Showing posts sorted by relevance for query pengertian demokrasi. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query pengertian demokrasi. Sort by date Show all posts

Pengertian Demokrasi Menurut Ahli



Demokrasi adalah bentuk/mekanisme system pemerintahan dalam satu negara untuk berusaha wujudkan rakyat yang berdaulat atas negara dengan digerakkankan oleh pemerintah negara itu. Dengan cara etimologis, Demokrasi datang dari bahaya Yunani yakni demos serta kratein di mana demos bermakna rakyat serta kratein bermakna pemerintahan atau kekuasaan. Jadi Demokrasi yaitu pemerintahan atau kekuasaan rakyat.

Demokrai sebagai system pemerintahan telah dipakai mulai sejak jaman Yunani kuno. Ketika itu, semuanya rakyat ikut dengan cara segera mengulas bebrapa masalah pemerintahan. Demokrasi itu dimaksud demokrasi segera. Sesudah jaman Yunani kuno, demokrasi telah tidak sering digunakan sebagai system pemerintahan. Barulah sesudah jaman Renaissance, demokrasi bangkit kembali dengan pertimbangan seperti berikut :

Perasaan tak suka dengan oligarki (pemerintah yang digerakkan oleh sebagian orang yang berkuasa dari kelompok atau grup spesifik), segolongan kecil rakyat yang selalu melakukan tindakan menurut kemauannya.
  • Dampak aliran politik serta sosial yang menginginkan kesamaan. 
  • Perubahan butuh serta sebaiknya demokrasi. 
  • Pelopor yang sudah memperjuangkan lahirnya demokrasi, salah satunya yakni J. J Rousseau, John Locke serta Montesquieu. Perubahan setelah itu, demokrasi makin diperlukan sebagai system pemerintahan banyaknya negara yang ada di semua dunia. 

Pada umumnya, pengertian demokrasi yaitu satu system dalam pemerintahan dengan melibatkan rakyat dalam system pemerintahannya. Meskipun sekian, pengertian demokrasi ini mempunyai banyak penafsiran menurut beberapa pakar, tersebut pengertian demokrasi menurut beberapa pakar :

Pengertian demokrasi menurut beberapa ahli 

1. Pengertian demokrasi menurut Abraham lincoln 

Demokrasi yaitu satu pemerintahan yang datang dari rakyat, olehrakyat serta untukrakyat. Bisa diambil kesimpulan kalau pemegang kekuasaan yang paling tinggi dalam satu system demokrasi yakni ada di kuasa rakyat serta rakyat mempunyai hak, peluang serta nada yang sama untuk mengontrol serta mengatur kebijakan pemerintah lewat ketentuan yang paling banyak.

2. Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen 

Demokrasi yaitu satu bentuk pemerintahan di mana semua ketentuan pemerintah yang utama dengan cara segera maupun tidakdidasarkan padakesepakatan sebagian besar yang didapatkan dengan bebas pada rakyat dewasa.

3. Pengertian demokrasi menurut Sidney Hook 

Demokrasi yaitu system pemerintahan di mana tiap-tiap ketentuan pemerintah yang utama secaralangsung maupun tak didasarkan padakesepakatan sebagian besar yang didapatkan bebas dari rakyat dewasa.

4. Pengertian demokrasi menurut H. Harris Soche 

Demokrasi yaitu satu system pemerintahan rakyat karenanya kekuasaanpemerintahanmelekat pada diri rakyat/orang banyak serta hak untuk rakyat atau orang banyak untuk menjaga, serta mengatur dan membuat perlindungan dari satu paksaan serta pemerkosaan orang lain/tubuh yang diserahi untukmemerintah.

5. Pengertian demokrasi menurut Ranny 

Demokrasi yaitu suatubentukpemerintahan yang diatur serta diorganisasikan berdasar pada prinsipprinsip kedaulatan rakyat, persamaan politi, konsultasi atau dialogdenganrakyat serta berdasar pada padaaturan yang sebagian besar.

6. Pengertian demokrasi menurut Hannry B. Mayo 

Demokrasi yaitu satu kebijaksanaan umum yang diputuskan atas basic sebagian besar oleh wakil-wakil yang diawasisecara efisien oleh rakyat dalam tiap-tiap penentuan yangdidasarkanatas prinsip persamaan politik serta dikerjakan dalam situasi dimanaterjadi kebebasan politik.

7. Pengertian demokrasi menurut Merriam, Webster Dictionary. 

Demokrasi disimpulkan sebagai pemerintahan oleh rakyat yang dengan cara spesial oleh sebagian besar serta pemerintahan di mana kekuasaantertinggi tetaplah digerakkan oleh rakyat baik segera ataupun tak segera dengan melalui system perwaklan yang umumnya dikerjakandengan mengadakan pemilu dengan cara bebas yang dikerjakan dengan cara periodik serta rakyat umumkhususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik serta tidakadanya ketidaksamaan kelas yang berdasarkan atas ketentuan yang semena-mena atau berdasar pada keturunan.

8. Pengertian demokrasi menurut C. F. Strong 

Demokrasi yaitu satu system pemerintahan yang sebagian besar anggota dewan dari orang-orang yang ikut turut dalam politik berdasar pada system perwakilan yang menanggung pemerintah pada akhirnya bisa mempertanggungjawabkan semua aksi pada sebagian besar itu.

9. Pengertian demokrasi menurut Abdul Ghani Ar Rahhal. 

Demokrasi yaitu kekuasaan oleh rakyat di mana rakyat sebagai sumber kekuasaan. Ia mengatakan kalau Plato adalah orang yang pertama kalinya mengungkap teori demokrasi, di mana sumberkekuasaannya adalah hasrat yang tunggal bukanlah majemuk.

10. Pengertian demokrasi menurut Yusuf Al-Qordhawi 

Demokrasi yaitu satu wadah untuk orang-orang untuk pilih seorang untuk jadi pengatur kebutuhan orang-orang di mana pimpinannya tidaklah orang yang dibenci, ketentuannya bukanlah yangmasyarakat tak diinginkan serta orang-orangberhak memohon pertanggungjawabab pada penguasa jika pemimpin itu salah. Namun orang-orang tak memiliki hak memecatnya bila menyelewengkan, orang-orang juga tak dapat dibawa dalam system ekonomi, budaya, sosial atau system politik yg tidak dikenali serta tak disenangi.

11. Pengertian demokrasi menurut Koentjoro Poerbopanoto

yaitu satu system yang di mana rakyat harus turut ikut aktif berparsipasi dalam pemerintahan negara.

12. Pengertian demokrasi menurut Charles Costello

yaitu satu system dalam politik pemerintahan serta sosial dengan kekuasaan ada di pemerintah namun dibatasi oleh hukum serta adalah satu kebebasan pada tiap-tiap warga negara dalam membuat perlindungan semua hak-haknya.

13. Pengertian demokrasi Menurut Samuel Huntington

yaitu demokrasi dapat ada saat beberapa pembuat ketentuan yang terkuat dalam satu system itu diambil lewat pemilu yang adil, jujur serta berkala dan mengaplikasikan kebebasan berkompetisi untuk tiap-tiap calon yang mempunyai tujuan untuk peroleh suara

14. Pengertian demokrasi menurut Maurice Duverger 

yaitu langkah pemerintahan di mana ada satu kelompok yang harus diperintah serta memerintah sama atau mungkin tak terpisahkan.

15. Pengertian demokrasi menurut Prof. Mr. Muhammad Yamin 

yaitu satu basic di dalam pembentukan pemerintahan serta ada didalamnya atau masyarat dalam satu kekuasaan untuk mengatur serta memerintah supaya dikendalikan dengan cara sah oleh tiap-tiap semua warga negara.

16. Pengertian demokrasi menurut International Commision of Jurist 

yaitu satu bentuk pemerintahan yang di mana ada hak dalam bikin satu ketentuan politik harus diadakan oleh rakyat melalui beberapa wakil yang sudah dipilih dalam satu sistem pemilu.

17. Pengertian demokrasi menurut Affan Ghafar 

yaitu terdiri dari dua hal yakni demokrasi normatif yaitu demokrasi yang biasanya diwujudkan oleh negera. Sedang untuk demokrasi empirik yaitu satu demokrasi yang wujudnya cuma ada didunia politik.

18. Pengertian demokrasi menurut Yeni R. Lukiswara serta Sumarno AP 

yaitu pemerintahan dari rakyat, olehh rakyat serta untuk rakyat.

Macam-macam Demokrasi


Nah dari pengertian demokrasi menurut beberapa pakar di atas, kita bisa merumuskan beberapa macam demokrasi yakni seperti berikut :

1. Demokrasi pancasila yaitu system demokrasi yang terpusat pada masukan, kebutuhandan nada rakyat dan mempunyai jiwadandasar memahami pancasila atau nilai-nilai mulia pancasli yang bersumberpada tata nilaisosialbudaya.

2. Demokrasi liberal yaitu system demokrasi yang mengutamakan pada kebebasan manusia untuk mempunyai kebutuhan manusia serta kekuasaan dalam pemerintahan yang dibatasi oleh undangundang.

3. Demokrasi terpimpin yaitu system demokrasi yang menginginkan mengarahkan pada pimpinan tunggal

4. Demokrasi proletar yaitu system demokrasi yang menginginkan menyejahterakan rakyat dengan semua sesuatuny diputuskan serta dikuasai oleh negara dan tak mengetahui kelas orang-orang.

5. Demorasi totaliter yaitu demokrasi yang memiliki maksud paling utama untuk menghalalkan semua langkah.

6. Demokrasi titular yaitu satu system demokrasi yang bercampur dengan style lama serta moderen.

7. Demokrasi resmi yaitu satu demokrasi yang meletakkan kesamaan kedudukan setiaporang dalam politik dengan tak memasukkan usaha dalam menyingkirkan kesenjangan ekonomi.

8. Demokrasi material yaitu demokrasi yang terwujud atas kesamaan ekonomi serta sosial.

Dari beberapa macam demokrasi di atas jadi kita bisa temukan bebebrapa tanda-tanda demokrasi yakni seperti berikut :

  • Mempunyai jaminan kekuasaan yang disetujui dengan cara bersama 
  • Mempunyai jaminan kemerdekaan untuk tiap-tiap warga negara untuk berkumpul serta beroposisi. 
  • Mempunyai jaminan HAM (baca pengertian ham menurut beberapa pakar). 
  • Mempunyai kekuasaan pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat dengan lewat utusan yang diambil rakyat. 
  • Mempunyai kesamaan kedudukan serta perlakuanbagi semua warganegara dalamhukum. 


Mengenai prinsip-prinsip demokrasi yang perlu di ketahui yakni seperti berikut :

  • Ada jaminan hak asasi manusia atau HAM 
  • Kesamaan didepan hukum 
  • Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah 
  • Ada kebebasan pers. 
  • Kebebasan memberi pendapat serta berserikat 
  • Pemilu yang jurdil (jujur, adil serta bebas) sesuai sama masukan rakyat. 
  • Peradilan yang adil serta jujur dan tak memihak. 


Sekianlah info mengenai pengertian demokrasi menurut beberapa pakar | Semoga info mengenai pengertian demokrasi menurut beberapa pakar bisa memberi faedah dalam memberi wawasan mengenai pengertian demokrasi menurut beberapa pakar.

Pengertian Demokrasi Pancasila : Prinsip Dan Nilai Pancasila


Pada sistem demokrasi terdapat macam-macam demokrasi yang sudah digunakan, dan demokrasi yang sudah digunakan oleh Indonesia merupakan sistem demokrasi pancasila. Mengenai pengertian demokrasi pancasial adalah suatu sistem demokrasi yang dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan pada azas musyawarah mufakat untuk menjalankan kepentingan bersama atau kepentingan seluruh rakyat. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki ideologi yang tercantum di Pancasila, olehnya itu pada setiap sila yang ada di pancasila harus dijalankan pada kehidupan sehari-hari oleh rakyatnya agar dapat menunjang kemajuan terhadap negara Indonesia.

Pancasila pertama kali cetuskan oleh Ir. Soekarna pada sidang BPUPKI di tanggal 1 juni 1945 yang akhirnya sampai saat ini pada tanggal 1 Juni telah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, agar supaya lebih jelasnya lagi kami akan membahas pengertian demokrasi pancasila agar dapat menyelesaikan tugas makalah Pancasila.

Pengertian Demokrasi Pancasila, Ciri, Nilai dan Prinsipnya 

Pada pengertian demokrasi pancasila, harus dipahami bahwa sistem yang kita anut tidak sekedar hanya omongan dan dipikiran saja, akan tetapi harus diaktualkan dalam kehidupan keseharian, nah untuk kita seluruh yang ingin menjalankan sistem demokrasi pancasila harus tahu seperti apa itu demokrasi pancasila, berikut ini pengertian demokrasi pancasila yaitu sebagai berikut : 
  • Demokrasi pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada azas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, mempunyai kandungan berbentuk unsur-unsur kesadaran dalam bereligius, menjungjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur dan kecintaan, berkesinambungan dan berkepribadian Indonesia.
  • Pada sistem demokrasi pancasila, untuk sistem pengorganisasian negaranya dilakukan oleh rakyat itu sendiri atau persetujuan melalui rakyat. 
  • Pada demokrasi pancasila, untuk kebebasan individu tidak memiliki sifat mutlah, akan tetapi harus sesuai atau diselaraskan dengan adanya tanggung jawab sosial.
  • Dalam demokrasi pancasila, adanya keuniversalan cita-cita di mana demokrasi sudah dipadukan dengan apa yang menjadi cita-cita dalam hidup bangsa indonesia yang dijiwai dengan adanya semangan kekeluargaan sehingga tidak ada lagi yang mendominasi minoritas atau mayoritas. 

Adapun beberapa pengertian demokrasi pancasila menurut para ahli yaitu :

  • Pengertian demokrasi pancasila menurut Prof Notonegoro yang telah mengemukakan bahwa pengertian demokrasi pancasila adalah sebuah sistem di mana kerakyatan yang di pimpin oleh adanya hikmat kebijaknaan dalam sebuah permusyawaratan dan adanya perwakilan serta dengan ingin mewujudukan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. 
  • Pengertian Demokrasi Pancasila menurut Kansil adalah suatu sistem kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang merupakan hasil sila keempat dari Dasar Negara Pancasila yang telah tercantum di alinea ke 4 Pembukaan undang-undang dasar 1945.
  • Pengertian demokrasi pancasila menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo bahwa suatu pahaman demokrasi yang berdasar pada sebuah kepribadian dan falsafah dalam kehidupan bangsa indonesia yang telah dituangkan dalam ketentuan UUD 1945. 
  • Pengertian demokrasi pancasila dalam GBHN pada tahun 1978 dan tahun 1983 menetapkan bahwa segala pembangunan politik Indonesia itu diarahkan untuk dapat lebih memantapkan pada perwujudan demokrasi Pancasila. Dalam rangka untuk memantapkan sebuah stabilitas politik yang dinamis serta adanya pelaksanaan mekanisme pancasila, itu dibutuhkan adanya pemantapan dalam kehidupan konstitusional, tegaknya hukum dan kehidupan demokrasi. 

Demokrasi pancasila memiliki 2 azas yang terbentuk yaitu : 

  • Azas kerakyatan yaitu azas yang berdasar pada kesadaran terhadap kecintaan kepada rakyat, nasib dengan manunggal dan cita-cita rakyat, serta mempunyai sebuah jiwa kerakyatan atau dalam arti untuk menghayati kesadaran bahwa semuanya senasib dan memiliki cita-cita yang sama dengan yang lain. 
  • Azas Musyawarah untuk meraih mufakat, yaitu azas yang berdasar pada memperhatikan dan sikap menghargai aspirasi dari seluruh rakyat yang jumlah banyak dan melewati forum permusyawaratan di dalam rangka untuk pembahasan dalam menyatukan segala macam pendapat yang keluar dan untuk mencapai mufakat yang dijalankan dengan adanya rasa kasih sayang serta pengorbanan agar mendapatkan kebahagiaan bersama-sama. 

Pada demokrasi pancasila terdiri atas beberapa prinsip-prinsip demokrasi pancasila yaitu : 

  • Prinsip demokrasi pancasila yang berTuhanan yang Maha Esa, yang berarti kalau demokrasi harus selalu dijiwai dan harus berdasar pada nilai-nilai ketuhanan. 
  • Prinsip demokrasi pancasila dalam menjunjung tinggi HAM atau Hak Asasi Manusia) yang artinya bahwa demokrasi pancasila mesti menghargai dan harus melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia. 
  • Prinsip demokrasi pancasila dalam berkedaulatan rakyat yang berarti bahwa kepentingan rakyat harus lebih dijunjung tinggi ketimbang kepentingan pribadi 
  • Prinsip demokrasi pancasila harus di dukung oleh warga negara, yang berarti bahwa sistem demokrasi pancasila harus didukung oleh warga negara Indonesia dalam soal hak serta kewajibannya dan dapat melakukan perannya masing-masing dalam sistem demokrasi pancasila yang telah diatur. 
  • Prinsip demokrasi pancasila menggunakan prinsip pemisahan kekuasaan yang berarti bahwa dala negara demokrasi harus menganut sistem pemisahaan kekuasaan, di mana pada setiap masing-masing di lembaga negara mempunyai wewenang dan fungsinya. 
  • Prinsip demokrasi pancasila harus menjamin adanya perkembangan otonomi daerah yang berarti bahwa negara harus menjamin terhadap adanya perkembangan setiap daerah untuk memajukan segala potensi yang ada didaerahnya secara masing-masing dengan berdasarkan pada ketentuan yang sudah berlaku. 
  • Prinsip demokrasi pancasila memiliki penerapan konsep negara hukum yang berarti kalau negara Indonesia harus berdasarkan pada ada ketentuan hukum, jadi bukan pada kekuasaan semata, sehingga jika ada tindakan atau kebijakan pemerintah yang dikerjakan harus merujuk pada hukum yang sudah berlaku. 
  • Prinsip demokrasi pancasila sudah menjamin diselenggarakannya mengenai peradilan yang bebas, tidak memihak dan merdeka, hal ini berarti bahwa badan peradilan tidak akan dapat terpengaruh dan dipengaruhi oleh siapapun karena sudah ada aturan yang sudah mengikat. 
  • Prinsip demokrasi pancasila, menumbuhkan sebuah kesejahteraan rakyat, yang berarti kalau demokrasi pancasila dikembangkan yang bertugas untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat pada semua aspek kehidupan baik itu batin maupun yang lahir. 
  • Prinsip demokrasi pancasila yang berkeadilan sosial yang berarti kalau system demokrasi pancasila memiliki tujuan akhir dengan berupaya mewujudkan ketatanegaraan yang baik dan dapat terwujudnya keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Demokrasi Pancasila

Nilai-nilai moral yang terkandunga dalam demokrasi pancasila antara lain yaitu:

  • Adanya rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  • Menjunjung tinggi kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
  • Menjamin dan dapat mempersatukan bangsa;
  • Berguna untuk mewujudkan keadilan sosial

Pengertian Sistem

Pengertian Sistem




1. Pengertian sistem menurut Pamudji yaitu suatu keseluruhnya dan kebulatan yang kompleks atau tersusun rapi di mana satu kombinasi atau himpunan beberapa hal atau beberapa sisi yang membentuk suatu keseluruhnya yang utuh atau kompleks.

2. Pengertian sistem menurut Prajudi yaitu suatu jaringan yang mempunyai prosedur-prosedur yang berkaitan pada yang satu dengan yang lain sesuai dengan pola atau skema yang bulat bertujuan untuk menggerakkan suatu manfaat yang paling utama dari suatu masalah atau usaha.

3. Pengertian sistem menurut Poerwdarminta yaitu sekumpulan beberapa sisi yang bekerja secara bersama agar bisa jalankan sesuatu maksud. Bila satu diantara bagiannya yang rusak atau tidak bisa menggerakkan pekerjaan jadi maksud akan tidak terwujud atau tidak tercukupi atau sistem yang terwujud bakal memperoleh satu masalah.

4. Pengertian sistem menurut musanef yaitu satu fasilitas yang menguasai pekerjaan serta kondisi agar bisa menggerakkan pekerjaan dengan teratur.

5. Pengertian sistem menurut L. James Havery yaitu suatu prosedur rasional dan logis yang bermanfaat membuat atau melakukan suatu rangkaian komponen yang mempunyai keterhubungan antara yang satu dengan yang lain.

6. Pengertian sistem menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu satu piranti unsur yang teratur dengan saling terkait hingga bisa membuat satu totalitas pernafasan, peredaran darah di badan serta pencernaan makanan. 2, susunan yang teratur dari pandangan, azas, teori. Semisal sistem pemerintahan negara (totaliter, demokrasi dan parlementer dan sebagainya). 3, Sistem. Semisal pendidikan (individual, klasikal dan sebagainya).

7. Pengertian sistem menurut Gordon B. Davis yaitu satu susunan yang terbagi dalam bebrapa sisi yang mempunyai keterikatan yang jalan berbarengan supaya tujuan serta maksud bisa terwujud.

8. Pengertian sistem menurut Salisbury yaitu komponen-komponen atau sekumpulan sisi yang sama-sama bekerja bersama sebagai satu kesatuan manfaat.



9. Pengertian sistem menurut John Mc Manama yaitu satu susunan rancanganyang dengan teratur dari beberapa fungsi yang mempunyai keterhubungan yang bekerja sebagai kesatuan yang organik untuk meraih hasil yang dikehendaki efektif serta efisien.

10. Pengertian sistem menurut Ludwig Von Bartalanfy yaitu seperangkat komponen yang saling terkait dalam satu antar relasi di antara komponen-komponen dengan lingkungan.

11. Pengertian sistem menurut Indrajid yaitu komponen-komponen atau beberapa himpunan yang mempunyai keterhubungan pada yang satu dengan yang lain.

12. Pengertian sistem menurut C. W. Churchman yaitu seperangkat beberapa sisi yang dikoordinasikan dengan cara serasi dan sesuai untuk mencapai tujuan.

13. Pengertian sistem menurut Andri Kristanto yaitu satu jringan kerja pada prosedur-prosedur yang mempunyai keterhubungan serta berkumpul dengan cara bersama supaya bisa melakukan satu aktivitas serta menyelesaikan tujuan tertentu.

14. Pengertian sistem menurut Webster’s Unabridged yaitu komponen-komponen yang mempunyai keterhubungan dalam membuat organisasi atau kesatuan.

15. Pengertian sistem menurut Pilecki yaitu sekumpulan objek dengan menghubungkan objek itu dengan atributnya atau dengan kata lain, sistem adalah satu kesatuan yang terdiri atas beberapa bagian, atribut dari sisi serta keterhubungan pada sisi dengan atribut.

16. Pengertian sistem menurut J. C. Hinggins yaitu seperangkat bebrapa sisi atau komponen-komponen yang saling berhubungan.


17. Pengertian sistem menurut Anatol Raporot yaitu sekumpulan kesatuan serta perangkat yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

18. Pengertian sistem menurut Robert Allen serta Mark Victor Hansen yaitu satu prosedur terorganisir dan mapan yang bakal membuahkan hasil.

19. Pengertian sistem menurut O’Brien yaitu sekelompok bagian yang saling mempunyai keterhubungan dengan bekerja bersama supaya bisa meraih tujuan bersama dengan menerima input dan menghasilkan keluaran yang bertransformasi dengan teratur.

20. Pengertian sistem menurut Bertalanffy yaitu sekumpulan komponen yang berinteraksi antar satu dengan yang lain serta saling bekerja bersama untuk meraih tujuan yang sama.

21. Pengertian sistem menurut Djekky R. Djoht yaitu pengelompokkan atau agregasi objek-objek yang dikumpulkan oleh sebagian hubungan yang saling tergantung atau tetap, kelompok unit yang berbeda, yang digabungkan sedemikan rupa oleh alam atau oleh seni sehingga bisa membuat satu keseluruhan integral yang berfungsi, bergerak atau beroperasi dalam satu kesatuan atau kelompok.

22. Pengertian sistem menurut L. Ackof yaitu tiap-tiap kesatuan yang secar fisik atau rencanatual terbagi dalam komponen-komponen yang saling bergantung antara yang satu dengan yang lain.

23. Pengertian sistem menurut Jogianto yaitu beberapa kumpulan elemen-elemen yang sama-sama berhubungan untuk meraih satu maksud spesifik.

24. Pengertian sistem menurut Azhar susanto yaitu himpunan atau group dari subsistem atau komponen atau sisi, baik non fisik ataupun fisik yang sama-sama mempunyai keterhubungan pada yang satu dengan yang lain dan bekerja bersama secara harmonis untuk dapat meraih tujuan.

25. Pengertian sistem menurut Zulkufli A. M yaitu himpunan satu benda riil atau abstrak yang mencakup komponen-komponen atau bebrapa sisi yang sama-sama terkait, keterikatan, ketergantungan serta sama-sama memberi dukungan yang secara detail bersatu dalam satu kesatuan untuk meraih tujuan tertentu dengan cara efisien serta efektif.

Arti Kata Politik


Pengertian Politik Secara Umum, Politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, terkhusus pada negara. Pengertian Politik jika ditinjau dari kepentingan penggunanya dimana pengertian politik terbagi atas dua yaitu pengertian politik dalam arti kepentingan umum dan pengertian politik dalam arti kebijaksanaan. Pengertian politik dalam arti kepentingan umum adalah segala usaha demi kepentingan umum baik itu yang ada dibawah kekuasaan negara maupun pada daerah. Pengertian politik Secara Singkat atau sederhana adalah teori, metode atau teknik dalam memengaruhi orang sipil atau individu. Politik merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi didalam masyarakat atau negara. Seseorang yang menjalankan atau melakukan kegiatan politik disebut sebagai "Politikus".

Politik Berasal dari bahasa yunani yaitu "polis" berarti negara atau kota dan "teta" berarti urusan. Politik pertama kali diperkenalkan dan digunakan oleh Aristoteles dimana kata politik pada awalnya, pada masa itu Aristoteles menyebut Zoon Politikon. Dari Zoon Politikon kemudian terus berkembang menjadi polites, politeia, politika, politikos. "Polites" adalah warganegara. "Politeia" adalah hal-hal yang berhubungan dengan negara. "Politika" adalah pemerintahan negara. "Politikos" adalah kewarganegaraan, dengan demikian politik berarti menyangkut dengan urusan negara atau pemerintahan.

Pengertian Politik Menurut Definisi Para Ahli


  • Pengertian politik menurut definisi Aristoteles menyatakan bahwa pengertian politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. 
  • Pengertian Politik menurut definisi Joice Mitchel yang mengatakan bahwa pengertian politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya. 
  • Pengertian politik menurut definisi Prof. Meriam Budhiarjo, pengertian politik adalah macam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. 
  • Pengertian politik menurut definisi Johan Kaspar Blunchli adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya. 
  • Pengertian politik menurut definisi F. Soltau, mengatakan bahwa pengertian politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu.
  •  Pengertian politik menurut definisi Robert, mengatakan bahwa pengertian politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia. 
  • Pengertian politik menurut definisi Paul Janet yang mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian politik adalah Ilmu yang mengatur perkembangan negara begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan. 
  • Pengertian politik menurut definisi Ibnu Aqil adalah hal-hal praktis yang mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasulullah SAW. Pengertian politik menurut definisi Litre adalah ilmu memerintah dan mengatur negara. 
Perilaku Politik  adalah perilaku suatu individu atau kelompok dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang politik. Perilaku Politik atau Contoh-contoh perilaku politik adalah sebagai berikut :

  • Ikut serta dalam pesta politik 
  • Menjalankan hak untuk memilih pimpinan politik
  • Menjalankan atau mengikuti hak untuk memilih dan mengikuti suatu parpol, ormas dan organisasi lainnya 
  • Ikut dalam menentukan atau memilih wakil rakyat/pemimpin
  • Mengemukakan kritikan atau menurunkan para pelaku politik.

Macam-Macam Sistem Politik - Terdapat banyak sekali macam-macam sistem politik yang dikembangkan oleh suatu negara yang ada diseluruh dunia seperti fasisme, komunisme, liberalisme, marxisme, kapitalisme, feminisme, federalisme, demokrasi, globalisme, diktatorisme, fundamentalisme keagamaan, imprealisme, rasisme, oligarki, monarki, libertarianisme, sosialisme, nasionalisme, theoraksi, totaliteralisme.

konsep konsep pokok politik yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi.

Berbicara mengenai politik, kita tidak berbicara mengenai brutal atau tidak. Justru politik berlawanan dengan brutalisme, kekerasan, bahkan penggunaan cara cara militeristik untuk memecahkan masalah. Bicara mengenai politik berarti membicarakan perilaku kita dalam hidup bermasyarakat, khususnya cara kita mengatasi sejumlah perbedaan yang ada lewa pembuatan kebijakan (undang undang) yang mengikat kita dan mereka. Caranya bergantung pada siapa yang menggunakan. Subjektivitas kitalah yang menyebut cara yang dilakukan si A atau si B. atau pemerintah A atau B sebagai kejam atau tidak kejam. Satu bidang tersendiri di Ilmu Politik membicarakan persoalan ini:

Etika Politik

Dalam politik kita berbicara mengenai bagaimana masyarakat di suatu wilayah menegosiasikan kepentingan masing masing untuk melahirkan kesepakatan agar kepentingan-kepentingan tersebut dapat terselenggara tanpa merugikan pihak lain. Saat dimulai, politik selalu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Tujuan awal politik tidaklah kejam atau brutal seperti sering didengungkan orang.

Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Cirinya

Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Cirinya. Hai sahabat, kali ini kita akan membahas tentang Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Ciri dari tiap-tiap sitem itu sendiri.

Pengertian Sistem Pemerintahan

Sumber: ekoonomi.com
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dipakai oleh pemerintah satu negara untuk mengatur negaranya.

Sistem pemerintahan berisi beberapa kumpulan sebagian ketentuan mendasar tentang pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, serta beragam jenis hal yang lain.

Tiap negara memiliki hak menentukan sistem pemerintahan yang bakal dianutnya. Negara Indonesia sendiri sampai sekarang, berpedoman pada sistem pemerintahan presidensial.

Definisi serta Pengertian Sistem Pemerintahan 

Istilah sistem pemerintahan pada intinya datang dari dua kata berbahasa Indonesia yakni kata “sistem” yang artinya kesatuan pengaturan, serta kata “pemerintah” yang artinya pihak yang memiliki hak memberikan perintah maupun mengambil keputusan kebijakan tertentu.

Bila disimpulkan dari arti katanya, pengertian sistem pemerintahan adalah kesatuan pengaturan yang dipakai oleh pihak-pihak yang memiliki hak menentukan kebijakan/memberikan perintah.

Pada intinya ada 2 bentuk sistem pemerintahan, yakni: 

  1. Sistem pemerintahan presiden sial yakni system atau keseluruhan prinsip pengaturan hubungan kerja antar lembaga negara lewat pemisahan kekuasaan negara, di mana presiden memainkan peran kunci di dalam pengelolaan kekuasaan eksekutfi. 
  2. Sistem pemerintahan parlementer yakni system atau keseluruhan prinsip pengaturan hubungan kerja antar lembaga negara yang secara resmi memberikan peran paling utama pada parlemen atau badan legislatif dalam menjalani pemerintahan negara. 

Sistem Pemerintahan Presidensial 

Sumber: artikelsiana.com
Di dalam sebuah pemerintahan sebuah negara tidak dapat terlepas dari sistem politik.

Lantaran sistem politik pada intinya adalah hubungan antara beberapa instansi negara dengan instansi atau individu yang ada di masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan umum/publik atau bisa disebut dengan supra struktur politik dengan infrastruktur politik.

Bentuk dari kebijakan umum dalam arti luas itu berbentuk: 
  1. Konstitusi atau undang-undang. 
  2. Undang-undang. 
  3. Ketetapan pemerintah. 
  4. Ketetapan Presiden. 
  5. Ketetapan Daerah. 
  6. Ketetapan desa yang disebut ketetapan yang paling rendah. 
Untuk melakukan berbagai kebijakan politik tersebut di atas, di Indonesia di pegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan.

Hal semacam ini diatur di dalam Pasal 4 serta Pasal 10 UUD 1945. Sebagai kepala pemerintahan tugas presiden yaitu memimpin kabinet serta birokrasi dalam melakukan kebijakan umum.

Tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, presiden juga menjabat sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara presiden melakukan peranan simbolis serta seremonial mewakili bangsa serta negara.

Lantaran jabatan presiden itu, Indonesia di kenal dengan negara yang berpedoman sistem pemerintahan presidensial, yang juga dianut oleh Amerika Serikat.

Dalam sistem presidensial memakai sistem pemerintahan kekuasaan, antara badan eksekutif, yudikatif, serta legislatif yang meningkatkan ajaran Trias Politika serta Montesqieu.

Proses pemerintahan (eksekutif) diserahkan pada presiden, proses kekuasaan kehakiman atau pengadilan (yudikatif) jadi tanggung jawab Mahkamah Agung (supreme court) sedangkan kekuasaan untuk membuat undang-undang (legislatif) ada ditangan legislatif (Badan Perwakilan Rakyat).

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial 

  1. Didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power). 
  2. Di kepalai oleh seorang presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara). 
  3. Eksekutif dipilih rakyat baik lewat penentuan secara langsung ataupun tidak secara langsung (lewat badan perwakilan). 
  4. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat serta memberhentikan beberapa pembantunya (menteri) serta menteri bertanggung jawab pada presiden. 
  5. Presiden bersama kabinet tidak bertanggung jawab pada parlemen (DPR). Oleh sebab itu, presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat tidak saling menjatuhkan atau membubarkan. 

Keunggulan Sistem Pemerintahan Presidensial 

Ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh sistem pemerintahan presidensial antara lain: 
  1. Kedudukan pemerintah lebih stabil lantaran tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen dalam masa-masa jabatannya. 
  2. Pengaturan program atau gagasan kerja gampang disesuaikan dengan masa-masa jabatan yang dipegang eksekutif. 
  3. Pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan program-program tanpa terganggu krisis kabinet. 
  4. Bisa menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada sebuah badan. 

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial 

Tetapi ada juga kekurangan yang dipunyai oleh sistem pemerintahan presidensial yakni: 
  1. Kerap kali muncul ketetapan yang tidak tegas, lantaran hampir tiap ketetapan adalah hasil tawar-menawar antara legislatif dan eksekutif. 
  2. Pengambilan ketetapan kerap kali memerlukan waktu yang cukup lama. 

Sistem Pemerintahan Parlementer 

Sumber: fachrurrizamuhammad.blogspot.co.id
Dalam sistem pemerintahan parlementer pekerjaan untuk melakukan berbagai kebijakan umum yang penting ada di tangan perdana menteri sebagai pemegang kepala pemerintahan, sedangkan sebagai kepala negara ada di tangan seorang raja atau ratu.

Contoh negara yang memakai sistem pemerintahan ini yaitu Negara Inggris. Dalam sistem pemerintahan kepala negara cuma untuk simbol, kekuasaan yang nyata dalam pemerintahan tidak terlihat.

Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Pemerintah. DI dalam pengambilan keputusan mengenai rancangan undang-undang, pekerjaan kepala negara cuma mengesahkan tiap rancangan undang-undang yang udah di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet atau dewan menteri, yang dalam menjalani tugasnya mesti bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat. Jatuh bangunnya sebuah kabinet atau seorang menteri tergantung kepercayaan yang didapatkan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada kabinetnya.

Jika Dewan Perwakilan Rakyat (parlementer) udah tidak yakin pada kabinet akan diserahkan satu mosi tidak percaya oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang dapat menyebabkan kabinet itu jatuh.

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yakni: 

  1. Bersumber pada pada prinsip kekuasaan yang menyebar (diffusion of power). 
  2. Eksekutif (perdana menteri, konselir) diambil oleh kepala negara (raja atau ratu) yang sudah mendapatkan kesepakatan serta dukungan oleh sebagian besar parlemen. 
  3. Kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif (perdana menteri atau konselir) hingga kabinet (menteri-menteri) mesti mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya pada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. 
  4. Program-program kebijakan kabinet mesti sesuai dengan tujuan politik beberapa anggota parlemen. Jika kabinet melakukan penyimpangan pada program-program kebijaksanaan yang di buat, anggota parlemen bisa menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi-mosi tidak percaya pada pemerintah. 
  5. Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pangeran, atau kaisar) cuma untuk simbol atau lambang yang tidak bisa diganggu gugat. 

Keunggulan Sistem Pemerintahan Parlementer 

Ada beberapa keunggulan yang dipunyai sistem pemerintahan parlementer yakni: 
  1. Menteri-menteri yang diangkat adalah kehendak dari suara paling banyak di parlemen hingga secara tidak langsung adalah kehendak rakyat. 
  2. Menteri-menteri akan tambah hati-hati dalam menjalani tugasnya lantaran tiap saat bisa dijatuhkan oleh parlemen. 
  3. Mudah tercapainya penyesuaian pendapat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. 

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer 

Tetapi, sistem pemerintahan parlementer juga memiliki beberapa kekurangan yakni: 
  1. Kerap kali terjadi perubahan kabinet hingga kebijaksanaan politik negara jadi labil. 
  2. Kedudukan badan eksekutif tidak stabil lantaran tiap saat bisa diberhentikan oleh parlemen lewat mosi tidak percaya. 
  3. Lantaran adanya perubahan eksekutif yang mendadak, kerapkali eksekutif tidak bisa merampungkan program kerja yang sudah disusunnya. 
Nah jadi Indonesia berpedoman sistem pemerintahan presidensial, kan?

Tidak hanya dua sistem pemerintahan yang sudah kami bahas di atas, ada beberapa sistem pemerintahan lainnya, yakni sebagai berikut ini:

Sistem Pemerintahan Komunis 

Sumber: http://m.metrotvnews.com
Sistem pemerintahan komunis yaitu sistem pemerintahan yang berpedoman azas komunisme (tidak mengakui keberadaan Tuhan). Dalam pemerintahan komunis, tiap orang mesti hidup sama rata serta setara, tidak ada yang miskin maupun kaya, semua mesti saling dukung serta saling bantu.

Ciri ciri negara dengan sistem pemerintah komunis yakni sebagai berikut ini: 

  1. Memakai sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan 
  2. Amat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. 
  3. Semua alat-alat produksi mesti dikuasai oleh negara guna mencapai kemakmuran rakyat secara rata akan tetapi dalam kenyataannya cuma dikelolah dan menguntungkan beberapa elit partai 
  4. Menggunaan sistim demokrasi keterwakilan yang dikerjakan oleh elit-elit partai komunis oleh sebab itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukanlah merupakan anggota partai komunis karena itu dalam paham komunisme tidak di kenal hak perseorangan seperti ada pada paham liberalisme. 
  5. Tidak bersandarkan pada keyakinan agama, cuma berbentuk pemberian doktrin pada rakyatnya, dengan prinsip kalau "agama dianggap candu" yang bikin orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain lantaran dianggap tidak rasional dan keluar dari hal yang nyata (kebenaran materi). 

Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal 

Sumber: slideshare.net
Sistem pemerintahan demokrasi liberal yaitu sistem pemerintahan gabungan pada sistem pemerintahan demokrasi serta sistem pemerintahan liberal. Dalam sistem pemerintahan ini, pengendalian kekuasaan dijalankan oleh kepala pemerintahan yang di ambil secara langsung oleh rakyat.

Ciri ciri negara dengan sistem pemerintah demokrasi liberal yakni sebagai berikut ini: 

  1. Berpedoman memahami demoraksi dalam sistem pemerintahannya dan dituangkan dalam konstitusi mereka 
  2. Mempunyai perwakilan dari rakyat rakyat dalam negara itu serta sekaligus membatasi kapabilitas penguasa 
  3. Kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu titik (tidak sama seperti sistem pemerintahan presidensial) sampai bikin proses pengambilan keputusan lambat 

Ciri demokrasi liberal yang lain yakni:

  1. Keputusan bersumber pada suara mayoritas 
  2. Kapabilitas atau kekuasaan pada negara sangat fokus pada parlemen 
  3. Ada sistem voting dalam pengambilan ketentuan 
  4. Perubahan kepempinan maupun perwakilan dalam sistem demokrasi liberal di ambil oleh rakyat 
  5. Ciri lain dari demokrasi liberal seperti pada pengertiannya yakni kebebasan dalam memeluk agama atau kepercayaan masing masing hingga negara dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal tidak mungkin saja bersumber pada agama seperti negara Arab yang berlandaskan agama Islam. 

Tidak cuma itu, ada juga dua system pemerintahan yang lain, yakni:

Sistem Pemerintahan Liberal 

Sumber: youtube.com
Sistem pemerintahan liberal yaitu sistem pemerintahan yang berpedoman azas kebebasan sebagai landasan penetapan kebijakannya. Dalam sistem pemerintahan ini, pemerintah tidak demikian banyak memutuskan kebijakan, dan beberapa kegiatan di dalam negara digerakkan oleh pihak swasta.

Sistem pemerintahan liberalisme memiliki beberapa ciri, yaitu:

  1. Sangat memprioritaskan kebebasan/kemerdekaan individu. 
  2. Sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang paling utama seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak mengejar kebahagiaan, dan sebagainya. 
  3. Dalam sistem pemerintahan, terdiri atas beberapa kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif. 
  4. Berasumsi sistem demokrasi sebagai sistem politik yang paling cocok untuk 
  5. satu negara lantaran hak-hak asasi manusia itu terproteksi. 
  6. Infra susunan/susunan sosial senantiasa berupaya untuk mewujudkan tegaknya demokrasi serta tumbangnya sistem kediktatoran. 
  7. Ada homo seksual serta lesbianisme yang dipicu penekanan pada kebebasan individu. 
  8. Melahirkan sekularisme, yaitu memahami yang memisahkan pada negara dengan agama. Menurut pemahaman mereka, agama yakni masalah beberapa orang sedangkan negara yakni masalah pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah tidak bisa ikut campur dalam hal agama.  
  9. Menentang ajaran komunisme yang berpedoman sistem kediktatoran hingga 
  10. hak-hak asasi manusia banyak dirampas serta diperkosa. 
  11. Melahirkan kelas ekonomi yang terdiri dari kelas ekonomi kuat serta lemah. Sekarang tengah diupayakan dalam Sistem politik liberalisme modern untuk 
  12. menyingkirkan jurang pemisah pada kelompok kaya serta kelompok miskin. 
  13. Berupaya dengan keras untuk mewujudkan kesejahteraan pada seluruh 
  14. anggota masyarakat atau seluruh warga negara. Mengingat penderitaan serta 
  15. kesengsaraan dapat memicu perbuatan-perbuatan yang bertentang dengan konstitusi negara. 
  16. Ada budaya yang tinggi dengan menjunjung tinggi kreatifitas, produktifitas, efektifitas, serta inovasitas warga negaranya. 
  17. Mengupayakan di dalam negaranya suatu pemilihan umum yang berasas baik sampai perubahan pemerintahan berjalan secara normal. 
  18. Menentang sistem politik kediktatoran lantaran menghapus Hak Asasi Manusia. 

Sistem Pemerintahan Semi Presidensial 

Sistem pemerintahan semi presidensial yaitu sistem pemerintahan gabungan antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan paling tinggi ada di dua pihak yakni di tangan presiden (sebagai pemimpin negara) serta di tangan parlemen (sebagai wakil rakyat).

Sistem pemerintahan semi presidensial memiliki beberapa ciri, yaitu: 

  • Dilihat dari presidensial 
  1. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat serta diambil langsung oleh mereka atau lewat badan perwakilan rakyat. 
  2. Presiden mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen serta non-departemen. 
  3. Kekuasaan eksekutif tidak bisa dijatuhkan oleh legislatif. 
  • Dilihat dari parlementer 
  1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden. 
  2. Menteri-menteri cuma bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif. 
  3. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif.
Itulah pembahasan kita kali ini mengenai Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Cirinya. Mudah-mudahan pembahasan kali ini membuat kita semua semakin paham dengan segala system pemerintahan yang ada ya, sahabat.

Makasih ya udah mampir dan belajar bareng di sini. Sampai bertemu lagi di postingan selanjutnya, see yaa.

Referensi:
  1. materiku86.blogspot.co.id
  2. pengertiandefinisi.com
  3. brainly.co.id
  4. brainly.co.id
  5. learniseasy.com

Pengertian Nasionalisme :Faktor Dan Bentuk Nasionalisme

Pengertian Nasionalisme

Pengertian Nasionalisme Secara Sederhana adalah semangat kebangsaan, perasaan kebangsaan, yaitu semangat cinta atau perasaan cinta terhadap bangsa dan tanah air melebihi apapun juga. Sedangkan Secara Umum, Pengertian Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara yang memiliki tujuan atau cita-cita bersama untuk kepentingan nasional. Dengan praktek Nasionalisme tampak sebagai gerakan yang memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan/kebebasan, kemakmuran atau kepentingan-kepentingan lainnya dari sesuatu bangasa. Penganut Nasionalisme disebut dengan Nasionalis. Kita sering juga mendengar/menjumpai istilah Negara Nasional yang dimaksudkannya adalah suatu negara yang kekuasaan pemerintahan meliputi dan diakui seluruh daerah negara.


Pengertian Nasionalisme Menurut Definisi Para Ahli 


  • Pengertian Nasionalisme menurut definisi Ir. Soerkano adalah pilar kekuatan bangsa-bangsa yang terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. 
  • Pengertian Nasionalisme menurut definisi Anderson yang mengatakan bahwa pengertian Nasionalisme adalah kekuatan dan kontinuitas dari sentimen nasional dengan mementingkan nation. 
  • Pengertian Nasionalisme menurut definisi Lothrop Stoddard yang memandang Nasionalisme sebagai gejala Pengertian Nasionalisme psikologis yang mengatakan bahwa pengertian nasionalisme adalah suatu keadaan jiwa atau suatu kepercayaan yang dianut oleh sejumlah besar manusia sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan. 
  • Pengertian Nasionalisme menurut definisi Joseph Ernest Rehan adalah kemauan untuk bersatu tanpa paksaan dalam semangat persamaan dan kewarganegaraan. 
  • Pengertian Nasionalisme menurut definisi H.Kohn yang mengatakan bahwa pengertian nasionalisme adalah suatu prinsip politik yang beranggapan bahwa unit nasional dan politik seharusnya seimbang.  
  • Pengertian Nasionalisme Menurut Prof. Dr. M. Dimyani Hartono. SH adalah rasa kecintaan terhadap negaranya yang tidak dapat dilepaskan dari rasa patriotisme. 
  • Pengertian Nasionalisme menurut Ernest Gellenervia, mengatakan bahwa pengertian nasionalisme adalah keseimbangan antara rasa nasional terhadap bangsa dengan 
Dengan praktek Nasionalisme terlihat sebagai gerakan yang memperjuangkan atau menjaga kemerdekaan/kebebasan, kemakmuran atau sebagian kepentingan yang lain dari sesuatu bangasa. Penganut Nasionalisme dimaksud dengan Nasionalis. Kita kerap juga mendengar/menjumpai arti Negara Nasional yang dimaksudkannya yaitu suatu negara yang kekuasaan pemerintahan mencakup serta diakui semua daerah negara.

Faktor-Faktor Kemunculan Nasionalisme - Dimulai dari abad ke 19 dan abad ke 20 mulai muncul benih-benih Nasionalisme pada bangsa-bangsa di Asia Afrika khususnya di Indonesia. Kemunculan paham nasionalisme pada masyarakat indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang dibagi atas dua yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (ekternal).

  • Faktor dari Dalam (Internal)

Kenangan kejayaan masa lampau : Di masa lalu, bangsa Asia Afrika mengalami kejayaan sebelum masuknya paham imperialisme dan kolonialisme. Di indonesia sendiri pernah mengalami kejayaan pada masa kerajaan majapahit dan sriwijaya, yang dimana pada masa kerajaan majapahit yang kokoh di wilayah nusantara sedangkan sriwijaya tangguh dalam kemaritinannya.

Munculnya Golongan Cendekiawan : Perkembangan indonesia dari golongan-golongan cendekiawan atau pelajar yang menjadi penggerak dan pemimpin munculnya organisasi pergerakan nasional indonesia dalam melawan penjajah.

Perasaan yang sama dan sepenanggungan dari penderitaan dan kesengsaraan masa penjajahan : penderitaan dan kesengsaraan dari bentuk-bentuk penjajahan bangsa barat membuat banyak masyarakat memiliki tekat dengan menentang imperialisme barat.

Berkembangnya Paham Nasionalis dalam bidang sosial ekonomi, politik, kebudayaan : Dalam bidang politik yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi dalam penderitaan dan kesengsaraan. Dalam bidang sosial ekonomi yang menyuarakan agar masyarakat hidup dengan sejahtera yang terlihat dari peran yang menghapuskan eksploitasi asing terhadap SDA di indonesia. Bidang kebudayaan yang melakukan aksi dengan melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya indonesia dari budaya asing.

  • Faktor dari Luar (Eksternal)

Munculnya Paham-Paham Baru : Munculnya berbagai paham-paham baru seperti nasionalisme, komunisme, imperialisme yang salah satunya pernah digunakan organisasi-organisasi dalam pergerakan nasional di indonesia.

Kemenangan Jepang atas Rusia : Kemenangan dalam peperangan jepang melawan rusia membuat semangat bangsa-bangsa Asia Afrika terpacu dalam melawan bangsa asing di negerinya atau penjajah.

Perkembangan Nasionalisme di berbagai negara : Banyaknya pergerakan-pergerakan nasionalisme membuat paham nasionalisme semakin berkembang dan menyebar di berbagai bangsa-bangsa Asia Afrika.


Bentuk-Bentuk Nasionalisme

Nasionalisme terdiri dari berbagai macam bentuk yang ada didunia. Macam-macam bentuk nasionalisme adalah sebagai berikut :

  • Nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil),  adalah nasionalisme yang terjadi dimana negara memperoleh kebenaran politik dari partisipasi aktif rakyatnya. Keanggotaan suatu bangsa bersifat sukarela. Bentuk nasionalisme dibangun pertama-tama oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan tulisannya. Di antara tulisannya yang terkenal adalah buku yang berjudul Du Contract Social (kontrak sosial). 
  • Nasionalisme etnis atau etnonasionalisme, adalah nasionalisme yang terjadi dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Keanggotan suatu bangsa bersifat secara turun temurun. Seperti joko merupakan orang dari jawa karena orang tua dan nenek moyangnya berasal dari suku Jawa. Joko menggunakan bahasa Jawa karena bahasa itu dipakai oleh orang tuanya dan orang-orang sebelumnya.  
  • Nasionalisme romantik, adalah bentuk nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah (organik) dan merupakan ekspresi dari bangsa atau ras. Nasionalisme romantik menitikberatkan pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme romantik. Contohnya adalah cerita rakyat (folklore) "Grimm Bersaudara" yang diambil dari tulisan Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman. 
  • Nasionalisme budaya, adalah nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun temurun misalnya warna kulit atau ras atau bahasa. Contohnya adalah rakyat cina yang menganggap negara berdasarkan budaya bersama. Unsur ras telah dikesampingkan sehingga golongan minoritas telah dianggap sebagai rakyat Cina kesediaan Dinasti Qing untuk menggunakan adat istiadat Cina juga membuktikan keutuhan budaya Cina. 
  • Nasionalisme kenegaraan, merupakan variasi nasionalisme kewarganegaraan, yang sering dikombinasikan dengan nasionalisme etnis. Dalam nasionalisme kenegaraan, bangsa adalah suatu komunitas yang memberikan kontribus terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara. Contoh nasionalisme kenegaraan adalah fasisme italia yang menganut slogan Mussolini: Tutto nello stato, niente al di fuori dello stato, nulla contro lo stato (semuanya di dalam negara, tidak ada satupun yang di luar negara, tidak ada satupun yang menentang negara). Tidaklah mengherankan jika nasionalisme ini bertentangan dengan cita-cita kebebasan individual dan prinsip demokrasi liberal. 
  • Nasionalisme agama, adalah nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Seperti semangat nasionalisme di Irlandia yang bersumber dari agama Hindu. Namun demikian, bagi kebanyakan kelompok nasionalis. agama hanya merupakan simbol dan bukanlah motivasi utama. 


Macam-Macam Budaya Politik



Pengertian Budaya Politik Menurut Pengertian Para Ahli - Banyak sarjana ilmu politik yang membahas mengenai budaya politik sehingga terdapat beragam konsep budaya politik. Namun dari konsep tersebut memiliki derajat ketidaksamaan yg tidak demikian besar, hingga bisa tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Hal tersebut berlangsung pada pengertian budaya politik yang di mana banyak para ahli ilmu politik yang mendefinisikan budaya politik antara lain sebagai berikut ini :


  • Austin Ranney : Menurut Austin Ranney, pengertian budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan mengenai politik serta pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama ; sebuah pola oreintasi-orientasi terhadap objek-objek politik. 

  • Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr. : Menurutnya, pengertian budaya politik adalah sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku untuk seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada beberapa bagian tertentu dari populasi. 

  • Sidney Verba : Menurut Sidney Verba, budaya politik adalah sebuah sistem keyakinan empirik, beberapa simbol ekskpresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi di mana tindakan politik dilakukan. 

  • Moctar Massoed : Menurut Moctar Massoed, pengertian budaya politik adalah sikap dan orientasi warga sebuah negara terhadap kehidupan pemerintahan negara serta politiknya. 


  • Miriam Budiardjo : Menurut Mirriam Budiardji, budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti beberapa norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. 

Ciri-Ciri Budaya Politik 

  • Terdapat pengaturan kekuasaan 
  • Perilaku dari aparat-aparat negara 
  • Proses pembuatan kebijakan pemerintah 
  • Adanya kegiatan partai-partai politik 
  • Adanya gejolak masyarkat terhadap kekuasaan yang memerintah 
  • Mengenai pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat 
  • Adanya budaya politik mengenai masalah legitimasi. 

Sebagian Sisi Budaya Politik - Secara umum, budaya politik terbagi dalam tiga bentuk antara lain sebagai berikut :
  1. Budaya politik apatis (saat bodoh, pasif, serta acuh) 
  2. Budaya politik mobilisasi (didorong atau berniat di mobilisasi) 
  3. Budaya politik partisipasif (aktif) 
Beberapa Macam Budaya Politik - Budaya politik dibagi dalam beberapa model bersumber pada dari oritentasi politiknya. Macam-macam budaya politik atau beberapa model budaya politik adalah sebagai berikut ini : 

a. Budaya Politik Parokial 

Pengertian Budaya Politik - Budaya Politik Parokial adalah budaya politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. Budaya politik parokial umumnya terdapat dalam masyarakat tradisional dan lebih bersifat sederhana. Berdasarkan pendapat Moctar Masoed dan Colin Mc. Andrew, yang mengatakan budaya politik parokial adalah orang-orang yang tidak mengetahui sama sekali adanya pemerintahan dan politik. 

Ciri-Ciri Budaya Politik Parokial 
  • Apatis 
  • Lingkupnya sempit dan kecil 
  • Pengetahuan politik rendah 
  • Masyarakatnya yang sederhana dan tradisional 
  • Adanya ke tidak peduli-an dan juga menarik diri dari kehidupan politik 
  • Anggota masyarakat cenderung tidak berminat terhadap objek politik yang luas 
  • Kesadaran anggota masyarakat mengenai adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakatnya rendah 
  • Tidak ada peranan politik bersifat khusus 
  • Warga negara tidak sering berhadap dalam sistem politik 

b. Budaya Politik Kaula/Subjek 

Pengertian Budaya Politik Kaula - Budaya politik kaula adalah budaya politik dengan masyarakat yang suda relatif maju baik sosial ataupun ekonominya, namun masih relatif pasif. Budaya politik kaula atau subjek berada pada orang secara pasif patuf pada bebrapa pejabat pemerintahan dan undang-undang, akan tetapi tak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam penentuan. Budaya politik kaula memiliki tingkat perhatian pada sistem politik sangat rendah. 

Ciri-Ciri Budaya Politik Kaula/Subjek 

Masyarakat menyadari sepenuhnya otoritasi pemerintah 
Sedikit warga memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, namun dapat menerima apa yang berasal dari pemerintah 
Menerima putusan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dikoreksi, terlebih lagi ditentang. 

Sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif, artinya warga tidak dapat berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. 

Warga menaruh keadaran, minat, dan perhatian pada sistem politik secara umum dan khusus terhadap objek output, sedangkan untuk kesadarannya terhadap input dan kesadarannya sebagai aktor polirik masih rendah. 

c. Budaya Politik Partisipan 

Pengertian Budaya Politik Partisipan - Budaya politk partisipan adalah budaya politik yang ditandai ada kesadaran politik yang sangat tinggi. Budaya politik partisipan bisa dikatakan suatu bentuk budaya yang anggota masyarakatnya cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhnya dan pada struktur serta sistem politik dan administratif. Budaya politik yang ditandai dengan adanya kesadaran dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Umumnya masyarakat budaya politik partisipan sadar bahwa betapapun kecil partisipasi dalam sistem politik, tetap saja merasa berarti dan berperan dalam berlangsungnya sistem politik. Begitu juga dengan budaya politik partisipan, masyarakat tidak menerima langsung keputusan politik, dikarenakan merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik yang memiliki hak dan tanggung jawab. 

Ciri-Ciri Budaya Politik Partisipan 

Warga menyadari hak dan tanggung jawabnya serta dapat mempergunakan hak dan menanggung kewajibannya 

Tidak begitu saja menerima keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran seluruh objek politik, baik secara keseluruhan, input, output, ataupun posisi dirinya sendiri. Kehidupan politik sebagai sarana transaksi, misalnya penjual dan pembeli. Warga menerima menurut kesadarannya tetapi dapat menolak menurut penilainnya sendiri. Menyadari sebagai warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis. 

Budaya Politik Indonesia 

Budaya politik di Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman beberapa kegiatan politik kenegaraan. Setelah era reformasi orang menyebutkan Indonesia telah menggunakan budaya Politik partisipan karena telah bebasnya Demokrasi, partisipatifnya masyarakat dan tidak tunduk dari keputusan atau kinerja pemerintah baru etika. Ketika era orde baru demokrasi dikekang, baik segala bentuk media dikontrol dan diawassi oleh pemerintah melalui departemen penerangan agar tidak mempublikasikan kebobrokan pemerintah. 

Budaya politik Indonesia terus mengalami perubahan mengikut perkembangan zaman. Tetapi berubahnya terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan yang sudah maju tetapi di daerah-daerah terpencil tidak terjadi perubahan karena kurangnya pendidikan dan informasi. 

Sekarang budaya politik Indonesia adalah campuran dari parokial, kaula dan partisipan karena di Indonesia terdapat ciri parokial dan ciri budaya politik partisipan

Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi



Koperasi adalah suatu tubuh usaha yang berbadan hukum dan berlandaskan berdasarkan azas kekeluargaan serta azas demokrasi ekonomi dan terdiri dari beberapa anggota didalamnya. Koperasi adalah salah satu aktivitas organisasi ekonomi yang bekerja dalam sektor gerakan potensi sumber daya yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

Sumber daya ekonomi yang ada dalam koperasi terbatas sehingga lebih mengutamakan kesejahteraan dan kemajuan anggotanya terlebih dahulu. Agar suatu koperasi bisa berjalan lancar, koperasi harus bisa bekerja secara efektif dan mengikuti prinsip serta kaidah ekonomi yang ada.



Pengertian koperasi menurut undang – undang tahun 1967 yaitu sistem organisasi ekonomi pada rakyat yang mempunyai karakter sosial, mempunyai sebagian anggota serta berbadan hukum. Koperasi yaitu suatu susunan pada ekonomi sebagai salah satu bentuk usaha bersama berdasarkan pada azas kekeluargaan.

Koperasi bukan hanya sebuah perkumpulan modal akan tetapi perkumpulan dari orang –orang yang akan menjadi anggota koperasi. Sistem kerjasama yang ada dalam koperasi berdasarkan pada sebuah rasa persamaan suatu derajat, tidak membeda- bedakan antara anggota yang satu dengan anggota yang lain.

Kerja koperasi juga didasari atas adanya rasa kesadaran yamg dimiliki oleh semua anggotanya. Koperasi dijadikan sebagai salah satu wadah sosial dan wadah demokrasi ekonomi. Sistem kerja yang terjadi di dalam sebuah koperasi sesuai dengan kemauan anggotanya yang dihasilkan lewat sistem mufakat yang sudah di setujui oleh seluruh anggota koperasi.




Pengertian koperasi tersebut yaitu suatu usaha yang berbadan hukum yang mempunyai beberapa anggota dan mempunyai tujuan untuk mensejaterakan anggotanya. Koperasi dijadikan sebagai salah satu badan usaha berbadan hukum, yang dapat melakukan suatu aktivitas usaha sendiri. Akan tetapi dapat juga melakukan kerjasama dengan badan yang lain, karena tidak menutup kemungkinan juga jika suatu koperasi melakukan kerjasama dengan badan usaha yang lainnya seperti bekerjasama dengan badan usaha swasta atau bisa juga bekerja bersama dengan badan usaha milik Negara.

Jika ditinjau lebih dalam ada beberapa ketidaksamaan antara koperasi dengan badan usaha yang lainnya. Dilihat dari segi pengertian koperasi dan pengertian badan usaha yang lain saja sudah berbeda. Selain itu ada juga beberapa hal yang bisa membedakan antara koperasi dengan badan usaha yang lainnya. Ketidaksamaan itu yaitu :

  • Dari segi organisasi, koperasi mempunyai ketidaksamaan dengan badan usaha lain. Kemampuan paling tinggi di dalam koperasi ada di tangan anggotanya, koperasi juga tidak membeda-bedakan kepentingan anggotanya, dan pada badan usaha lain, anggotanya dibatasi pada orang- orang yang memiliki modal saja, di dalam proses aktivitas kekuasaan paling tinggi ada ditangan pemilik modal paling besar.
  • Dari segi tujuan usaha koperasi juga berbeda dengan badan usaha lain. Koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan seluruh anggotanya dan melayani anggota secara adil, tidak membeda- bedakan antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Jika pada badan usaha yang lain tujuannya yaitu untuk memperoleh suatu keuntungan.
  • Dilihat dari segi sikap hubungan usaha koperasi juga berbeda dengan badan yang lain. Koperasi selalu melakukan kerjasama dengan koperasi yang lain, jika badan usaha lain tidak bekerja bersama melainkan melakukan adanya persaingan.
  • Dari segi pengolahan usaha juga koperasi berbeda dengan badan usaha lain, jika pada koperasi pengolahan usahanya dilakukan secara fer atau terbuka pada semuanya anggotanya, jika pada badan usaha pengolahan usahanya cenderung lebih tertutup

Pengertian Konstitusi

Pengertian Konstitusi 



Kata “konstitusi” berasal dari bahasa Perancis Constituer dan Constitution, kata pertama berarti membentuk, membangun atau menyusun, serta kata kedua berarti susunan atau pranata (masyarakat). Dengan demikian konstitusi memiliki arti ; permulaan dari segala peraturan tentang satu Negara. Pada umumnya langkah awal untuk mempelajari hukum tata negara dari satu negara diawali dari konstitusi negara bersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum tata negara dari satu negara, sehingga hukum tata negara disebut juga dengan constitutional law. Istilah Constitutional Law di Inggris menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata negara. Penggunaan istilah Constitutional Law didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata Negara unsur konstitusi lebih menonjol. 

Secara umum Pengertian konstitusi yaitu satu etika sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi biasanya mengacu pada penjaminan hak pada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi bisa diterapkan kepada semua hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. 


Tujuan Konstitusi 



Tujuan konstitusi yaitu : 
Membatasi kekuasaan penguasa supaya tidak melakukan tindakan sewenang – wenang tujuannya tanpa ada membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi akan tidak jalan dengan baik serta mungkin kekuasaan penguasa akan merajalela Dan dapat merugikan rakyat.

Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. 

Pedoman penyelenggaraan negara tujuannya tanpa adanya dasar konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. 

Nilai Konstitusi 


Nilai konstitusi yaitu : 
Nilai normatif adalah satu konstitusi yang resmi di terima oleh satu bangsa dan untuk mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam makna hukum (legal), tetapi juga fakta berlaku dalam masyarakat dalam makna berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni serta konsekuen. 

Nilai nominal yaitu satu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu dikarenakan pasal – pasal spesifik tak berlaku/tidsak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku untuk seluruh wilayah negara. 

Nilai semantik yaitu satu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. 

Jenis – jenis konstitusi 


Menurut CF. Strong konstitusi terdiri dari : 
Konstitusi tercatat (dokumentary constiutution/writen constitution) yaitu aturan – aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar yang lain yang mengatur perikehidupan satu bangsa didalam persekutuan hukum negara. 

Konstitusi tidak tercatat/konvensi (nondokumentary constitution) yaitu berbentuk kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. 

Mengenai prasyarat – prasyarat konvensi yaitu : 
  • Disadari dan dipergunakan berulang – kembali dalam praktik penyelenggaraan negara. 
  • Tidak bertentangan dengan UUD 1945. 
  • Memperhatikan proses UUD 1945. 
  • Dengan cara teoritis konstitusi dibedakan menjadi : 
  • Konstitusi politik yaitu berisi mengenai norma- norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antar lembaga negara. 
  • Konstitusi sosial yaitu konstitusi yang mengandung cita – cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu. 
  • Berdasarkan sifat dari konstitusi yaitu : 
  • Fleksibel/luwes jika konstitusi/undang undang dasar memungkinkan untuk berubah sama sesuai perkembangan. 
  • Rigid/kaku apabila konstitusi/undang undang dasar jika sulit untuk diubah. 


Sejarah Negara konstitusional 


Negara konstitusional seperti disebut di atas sudah ada sejak saat yunani kuno dengan karakteristik utmanya yaitu demokrasi dan nasionalisme. Namun untuk mencari dari sisi historis negara konstitusional ada beberapa fase mas yang diantaranya : 

a. Karakteristik Konstitualisme Yunani
Yunani adalah suatu polis atrau kota yang memiliki prosentasi penduduk yang sangat kecil, konstruksi konstitusi dan pemerintahan saat itu masih tercakup semuanya, artinya masyarakat bisa berpartisipasi langsung salam setiap pengambilan keputusan. Tentu saja sangat berbeda dengan konteks kekinian, namun satu yang bisa diambil pelajaran dari sini adalah makna demokrasi yang sudah tertanam dalam sendi pemerintahan, dan demikian pula Aristoteles dan Plato mengartikan negara tanpa melihat kepada kekuasaan melainkan suatu spiritual bond  yang memberikan kebajikan dan ia mengabaikan governmental machinery. Kenyataan seperti wajar saja karena keadaan saat itu yang masih memungkinkan untuk berjaan di alur tersebut.

b. Konstitusi Romawi
Tidak jauh berbeda dengan masa Yunani kunok, karena pada dasarnya Romawi juga adalah berupa City-state atau negara kota yang konstitusi dan aturan yang dibangun belum mencerminkan indikator negara konstitusional, yaitu demokrasi dan nasionalisme. Namun pada saat itu romawi telah membagi tiga kekuasaan meskipun berbeda dari apa yang kita ketahui saat ini.

c. Ciri Konstitusi pada abad pertengahan
Abad pertengahan merupakan abad dimana kekuasan romawi mulai runtuh disebabkan oleh invasi bangsa bar-barian. Namun legal theory masih berkembang  dan adalah Charles the Great yang kemudian mengembangkan peninggalan tersebut, meskipun pada akhirnya berbeda dari teori pemerintahan pada masanya. Corak konstitusi pada masa ini menunjukan corak feodalisme dimana kekuasaan hanya berada pada pemegang modal, oleh karena itu dalam kategori konstitusi modern hal ini belum mencerminkan konstitusi yang sempurna, baru hanya menggambarkan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah namun belum menunjukan suatu halsi yang baik, artinya nilai-nilai demokrasi dan sebagainya tidak nampak disini.

d. Masa Renaissance
Dengan adanya pemberontakan dari banyak golongan yang merupakan reaksi dari pemerintahan feodal yang sangat merugikan rakyat kecil. Beralih pada rennaisance, sebenarnya pada masa ini tidak ada hal yan terlalu bisa disoroti dari masalah konstitusi karena pada masa ini banyak berkembang wacana yang dikembangkan mengenai negara, namun dalam praktek masih belum bisa dilakukan.

e. Konstitualisme pada abad 19
Masa ini mulai menunjukan adanya pencerahan dalam hal pemerintahan, dirtandai dengan revolusi Amerika dan Perancis yang mulai merumuskan konstitusi dalam bentuk yang idela dan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi. Lembaga-olembaga kekuasaan mulai dibentuk dan diatur kewenangannya dalam proporsi yang sesuai demi memenuhi kriteria tersebut. Tetapi meskipun demikian negara-negara di eropa masih bangkit untuk kemudian mencari model yang tepat bagi pemerintahan mereka, namun ini suatu keberhasilan dimana hampir semuanya mulai mengadopsi berbagai model tetapi tetap terbingkai dalam satu kerangka negara konstitusional dengan adanya elemen demokrasi dan pengaturan hubungan rakyat dan pemerintah yang lebih terperinci.

f. Masa setelah perang dunia II dan konstitusi modern
Kecamuk perang dunia ternyata membawa banyak pengaruh dan perubahan dalam konstitusialisme di banyak negara khusunya eropa, terlebih setelah kemenangan Amerika terhadap negara-negara yang berfaham komunis dan fasis. Dengan Marshall Plan yang digalakan oleh Amerika sekaligus hal ini memberikan jalan demokratisasi dan nasionalisme yang kemudian tumbuh menjadi salah satu karakteristik dari negara konstitusional

Pengertian Pers : Fungsi Dan Teori Pers

PENGERTIAN PERS

Secara etimologis, kata Pers (Belanda) atau Press (Inggris), atau Presse (Prancis) semuanya berasal dari bahasa latin, Perssare dari kata Premere yang berarti “Tekan” atau “Cetak”. Secara terminologis, Pers adalah media massa cetak atau media cetak.

Pengertian Pers Menurut Para Ahli


  • R Eep Saefulloh Fatah


Pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi (the fourth estate of democracy) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangaun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.

  • Oemar Seno Adji

Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis.
Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media mass communication yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.

  • Kustadi Suhandang

Pers adalah seni atau keterampilan mebcari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan, berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalm rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayak.

  • Wilbur Schramm

Dalam bukunya Four Theories of the pers, ia mengemukakan 4 teori terbesar pers yaitu the authotarian, the libertarian, the social responsibility dan the soviet communist theory. Keempat teori tersebut mengacu pada satu pengertian pers sebagai pengamat, guru, dan forum yang menyampaikan pandangannya tentang banyak hal yang mengemuka ditengah-tengah masyarakat.

  • McLuhan

Pers sebagai the extended man, yaitu yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain dan peristiwa satu dengan peristiwa lain pada moment yang bersamaan

  • Raden Mas Djokomono

Pers adalah yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar. Pendapatnya ini yang mampu membakar semangat para pejuang dalam memperjuangkan hak-hak bangsa indonsesia masa penjajahan Belanda.

  • Gamle dan Gamle

Pers adalah bagian komunikasi antara manuasia (human communication), yang berarti, media merupakan saluran atau sarana dalam memperluas dan memperjauh jangkauan proses penyampaian pesan antar manusia.

Dari beberapa pendapat ahli dan undang-undang dapat disimpulkan bahwa Pers adalah Media atau Sarana atau lembaga untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik yang membentuk pendapat umum dalam bentuk apapun sehingga dapat membantu memperluas jangkauan proses penyampaian informasi dan komunikasi serta mempunyai peranan yang penting dalam membangaun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.

TEORI – TEORI PERS (The Four Theories of Press) 

Wilbur Scrhamm, Fred S. Siebert, dan Theodore Peterson dalam buku mereka yang berjudul Four Theories of the Press menyatakan bahwa pers didunia sekarang dapat dikategorikan menjadi empat, berikut teori-teorinya :

  • Teori Pers Otoritarian 

Teori ini muncul di iklim otoritarian, akhir zaman Renaisans pada abad 16 dan 17, setelah ditemukannya mesin cetak. Pers yang mendukung dan menjadi kepanjangan tangan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa dan melayani negara. Teori ini muncul setelah mesin cetak modern ditemukan dan menjadi dasar perkembangan pers komunis soviet. Teori ini menganggap bahwa raja atau penguasa adalah pemilik kebenaran karena mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Kebenaran bukan berasal dari masyarakat, melainkan dari orang-orang bijak yang membimbing dan mengarahkan pengikutnya. Oleh karena itu, setiap orang yang menentang atau pun meragukan ideologi dari penguasa dapat dikenai hukuman. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol pers ada tiga, yaitu menyensor materi yang akan dicetak atau disiarkan, menyuap editor agar mau mengikuti kemauan pemerintah, dan mengancam pers dengan hukuman penjara.

  • Teori Pers Libertarian 

Teori ini disebut juga teori kebebasan pers, di mana pers menuntut kebebasan yang sepenuhnya. Teori ini mengungkapkan bahwa manusia sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan yang buruk. Kebenaran bukan lagi milik penguasa, melainkan merupakan hak asasi manusia untuk mencarinya. Oleh karena itu, disini pers berfungsi sebagai mitra untuk mencari kebenaran dengan cara memberikan bukti dan argumen untuk landasan dalam mengawasi pemerintahan serta menentukan sikap. Sehingga pers sendiri memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran, memberi informasi, menafsirkan, serta menghibur orang-orang.
Munculnya teori ini pun didasari oleh beberapa asumsi mendasar filosofis sebagai berikut ini :

  1. Hakikat manusia 
  2. Dasar masyarakat 
  3. Hakikat negara 
  4. Hakikat pengetahuan dan kebenaran 

Ada tiga hal yang menyebabkan pers sangat menentang adanya proses penyensoran, yaitu sensor melanggar hak alamiah manusia untuk berekspresi dengan bebas, sensor bisa menguntungkan salah satu pihak dengan mengorbankan kepentingan masyarakat dan sensor menghalangi masyarakat untuk mencari kebenaran.

  • Teori Pers Tanggung Jawab Sosial 


Teori ini muncul pada abad ke-20 di Amerika Serikat. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa kebebasan itu juga mengandung tanggung jawab yang sepadan, dimana pers memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan, mendidik, dan memajukan masyarakat. Dan disini, media berperan dalam mengindikasikan satu cerminan tentang keanekaragaman dalam masyarakat dan juga sebagai akses untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Sehingga, opini masyarakat, etika, dan reaksi konsumen lah yang menjadi kontrol atas kinerja pers. Selain itu, tak jarang terjadi munculnya konflik yang dapat membawa masyarakat ke forum diskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

  • Teori Pers Soviet Komunis 

Teori ini muncul saat Uni Soviet masih berdiri, disertai dengan tradisi Marxis. Teori ini menganggap bahwa dalam sebuah masyarakat, orang-orang seharusnya tidak berbeda pandangan, musyawarah tanda kelemahan, dan hanya ada satu pandangan yang benar yang dapat dipertemukan dan dipertahankan, disebarkan, serta digalakkan.

Selain empat teori pers yang diungkapkan oleh Fred. S. Siebert, Theodore B. Peterson, dan Wilbur Schram dalam karangannya yang berjudul “Four Theories of The Press”, yang terbit pada tahun 1965, ada pula Willian A. Hachten yang mengungkapkan adanya lima sistem pers yang berlaku didunia. Hal ini disibakkannya dalam bukunya yang berjudul “The World News Prism”, yang terbit pada tahun 1981. Lima sistem pers tersebut adalah sebagai berikut ini :

  1. Otoritarian 
  2. Komunis 
  3. Revolusioner 
  4. Konsep Barat (merupakan gabungan dari sistem libetarian dan tanggung jawab sosial) 
  5. Pembangunan (merupakan gabungan dari sistem otoritarian, komunis, dan tanggung jawab sosial) 

FUNGSI PERS 

Menurut Mochtar Lubis, pers yang ada di negara berkembang mempunyai lima fungsi pers, yaitu : 
  1. Fungsi pemersatu 
  2. Fungsi mendidik 
  3. Fungsi public wact dog atau kepentingan umum 
  4. Fungsi penghapus mitos dan mistik 
  5. Fungsi sebagai forum berbicara masalah politik 

Fungsi pers secara umum dapat dibagi dalam beberapa bidang yaitu : 

  • Fungsi kontrol 

yaitu melalui karya-karya tercetaknya dengan segala isi, baik langsung atau pun tidak langsung dengan sifat keterbukaannya dan membantu masyarakat meningkatkan budayanya. 

  • Fungsi penghubung 

Melalui pers akan tumbuh saling pengertian atau dapat pula digunakan oleh beberapa lembaga kemasyarakatan untuk menumbuhkan kontak antar manusia agar tercipta saling pengertian dan saling ganti pandangan untuk perkembangan dan kemajuan hidup manusia. 

  • Fungsi pendidikan 

Melalui rubrik-rubrik dan kolom-kolom tertentu seperti tajuk rencana, pikiran pembaca, pojok dan lain-lain, merupakan suatu ruang untuk memberikan pandangan atau pikiran kepada khalayak pembaca. 

  • Fungsi pembentuk pendapat umum 

Pers berusaha melakukan bimbingan dan pengawasan kepada masyarakat tentang tingkah laku yang benar atau tingkah laku yang tidak dikehendaki oleh khalayak. 

  • Fungsi Ekonomi 

Pers dapat memanfaatkan keadaan disekitarnya sebagi nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri. 

  • Fungsi Media Informasi 

Pers memberi dan menyediakan informasi tentang pristiwa yang terjadi pada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena perlu informasi.

Pengertian Reformasi : Tujuan Dan Faktor Pendorong Reformasi

Pengertian Reformasi

Reformasi secara etimologis berasal dari kata “reformation” dengan akar kata “reform” yang secara semantik bermakna “make or become better by removing or putting right what is bad or wrong”. Reformasi merupakan bagian dari dinamika masyarakat, dalam arti bahwa perkembangan akan menyebabkan tuntutan terhadap pembaharuan dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan tersebut.  Reformasi juga bermakna sebagai suatu perubahan tanpa merusak (to change without destroying) atau perubahan dengan memelihara (to change while  preserving). Dalam hal ini, proses reformasi bukanlah proses perubahan yang radikal dan berlangsung dalam jangka waktu singkat, tetapi merupakan proses perubahan yang terencana dan bertahap.

Makna reformasi dewasa ini banyak disalah artikan sehingga gerakan masyarakat yang melakukan perubahan yang mengatasnamakan gerakan reformasi juga tidak sesuai dengan gerakan reformasi itu sendiri. Hal ini terbukti dengan maraknya gerakan masyarakat dengan mengatasnamakan gerakan reformasi, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan makna reformasi itu sendiri.

Secara harfiah reformasi memiliki makna suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat.

Reformasi merupakan suatu perubahan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan baru yang secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan prubahan terutama perbaikan dalam bldang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan.

Syarat - Syarat Dalam Gerakan Reformasi

Pertama : suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Masa pemerintahan ORBA banyak terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan, misalnya asas kekeluargaan menjadi “nepotisme” kolusi dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat pembukaan UUD 1945 serta batang tubuh UUD 1945.

Kedua : suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu, dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Jadi reformasi pada prinsipnya suatu gerakan untuk mengembalikan pada dasar nilai-nilai sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tanpa landasan visi dan misi ideologi yang jelas maka gerakan reformasi akan mengarah anarkisme, disintegrasi bangsa dan akhirnya jatuh pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana yang telah terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia.

Ketiga : suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu acuan reformasi. Reformasi pada prinsipnya gerakan untuk mengadakan suatu perubahan untuk mengembalikan pada suatu tatanan struktural yang ada, karena adanya suatu penyimpangan. Maka reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi, bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat sebagaimana terkandung dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Reformasi harus mengembalikan dan melakukan perubahan ke arah sistem negara hukum dalam arti yang sebenarnya sebagaimana terkandung dalam penjelasan UUD 1945, yaitu harus adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari pengaruh penguasa, serta legalitas dalam arti hukum.

Oleh karena itu reformasi itu sendiri harus berdasarkan pada kerangka hukum yang jelas. Selain itu reformasi harus diarahkan pada suatu perubahan ke arah transparasi dalam setiap kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara karena hal ini sebagai manesfestasi bahwa rakyatlah sebagai asal mula kekuasaan negara dan rakyatlah segaa aspek kegiatan negara. Atau dengan prinsip, bahwa “Tiada Reformasi dan Demokrasi tanpa supremasi hukum dan tiada supremasi hukum tanpa reformasi dan demokrasi”.

Keempat : Reformasi diakukan ke arah suatu perubahan kearah kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala aspeknya antara lain bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta kehidupan keagamaan. Dengan lain perkataan reformasi harus dilakukan ke arah peningkatan harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagai manusia demokrat, egaliter dan manusiawi.

Kelima : Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berkeTuhanan Yang Yaha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar lima syarat-syarat di atas, maka gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi, sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang jelas, maka reformasi akan mengarah kepada disintegrasi, anarkisme, brutalisme, dengan demikian hakekat reformasi itu adalah keberanian moral untuk membenahi yang masih terbengkalai, meluruskan yang bengkok, mengadakan koreksi dan penyegaran secara terus-menerus, secara gradual, beradab dan santun dalam koridor konstitusional dan atas pijakan/tatanan yang berdasarkan pada moral religius.

Tujuan Reformasi

Melihat situasi politik dan kondisi ekonomi yang semakin tidak terkendali, rakyat Indonesia menjadi semakin kritis, bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru tidak berhasil menciptakan negara yang makmur, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Atas kesadaran itu, rakyat secara bersama-sama dengan dipelopori oleh mahasiswa dan para cendekiawan mengadakan suatu gerakan yang dikenal dengan nama Gerakan Reformasi.

Tujuan gerakan reformasi secara umum adalah memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Secara khusus, tujuan gerakan reformasi, antara lain:

  1. Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi.
  2. Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat.
  3. Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
  4. Reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia.

Faktor Pendorong Reformasi

Faktor pendorong terjadinya reformasi di Indonesia terutama terletak pada bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial.

  • Faktor Politik

Faktor dalam bidang politik yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia antara lain:

  1. Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam kehidupan pemerintahan. Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi.
  2. Kekuasaan Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup.
  3. Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  4. Mahasiswa menginginkan perubahan.

  • Faktor ekonomi

Faktor dalam bidang ekonomi yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia antara lain:

  1. Adanya krisis mata uang rupiah.
  2. Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat.
  3. Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok.

  • Faktor Hukum

Faktor dalam bidang hukum yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia adalah belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara.

Faktor Sosial

Faktor dalam bidang sosial yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia adalah adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat.