Showing posts sorted by relevance for query pengertian warga negara. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query pengertian warga negara. Sort by date Show all posts

Pengertian dan Fungsi Dasar Negara

Pengertian dan Fungsi Dasar Negara. Pengertian Dasar Negara, Fungsi dari Dasar Negara, Pancasila yang dijadikan Dasar Negara. Pedoman-Pedoman dalam Sebuah Dasar Negara. Negara dengan Dasarnya masing-masing.

Pengertian Dasar Negara

Sumber: poskotanews.com
Banyak para pakar yang sudah mendeskripsikan pengertian dasar negara serta fungsi dasar negara. Secara Umum Pengertian Dasar Negara yaitu sikap hidup, pandangan hidup, atau suatu hal yang tidak bisa dibuktikan kebenaran serta kekeliruannya.

Pada intinya, dasar negara adalah filsafat negara (political philosophy) yang berkedudukan sebagai sumber dari semua sumber hukum atau sumber tata tertip hukum dalam negara. Dan, agar lebih mengerti pengertian filsafat negara

Pertama-tama mari kita mengulas pengertian filsafat. Secara etimologis, filsafat datang dari kata philos yang memiliki arti sahabat, cinta, serta sophia yang memiliki arti kebijaksanaan, kebenaran, belajar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian filsafat yaitu pengetahuan serta penyelidikan, dengan akal budi tentang hakikat dari semua yang ada, sebab, asal, serta hukumannya.

Dasar Negara adalah landasan kehidupan sebuah negara karena tiap negara tentu mempunyai landasan negara dalam melakukan serta menjalankan kehidupan sebuah negara di mana dasar negara bertindak dalam mengatur penyelenggaraan sebuah negara.

Negara yang tidak mempunyai dasar negara yaitu sebuah negara yang dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak mempunyai pedoman yang memiliki arti bahwa negara itu tidak mempunyai arah serta tujuan yang pasti.

Mau dibawa ke mana negara ini karena dasar negara meliputi tujuan negara, harapan negara, serta etika negara.

Negara indonesia sendiri mempunyai dasar negara yakni pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yaitu ideologi negara indonesia yang menjadi pandangan serta metode semua bangsa indonesia dalam menggapai cita-cita. Cita-cita negara indonesia yaitu masyarakat yang adil serta makmur.

Fungsi Dasar Negara 

Sumber: yukepo.com
Pada umumnya, dasar negara dipakai oleh bangsa atau negara pendukungnya serta mempunyai fungsi sebagai berikut ini:

Dasar berdiri serta tegaknya sebuah negara: 

Pemikiran yang mendalam mengenai dasar negara biasanya muncul saat sebuah bangsa akan membangun satu negara. Sehingga, dasar negara berperan sebagai dasar berdirinya sebuah negara. Setelah negara berdiri, dasar negara bisa jadi landasan untuk pengelolaan negara yang berkaitan.

Dasar aktivitas penyelenggaraan negara: 

Negara didirikan untuk mewujudkan harapan serta tujuan nasional sebuah bangsa di bawah pimpinan beberapa penyelenggara negara. Dan, agar beberapa penyelenggara negara betul-betul bisa mewujudkan tujuan nasional, mereka mesti mendasarkan seluruh aktivitas pemerintahan pada dasar negara.

Dasar partisipasi warga negara: 

Seluruh warga negara memiliki hak serta kewajiban yang sama untuk menjaga negara serta berpartisipasi dalam usaha bersama menggapai tujuan bangsa. Dalam memakai hak serta menunaikan kewajibannya itu, semua warga negara mesti berpedoman pada dasar negara.

Dasar Pergaulan antara warga negara: 

Dasar negara tidak cuma jadi dasar perhubungan antar warga negara serta negara, tetapi juga dengan dasar untuk hubungan antar warga negara.

Dasar serta sumber hukum nasional:

Semua kegiatan penyelenggaraan negara serta warga negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa serta bernegara mesti didasarkan pada hukum yang berlaku. Maka dari itu, seluruh ketentuan perundang-undangan yang dibuat untuk penyelenggaraan negara mesti didasarkan pada dasar negara.

Sebagai dasar persatuan serta kesatuan bangsa: 

Hal semacam ini memiliki arti dasar negara berperan untuk merekatkan keragaman yang ada dalam masyarakat. Biasanya pengaturan dasar negara oleh sebuah negara memperhitungkan keragaman budaya serta latar belakang masyarakat.

Sebagai dasar sikap serta tingkah laku bangsa: 

Dasar negara sebuah negara punya pengaruh pada sikap serta tingkah laku politik warga negara serta penyelenggara negara itu sendiri.

Dan itulah pembahasan kami mengenai Pengertian dan Fungsi Dasar Negara, untuk berbagai informasi yang kami sajikan pada kesempatan ini, harapannya semoga Postingan kali ini mengenai Dasar Negara di atas sedikitnya dapat menambah pengetahuan tersendiri bagi anda para pembaca.

Khususnya bagi anda yang saat ini sedang mencari sumber pengetahuan untuk lebih memahami Segala Hal tentang Dasar Negara. Terima kasih atas kunjungannya dan salam sukses untuk sahabat semuanya.
Referensi:
  1. artikelsiana.com
  2. terpelajar.com

Pengertian Warga Negara : Kedudukan Dan Masalah Warga Negara




Salah satu unsur Negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah Negara menjadi penduduk Negara yang bersangkutan. Warga Negara adalah bagian dari masyarakat sebuah Negara. Warga Negara memiliki jalinan dengan negarannya. Jalinan itu umum dikatakan sebagai kewarganegaraan. Kedudukannya sebagai Warga Negara membuat jalinan berbentuk status (identias), partisipasi, hak, serta keharusan yang berbentuk timbal balik (resiprokalitas).

PENGERTIAN WARGA NEGARA 

Secara umum Warga mengandung arti peserta atau anggota dari sebuah organisasi perkumpulan, jadi secara sederhana Warga Negara diartikan sebagai anggota dari sebuah Negara. Istilah Warga Negara merupaka terjemahan kata citizen (inggris). Kata citizen secara etimologis berasal dari bangsa romawi yang pada waktu itu berbahasa latin, yaitu kata “civis” atau “civitas” yang berarti anggota warga dari city-state. Berikutnya kata ini dalam bahasa Prancis diistilahkan “citoyen” yang bermakna warga dalam “cite” (kota yang memiliki hak-hak terbatas. Citoyen atau citien dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota.

Sehingga bersumber pada penjelasan di atas, dapat dikemukakaan bahwa citizen adalah warga dari sebuah komunitas yang dilekati dengan sejumlah keistimewaan, memiliki kedudukan yang sederajat, memiliki loyalitas, berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari komunitasnya.

Oleh karena itu, pada dasarnya istiah citizen lebih tepat sebagai warga, tidak hanya warga sebuah Negara, tetapi lebih luas pada komune lain di samping Negara. Meskipun demikian, dalam perkembangan sekarang di mana Negara merupakan komunitas politik yang dianggap paling absah, citizen merujuk pada warga dari sebuah Negara atau disingkat Warga Negara. Istilah Warga Negara di Indonesia ini telah menjadi ide konsep yang lazim untuk istilah citizen.

Tidak hanya istilah Warga Negara, kita juga sering mendengar istilah lainnya seperti rakyat dan penduduk. Rakyat lebih memilih ide konsep politis dan menunjuk pada orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umunya dilawankan dengan penguasa. Sedangkan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di sebuah wilayah Negara dalam kurun waktu tertentu. Orang berada di sebuah wilayah negara dapat dibedakan antara penduduk dan non-penduduk, lebih jauh lagi penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara.

PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN 

Kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik seorang warga. Krakteristik atau atribut kewarganegaraan itu mencakup :

  • Perasaan akan identitas 
  • Pemilikkan hak-hak tertentu 
  • Pemenuhan bebrapa kewajiban yang sesuai 
  • Tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik 
  • Penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar 

Memiliki kewarganegaraan berarti seseorang itu memiliki identitas atau status dalam lingkup nasional. Memiliki kewargnegaraan berarti didapatkannya sejumlah hak dan kewajiban yang berlaku timbal balik dengan negara. Ia berhak dan berkewajiban atas negara, sebaliknya negara memilki hak dan kewajiban atas orang tersebut . Terkait dengan hak dan kewajiban ini sahabat, seseorang menjadikan ia turut terlibat atau berpartisipasi dalam kehidupan negaranya. Kewarganegaraan seseorang juga menjadikan orang tersebut berpartisipasi dengan warga negara lainnya sehingga tumbuh penerimaan atas nilai-nilai sosial bersama yang ada di negara tersebut .

Pendapat lain menyatakan kewarganegaraan adalah bentuk identias yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara). Dalam kamus maya Wikipedia juga diutarakan bahwa Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan sebuah negara) yang membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik.

Pengertian Kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

  • Kewarganegaraan Dalam Arti Yuridis Dan Sosilogis 

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Dengan adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, bahwa orang tersebut berada dibawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum seperti akte kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.

Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan adanya ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, dan lain-lain. Dengan kata lain ikatan ini lahir dari penghayatan orang yang bersangkutan.

  • Kewarganegaran Dalam Arti Formal Dan Material 


Kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Masalah kewarganegaraan atau ha ikhwat mengenai warga negara berada pada hukum publik. Hal ini karena beberapa kaidah mengenai negara dan warga negara semata-mata bersifat publik.

Kewarganegaraan dalam arti material menujuk pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. Kedudukan seseorang sebagai warga negara akan berbeda dengan kedudukan seseorag sebagai orang asing.

Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangutan Orang yang sudah memiiki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan beberapa kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya.

KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM NEGARA 

Hubungan dan kedudukan warga negara ini bersifat khusus sebab hanya mereka yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Orang-orang yang tinggal di wilayah negara, tetapi bukan hanya warga negara dari negara itu tidak memiliki hubungan timbal balik dengan negara tersebut .

PENENTUAN WARGA NEGARA 

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, sebuah negara tidak boleh melanggar prinsip-prinsip internasional dalam hal penentuan kewarganegaraan. Asas-asas tersebut adalah :

  • Sebuah negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang tidak ada hubungan sedikitpun dengan negaranya, misalnya Indonesia tidak bisa mengangkat orang-orang yang tinggal di kutub selatan sebagai warga negaranya. 


  • Sebuah negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan bersumber pada unsur-unsur primordial yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum. Misalnya, Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang yang beragama islam saja, atau orang dari suku jawa saja.

Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran di kenal dengan dua asas : 


  • Asas Ius Soli, yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang di tentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan. 
  • Asas Ius Sangunis, yaitu asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasar keturunan dari orang tersebut . (kewarganegaraan orang tua) 

Tidak hanya dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

  • Asas Persamaan Hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri merupakan sebuah ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Bersumber pada asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan Satu. 
  • Asas persamaan derajat berasumsi bahwa sebuah perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan, jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan, seperti hanya ketika belum berkeluarga. 

MASALAH YANG TIMBUL DALAM PENENTUAN KEWARGANEGARAAN 

Masalah yang paling sering timbul dalam permasalahan kewarganegaraan ini adalah :

  • Apatride, yaitu istilah untuk orang-orang yang yang tidak memiliki kewarganegaraan. 
  • Bipatride, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki dua kewarganegaraan. 
  • Ada juga istilah multipatride, yaitu istilah untuk orang-orang yang mempunyai melebihi dari dua kewarganegaraan. 


Pengertian Penduduk Dan Asas Penduduk

Pengertian Penduduk 

Penduduk adalah orang yang tinggal menetap dalam satu wilayah negara selama jangka waktu tertentu. Dengan demikian semua orang yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dapat disebut sebagai penduduk negara Republik Indonesia. Namun, tidak semua orang yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dapat disebut sebagai warga negara Indonesia karena pengertian penduduk berbeda dengan pengertian warga negara.

Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara Republik Indonesia sehingga diperbolehkan tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini juga diutarakan dalam Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. ”

Oleh karena itu, penduduk dapat dibagi menjadi dua bagian :

  • Penduduk dengan status warga negara Indonesia 
  • Penduduk dengan status warga negara asing 

Penduduk Indonesia umumnya adalah orang Indonesia asli dan berstatus sebagai warga negara Indonesia, sedangkan penduduk yang bukan warga negara Indonesia umumnya berasal dari luar negeri yang sering kita sebut sebagai orang asing. Untuk menjadi penduduk Indonesia, orang asing tersebut harus mendaftar terlebih dahulu menurut perundang-undangan yang berlaku.

Suatu negara juga harus memenuhi persyaratan agar dapat dikatakan negara yang berdaulat, diantaranya :

  • Adanya wilayah tertentu 
  • Adanya rakyat yang tetap 
  • Adanya pemerintah yang berdaulat 
  • Adanya pengakuan dari negara lain 

Ke empat syarat tersebut merupakan satu keharusan dan tidak dapat dipisahkan. Tidak mungkin satu negara dapat berdiri jika tidak ada wilayah atau tidak ada rakyat yang mendiaminya. Syarat ke empat, yaitu adanya pengakuan dari negara lain penting dalam hubungannya dengan negara lain sebagai subyek hukum internasional, di mana setiap negara adalah subjek hukum internasional.

wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antar warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Hal ini seperti yang dicantumkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak untuk kemanusiaan.

Pasal 26 UUD 1945 juga mempunyai poin-poin mengenai warga negara Indonesia, yaitu :

  • Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.  
  • Penduduk ialah warga negara dan orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia. 
  • Hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. 

Asas Kewarganegaraan 

Asas kewarganegaraan merupakan dasar untuk menentukan masuk atau tidaknya seseorang kedalam golongan warga negara dari satu negara. Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang sangat bergantung pada azas yang dianut oleh satu negara. Setiap negara berdaulat berhak menentukan sendiri syarat-syarat untuk menjadi warga negara. 

Ada dua asas kewarganegaraan dalam ilmu tata negara, yaitu : 
  • Ius Soli, yaitu asas daerah kelahiran. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau tempat ia dilahirkan. Contohnya adalah jika seseorang lahir di negara A, ia menjadi warga negara A. Negara yang menganut asas ini adalah Inggris, Mesir, Amerika, dan lain-lain. 
  • Ius Sanguinis, yaitu harapan yang berdasarkan keturunan atau hubungan darah, di mana asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian dara atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi, yang menentukan kewarganegaraan seseorang adalah kewarganegaraan orang tuanya dengan tidak melihat tempat ia sendiri dan orang tuanya dilahirkan. Contohnya jika seseorang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya adalah negara B, yang dilahirkan tersebut tetap menjadi warga negara B. Negara yang menganut asas ini adalah RRC. 

Setelah kita melihat dari dua harapan kewarganegaraan tersebut, akan ada orang yang berstatus Bipratide (dewi kewarganegaraan) atau Apatride (tanpa kewarganegaraan). 
  • Bipatride, terjadi jika peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negaranya. Misalnya sepasang suami istri adalah warga negara RRC dan berdomisili di Inggris. RRC menganut asas Ius Sanguinis sedangkan Inggris menganut Ius Soli. Jika pasangan itu melahirkan anak, maka menurut negara RRC itu adalah warga negaranya karena orang tuanya (keturunan dan hubungan darah) adalah warga negara RRC. Sedangkan menurut negara Inggris, anak tersebut juga adalah warga negara Inggris, karena dilahirkan di negara Inggris. Sehingga anak tersebut mempunyai status dua (dwi) kewarganegaraan atau Bipatride.
  • Apatride, terjadi Ika seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun. Misalnya sepasang suami istri adalah warga negara Inggris yang berasas Ius Soli dan berdomisili di negara RRC yang berasas Ius Sanguinis. Jika pasangan tersebut melahirkan seorang anak, maka menurut negara Inggris, anak tersebut bukan warga negaranya, tetapi menjadi warga negara RRC karena anak itu dilahirkan di RRC. Sedangkan negara RRC tidak mengakui anak tersebut karena tidak mempunyai keturunan dengan warga negaranya. Dengan demikian anak tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan (Apatride).
Indonesia mengatur mengenai hal asas kewarganegaraan ke dalam UU No. 12 Tahun 2006 yang berbunyi:
  • Asas Ius Sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
  • Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
  • Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
  • Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang No. 12 Tahun 2006.

Pengertian Hubungan Internasional : Asas Dan Pentinganya Hubungan Internasional

Pengertian Hubungan Internasional 

Pengertian Hubungan Internasional adalah suatu bentuk hubungan antarnegara yang merdeka dan berdaulat oleh dua negara atau lebih yang mencakup berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Telah dikemukakan di awal pembahasan bahwa negara-negara di dunia menjalin hubungan secara internasional. Suatu negara tidak hidup sendiri, melainkan berbatasan dengan negara-negara lain. Kenyataan ini semakin memperkuat pentingnya hubungan internasional yang melibatkan banyak negara. Selain itu, suatu negara mungkin berkepentingan untuk menjalin hubungan dengan negara lain demi memajukan kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Konsep hubungan internasional berkait erat dengan subyek-subyek, seperti organisasi internasional, diplomasi, hukum internasional, dan politik internasional. Organisasi-organisasi internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Perkumpulan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), Organisasi perdagangan (WTO), dan sebagainya berperan besar untuk menjembatani kepentingan berbagai negara.

Hubungan Internasional (HI) ialah ilmu yang mempelajari hubungan antarnegara, termasuk peran segenap negara, organisasi antarpemerintah (IGO), organisasi nonpemerintah internasional (INGO), organisasi non-pemerintah (NGO), kemudian perusahaan multinasional (MNC). HI merupakan sebuah bidang akademik dan kebijakan publik lalu dapat bersifat positif / normatif, karena keduanya berupaya menganalisis dan merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara terpilih.

Hubungan Internasional sering dianggap sebagai cabang ilmu politik (khususnya setelah tata nama UNESCO tahun 1988), namun kelompok akademisi lebih suka menganggapnya sebagai bidang studi yang interdisipliner. Aspek-aspek hubungan internasional telah dipelajari selama ribuan tahun sejak masa Thucydides, namun baru pada pokok abad ke-20 HI akhirnya menjadi disiplin yang terpisah serta tetap.

Berbeda dengan ilmu politik, Hubungan Internasional menggunakan penjuru bidang ilmu seperti redovisning, sejarah, hukum internasional, filsafat, geografi, kerja sosial, sosiologi, antropologi, kriminologi, psikologi, studi gender, dan ilmu budaya/kulturologi.

Hubungan Internasional mencakup rentang isu yang luas, termasuk globalisasi, kedaulatan negara, keamanan internasional, kelestarian lingkungan, proliferasi nuklir, nasionalisme, pembangunan ekonomi, ekonomi global, terorisme, kejahatan terorganisasi, keamanan manusia, intervensionisme asing, dan hak asasi orang.

Pengertian Hubungan Internasional Menurut Para Ahli 

Untuk lebih memahami lebih jauh tentang pengertian hubungan internasional, berikut ini, beberapa pengertian menurut para ahli :

  • Charles A. Mc Clelland: Pengertian hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. 
  • Warsito Sunaryo: Pengertian hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengeliingi interaksi. Adapun yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan sosial tertentu, bisa diartikan sebagai negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional.
  • Tygve Nathiessen: Pengertian hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional dan hukum internasional.
  • J.C. Johari: Menurut Johari, pengertian hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (non states actors) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara. 
  • Mohtar Mas’oed: Menurut Mohtar Mas'oed bahwa pengertian hubungan internasional adalah hubungan yang melibatkan bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga diperlukan mekanisme yang kompleks dan melibatkan banyak negara.
  • Couloumbis dan Wolfe : Hubungan internasional adalah studi yang sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dapat diamati dan mencoba mendapatkan variabel-variabel dasar untuk menerangkan prilaku serta mengungkapkan karakteristik-Karakteristik atau tipe-tipe hubungan antara unit-unit social.
  • Tulus Warsito : Hubungan internasional adalah studi terhadap interaksi dari politik luar negeri dari beberapa pelosok
  • Drs. R Soeprapto : Hubungan internasional studi yang orientasinya bersifat efektif (orientasi pasca perilaku ) yang hampir sering mengkombinasikan unsur-unsur pendekatan ilmiah dengan tujuan yang jelasnilainya seperti mensubtitusikan perang dengan metode-metode perdamaian untuk menyelesaikan pertikaian, pengendalian penduduk, perlindungan terhadap lingkungan, pemberantasan penyakit, kemelaratan manusia.
  • Kenneth Watts. Thompson : Hubungan internasional merupakan studi tentang rivalitas amtar bangsa beserta kondisi-kondisi lalu institusi-institusi yang memperbaiki ataupun memperburuk rivalitas tersebut.
  • Teuku May possibly Rudi : Hubungan internasional mencakup bermacam rupa hubungan ataupun interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan.
  • Suwardi Wiraatmaja : Hubungan internasional mencakup segala hubungan antar bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat lingkungan, dan kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan trik berfikir manusia.
  • Jeremy Bentham : Hubungan internasional adalh ilmu yang merupakan sebuah kesatuan disiplin dan punya ruang lingkup serta konsep-konsep dasar.
  • John Lewis Gaddis : Hubungan internasional ialah bidang kajian yang berguna bagi negarawan dalam cara untuk membangun dunia yang lebih baik.
  • Raymond Aron : Hubungan internasional merupakan hubungan antar unit politik yang masing-masing mengklaim sendiri berhak menentukan keadilan serta menjadi penergah bagi keputusan untuk berperang atau bukan.
  • Ishaq Rahman Hubungan internasional adalah ilmu yang diidentikkan dengan hubungan antara negara.
  • John Lierz : Hubungan internasional adlah salahsatu pemikiran yang memasukkan pertimbangan-pertimbangan implikasi kehidupan dalam berpolitik terutama perubahab unit politik termasuk didalamnya faktor keamanan lalu kekuasaan yang inheren di kehidupan sosial manusia.

Asas-Asas Hubungan Internasional 

Menurut Hugo de Groot, dalam hubungan internasional asas persamaan derajat merupakan dasar yang menjadi kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama dari mereka yang menyatukan diri di dalamnnya. Dalam hubungan internasional, dikenal beberapa asas yang didasarkan pada daerah dan ruang lingkup berlakunya ketentuan hukum  bagi daerah dan warga negara masing-masing. Ada tiga asas dalam hubungan internasional yang saling memengaruhi yaitu...

  • Asas Teritorial


Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang ada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.

  • Asas Kebangsaan


Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara di manapun ia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan exteritorial. Artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing.

  • Asas Kepentingan Umum


Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum, Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

Apabila ketiga asas tidak diperhatikan, akan timbul kekacauan hukum dalam hubungan antarbangsa (internasional). Oleh sebab itu, antara satu negara dengan negara lain perlu ada hubungan yang teratur dan tertip dalam bentuk hukum internasional. Walaupun demikian, kerapkali masih terdapat masalah dan pertikaian-pertikaian yang perlu dipecahkan. Misalnya persoalan dwi kewarganegaraan, batas-batas negara, wajib militer dan wajib palak.

Pentingnya Hubungan Internasional

Setiap negara memiliki sumber kekuatan yang berbeda. Mungkin ada negara yang kayak akan sumber daya alam, ada pula negara yang bnayak jumlah penduduknya, sementara negara lain mengandalkan berlimpahnya jumlah ilmuwan. Kelebihan-kelebihan semacam itu sangat berpengaruh terhadap posisi suatu negara dalam hubungan internasional.

Pengertian, Sarana, dan Asas Hubungan Internasional

Pengertian, Sarana, dan Asas Hubungan Internasional. Pengertian Hubungan Internasional, Sarana atau Fasilitas Hubungan Internasional, Asas yang ada dalam Hubungan Internasional, Pengertian Hubungan Internasional Menurut Para Ahli,  Berbagai Macam Pola Hubungan Internasional, dan Tujuan dijalinnya Hubungan Internasional.

Pengertian Hubungan Internasional

Sumber: archlanguage.com
Hubungan internasional atau hubungan antar bangsa adalah satu hubungan manusia antar bangsa baik secara individu ataupun kelompok, yang dikerjakan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung serta dapat berbentuk satu persahabatan, persengketaan, permusuhan maupun peperangan.

Pengertian Hubungan Internasional Menurut Beberapa Ahli 

Tulus Warsito 

Menurut Tulus Warsito menyebutkan kalau Hubungan internasional yakni sebuah studi pada hubungan dari politik luar negeri dari beberapa pelosok.

Drs. R. Soeprapto 

Menurut Soeprapto menyebutkan kalau Hubungan internasional adalah sebagai spesialisasi yang mengintegritaskan sebuah cabang-cabang pengetahuan lain yang mempelajari beberapa sisi internasional kehidupan sosial umat manusia.

Kenneth Watts. Thompson 

Menurut Kenneth menyebutkan kalau Hubungan internasional adalah satu studi mengenai sebuah rivalitas antar bangsa dan beberapa keadaan serta institusi-institusi yang melakukan perbaikan maupun memperburuk sebuah rivalitas itu.

J.C. Johari 

Menurut Johari menyebutkan kalau Hubungan internasional adalah sebuah studi mengenai satu hubungan yang berlansung di antara negara-negara berdaulat yang selain itu juga studi mengenai sebuah pelaku-pelaku non pelosok (non states actors) yang perilakunya memiliki efek bersama beberapa tugas Negara.

Couloumbis serta Wolfe 

Menurut Couloumbis serta Wolfe menyebutkan kalau Hubungan internasional adalah sebuah studi yang systematis tentang sebuah fenomena-fenomena yang dapat dilihat serta mencoba mendapatkan sebuah variabel-variabel mendasar untuk menjelaskan perilaku dan mengungkapkan satu karakteristik-Karakteristik atau beberapa type hubungan antara unit-unit social.

Mochtar Mas’oed 

Menurut Mochtar menyebutkan kalau Hubungan internasional yaitu hubungan yang amat kompleksitas lantaran di dalamnya ada/ikut serta satu bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat yang hingga membutuhkan mekanisme yang lebih rumit untuk pada hubungan antar kelompok.

Jeremy Bentham 

Menurut Jeremy Benham menyebutkan kalau Hubungan internasional adalah sebuah pengetahuan yang disebut satu kesatuan disiplin serta mempunyai ruang lingkup dan sebuah bagian rencana mendasar.

John Lewis Gaddis 

Menurut John Lewis Gaddis menyebutkan kalau Hubungan internasional yaitu satu bagian kajian yang berfungsi untuk satu negarawan dalam cara untuk membangun dunia yang lebih baik.

Ishaq Rahman 

Menurut Ishaq Rahman menatakan kalau Hubungan internasional adalah satu pengetahuan yang diidentikkan dengan sebuah hubungan antar negara.

Couloumbis 

Menurut Couloumbis menyebutkan kalau Hubungan internasional yakni sebuah pengetahuan yang mempelajari satu pola-pola tindakan serta reaksi di antara negara-negara berdaulat yang di mana perilaku elit pemerintah adalah indikatornya.

Beberapa Azas Hubungan Internasional 
Sumber: youthmanual.com
Menurut Hugo de Groot, mengungkapkan kalau hubungan negara akan mewujudkan kesederajatan antar negara-negara yang ikut serta di dalamnya, serta mewujudkan sebuah kepentingan bersama untuk perkembangan.

Dalam hubungan Internasional, di kenal dengan beberapa azas yang didasarkan atas daerah serta satu ruang lingkup berlakunya ketetapan hukum untuk daerah serta warga negara masing-masing. Ada tiga azas dalam hubungan internasional yang saling memengaruhi, yakni: 

Azas Teritorial 

Azas teritorial didasarkan pada suatu kekuasaan negara atas daerahnya. Dalam azas yang satu ini, seluruh warga serta seluruh barang yang ada di wilayahnya ditata oleh hukum negara. Jadi, untuk suatu hal diluar wilayahnya akan berlaku satu hukum internasional.
Azas Kebangsaan 

Azas kebangsaan ini didasarkan pada suatu wewenang negara untuk melindungi warga negaranya. Dalam azas ini, satu hukum dari negaranya akan berlaku pada tiap warga negara nya dimana saja ia ada. Jadi azas ini akan berlaku meskipun warga negaranya ada di lokasi asing (bukan lokasi negaranya).

Azas Kepentingan Umum 

Azas yang satu ini didasarkan pada suatu wewenang negara untuk melindungi serta berpedoman satu kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam azas ini, Negara dapat beradaptasi dengan seluruh kondisi serta satu momen yang bersangkut paut dengan kebutuhan umum. Jadi azas ini hukumnya tidak terikat pada batas – batas lokasi sebuah negara.

Ketiga azas ini amat diperhitungkan dalam menjalin satu hubungan internasional. Lantaran tanpa adanya tiga azas ini akan muncul beragam kekacauan internasional, oleh sebab itu hubungan sebuah negara dan negara yang lain mesti memiliki satu ketentuan dalam bentuk hukum internasional.

Pola Hubungan Internasional 
Sumber: materiku86.blogspot.co.id
Pola hubungan antar bangsa memiliki 3 jenis yakni: 

Penjajahan satu bangsa atas bangsa yang lain, ketergantungan sebuah bangsa arah bangsa lain serta hubungan sama derajat.

Pola Penjajahan 

Penjajahan pada hakekatnya yaitu satu penghisapan oleh sebuah bangsa atas bangsa lain yang diakibatkan oleh satu perubahan paham kapitalis, yang di mana pelosok penjajah akan memerlukan bahan mentah untuk industrinya serta maupun pasar untuk hasil industrinya. Inti dari sebuah penjajahan di sini adalah sebuah penguasaan lokasi bangsa lain.

Pola Ketergantungan 

Pola yang satu ini umumnya terjadi pada sebuah negara-negara berkembang yang kekurangan modal serta teknologi untuk membangun satu negaranya.

Terpaksa sekali akan memercayakan satu pertolongan negara-negara maju yang hasilnya akan menyebabkan ketergantungan pada negara-negara maju itu. Pola hubungan yang satu ini juga dikenal sebagai neo-kolonialisme (penjajahan dalam bentuk baru).

Pola Hubungan Sama Derajat 

Pola hubungan yang satu ini yang paling susah diwujudkan, tetapi pola hubungan yang sangat ideal karena berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, sesuai sama bunyi sila kedua Pancasila, yang menuntut satu penghormatan arah kodrat manusia sebagai makhluk yang sederajat tanpa melihat sebuah ideologi, bentuk negara ataupun system pemerintahannya.

Sarana Hubungan Internasional 
Sumber: fbanha.blogs.sapo.pt
Satu hubungan internasional akan memerlukan satu sarana yang bisa dipakai oleh negara yang menjalin hubungan internasional menurut J. Fradhel yakni:

Diplomasi 

Diplomasi adalah semua bentuk suatu aktivitas yang dipakai untuk memastikan satu maksud, serta memakai kapabilitas supaya mencapai maksud itu, menyesuaikan dengan kebutuhan nasional dengan negara lain, membuat maksud nasional yang berjalan untuk sebuah kebutuhan bangsa serta negara, dan memakai sarana serta kesempatan sebaik-baiknya.

Propaganda 

Propaganda adalah satu usaha yang sudah ditata dengan secara systematis serta dipakai untuk memengaruhi satu pikiran, emosi, serta tindakan sebuah kelompok untuk kebutuhan masyarakat umum, namun bukanlah untuk kebutuhan pemerintahannya. Informasinya dalam bentuk apa pun dapat dijadikan propaganda tanpa adanya batasan media.

Ekonomi, Sosial, serta Budaya 

Memakai satu sarana Ekonomi, sosial, serta budaya dapat membantu memberi pemasukkan negara serta merupakan satu sarana yang amat efisien.

Kapabilitas Militer 

Pada fasilitas yang satu ini dapat meningkatkan satu keyakinan sebuah negara dalam menghadapi beragam satu ancaman dari negara lain. Juga dibutuhkan dalam membentuk sebuah kesiapan bersama untuk menghadapi sebuah peluang terjadinya hal yang tidak dikehendaki.

Tujuan Hubungan Internasional 
Sumber: softilmu.com
  1. Untuk memacu dalam perkembangan ekonomi tiap Negara 
  2. Untuk menciptakan rasa sama-sama pengertian antarbangsa dalam membina serta menegakkan sebuah perdamaian 
  3. Untuk menciptakan satu keadilan serta kesejahteraan untuk semua rakyat di dunia 
  4. Untuk merajut satu hubungan internasional antar negara yang berkaitan. 
  5. Untuk Merajut satu hubungan kerja di bagian politik, ekonomi, social serta budaya 
  6. Untuk memenuhi sebuah keperluan warga negaranya 
  7. Untuk Membuka kesempatan dalam pemasaran product dalam negeri ke luar negeri 
  8. Untuk memperlancar satu hubungan ekonomi antarnegara 
Hidup negara juga sama seperti hidup kita sebagai individu. Kita mesti terkait satu sama lain dalam melakukan hidup. Begitu pula dengan sebuah negara, Negara mesti merajut hubungan kerja dengan negara yang lain untuk membuat kemajuan dan bertahan.

Dan itulah pembahasan kami mengenai Pengertian, Sarana, dan Asas Hubungan Internasional, untuk berbagai informasi yang kami sajikan pada kesempatan ini, harapannya semoga Postingan kali ini mengenai Hubungan Internasional di atas sedikitnya dapat menambah pengetahuan tersendiri bagi anda para pembaca.

Khususnya bagi anda yang saat ini sedang mencari referensi untuk lebih memahami Segala Hal tentang Hubungan Internasional. Terima kasih atas kunjungannya dan salam sukses untuk sahabat semuanya.

Referensi:
  1. seputarilmu.com 

Pengertian Demokrasi Menurut Ahli



Demokrasi adalah bentuk/mekanisme system pemerintahan dalam satu negara untuk berusaha wujudkan rakyat yang berdaulat atas negara dengan digerakkankan oleh pemerintah negara itu. Dengan cara etimologis, Demokrasi datang dari bahaya Yunani yakni demos serta kratein di mana demos bermakna rakyat serta kratein bermakna pemerintahan atau kekuasaan. Jadi Demokrasi yaitu pemerintahan atau kekuasaan rakyat.

Demokrai sebagai system pemerintahan telah dipakai mulai sejak jaman Yunani kuno. Ketika itu, semuanya rakyat ikut dengan cara segera mengulas bebrapa masalah pemerintahan. Demokrasi itu dimaksud demokrasi segera. Sesudah jaman Yunani kuno, demokrasi telah tidak sering digunakan sebagai system pemerintahan. Barulah sesudah jaman Renaissance, demokrasi bangkit kembali dengan pertimbangan seperti berikut :

Perasaan tak suka dengan oligarki (pemerintah yang digerakkan oleh sebagian orang yang berkuasa dari kelompok atau grup spesifik), segolongan kecil rakyat yang selalu melakukan tindakan menurut kemauannya.
  • Dampak aliran politik serta sosial yang menginginkan kesamaan. 
  • Perubahan butuh serta sebaiknya demokrasi. 
  • Pelopor yang sudah memperjuangkan lahirnya demokrasi, salah satunya yakni J. J Rousseau, John Locke serta Montesquieu. Perubahan setelah itu, demokrasi makin diperlukan sebagai system pemerintahan banyaknya negara yang ada di semua dunia. 

Pada umumnya, pengertian demokrasi yaitu satu system dalam pemerintahan dengan melibatkan rakyat dalam system pemerintahannya. Meskipun sekian, pengertian demokrasi ini mempunyai banyak penafsiran menurut beberapa pakar, tersebut pengertian demokrasi menurut beberapa pakar :

Pengertian demokrasi menurut beberapa ahli 

1. Pengertian demokrasi menurut Abraham lincoln 

Demokrasi yaitu satu pemerintahan yang datang dari rakyat, olehrakyat serta untukrakyat. Bisa diambil kesimpulan kalau pemegang kekuasaan yang paling tinggi dalam satu system demokrasi yakni ada di kuasa rakyat serta rakyat mempunyai hak, peluang serta nada yang sama untuk mengontrol serta mengatur kebijakan pemerintah lewat ketentuan yang paling banyak.

2. Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen 

Demokrasi yaitu satu bentuk pemerintahan di mana semua ketentuan pemerintah yang utama dengan cara segera maupun tidakdidasarkan padakesepakatan sebagian besar yang didapatkan dengan bebas pada rakyat dewasa.

3. Pengertian demokrasi menurut Sidney Hook 

Demokrasi yaitu system pemerintahan di mana tiap-tiap ketentuan pemerintah yang utama secaralangsung maupun tak didasarkan padakesepakatan sebagian besar yang didapatkan bebas dari rakyat dewasa.

4. Pengertian demokrasi menurut H. Harris Soche 

Demokrasi yaitu satu system pemerintahan rakyat karenanya kekuasaanpemerintahanmelekat pada diri rakyat/orang banyak serta hak untuk rakyat atau orang banyak untuk menjaga, serta mengatur dan membuat perlindungan dari satu paksaan serta pemerkosaan orang lain/tubuh yang diserahi untukmemerintah.

5. Pengertian demokrasi menurut Ranny 

Demokrasi yaitu suatubentukpemerintahan yang diatur serta diorganisasikan berdasar pada prinsipprinsip kedaulatan rakyat, persamaan politi, konsultasi atau dialogdenganrakyat serta berdasar pada padaaturan yang sebagian besar.

6. Pengertian demokrasi menurut Hannry B. Mayo 

Demokrasi yaitu satu kebijaksanaan umum yang diputuskan atas basic sebagian besar oleh wakil-wakil yang diawasisecara efisien oleh rakyat dalam tiap-tiap penentuan yangdidasarkanatas prinsip persamaan politik serta dikerjakan dalam situasi dimanaterjadi kebebasan politik.

7. Pengertian demokrasi menurut Merriam, Webster Dictionary. 

Demokrasi disimpulkan sebagai pemerintahan oleh rakyat yang dengan cara spesial oleh sebagian besar serta pemerintahan di mana kekuasaantertinggi tetaplah digerakkan oleh rakyat baik segera ataupun tak segera dengan melalui system perwaklan yang umumnya dikerjakandengan mengadakan pemilu dengan cara bebas yang dikerjakan dengan cara periodik serta rakyat umumkhususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik serta tidakadanya ketidaksamaan kelas yang berdasarkan atas ketentuan yang semena-mena atau berdasar pada keturunan.

8. Pengertian demokrasi menurut C. F. Strong 

Demokrasi yaitu satu system pemerintahan yang sebagian besar anggota dewan dari orang-orang yang ikut turut dalam politik berdasar pada system perwakilan yang menanggung pemerintah pada akhirnya bisa mempertanggungjawabkan semua aksi pada sebagian besar itu.

9. Pengertian demokrasi menurut Abdul Ghani Ar Rahhal. 

Demokrasi yaitu kekuasaan oleh rakyat di mana rakyat sebagai sumber kekuasaan. Ia mengatakan kalau Plato adalah orang yang pertama kalinya mengungkap teori demokrasi, di mana sumberkekuasaannya adalah hasrat yang tunggal bukanlah majemuk.

10. Pengertian demokrasi menurut Yusuf Al-Qordhawi 

Demokrasi yaitu satu wadah untuk orang-orang untuk pilih seorang untuk jadi pengatur kebutuhan orang-orang di mana pimpinannya tidaklah orang yang dibenci, ketentuannya bukanlah yangmasyarakat tak diinginkan serta orang-orangberhak memohon pertanggungjawabab pada penguasa jika pemimpin itu salah. Namun orang-orang tak memiliki hak memecatnya bila menyelewengkan, orang-orang juga tak dapat dibawa dalam system ekonomi, budaya, sosial atau system politik yg tidak dikenali serta tak disenangi.

11. Pengertian demokrasi menurut Koentjoro Poerbopanoto

yaitu satu system yang di mana rakyat harus turut ikut aktif berparsipasi dalam pemerintahan negara.

12. Pengertian demokrasi menurut Charles Costello

yaitu satu system dalam politik pemerintahan serta sosial dengan kekuasaan ada di pemerintah namun dibatasi oleh hukum serta adalah satu kebebasan pada tiap-tiap warga negara dalam membuat perlindungan semua hak-haknya.

13. Pengertian demokrasi Menurut Samuel Huntington

yaitu demokrasi dapat ada saat beberapa pembuat ketentuan yang terkuat dalam satu system itu diambil lewat pemilu yang adil, jujur serta berkala dan mengaplikasikan kebebasan berkompetisi untuk tiap-tiap calon yang mempunyai tujuan untuk peroleh suara

14. Pengertian demokrasi menurut Maurice Duverger 

yaitu langkah pemerintahan di mana ada satu kelompok yang harus diperintah serta memerintah sama atau mungkin tak terpisahkan.

15. Pengertian demokrasi menurut Prof. Mr. Muhammad Yamin 

yaitu satu basic di dalam pembentukan pemerintahan serta ada didalamnya atau masyarat dalam satu kekuasaan untuk mengatur serta memerintah supaya dikendalikan dengan cara sah oleh tiap-tiap semua warga negara.

16. Pengertian demokrasi menurut International Commision of Jurist 

yaitu satu bentuk pemerintahan yang di mana ada hak dalam bikin satu ketentuan politik harus diadakan oleh rakyat melalui beberapa wakil yang sudah dipilih dalam satu sistem pemilu.

17. Pengertian demokrasi menurut Affan Ghafar 

yaitu terdiri dari dua hal yakni demokrasi normatif yaitu demokrasi yang biasanya diwujudkan oleh negera. Sedang untuk demokrasi empirik yaitu satu demokrasi yang wujudnya cuma ada didunia politik.

18. Pengertian demokrasi menurut Yeni R. Lukiswara serta Sumarno AP 

yaitu pemerintahan dari rakyat, olehh rakyat serta untuk rakyat.

Macam-macam Demokrasi


Nah dari pengertian demokrasi menurut beberapa pakar di atas, kita bisa merumuskan beberapa macam demokrasi yakni seperti berikut :

1. Demokrasi pancasila yaitu system demokrasi yang terpusat pada masukan, kebutuhandan nada rakyat dan mempunyai jiwadandasar memahami pancasila atau nilai-nilai mulia pancasli yang bersumberpada tata nilaisosialbudaya.

2. Demokrasi liberal yaitu system demokrasi yang mengutamakan pada kebebasan manusia untuk mempunyai kebutuhan manusia serta kekuasaan dalam pemerintahan yang dibatasi oleh undangundang.

3. Demokrasi terpimpin yaitu system demokrasi yang menginginkan mengarahkan pada pimpinan tunggal

4. Demokrasi proletar yaitu system demokrasi yang menginginkan menyejahterakan rakyat dengan semua sesuatuny diputuskan serta dikuasai oleh negara dan tak mengetahui kelas orang-orang.

5. Demorasi totaliter yaitu demokrasi yang memiliki maksud paling utama untuk menghalalkan semua langkah.

6. Demokrasi titular yaitu satu system demokrasi yang bercampur dengan style lama serta moderen.

7. Demokrasi resmi yaitu satu demokrasi yang meletakkan kesamaan kedudukan setiaporang dalam politik dengan tak memasukkan usaha dalam menyingkirkan kesenjangan ekonomi.

8. Demokrasi material yaitu demokrasi yang terwujud atas kesamaan ekonomi serta sosial.

Dari beberapa macam demokrasi di atas jadi kita bisa temukan bebebrapa tanda-tanda demokrasi yakni seperti berikut :

  • Mempunyai jaminan kekuasaan yang disetujui dengan cara bersama 
  • Mempunyai jaminan kemerdekaan untuk tiap-tiap warga negara untuk berkumpul serta beroposisi. 
  • Mempunyai jaminan HAM (baca pengertian ham menurut beberapa pakar). 
  • Mempunyai kekuasaan pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat dengan lewat utusan yang diambil rakyat. 
  • Mempunyai kesamaan kedudukan serta perlakuanbagi semua warganegara dalamhukum. 


Mengenai prinsip-prinsip demokrasi yang perlu di ketahui yakni seperti berikut :

  • Ada jaminan hak asasi manusia atau HAM 
  • Kesamaan didepan hukum 
  • Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah 
  • Ada kebebasan pers. 
  • Kebebasan memberi pendapat serta berserikat 
  • Pemilu yang jurdil (jujur, adil serta bebas) sesuai sama masukan rakyat. 
  • Peradilan yang adil serta jujur dan tak memihak. 


Sekianlah info mengenai pengertian demokrasi menurut beberapa pakar | Semoga info mengenai pengertian demokrasi menurut beberapa pakar bisa memberi faedah dalam memberi wawasan mengenai pengertian demokrasi menurut beberapa pakar.

Pengertian Wawasan Nusantara : Fungsi, Tujuan Dan Hakikatnya

Pengertian Wawasan Nusantara

Pengertian Wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diawali dari lingkungannya serta memprioritaskan persatuan dan kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.

Wawasan nusantara yaitu UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar sikap serta cara pandang warga negara Indonesia. Dalam menjalankan wawasan nusantara, diprioritaskan untuk memenuhi kesatuan wilayah dan menghargai perbedaan yang ada untuk meraih tujuan nasional.

Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau dan banyak daerah bahkan pulau yang masih belum berpenghuni. Banyak suku bangsa serta kebudayaan yang berbeda membuat negara Indonesia kaya dengan bermacam asetnya. Perbedaan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang luas serta mempunyai banyak keragaman dari ujung Aceh sampai Papua.

Walau berbeda, Indonesia bisa bersatu karena mempunyai Pancasila dan UUD yang dapat menyatukan perbedaan itu hingga sikap bangsa Indonesia dapat menghargai satu sama lain. Dengan begitu kita mesti mempunyai sikap dengan toleransi yang cukup tinggi serta menghormati tiap-tiap perbedaan yang ada.

Secara etimologis, pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang pada kesatuan kepulauan yang terdapat antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta dua samudra yaitu Samura Hindia dan Samudra Pasifik.

Istilah wawasan nusantara datang dari kata Wawas (Bahasa Jawa) yang berarti ” pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi “, dan kemudian ditambahkan akhiran an, hingga arti wawasan adalah cara pandang, cara tinjau, cara lihat.

Sedangkan kata Nusantara terbagi dalam dua kata yaitu nusa yang berarti ” pulau atau kesatuan kepulauan ” dan antara yang berarti ” letak antara dua unsur yakni dua benua dan dua samudra “. Sehingga arti dari kata nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak dari dua benua yakni Asia dan Australia serta dua samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Setelah arti umum dan etimologis wawasan nusantara, jika ditinjau dari pengertian wawasan nusantara menurut para ahli antara lain sebagai berikut :
  • Prof. Dr. Wan Usman, Pengertian wawasan nusantara menurut definisi prof. Dr. Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
  • Kel. Kerja LEMHANAS, Pengertian wawasan nusantara menurut definisi Kel. Kerja LEMHANAS (Lembaga Pertahanan Nasional) 1999 adalah cara pandang dan sikap bangsa indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam dan bernilai startegis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
  • Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN, Pengertian wawasan nusantara menurut definisi Tap MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Fungsi Wawasan Nusantara

Terdapat berbagai fungsi wawasan nusantara yang baik secara umum, menurut pendapat para ahli dan pembagiannya antara lain sebagai berikut..
  • Fungsi Wawasan Nusantara Secara umum - Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan Negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 
  • Fungsi Wawasan Nusantara Menurut Cristine S.T. Kansil, S.H., MH dkk yang mengutarakan pendapatnya dalam bukunya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi antara lain sebagai berikut :
  1. Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia
  2. Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembagunan nasional 
Fungsi Wawasan Nusantara dibedakan dalam beberapa pandangan antara lain sebagai berikut..
  1. Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan dan kewilahayan
  2. Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. 
  3. Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
  4. Fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga. 

Tujuan Wawasan Nusantara

Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional.

Latar Belakang Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara dilatar belakang dalam beberapa aspek antara lain sebagai berikut..
  • Falsafah Pancasila, Pancasila merupakan dasar dalam terjadinya wawasan nusantara dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain sebagai berikut..
  1. Penerapan HAM (Hak Asasi Manusia). misalnya pemberian kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. 
  2. Mengutamakan pada kepentingan masyarakat dari pada kepentingan indivud dan golongan
  3. Pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat. 
  • Aspek Kewiilayahan Nusantara, aspek kewilayahan nusantara dalam hal ini pada pengaruh geografi karena indonesia kaya akan SDA dan suku bangsa
  • Aspek Sosial Budaya, aspek sosial budaya dimana dalam hal ini dapat terjadi karena indonesia terdapat ratusan suku bangsa yang keseluruhan memiliki adat istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, yang menjadikan tata kehidupan nasional memiliki hubungan interaksi antara golongan karena dapat menyebabkan konflik yang besar dari keberagaman budaya. 
  • Aspek Sejarah,  Dapat mengacuh kepada aspek sejarah karena indonesia memiliki banyak pengalaman sejarah yang tidak ingin terulangnya perpecahan dalam bangsa dan negara Indonesia. Dimana kemerdekaan yang didapatkan merupakan hasil semangat persatuan dan kesatuan bangsa indonesia, sehingga harus dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan indonesia 

Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikat wawasan nusantara yaitu hakikat yang senantiasa utuh dengan menyeluruh dalam lingkup nusantara untuk kepentingan nasional, tanpa menghilangkan kepentingan yang lain seperti kepentingan daerah, kelompok, serta individual.

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara dimana cara pandang yang ada di dalam nusantara untuk mencapai keutuhan nasional. Jadi, hakikat wawasan nusantara adalah dimana sikap danmenunjukkankalau kita adalah warga negara Indonesia yang mempunyai peran utama untuk memajukan Indonesia.

Dengan begitu setiap orang dapat berperan serta dalam kesatuan negara Indonesia. Hal semacam ini dapat mencegah perpecahan antar warga negara yang kerap menyebabkan permasalahan dalam negara.

Oleh karenanya dengan berpedoman pada wawasan nusantara kita dapat melindungi keutuhan bangsa dengan mendukung pembangunan nasional yang sesuai dengan tujuan nasional. Kondisi ini diwujudkan untuk mencapai tujuan nasional yang sukses.

Pengertian Hak : Jenis-Jenis Hak

Pengertian  Hak

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.

  • Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum;
  • Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
  • Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan;
  • Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai;
  • Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
  • Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh;dan
  • Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.

Jenis-Jenis Hak Warga Negara Republik Indonesia

  • Hak atas kewarganegaraan

Siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Pasal 26 Ayat (1) dan (2) dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa yang menjadi warga negara ialah orangorang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun, yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 26 ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Pasal 26 ini juga merupakan salah satu pencerminan dari pokok pikiran kedaulatan rakyat, penjabaran sila keempat yang menjadi landasan kehidupan politik di negara kita, Indonesia tercinta.

  • Hak dan kewajiban bela negara

Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia.

  • Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hal ini menunjukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27 Ayat (1) ini merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan juga merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

  • Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini misalnya terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak.

  • Kemerdekan memeluk agama

Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 29 Ayat (2) menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampuradukkan ajaran agama.

  • Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

Pasal 28 menetapkan hak warna negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syaratnya akan diatur dalam undang-undang. Dalam ketentuan ini terdapat tiga hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat.

  •  Pertahanan dan keamanan negara

Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

  • Kebudayaan nasional Indonesia

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan mesyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dalam Pasal 32 Ayat (2) disebutkan Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan.

  • Perekonomian nasional

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 yang terdiri atas lima ayat menyatakan sebagai berikut :

  • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  • Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  • Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran.

  • Hak mendapat pendidikan

Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Selanjutnya dalam Pasal 31 Ayat (2) ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

  • Kesejahteraan sosial

Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 diatur dalam Pasal 34. Pasal 34 terdiri atas empat ayat.

  • Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
  • Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
  • Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 ini memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak.

Pengertian Demokrasi Pancasila : Prinsip Dan Nilai Pancasila


Pada sistem demokrasi terdapat macam-macam demokrasi yang sudah digunakan, dan demokrasi yang sudah digunakan oleh Indonesia merupakan sistem demokrasi pancasila. Mengenai pengertian demokrasi pancasial adalah suatu sistem demokrasi yang dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan pada azas musyawarah mufakat untuk menjalankan kepentingan bersama atau kepentingan seluruh rakyat. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki ideologi yang tercantum di Pancasila, olehnya itu pada setiap sila yang ada di pancasila harus dijalankan pada kehidupan sehari-hari oleh rakyatnya agar dapat menunjang kemajuan terhadap negara Indonesia.

Pancasila pertama kali cetuskan oleh Ir. Soekarna pada sidang BPUPKI di tanggal 1 juni 1945 yang akhirnya sampai saat ini pada tanggal 1 Juni telah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, agar supaya lebih jelasnya lagi kami akan membahas pengertian demokrasi pancasila agar dapat menyelesaikan tugas makalah Pancasila.

Pengertian Demokrasi Pancasila, Ciri, Nilai dan Prinsipnya 

Pada pengertian demokrasi pancasila, harus dipahami bahwa sistem yang kita anut tidak sekedar hanya omongan dan dipikiran saja, akan tetapi harus diaktualkan dalam kehidupan keseharian, nah untuk kita seluruh yang ingin menjalankan sistem demokrasi pancasila harus tahu seperti apa itu demokrasi pancasila, berikut ini pengertian demokrasi pancasila yaitu sebagai berikut : 
  • Demokrasi pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada azas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, mempunyai kandungan berbentuk unsur-unsur kesadaran dalam bereligius, menjungjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur dan kecintaan, berkesinambungan dan berkepribadian Indonesia.
  • Pada sistem demokrasi pancasila, untuk sistem pengorganisasian negaranya dilakukan oleh rakyat itu sendiri atau persetujuan melalui rakyat. 
  • Pada demokrasi pancasila, untuk kebebasan individu tidak memiliki sifat mutlah, akan tetapi harus sesuai atau diselaraskan dengan adanya tanggung jawab sosial.
  • Dalam demokrasi pancasila, adanya keuniversalan cita-cita di mana demokrasi sudah dipadukan dengan apa yang menjadi cita-cita dalam hidup bangsa indonesia yang dijiwai dengan adanya semangan kekeluargaan sehingga tidak ada lagi yang mendominasi minoritas atau mayoritas. 

Adapun beberapa pengertian demokrasi pancasila menurut para ahli yaitu :

  • Pengertian demokrasi pancasila menurut Prof Notonegoro yang telah mengemukakan bahwa pengertian demokrasi pancasila adalah sebuah sistem di mana kerakyatan yang di pimpin oleh adanya hikmat kebijaknaan dalam sebuah permusyawaratan dan adanya perwakilan serta dengan ingin mewujudukan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. 
  • Pengertian Demokrasi Pancasila menurut Kansil adalah suatu sistem kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang merupakan hasil sila keempat dari Dasar Negara Pancasila yang telah tercantum di alinea ke 4 Pembukaan undang-undang dasar 1945.
  • Pengertian demokrasi pancasila menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo bahwa suatu pahaman demokrasi yang berdasar pada sebuah kepribadian dan falsafah dalam kehidupan bangsa indonesia yang telah dituangkan dalam ketentuan UUD 1945. 
  • Pengertian demokrasi pancasila dalam GBHN pada tahun 1978 dan tahun 1983 menetapkan bahwa segala pembangunan politik Indonesia itu diarahkan untuk dapat lebih memantapkan pada perwujudan demokrasi Pancasila. Dalam rangka untuk memantapkan sebuah stabilitas politik yang dinamis serta adanya pelaksanaan mekanisme pancasila, itu dibutuhkan adanya pemantapan dalam kehidupan konstitusional, tegaknya hukum dan kehidupan demokrasi. 

Demokrasi pancasila memiliki 2 azas yang terbentuk yaitu : 

  • Azas kerakyatan yaitu azas yang berdasar pada kesadaran terhadap kecintaan kepada rakyat, nasib dengan manunggal dan cita-cita rakyat, serta mempunyai sebuah jiwa kerakyatan atau dalam arti untuk menghayati kesadaran bahwa semuanya senasib dan memiliki cita-cita yang sama dengan yang lain. 
  • Azas Musyawarah untuk meraih mufakat, yaitu azas yang berdasar pada memperhatikan dan sikap menghargai aspirasi dari seluruh rakyat yang jumlah banyak dan melewati forum permusyawaratan di dalam rangka untuk pembahasan dalam menyatukan segala macam pendapat yang keluar dan untuk mencapai mufakat yang dijalankan dengan adanya rasa kasih sayang serta pengorbanan agar mendapatkan kebahagiaan bersama-sama. 

Pada demokrasi pancasila terdiri atas beberapa prinsip-prinsip demokrasi pancasila yaitu : 

  • Prinsip demokrasi pancasila yang berTuhanan yang Maha Esa, yang berarti kalau demokrasi harus selalu dijiwai dan harus berdasar pada nilai-nilai ketuhanan. 
  • Prinsip demokrasi pancasila dalam menjunjung tinggi HAM atau Hak Asasi Manusia) yang artinya bahwa demokrasi pancasila mesti menghargai dan harus melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia. 
  • Prinsip demokrasi pancasila dalam berkedaulatan rakyat yang berarti bahwa kepentingan rakyat harus lebih dijunjung tinggi ketimbang kepentingan pribadi 
  • Prinsip demokrasi pancasila harus di dukung oleh warga negara, yang berarti bahwa sistem demokrasi pancasila harus didukung oleh warga negara Indonesia dalam soal hak serta kewajibannya dan dapat melakukan perannya masing-masing dalam sistem demokrasi pancasila yang telah diatur. 
  • Prinsip demokrasi pancasila menggunakan prinsip pemisahan kekuasaan yang berarti bahwa dala negara demokrasi harus menganut sistem pemisahaan kekuasaan, di mana pada setiap masing-masing di lembaga negara mempunyai wewenang dan fungsinya. 
  • Prinsip demokrasi pancasila harus menjamin adanya perkembangan otonomi daerah yang berarti bahwa negara harus menjamin terhadap adanya perkembangan setiap daerah untuk memajukan segala potensi yang ada didaerahnya secara masing-masing dengan berdasarkan pada ketentuan yang sudah berlaku. 
  • Prinsip demokrasi pancasila memiliki penerapan konsep negara hukum yang berarti kalau negara Indonesia harus berdasarkan pada ada ketentuan hukum, jadi bukan pada kekuasaan semata, sehingga jika ada tindakan atau kebijakan pemerintah yang dikerjakan harus merujuk pada hukum yang sudah berlaku. 
  • Prinsip demokrasi pancasila sudah menjamin diselenggarakannya mengenai peradilan yang bebas, tidak memihak dan merdeka, hal ini berarti bahwa badan peradilan tidak akan dapat terpengaruh dan dipengaruhi oleh siapapun karena sudah ada aturan yang sudah mengikat. 
  • Prinsip demokrasi pancasila, menumbuhkan sebuah kesejahteraan rakyat, yang berarti kalau demokrasi pancasila dikembangkan yang bertugas untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat pada semua aspek kehidupan baik itu batin maupun yang lahir. 
  • Prinsip demokrasi pancasila yang berkeadilan sosial yang berarti kalau system demokrasi pancasila memiliki tujuan akhir dengan berupaya mewujudkan ketatanegaraan yang baik dan dapat terwujudnya keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Demokrasi Pancasila

Nilai-nilai moral yang terkandunga dalam demokrasi pancasila antara lain yaitu:

  • Adanya rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  • Menjunjung tinggi kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
  • Menjamin dan dapat mempersatukan bangsa;
  • Berguna untuk mewujudkan keadilan sosial

Pengertian Negara

istana bogor

Apa yang disebut dengan Negara? Arti negara pastinya telah familiar terdengar di telinga. Arti ini juga kerap jadi bahan pembicaraan kita sehari-hari. Bahkan juga, saat ini kita tinggal dalam satu negara yang bernama Indonesia serta kita sendiri dimaksud warga negara.

Walau demikian, nyatanya ada banyak di antara kita yang belum tahu atau mengerti makna sesungguhnya dari negara. Oleh karena itu, ilmusiana ada lewat artikel ini untuk memberi pengetahuan atau pemahaman pada kita semuanya mengenai makna dari negara.

Agar komplit, pembahasannya bakal kami tinjau dari beragam segi, yakni makna negara pada umumnya, makna negara diliat dari asal tuturnya (etimologis), serta makna negara menurut pendapat beberapa pakar. Selamat membaca.

Negara dalam artian simpel bisa dilihat sebagai satu organisasi dalam satu lokasi yang mempunyai kekuasaan paling tinggi yang sah serta ditaati oleh rakyatnya. Dalam artian yang lain, negara didefinisikan sebagai alat dari orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk mengatur bebrapa jalinan manusia dalam orang-orang serta menertibkan beberapa gejala kekuasaan dalam orang-orang. Kita bisa pula menyebutkan negara sebagai satu lokasi yang terbagi dalam masyarakat yang diperintah untuk meraih satu kedaulatan.

Pengertian Negara dengan cara Etimologis 

Dengan cara etimologis arti " negara " adalah terjemahan dari kalimat asing, yakni state (bhs Inggris), staat (bhs Jerman serta Belanda), serta etat (bhs Prancis). Kata state, staat, serta etat itu di ambil oleh beberapa orang Eropa dari bhs Latin pada era ke-15, yakni dari kata statum atau status yang bermakna kondisi yang tegak serta tetaplah, atau suatu hal yang berbentuk tetaplah serta tegak.

Arti negara ini nampak berbarengan dengan timbulnya arti Lo Stato yang dipopulerkan Niccolo Machiavelli melalui bukunya II Principe. Waktu itu, Lo Stato didefinisikan sebagai satu system pekerjaan serta manfaat umum serta alat perlengkapan yang teratur dalam lokasi spesifik.

Di Indonesia sendiri, arti " Negara " datang dari bhs Sansekerta nagara atau nagari, yang bermakna kota. Sekitaran era ke-5, arti nagara telah di kenal serta digunakan di Indonesia. Hal semacam ini dibuktikan oleh ada penamaan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat.

Diluar itu, arti nagara juga digunakan sebagai penamaan kitab Majapahit Negara Kertagama yang ditulis Mpu Prapanca. Jadi, arti " negara " telah digunakan terlebih dulu di Indonesia jauh sebelumnya bangsa Eropa.

Pengertian Negara Menurut beberapa Ahli 


Pengertian mengenai negara banyak juga disumbangkan dari pemikiran beberapa pakar, baik dari dalam ataupun luar negeri. Di bawah ini sudah kami kumpulkan untuk Anda, pendapat beberapa pakar mengenai negara.

Pengertian Negara menurut Pakar Dalam Negeri 

Di bawah ini sebagian pengertian negara dari beberapa pakar dalam negeri :

Prof. Nasroen : negara yaitu satu bentuk pergaulan hidup serta oleh karenanya juga harus dilihat dengan cara sosiologis supaya bisa diterangkan serta dipahami.

Prof. R. Djokoseotono, S. H : Negara yaitu satu organisasi manusia atau himpunan manusia-manusia yang ada dibawah pemerintahan yang sama.

Senarko : Negara yaitu satu organisasi orang-orang yang mempunyai daerah spesifik, tempat kekuasaan negara berlaku seutuhnya severeign (kedaulatan).

M. Solly Lubis, S. H : Negara yaitu satu bentuk pergaulan manusia atau satu komune. Negara itu mempunyai kriteria spesifik, yakni daerah spesifik, rakyat spesifik, serta mempunyai pemerintah.

Miriam Budiardjo : negara yaitu satu daerah yang penduduknya diperintah oleh beberapa petinggi serta sukses menuntut dari warga negaranya kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan lewat kontrol dari kekuasaan yang sah.

Pengertian Negara menurut Pakar Luar Negeri 

Di bawah ini sebagian pengertian negara dari beberapa pakar luar negeri :

Plato : Negara yaitu manusia dalam ukuran besar yang selalu maju serta berevolusi.

Aristoteles : Negara yaitu perkumpulan dari keluarga serta desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya.

Hugo de Groot (Grotius) : Negara yaitu ikatan dari manusia yang insaf bakal makna serta panggilan hukum kodrat.

Jean Bodin : Negara yaitu beberapa keluarga dengan semua harta bendanya yang di pimpin oleh akal dari satu kuasa yang berdaulat.

Hans Kelsen : Negara adalah satu susunan pergaulan hidup berbarengan, satu tata paksa (Zwangordenung).

J. H. A. Logemann : Negara yaitu organisasi kemasyarakatan dengan kekuasaanya mempunyai tujuan untuk mengatur serta mengadakan satu orang-orang.

Fr. Oppenheimer : negara yaitu beberapa kumpulan orang-orang yang mempunyai deferensial politik, yakni ada jalinan pada pihak yang memerintah serta pihak yang diperintah.

Bluntschli : Negara adalah diri rakyat yang disusun dalam satu organisasi politik di satu daerah yang spesifik.

Valkenier : Negara adalah rakyat yang sebagai kekuasaan yang merdeka, hidup dalam persatuan hukum yang berlaku lama di satu daerah yang spesifik.

Thomas Hobbes : Negara yaitu hasil kesepakatan antar-individu untuk membuat satu instansi dengan wewenang mutlak untuk membenahi mereka lewat undang-undang serta untuk memaksa semuanya supaya patuh pada undang-undang itu.

J. J. Rousseau : Negara yaitu perkumpulan dari rakyat yang membuat perlindungan serta menjaga hak serta harta benda semasing, namun tetaplah hidup dengan bebas serta merdeka.

Karl Marx : Negara yaitu alat kekuasaan untuk penguasa untuk menindas kelas manusia yang lain.

Roger F. Soltau : Negara yaitu satu alat atau kewenangan untuk mengatur serta mengatur bebrapa masalah berbarengan atas nama rakyat.

R. Kranenburg : Negara yaitu satu organisasi kekuasaan yang di ciptakan sekumpulan orang-orang yang dimaksud bangsa.

Demikian uraian mengenai Pengertian Negara paling Komplit, mudah-mudahan berguna.

Pengertian Pajak

Pengertian Pajak 





Pajak adalah pungutan harus yang dibayar rakyat untuk negara dan akan dipakai untuk kebutuhan pemerintah serta masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak dipakai untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak adalah salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.


Ciri-ciri Pajak 



1. Pajak Adalah Kontribusi Wajib Warga Negara 

Artinya setiap orang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang telah memenuhi ketentuan subjektif serta ketentuan objektif. Yaitu warga negara yang mempunyai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp2. 050. 000 per bulan. Jika Anda adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan keseluruhan penghasilan lebih dari Rp2 juta, maka wajib membayar pajak. Jika Anda adalah wiraswasta, jadi setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari keseluruhan penghasilan kotor/bruto (berdasar pada PP 46 tahun 2013).

2. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara 

Jika seseorang telah memenuhi ketentuan subjektif serta ketentuan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak telah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman dengan cara pidana.

3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung 

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi : ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yakni retribusi parkir, tetapi pajak tidak seperti itu. Pajak adalah salah satu fasilitas pemerataan pendapatan warga negara. Jadi saat membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, sarana kesehatan gratis untuk keluarga, beasiswa pendidikan untuk anak Anda, serta lain-lainnya.

4. Berdasarkan Undang-undang 

Perspektif Pajak Dari Sisi Ekonomi dan Hukum 



a) Pajak dari perspektif ekonomi 

Hal semacam ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) pada sektor umum (masyarakat). Hal semacam ini memberi gambaran bahwa pajak menyebabkan 2 kondisi menjadi berubah, yakni :

Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang serta layanan.

Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang serta layanan umum yang merupakan keperluan masyarakat.

b) Pajak dari perspektif hukum 

Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang muncul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya keharusan warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Dimana negara memiliki kekuatan untuk memaksa serta pajak itu dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal semacam ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasar pada undang-undang, hingga menjamin ada kepastian hukum, baik untuk petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun untuk wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Fungsi Pajak bagi Negara dan Masyarakat 



1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter) 

Pajak adalah sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari harus pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Hingga guna pajak adalah sumber pendapatan negara yang mempunyai tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) 

Pajak adalah alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial serta ekonomi. Fungsi mengatur itu diantaranya :


  • Pajak bisa digunakan untuk menghambat laju inflasi.
  • Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti : pajak ekspor barang.
  • Pajak bisa memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, misalnya : Pajak Bertambahnya Nilai (PPN).
  • Pajak bisa mengatur serta menarik investasi modal yang menolong perekonomian supaya makin produktif.


3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) 

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan serta menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi 

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan serta keadaan perekonomian, seperti : untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, hingga jumlah uang yang beredar bisa dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah turunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar bisa ditambah serta deflasi bisa di atasi.

Ke empat fungsi pajak diatas adalah fungsi dari pajak yang umum ditemui di beberapa negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Instansi Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ada dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai sama sistem self assessment yang dipercayai dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan pada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.


Jenis Pajak 


1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat 

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yakni : pajak tidak langsung serta pajak langsung.

a) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan momen atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut apabila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan keharusan membayar pajak. Misalnya : pajak penjualan atas barang elegan, dimana pajak ini hanya diberikan apabila wajib pajak menjual barang mewah.

b) Pajak Langsung (Direct Tax) 

Pajak langsung adalah pajak yang didapatkan dengan cara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketentuan pajak yang di buat kantor pajak. Didalam surat ketentuan pajak ada jumlah pajak yang perlu dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus dijamin seseorang yang terkena wajib pajak serta tidak bisa diarahkan pada pihak yang lain. Misalnya : Pajak Bumi dan Pendapatan (PBB) serta pajak pendapatan.

2. Tipe Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut 



a) Pajak Daerah (Lokal) 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II ataupun Pemda Tingkat I. Misalnya : pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, serta ada banyak yang lain.

b) Pajak Negara (Pusat) 

Pajak negara adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti : Dirjen Pajak, Dirjen Bea serta Cukai, ataupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di semua Indonesia. Misalnya : pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi serta bangunan, serta masih banyak lainnya.


3. Tipe Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak 


a) Pajak Objektif 

Pajak objektif yaitu pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Misalnya : pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk serta ada banyak yang lain.

b) Pajak Subjektif 

Pajak subjektif yaitu pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Misalnya : pajak kekayaan serta pajak penghasilan.