Showing posts sorted by relevance for query penyimpangan sosial. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query penyimpangan sosial. Sort by date Show all posts

Pengertian Reformasi : Tujuan Dan Faktor Pendorong Reformasi

Pengertian Reformasi

Reformasi secara etimologis berasal dari kata “reformation” dengan akar kata “reform” yang secara semantik bermakna “make or become better by removing or putting right what is bad or wrong”. Reformasi merupakan bagian dari dinamika masyarakat, dalam arti bahwa perkembangan akan menyebabkan tuntutan terhadap pembaharuan dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan tersebut.  Reformasi juga bermakna sebagai suatu perubahan tanpa merusak (to change without destroying) atau perubahan dengan memelihara (to change while  preserving). Dalam hal ini, proses reformasi bukanlah proses perubahan yang radikal dan berlangsung dalam jangka waktu singkat, tetapi merupakan proses perubahan yang terencana dan bertahap.

Makna reformasi dewasa ini banyak disalah artikan sehingga gerakan masyarakat yang melakukan perubahan yang mengatasnamakan gerakan reformasi juga tidak sesuai dengan gerakan reformasi itu sendiri. Hal ini terbukti dengan maraknya gerakan masyarakat dengan mengatasnamakan gerakan reformasi, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan makna reformasi itu sendiri.

Secara harfiah reformasi memiliki makna suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat.

Reformasi merupakan suatu perubahan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan baru yang secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan prubahan terutama perbaikan dalam bldang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan.

Syarat - Syarat Dalam Gerakan Reformasi

Pertama : suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Masa pemerintahan ORBA banyak terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan, misalnya asas kekeluargaan menjadi “nepotisme” kolusi dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat pembukaan UUD 1945 serta batang tubuh UUD 1945.

Kedua : suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu, dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Jadi reformasi pada prinsipnya suatu gerakan untuk mengembalikan pada dasar nilai-nilai sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tanpa landasan visi dan misi ideologi yang jelas maka gerakan reformasi akan mengarah anarkisme, disintegrasi bangsa dan akhirnya jatuh pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana yang telah terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia.

Ketiga : suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu acuan reformasi. Reformasi pada prinsipnya gerakan untuk mengadakan suatu perubahan untuk mengembalikan pada suatu tatanan struktural yang ada, karena adanya suatu penyimpangan. Maka reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi, bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat sebagaimana terkandung dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Reformasi harus mengembalikan dan melakukan perubahan ke arah sistem negara hukum dalam arti yang sebenarnya sebagaimana terkandung dalam penjelasan UUD 1945, yaitu harus adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari pengaruh penguasa, serta legalitas dalam arti hukum.

Oleh karena itu reformasi itu sendiri harus berdasarkan pada kerangka hukum yang jelas. Selain itu reformasi harus diarahkan pada suatu perubahan ke arah transparasi dalam setiap kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara karena hal ini sebagai manesfestasi bahwa rakyatlah sebagai asal mula kekuasaan negara dan rakyatlah segaa aspek kegiatan negara. Atau dengan prinsip, bahwa “Tiada Reformasi dan Demokrasi tanpa supremasi hukum dan tiada supremasi hukum tanpa reformasi dan demokrasi”.

Keempat : Reformasi diakukan ke arah suatu perubahan kearah kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala aspeknya antara lain bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta kehidupan keagamaan. Dengan lain perkataan reformasi harus dilakukan ke arah peningkatan harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagai manusia demokrat, egaliter dan manusiawi.

Kelima : Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berkeTuhanan Yang Yaha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar lima syarat-syarat di atas, maka gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi, sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang jelas, maka reformasi akan mengarah kepada disintegrasi, anarkisme, brutalisme, dengan demikian hakekat reformasi itu adalah keberanian moral untuk membenahi yang masih terbengkalai, meluruskan yang bengkok, mengadakan koreksi dan penyegaran secara terus-menerus, secara gradual, beradab dan santun dalam koridor konstitusional dan atas pijakan/tatanan yang berdasarkan pada moral religius.

Tujuan Reformasi

Melihat situasi politik dan kondisi ekonomi yang semakin tidak terkendali, rakyat Indonesia menjadi semakin kritis, bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru tidak berhasil menciptakan negara yang makmur, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Atas kesadaran itu, rakyat secara bersama-sama dengan dipelopori oleh mahasiswa dan para cendekiawan mengadakan suatu gerakan yang dikenal dengan nama Gerakan Reformasi.

Tujuan gerakan reformasi secara umum adalah memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Secara khusus, tujuan gerakan reformasi, antara lain:

  1. Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi.
  2. Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat.
  3. Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
  4. Reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia.

Faktor Pendorong Reformasi

Faktor pendorong terjadinya reformasi di Indonesia terutama terletak pada bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial.

  • Faktor Politik

Faktor dalam bidang politik yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia antara lain:

  1. Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam kehidupan pemerintahan. Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi.
  2. Kekuasaan Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup.
  3. Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  4. Mahasiswa menginginkan perubahan.

  • Faktor ekonomi

Faktor dalam bidang ekonomi yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia antara lain:

  1. Adanya krisis mata uang rupiah.
  2. Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat.
  3. Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok.

  • Faktor Hukum

Faktor dalam bidang hukum yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia adalah belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara.

Faktor Sosial

Faktor dalam bidang sosial yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia adalah adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat.

Perubahan Aktivitas Manusia

Perubahan Aktivitas Manusia

Siti memperhatikan ibunya yang sedang telepon toko alat rumah tangga. Kemarin, saat Siti dan ibunya berbelanja gelas sebanyak 4 lusin, penjaga tokonya bilang kalau ibu mendapat hadiah 4 gelas. Namun, setelah sampai di rumah gelas ibu Siti hanya sebanyak 50, berarti kurang 2. Seharusnya, jika ibu Siti membeli 4 lusin gelas dan mendapat hadiah 4 gelas, maka banyak gelas ibu Siti 52.
1 lusin = 12, 4 lusin = 4 x 12= 48, 4 lusin gelas + 4 gelas = 48 + 4 = 52 gelas
1. Ibu Fatma membeli 8 lusin gelas. Ia mendapat hadiah 4 gelas sebagai bonus. Berapa banyak gelas ibu Fatma seluruhnya?
Jawab: (8 x 12) + 4 = 96 + 4 = 100 gelas
2. Pak Rahman mempunyai persediaan kertas sebanyak 5 rim lebih 180 lembar. Setelah dilihat ternyata terdapat 35 lembar kertas rusak. Berapa banyak kertas yang masih baik? Jawab:
3. Aulia mempunyai 1 1/2 gross manik-manik. Aulia menggunakan 8 lusin 7 buah manik-manik untuk membuat kalung. Berapa sisa manik-manik Aulia?
Jawab:(1,5 x 144) - ((8 x 12 ) + 7) = 216 - (96 + 7) = 216 - 103 = 113
4. Ibu Lestari membeli 2 lusin pensil dengan harga Rp1.500,00 per buah. Kemudian membeli penggaris 1/ 2 lusin dengan harga Rp800,00 per buah. Berapa harga beli semuanya?
Jawab : (2 x 12 x 1.500) + (0,5 x 12 x 800) = 36.000 + 4.800 = 40.800
5. Ibu Riana seorang pedagang. Pada awalnya ia mempunyai persediaan 2 kodi seprei. Hari ini terjual 2 lusin seprei. Berapa banyak seprei Ibu Riana yang belum terjual?
Jawab: (2 x 20) - (2 x 12) = 40 - 24 = 16
6. Menjelang hari raya, Pak Burhan membeli 2 kodi baju. Pak Burhan membeli lagi 4 lusin baju. Berapa buah baju yang dibeli Pak Burhan semuanya?
Jawab: (2 x 20) + (4 x 12) = 40 + 48 = 88
7. Dalam menghadapi ulangan semester suatu sekolah membutuhkan kertas untuk membuat soal ulangan. Diperkirakan tiap kelas membutuhkan 650 lembar. Jika di sekolah ada 6 kelas, berapa rim lebih berapa lembar kertas yang dibutuhkan sekolah?
Jawab: (6 x 650) : 500 = 3.900 : 500 = 7 rim 400 lembar atau 7, 8 rim
8. Ibu Lilis seorang penjahit yang sukses. Hari ini dia mendapat pesanan 25 baju. Setiap baju membutuhkan 9 kancing baju. Berapa gros lebih berapa buah kancing baju yang dibutuhkan Bu lilis?
Jawab: 25 x 9 : 144 = 225 : 144 = 1 gros 88 buah atau 1,5625 gros

Siti dan ibunya merasa diuntungkan dengan adanya teknologi berupa alat komunikasi berupa telepon. Dengan adanya telepon mempermudah dan memperlancar komunikasi antarmanusia. Hal ini menunjukkan aktivitas kehidupan manusia dan perubahannya. Tahukah kamu, faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan aktivitas manusia?

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perubahan Aktivitas Manusia
  • Kontak Dengan Kebudayaan Lain Perubahan sosial dan budaya akan berjalan dengan cepat apabila masyarakat sering melakukan kontak dengan kebudayaan lain. Salah satu proses yang mempercepat kontak dengan kebudayaan lain adalah proses difusi. Dengan terjadinya difusi, suatu penemuan baru yang telah diterima oleh masyarakat dapat diteruskan dan disebarkan pada masyarakat luas sampai semua masyarakat dapat menikmati kegunaannya. Selain difusi, proses yang mempercepat kontak sosial juga dapat terjadi karena akulturasi, namun akulturasi bersifat continue dan memerlukan hubungan dekat.
  • Sistem Pendidikan Formal Yang Lebih Maju Pendidikan formal sangat penting, karena dengan pendidikan formal masyarakat akan mendapatkan nilai-nilai tertentu untuk menerima hal-hal baru dan berpikir lebih rasional dan ilmiah serta cara pandang terhadap masalah yang lebih obyektif.
  • Toleransi. Masyarakat yang memiliki sikap toleransi cenderung akan mudah menerima hal-hal yang baru, sehingga proses perubahan sosial budaya akan berjalan lebih cepat karena masyarakat sangat toleran dengan perilaku menyimpang. Dalam hal ini dapat berupa penyimpangan positif maupun negatif. Contoh: dahulu pekerjaan sopir hanya dilakukan oleh seorang laki-laki, namun sekarang ini masyarakat tidak merasa risih apabila perempuan bekerja sebagai sopir.
  • Sistem Stratifikasi Terbuka. Dengan sistem stratifikasi terbuka maka hal itu akan memberikan kesempatan adanya gerak sosial vertikal dan peluang yang luas bagi individu untuk meningkatkan diri untuk maju dan berusaha menaikkan status sosial dalam masyarakat. Contoh: seorang anak yangt terlahir dari keluarga petani miskin, dengan kemampuan secara akademis anak itu mendapatkan pekerjaan yang bagus. Dengan begitu anak itu mampu menaikan status sosial dirinya dan keluarganya.
  • Penduduk yang Heterogen. Dalam masyarakat heterogen yang memiliki latar kebudayaan, ras dan ideologi yang berbeda akan mudah dan sering terjadi pertentangan yang akan memicu terjadinya perubahan tersebut.
Beberapa contoh perubahan aktivitas manusia.
Jaman dahulu enuju tempat tertentu dengan berjalan kaki. Saat ini menuju tempat tertentu dengan berbagai kendaraan, seperti sepeda motor dan mobil.

Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Cirinya

Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Cirinya. Hai sahabat, kali ini kita akan membahas tentang Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Ciri dari tiap-tiap sitem itu sendiri.

Pengertian Sistem Pemerintahan

Sumber: ekoonomi.com
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dipakai oleh pemerintah satu negara untuk mengatur negaranya.

Sistem pemerintahan berisi beberapa kumpulan sebagian ketentuan mendasar tentang pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, serta beragam jenis hal yang lain.

Tiap negara memiliki hak menentukan sistem pemerintahan yang bakal dianutnya. Negara Indonesia sendiri sampai sekarang, berpedoman pada sistem pemerintahan presidensial.

Definisi serta Pengertian Sistem Pemerintahan 

Istilah sistem pemerintahan pada intinya datang dari dua kata berbahasa Indonesia yakni kata “sistem” yang artinya kesatuan pengaturan, serta kata “pemerintah” yang artinya pihak yang memiliki hak memberikan perintah maupun mengambil keputusan kebijakan tertentu.

Bila disimpulkan dari arti katanya, pengertian sistem pemerintahan adalah kesatuan pengaturan yang dipakai oleh pihak-pihak yang memiliki hak menentukan kebijakan/memberikan perintah.

Pada intinya ada 2 bentuk sistem pemerintahan, yakni: 

  1. Sistem pemerintahan presiden sial yakni system atau keseluruhan prinsip pengaturan hubungan kerja antar lembaga negara lewat pemisahan kekuasaan negara, di mana presiden memainkan peran kunci di dalam pengelolaan kekuasaan eksekutfi. 
  2. Sistem pemerintahan parlementer yakni system atau keseluruhan prinsip pengaturan hubungan kerja antar lembaga negara yang secara resmi memberikan peran paling utama pada parlemen atau badan legislatif dalam menjalani pemerintahan negara. 

Sistem Pemerintahan Presidensial 

Sumber: artikelsiana.com
Di dalam sebuah pemerintahan sebuah negara tidak dapat terlepas dari sistem politik.

Lantaran sistem politik pada intinya adalah hubungan antara beberapa instansi negara dengan instansi atau individu yang ada di masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan umum/publik atau bisa disebut dengan supra struktur politik dengan infrastruktur politik.

Bentuk dari kebijakan umum dalam arti luas itu berbentuk: 
  1. Konstitusi atau undang-undang. 
  2. Undang-undang. 
  3. Ketetapan pemerintah. 
  4. Ketetapan Presiden. 
  5. Ketetapan Daerah. 
  6. Ketetapan desa yang disebut ketetapan yang paling rendah. 
Untuk melakukan berbagai kebijakan politik tersebut di atas, di Indonesia di pegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan.

Hal semacam ini diatur di dalam Pasal 4 serta Pasal 10 UUD 1945. Sebagai kepala pemerintahan tugas presiden yaitu memimpin kabinet serta birokrasi dalam melakukan kebijakan umum.

Tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, presiden juga menjabat sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara presiden melakukan peranan simbolis serta seremonial mewakili bangsa serta negara.

Lantaran jabatan presiden itu, Indonesia di kenal dengan negara yang berpedoman sistem pemerintahan presidensial, yang juga dianut oleh Amerika Serikat.

Dalam sistem presidensial memakai sistem pemerintahan kekuasaan, antara badan eksekutif, yudikatif, serta legislatif yang meningkatkan ajaran Trias Politika serta Montesqieu.

Proses pemerintahan (eksekutif) diserahkan pada presiden, proses kekuasaan kehakiman atau pengadilan (yudikatif) jadi tanggung jawab Mahkamah Agung (supreme court) sedangkan kekuasaan untuk membuat undang-undang (legislatif) ada ditangan legislatif (Badan Perwakilan Rakyat).

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial 

  1. Didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power). 
  2. Di kepalai oleh seorang presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara). 
  3. Eksekutif dipilih rakyat baik lewat penentuan secara langsung ataupun tidak secara langsung (lewat badan perwakilan). 
  4. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat serta memberhentikan beberapa pembantunya (menteri) serta menteri bertanggung jawab pada presiden. 
  5. Presiden bersama kabinet tidak bertanggung jawab pada parlemen (DPR). Oleh sebab itu, presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat tidak saling menjatuhkan atau membubarkan. 

Keunggulan Sistem Pemerintahan Presidensial 

Ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh sistem pemerintahan presidensial antara lain: 
  1. Kedudukan pemerintah lebih stabil lantaran tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen dalam masa-masa jabatannya. 
  2. Pengaturan program atau gagasan kerja gampang disesuaikan dengan masa-masa jabatan yang dipegang eksekutif. 
  3. Pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan program-program tanpa terganggu krisis kabinet. 
  4. Bisa menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada sebuah badan. 

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial 

Tetapi ada juga kekurangan yang dipunyai oleh sistem pemerintahan presidensial yakni: 
  1. Kerap kali muncul ketetapan yang tidak tegas, lantaran hampir tiap ketetapan adalah hasil tawar-menawar antara legislatif dan eksekutif. 
  2. Pengambilan ketetapan kerap kali memerlukan waktu yang cukup lama. 

Sistem Pemerintahan Parlementer 

Sumber: fachrurrizamuhammad.blogspot.co.id
Dalam sistem pemerintahan parlementer pekerjaan untuk melakukan berbagai kebijakan umum yang penting ada di tangan perdana menteri sebagai pemegang kepala pemerintahan, sedangkan sebagai kepala negara ada di tangan seorang raja atau ratu.

Contoh negara yang memakai sistem pemerintahan ini yaitu Negara Inggris. Dalam sistem pemerintahan kepala negara cuma untuk simbol, kekuasaan yang nyata dalam pemerintahan tidak terlihat.

Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Pemerintah. DI dalam pengambilan keputusan mengenai rancangan undang-undang, pekerjaan kepala negara cuma mengesahkan tiap rancangan undang-undang yang udah di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet atau dewan menteri, yang dalam menjalani tugasnya mesti bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat. Jatuh bangunnya sebuah kabinet atau seorang menteri tergantung kepercayaan yang didapatkan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada kabinetnya.

Jika Dewan Perwakilan Rakyat (parlementer) udah tidak yakin pada kabinet akan diserahkan satu mosi tidak percaya oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang dapat menyebabkan kabinet itu jatuh.

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yakni: 

  1. Bersumber pada pada prinsip kekuasaan yang menyebar (diffusion of power). 
  2. Eksekutif (perdana menteri, konselir) diambil oleh kepala negara (raja atau ratu) yang sudah mendapatkan kesepakatan serta dukungan oleh sebagian besar parlemen. 
  3. Kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif (perdana menteri atau konselir) hingga kabinet (menteri-menteri) mesti mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya pada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. 
  4. Program-program kebijakan kabinet mesti sesuai dengan tujuan politik beberapa anggota parlemen. Jika kabinet melakukan penyimpangan pada program-program kebijaksanaan yang di buat, anggota parlemen bisa menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi-mosi tidak percaya pada pemerintah. 
  5. Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pangeran, atau kaisar) cuma untuk simbol atau lambang yang tidak bisa diganggu gugat. 

Keunggulan Sistem Pemerintahan Parlementer 

Ada beberapa keunggulan yang dipunyai sistem pemerintahan parlementer yakni: 
  1. Menteri-menteri yang diangkat adalah kehendak dari suara paling banyak di parlemen hingga secara tidak langsung adalah kehendak rakyat. 
  2. Menteri-menteri akan tambah hati-hati dalam menjalani tugasnya lantaran tiap saat bisa dijatuhkan oleh parlemen. 
  3. Mudah tercapainya penyesuaian pendapat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. 

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer 

Tetapi, sistem pemerintahan parlementer juga memiliki beberapa kekurangan yakni: 
  1. Kerap kali terjadi perubahan kabinet hingga kebijaksanaan politik negara jadi labil. 
  2. Kedudukan badan eksekutif tidak stabil lantaran tiap saat bisa diberhentikan oleh parlemen lewat mosi tidak percaya. 
  3. Lantaran adanya perubahan eksekutif yang mendadak, kerapkali eksekutif tidak bisa merampungkan program kerja yang sudah disusunnya. 
Nah jadi Indonesia berpedoman sistem pemerintahan presidensial, kan?

Tidak hanya dua sistem pemerintahan yang sudah kami bahas di atas, ada beberapa sistem pemerintahan lainnya, yakni sebagai berikut ini:

Sistem Pemerintahan Komunis 

Sumber: http://m.metrotvnews.com
Sistem pemerintahan komunis yaitu sistem pemerintahan yang berpedoman azas komunisme (tidak mengakui keberadaan Tuhan). Dalam pemerintahan komunis, tiap orang mesti hidup sama rata serta setara, tidak ada yang miskin maupun kaya, semua mesti saling dukung serta saling bantu.

Ciri ciri negara dengan sistem pemerintah komunis yakni sebagai berikut ini: 

  1. Memakai sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan 
  2. Amat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. 
  3. Semua alat-alat produksi mesti dikuasai oleh negara guna mencapai kemakmuran rakyat secara rata akan tetapi dalam kenyataannya cuma dikelolah dan menguntungkan beberapa elit partai 
  4. Menggunaan sistim demokrasi keterwakilan yang dikerjakan oleh elit-elit partai komunis oleh sebab itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukanlah merupakan anggota partai komunis karena itu dalam paham komunisme tidak di kenal hak perseorangan seperti ada pada paham liberalisme. 
  5. Tidak bersandarkan pada keyakinan agama, cuma berbentuk pemberian doktrin pada rakyatnya, dengan prinsip kalau "agama dianggap candu" yang bikin orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain lantaran dianggap tidak rasional dan keluar dari hal yang nyata (kebenaran materi). 

Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal 

Sumber: slideshare.net
Sistem pemerintahan demokrasi liberal yaitu sistem pemerintahan gabungan pada sistem pemerintahan demokrasi serta sistem pemerintahan liberal. Dalam sistem pemerintahan ini, pengendalian kekuasaan dijalankan oleh kepala pemerintahan yang di ambil secara langsung oleh rakyat.

Ciri ciri negara dengan sistem pemerintah demokrasi liberal yakni sebagai berikut ini: 

  1. Berpedoman memahami demoraksi dalam sistem pemerintahannya dan dituangkan dalam konstitusi mereka 
  2. Mempunyai perwakilan dari rakyat rakyat dalam negara itu serta sekaligus membatasi kapabilitas penguasa 
  3. Kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu titik (tidak sama seperti sistem pemerintahan presidensial) sampai bikin proses pengambilan keputusan lambat 

Ciri demokrasi liberal yang lain yakni:

  1. Keputusan bersumber pada suara mayoritas 
  2. Kapabilitas atau kekuasaan pada negara sangat fokus pada parlemen 
  3. Ada sistem voting dalam pengambilan ketentuan 
  4. Perubahan kepempinan maupun perwakilan dalam sistem demokrasi liberal di ambil oleh rakyat 
  5. Ciri lain dari demokrasi liberal seperti pada pengertiannya yakni kebebasan dalam memeluk agama atau kepercayaan masing masing hingga negara dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal tidak mungkin saja bersumber pada agama seperti negara Arab yang berlandaskan agama Islam. 

Tidak cuma itu, ada juga dua system pemerintahan yang lain, yakni:

Sistem Pemerintahan Liberal 

Sumber: youtube.com
Sistem pemerintahan liberal yaitu sistem pemerintahan yang berpedoman azas kebebasan sebagai landasan penetapan kebijakannya. Dalam sistem pemerintahan ini, pemerintah tidak demikian banyak memutuskan kebijakan, dan beberapa kegiatan di dalam negara digerakkan oleh pihak swasta.

Sistem pemerintahan liberalisme memiliki beberapa ciri, yaitu:

  1. Sangat memprioritaskan kebebasan/kemerdekaan individu. 
  2. Sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang paling utama seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak mengejar kebahagiaan, dan sebagainya. 
  3. Dalam sistem pemerintahan, terdiri atas beberapa kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif. 
  4. Berasumsi sistem demokrasi sebagai sistem politik yang paling cocok untuk 
  5. satu negara lantaran hak-hak asasi manusia itu terproteksi. 
  6. Infra susunan/susunan sosial senantiasa berupaya untuk mewujudkan tegaknya demokrasi serta tumbangnya sistem kediktatoran. 
  7. Ada homo seksual serta lesbianisme yang dipicu penekanan pada kebebasan individu. 
  8. Melahirkan sekularisme, yaitu memahami yang memisahkan pada negara dengan agama. Menurut pemahaman mereka, agama yakni masalah beberapa orang sedangkan negara yakni masalah pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah tidak bisa ikut campur dalam hal agama.  
  9. Menentang ajaran komunisme yang berpedoman sistem kediktatoran hingga 
  10. hak-hak asasi manusia banyak dirampas serta diperkosa. 
  11. Melahirkan kelas ekonomi yang terdiri dari kelas ekonomi kuat serta lemah. Sekarang tengah diupayakan dalam Sistem politik liberalisme modern untuk 
  12. menyingkirkan jurang pemisah pada kelompok kaya serta kelompok miskin. 
  13. Berupaya dengan keras untuk mewujudkan kesejahteraan pada seluruh 
  14. anggota masyarakat atau seluruh warga negara. Mengingat penderitaan serta 
  15. kesengsaraan dapat memicu perbuatan-perbuatan yang bertentang dengan konstitusi negara. 
  16. Ada budaya yang tinggi dengan menjunjung tinggi kreatifitas, produktifitas, efektifitas, serta inovasitas warga negaranya. 
  17. Mengupayakan di dalam negaranya suatu pemilihan umum yang berasas baik sampai perubahan pemerintahan berjalan secara normal. 
  18. Menentang sistem politik kediktatoran lantaran menghapus Hak Asasi Manusia. 

Sistem Pemerintahan Semi Presidensial 

Sistem pemerintahan semi presidensial yaitu sistem pemerintahan gabungan antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan paling tinggi ada di dua pihak yakni di tangan presiden (sebagai pemimpin negara) serta di tangan parlemen (sebagai wakil rakyat).

Sistem pemerintahan semi presidensial memiliki beberapa ciri, yaitu: 

  • Dilihat dari presidensial 
  1. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat serta diambil langsung oleh mereka atau lewat badan perwakilan rakyat. 
  2. Presiden mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen serta non-departemen. 
  3. Kekuasaan eksekutif tidak bisa dijatuhkan oleh legislatif. 
  • Dilihat dari parlementer 
  1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden. 
  2. Menteri-menteri cuma bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif. 
  3. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif.
Itulah pembahasan kita kali ini mengenai Pengertian Sistem Pemerintahan: Jenis Sistem Pemerintahan dan Cirinya. Mudah-mudahan pembahasan kali ini membuat kita semua semakin paham dengan segala system pemerintahan yang ada ya, sahabat.

Makasih ya udah mampir dan belajar bareng di sini. Sampai bertemu lagi di postingan selanjutnya, see yaa.

Referensi:
  1. materiku86.blogspot.co.id
  2. pengertiandefinisi.com
  3. brainly.co.id
  4. brainly.co.id
  5. learniseasy.com