dan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung karena koperasi berlandaskan kekeluargaan dan dalam menjaga kelangsungan kehidupan perkoperasian diusahakan selalu mengadakan kerjasama agar dapat memperluas bidang usaha dan saling memberikan dukungan.
Menurut pendapatku, keberadaan koperasi di negara kita adalah koperasi dapat dimanfaatkan oleh para anggota hingga mereka dan masyarakat tidak kekurangan sandang, pangan maupun papan.
“Aku dengar, keuntungan yang diperoleh koperasi di desaku terus meningkat, lo! Bahkan, mereka sudah dapat membeli lahan baru untuk usaha pertanian mereka. Pada mulanya mereka mempunyai lahan berukuran 15 meter kali 15 meter. Sekarang mereka membeli lahan baru dengan ukuran 12 meter kali 12 meter.

Persoalan di atas dapat dijawab dengan melakukan operasi penjumlahan bilangan kuadrat.
Total luas lahan koperasi = Luas lahan awal + luas lahan baru
= (152) m² + (122) m²
= (15 × 15) m² + (12 × 12) m²
= 225 m² + 144 m²
= 369 m²
Jadi, luas lahan keseluruhan yang dimiliki koperasi tersebut adalah 369 m². Dengan memahami contoh di atas, kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan saksama!
Ingatlah aturan penyelesaian hitung campuran!
1. 12² + 13² – 10² = 144 + 169 - 100 = 313 - 100 = 213
2. (19² × 13) + 15² = (361 x 13) + 225 = 4.693 + 225 = 4.918
3. (10² : 5) + (11² × 3) = (100 : 5) + (121 x 3) = 20 + 363 = 383
4. 25² – (22² : 4) = 625 - (484 : 4) = 625 - 121 = 504
5. (32² × 3 ) + (12²: 6) = (1.024 x 3 ) +(144 : 6 ) =3.072 + 24 = 3.048
6. Suatu lahan berbentuk persegi dengan panjang sisinya 12 m dibagi menjadi empat bagian sama besar. Berapakah luas setiap bagian tersebut?
Luas setiap lahan = 12² : 4 = 144 : 4 = 36 m²

Pancasila dan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia
Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau. Indonesia juga terdiri atas beragam suku bangsa, adat istiadat, serta bahasa dan agama. Pada masapenjajahan, perbedaan-perbedaan ini telah dimanfaatkan oleh penjajah untukmemecah belah. Keadaan ini terus berlanjut hingga para pemimpin bangsa kit a berhasil menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kita.

Dengan adanya Pancasila sebagai pemersatu bangsa, kita dapat selalu saling mengingatkan. Perbedaan yang ada di antara kita tetap tidak mengubah kenyataan bahwa kita adalah saudara sebangsa. Kita sudah seharusnya hidup dalam kerukunan dan bekerja sama untuk kemajuan bangsa.

Sila-sila dalam Pancasila juga menunjukkan hal-hal yang menjadi aturan dasar bernegara di Indonesia. Semua aturan, peraturan, dan hukum yang berlaku di negara kita dibuat sesuai dengan isi dan semangat Pancasila. Dengan memahami dan menghayati Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, maka negara kita menjamin kesetaraan dan keadilan hukum bagi semua warganya. Sumber: BSE Pendidikan Kewarganegaraan SD Kelas V, Sutedjo

FUNGSI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Pancasila sebagai ideologi Negara 
Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu ”Panca” yang berarti lima dan ”Sila” yang berarti dasar. Pancasila berarti lima dasar atau lima asas yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi Pancasila mengandung penegrtian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pentunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara 
Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar (fundamen) untuk mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelengaraan negara. Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yang berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. 

3) Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Pancasila dalam pengertian ini sering disebut juga sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup dan jalan hidup (way of life). Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berati, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. 

4) Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa
Ini berati, sebagai halnya bendera merah putih sebagai ciri khas bangsa atau negara Indonesia yang membedakan dengan bangsa atau negara lain, Pancasila juga merupakan ciri khas bang Indonesia yang tercermin dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang senantiasa selaras, serasi dan seimbang sesuai deng nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pantun? Perhatikanlah dua baris pertama dari pantun tersebut. Dua baris pertama itu disebut sampiran. Dua baris selanjutnya disebut isi pantun. Perhatikanlah bahwa sampiran dan isi pantun disusun dengan kesamaan bunyi yang disebut rima. Rima pada pantun biasanya a-b-a-b.

Cobalah untuk membuat pantun seperti contoh di atas dengan menggunakan rima yang tepat. Pilihlah salah satu tema berikut ini.
Kesatuan dan persatuan
  • Memetik manggis di kota kedu
  • Membeli tebu uangnnya seribu
  • Menangis hatiku tersedu-sedu
  • Melihat bangsaku kurang bersatu
  • Gunung Kober, Gunung Kelimutu
  • Jaraknya jauh tapi sama berapinya
  • 28 Oktober berbagai suku menyatu
  • Jadi satu, yakni bangsa Indonesia
  • Tanah Riau terkenal gurindam dua belas
  • Tanah Jawa terkenal seni wayangnya
  • Bersatu dari barat-timur menolong tertindas
  • Demi mewujudkan bangsa yang dicita-cita
  • Burung garuda lambang negara
  • Semangat pancasila selalu di jaga
  • Indonesia berbhinekantunggal ika
  • Penduduk nya beribu suku bangsa
  • Hutan lebat melimpah rusa
  • Melihat mereka mengundang rindu
  • Bahasa mencerminkan bangsa
  • Dengan bahasa marilah kita berpadu
  • Jika ada durian runtuh
  • Jangan segera diunduh
  • Jika bersatu kita teguh
  • Jika bercerai kita runtuh
  • Siti Aisyah menenun perca
  • Disusun-susunnya menjadi kain nan indah
  • Janganlah persatuan ini binasa
  • Jangan karena ego bangsa kita terpecah
  • Gigit jari kena kuku
  • Sambil lihat film kum kum
  • Tak ada ras tak ada suku
  • Kalau salah haruslah dihukum 
  • Daun lontar diikat kawat
  • Mari kita ke Brastagi
  • Agar negara menjadi kuat
  • Mari kita berbenah diri
  • Susur sungai walaupun basah
  • Dari hutan ke jalan raya
  • Takkan ada kata berpisah
  • Bersatu Indonesia jaya
Cinta tanah air
  • Pergi ke toko membeli pipa
  • Pemiliknya dari Sumatra
  • Haruslah kita tahu budaya Indonesia
  • TARI SAMAN salah satunya
  • Jari berada di depan saku
  • Sangat berguna bagi manusia
  • Karena kita beragam suku
  • Maka itulah Indonesia
  • Jangan buang buah semangka
  • karena semangka manis rasanya
  • Janganlah lupakan budaya
  • Karena budaya jati diri kita
  • Seringsing lantunan daun bambu
  • Mengisi keheningan memecah suasana
  • Indonesia, untukmu haru bangsamu
  • Bersinar dengan budaya nusantara
  • Jalan-jalan ke pantai Kuta
  • Ke toko buku beli peta
  • Ayo kita berlomba-lomba
  • Menunjukkan semangat Indonesia
  • Main gasing janganlah rebah
  • Memakai tali pelepah pisang
  • Budaya asing sudah merambah
  • Budaya asli janganlah hilang
  • Jalan-jalan keliling Asia
  • Mengenal banyak ragam budaya
  • Jangan mengaku anak Indonesia
  • Jika tidak menjaga budaya bangsa
  • Makan semangka bareng si Atun
  • Tapi semangkanya belum matang
  • Yuk mari kita budayakan santun
  • Untuk berguna di masa datang
  • Terbang melayang burung peragam
  • Dari huma, terbang ke hutan
  • Budaya daerah beraneka ragam
  • Mari bersama kita lestarikan
  • Sinar surya cerah menerpa
  • Gelap awan sinar tersapu
  • Binar rekah genggam pemuda
  • Di tanah ini bersemayam sukmamu
Ajakan membangun bangsa
  • Jika hendak kamu ke kamar
  • Jangan banyak tulis dihapus
  • Jika siswa rajin belajar
  • Sudah tentu pasti lulus
  • Jika kamu pergi ke dusun
  • Jangan lupa bawa beras
  • Belajarlah dengan tekun
  • Agar kita naik kelas
  • Anak doah makan lepet
  • Makan lepet sambil melompat
  • Kalau ingin cepat pintar
  • Rajin- rajin lah untuk belajar
  • Jalan jalan ke kota banjar
  • Jangan lupa membeli kurma
  • Kita harus rajin belajar
  • Agar dapat ranking pertama
  • Bunga mawar berwarna merah
  • Sungguh indah walau diluar
  • Dari pada kita marah-marah
  • Lebih baik kita belajar
  • Kemana kancil akan di kejar
  • Lari cepat masuk pasar
  • Kalau mau jadi anak pintar
  • Rajin membaca banyak belajar
  • Jika kita pegang kuas
  • Melukislah pada kertas
  • Jika anak bangsa cerdas
  • Bangsa pun berkualitas
  • Pergi sekolah pagi-pagi
  • Sampai lupa makan sarapan
  • Jika kamu tak mau rugi
  • Raih lah ilmu pendidikan
  • Masak angsa di kuali
  • Bukan saja di perigi
  • Hendaklah kamu mengabdi
  • Di pangkuan ibu pertiwi
  • Kalau kamu mau berlayar
  • Silahkan saja naik perahu
  • Kalau kamu mau pintar
  • Jangan suka mengerutu

Pengertian Konstitusi

Pengertian Konstitusi 



Kata “konstitusi” berasal dari bahasa Perancis Constituer dan Constitution, kata pertama berarti membentuk, membangun atau menyusun, serta kata kedua berarti susunan atau pranata (masyarakat). Dengan demikian konstitusi memiliki arti ; permulaan dari segala peraturan tentang satu Negara. Pada umumnya langkah awal untuk mempelajari hukum tata negara dari satu negara diawali dari konstitusi negara bersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum tata negara dari satu negara, sehingga hukum tata negara disebut juga dengan constitutional law. Istilah Constitutional Law di Inggris menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata negara. Penggunaan istilah Constitutional Law didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata Negara unsur konstitusi lebih menonjol. 

Secara umum Pengertian konstitusi yaitu satu etika sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi biasanya mengacu pada penjaminan hak pada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi bisa diterapkan kepada semua hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. 


Tujuan Konstitusi 



Tujuan konstitusi yaitu : 
Membatasi kekuasaan penguasa supaya tidak melakukan tindakan sewenang – wenang tujuannya tanpa ada membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi akan tidak jalan dengan baik serta mungkin kekuasaan penguasa akan merajalela Dan dapat merugikan rakyat.

Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. 

Pedoman penyelenggaraan negara tujuannya tanpa adanya dasar konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. 

Nilai Konstitusi 


Nilai konstitusi yaitu : 
Nilai normatif adalah satu konstitusi yang resmi di terima oleh satu bangsa dan untuk mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam makna hukum (legal), tetapi juga fakta berlaku dalam masyarakat dalam makna berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni serta konsekuen. 

Nilai nominal yaitu satu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu dikarenakan pasal – pasal spesifik tak berlaku/tidsak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku untuk seluruh wilayah negara. 

Nilai semantik yaitu satu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. 

Jenis – jenis konstitusi 


Menurut CF. Strong konstitusi terdiri dari : 
Konstitusi tercatat (dokumentary constiutution/writen constitution) yaitu aturan – aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar yang lain yang mengatur perikehidupan satu bangsa didalam persekutuan hukum negara. 

Konstitusi tidak tercatat/konvensi (nondokumentary constitution) yaitu berbentuk kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. 

Mengenai prasyarat – prasyarat konvensi yaitu : 
  • Disadari dan dipergunakan berulang – kembali dalam praktik penyelenggaraan negara. 
  • Tidak bertentangan dengan UUD 1945. 
  • Memperhatikan proses UUD 1945. 
  • Dengan cara teoritis konstitusi dibedakan menjadi : 
  • Konstitusi politik yaitu berisi mengenai norma- norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antar lembaga negara. 
  • Konstitusi sosial yaitu konstitusi yang mengandung cita – cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu. 
  • Berdasarkan sifat dari konstitusi yaitu : 
  • Fleksibel/luwes jika konstitusi/undang undang dasar memungkinkan untuk berubah sama sesuai perkembangan. 
  • Rigid/kaku apabila konstitusi/undang undang dasar jika sulit untuk diubah. 


Sejarah Negara konstitusional 


Negara konstitusional seperti disebut di atas sudah ada sejak saat yunani kuno dengan karakteristik utmanya yaitu demokrasi dan nasionalisme. Namun untuk mencari dari sisi historis negara konstitusional ada beberapa fase mas yang diantaranya : 

a. Karakteristik Konstitualisme Yunani
Yunani adalah suatu polis atrau kota yang memiliki prosentasi penduduk yang sangat kecil, konstruksi konstitusi dan pemerintahan saat itu masih tercakup semuanya, artinya masyarakat bisa berpartisipasi langsung salam setiap pengambilan keputusan. Tentu saja sangat berbeda dengan konteks kekinian, namun satu yang bisa diambil pelajaran dari sini adalah makna demokrasi yang sudah tertanam dalam sendi pemerintahan, dan demikian pula Aristoteles dan Plato mengartikan negara tanpa melihat kepada kekuasaan melainkan suatu spiritual bond  yang memberikan kebajikan dan ia mengabaikan governmental machinery. Kenyataan seperti wajar saja karena keadaan saat itu yang masih memungkinkan untuk berjaan di alur tersebut.

b. Konstitusi Romawi
Tidak jauh berbeda dengan masa Yunani kunok, karena pada dasarnya Romawi juga adalah berupa City-state atau negara kota yang konstitusi dan aturan yang dibangun belum mencerminkan indikator negara konstitusional, yaitu demokrasi dan nasionalisme. Namun pada saat itu romawi telah membagi tiga kekuasaan meskipun berbeda dari apa yang kita ketahui saat ini.

c. Ciri Konstitusi pada abad pertengahan
Abad pertengahan merupakan abad dimana kekuasan romawi mulai runtuh disebabkan oleh invasi bangsa bar-barian. Namun legal theory masih berkembang  dan adalah Charles the Great yang kemudian mengembangkan peninggalan tersebut, meskipun pada akhirnya berbeda dari teori pemerintahan pada masanya. Corak konstitusi pada masa ini menunjukan corak feodalisme dimana kekuasaan hanya berada pada pemegang modal, oleh karena itu dalam kategori konstitusi modern hal ini belum mencerminkan konstitusi yang sempurna, baru hanya menggambarkan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah namun belum menunjukan suatu halsi yang baik, artinya nilai-nilai demokrasi dan sebagainya tidak nampak disini.

d. Masa Renaissance
Dengan adanya pemberontakan dari banyak golongan yang merupakan reaksi dari pemerintahan feodal yang sangat merugikan rakyat kecil. Beralih pada rennaisance, sebenarnya pada masa ini tidak ada hal yan terlalu bisa disoroti dari masalah konstitusi karena pada masa ini banyak berkembang wacana yang dikembangkan mengenai negara, namun dalam praktek masih belum bisa dilakukan.

e. Konstitualisme pada abad 19
Masa ini mulai menunjukan adanya pencerahan dalam hal pemerintahan, dirtandai dengan revolusi Amerika dan Perancis yang mulai merumuskan konstitusi dalam bentuk yang idela dan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi. Lembaga-olembaga kekuasaan mulai dibentuk dan diatur kewenangannya dalam proporsi yang sesuai demi memenuhi kriteria tersebut. Tetapi meskipun demikian negara-negara di eropa masih bangkit untuk kemudian mencari model yang tepat bagi pemerintahan mereka, namun ini suatu keberhasilan dimana hampir semuanya mulai mengadopsi berbagai model tetapi tetap terbingkai dalam satu kerangka negara konstitusional dengan adanya elemen demokrasi dan pengaturan hubungan rakyat dan pemerintah yang lebih terperinci.

f. Masa setelah perang dunia II dan konstitusi modern
Kecamuk perang dunia ternyata membawa banyak pengaruh dan perubahan dalam konstitusialisme di banyak negara khusunya eropa, terlebih setelah kemenangan Amerika terhadap negara-negara yang berfaham komunis dan fasis. Dengan Marshall Plan yang digalakan oleh Amerika sekaligus hal ini memberikan jalan demokratisasi dan nasionalisme yang kemudian tumbuh menjadi salah satu karakteristik dari negara konstitusional

Pengertian Wawasan Nusantara : Fungsi, Tujuan Dan Hakikatnya

Pengertian Wawasan Nusantara

Pengertian Wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diawali dari lingkungannya serta memprioritaskan persatuan dan kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.

Wawasan nusantara yaitu UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar sikap serta cara pandang warga negara Indonesia. Dalam menjalankan wawasan nusantara, diprioritaskan untuk memenuhi kesatuan wilayah dan menghargai perbedaan yang ada untuk meraih tujuan nasional.

Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau dan banyak daerah bahkan pulau yang masih belum berpenghuni. Banyak suku bangsa serta kebudayaan yang berbeda membuat negara Indonesia kaya dengan bermacam asetnya. Perbedaan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang luas serta mempunyai banyak keragaman dari ujung Aceh sampai Papua.

Walau berbeda, Indonesia bisa bersatu karena mempunyai Pancasila dan UUD yang dapat menyatukan perbedaan itu hingga sikap bangsa Indonesia dapat menghargai satu sama lain. Dengan begitu kita mesti mempunyai sikap dengan toleransi yang cukup tinggi serta menghormati tiap-tiap perbedaan yang ada.

Secara etimologis, pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang pada kesatuan kepulauan yang terdapat antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta dua samudra yaitu Samura Hindia dan Samudra Pasifik.

Istilah wawasan nusantara datang dari kata Wawas (Bahasa Jawa) yang berarti ” pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi “, dan kemudian ditambahkan akhiran an, hingga arti wawasan adalah cara pandang, cara tinjau, cara lihat.

Sedangkan kata Nusantara terbagi dalam dua kata yaitu nusa yang berarti ” pulau atau kesatuan kepulauan ” dan antara yang berarti ” letak antara dua unsur yakni dua benua dan dua samudra “. Sehingga arti dari kata nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak dari dua benua yakni Asia dan Australia serta dua samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Setelah arti umum dan etimologis wawasan nusantara, jika ditinjau dari pengertian wawasan nusantara menurut para ahli antara lain sebagai berikut :
  • Prof. Dr. Wan Usman, Pengertian wawasan nusantara menurut definisi prof. Dr. Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
  • Kel. Kerja LEMHANAS, Pengertian wawasan nusantara menurut definisi Kel. Kerja LEMHANAS (Lembaga Pertahanan Nasional) 1999 adalah cara pandang dan sikap bangsa indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam dan bernilai startegis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
  • Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN, Pengertian wawasan nusantara menurut definisi Tap MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Fungsi Wawasan Nusantara

Terdapat berbagai fungsi wawasan nusantara yang baik secara umum, menurut pendapat para ahli dan pembagiannya antara lain sebagai berikut..
  • Fungsi Wawasan Nusantara Secara umum - Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan Negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 
  • Fungsi Wawasan Nusantara Menurut Cristine S.T. Kansil, S.H., MH dkk yang mengutarakan pendapatnya dalam bukunya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi antara lain sebagai berikut :
  1. Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia
  2. Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembagunan nasional 
Fungsi Wawasan Nusantara dibedakan dalam beberapa pandangan antara lain sebagai berikut..
  1. Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan dan kewilahayan
  2. Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. 
  3. Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
  4. Fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga. 

Tujuan Wawasan Nusantara

Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional.

Latar Belakang Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara dilatar belakang dalam beberapa aspek antara lain sebagai berikut..
  • Falsafah Pancasila, Pancasila merupakan dasar dalam terjadinya wawasan nusantara dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain sebagai berikut..
  1. Penerapan HAM (Hak Asasi Manusia). misalnya pemberian kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. 
  2. Mengutamakan pada kepentingan masyarakat dari pada kepentingan indivud dan golongan
  3. Pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat. 
  • Aspek Kewiilayahan Nusantara, aspek kewilayahan nusantara dalam hal ini pada pengaruh geografi karena indonesia kaya akan SDA dan suku bangsa
  • Aspek Sosial Budaya, aspek sosial budaya dimana dalam hal ini dapat terjadi karena indonesia terdapat ratusan suku bangsa yang keseluruhan memiliki adat istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, yang menjadikan tata kehidupan nasional memiliki hubungan interaksi antara golongan karena dapat menyebabkan konflik yang besar dari keberagaman budaya. 
  • Aspek Sejarah,  Dapat mengacuh kepada aspek sejarah karena indonesia memiliki banyak pengalaman sejarah yang tidak ingin terulangnya perpecahan dalam bangsa dan negara Indonesia. Dimana kemerdekaan yang didapatkan merupakan hasil semangat persatuan dan kesatuan bangsa indonesia, sehingga harus dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan indonesia 

Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikat wawasan nusantara yaitu hakikat yang senantiasa utuh dengan menyeluruh dalam lingkup nusantara untuk kepentingan nasional, tanpa menghilangkan kepentingan yang lain seperti kepentingan daerah, kelompok, serta individual.

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara dimana cara pandang yang ada di dalam nusantara untuk mencapai keutuhan nasional. Jadi, hakikat wawasan nusantara adalah dimana sikap danmenunjukkankalau kita adalah warga negara Indonesia yang mempunyai peran utama untuk memajukan Indonesia.

Dengan begitu setiap orang dapat berperan serta dalam kesatuan negara Indonesia. Hal semacam ini dapat mencegah perpecahan antar warga negara yang kerap menyebabkan permasalahan dalam negara.

Oleh karenanya dengan berpedoman pada wawasan nusantara kita dapat melindungi keutuhan bangsa dengan mendukung pembangunan nasional yang sesuai dengan tujuan nasional. Kondisi ini diwujudkan untuk mencapai tujuan nasional yang sukses.