Showing posts sorted by relevance for query ppki. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query ppki. Sort by date Show all posts

Pengertian Pancasila

Pengertian Pancasila 

Hakikat Pancasila 


Kedudukan dan fungsi Pancasila bilamana dikaji secara ilmiah memliki pengertian pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan Negara, sabagai kepribadian bangsa bahkan dalam proses terjadinya terdapat beragam jenis terminologi yang perlu didesktipsikan dengan cara objektif. Diluar itu, pancasila dengan cara kedudukan dan fungsinya juga harus dipahami secara urutan.

Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila secara urutan baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya maka pengertian Pancasila itu mencakup lingkup pengertian sebagai berikut :


Pengertian Pancasila secara etimologis 


Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta pengucapan “Pancasila” memilki dua jenis makna secara leksikal yaitu :

“panca” artinya “lima”

“syila” vokal I pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar”

“syiila” vokal i pendek artinya “peraturan perilaku yang baik, yang utama atau yang senonoh”

Kalimat tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila “ yang memilki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan yaitu adalah istilah “Panca Syilla” dengan vokal i pendek yang memilki arti leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang mempunyai lima unsur”. Mengenai istilah “Panca Syiila” dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 ketentuan perilaku yang utama.

Pengertian Pancasila secara Historis 


Proses perumusan Pancasila dimulai ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu permasalahan, khususnya akan dibahas pada sidang itu. Masalah itu yaitu mengenai suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang itu tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945 didalam siding itu Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama “Pancasila” yang berarti lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yakni seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 dimana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Mulai sejak saat itulah pengucapan Pancasila jadi bahasa Indonesia dan adalah istilah umum. Meskipun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat arti “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia yaitu dimaksud dengan arti “Pancasila”. Hal semacam ini didasarkan atas interpretasi historis terlebih dalam rencana pembentukan calon rumusan dasar negara, yang secara spontan di terima oleh peserta sidang secara bulat.

Pengertian Pancasila secara Terminologis 


Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang di kenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua sisi yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal serta 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.

Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea itu tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

 1. Ketuhanan Yang Maha Esa

 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

 3. Persatuan Indonesia

 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam        permusyawaratan/perwakilan

 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 berikut yang secara konstisional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia

Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara : Sejarah dan Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila merupakan kata yang biasa kita dengar, tentu saja, apa lagi rakyat indonesia. tapi tahukah teman-teman pengertian pancasila sebagai dasar Negara ?...Pancasila sebagai dasar negara biasanya disebut dengan falsafah negara atau dasar negara (philosopiche grondslag) ideologi negara, dari negara. Pancasila difungsikan sebagai dasar yang mengatur pemerintahan negara, artinya pancasila digunakan untuk mengatur segala pemerintahan negara indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara adalah pandangan hidup bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara.

Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkeudalatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beraadap, persatuan indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia".

Norma Hukum Pokok atau pokok kaidah fundamental suatu negara yang jika dilihat dalam segi hukum memiliki hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak dapat diganggu gugat kebenarannya dan keberadaannya serta tidak akan berubah bagi negara terbentuk, artinya "tak dapat berubah-ubah walaupun dengan jalan hukum" atau apapun. Fungsi dan Kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental adalah UUD berada dibawah pancasila dan bersumber dari pancasila. atau sumber dan  kedudukan UUD berasal dan berada dibawah pokok kaidah fundamental yakni Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari rumusan ini yaitu seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai pancasila. Penyelenggaraan bernegara di Indonesia mengacu pada hal-hal yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai berKemanusiaan, nilai-nilai berKesatuan, nilai-nilai Kerakyatan dan nilai-nilai Keadilan.

Menurut Listyono Santoso, pada masa sekarang ini mengembalikan atau menegaskan kembali kedudukan pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan suatu tuntutan penting oleh karena telah banyak terjadi kesalahan penafsiran atas pancasila di masa lalu tersebut. Pengalaman yang sebelumnya menunjukkan adanya tafsir tunggal dan monolitik atas pancasila. Para oknum negara yang telah menjadikan pancasila bukan sebagai sistem norma dan koridor dalam menjalankan dan mengarahkan bangsa, tetapi pancasila telah direduksi sebagai alat kekuasaan untuk mengendalikan semua elemen bangsa dengan dogmatise ideologi. Pereduksian dan pemaknaan atas pancasila dalam pengertian yang sempit dan politis ini berakibat pada :
  1. Pancasila dipahami sebagai sebuah mitos.
  2. Pancasila dipahami secara politik ideologis untuk kepentingan kekuasaaan.
  3. Nilai-nilai pancasila menjadi nilai yang disotopia tidak sekedar otopia.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan suatu hal yang penting, jika pancasila diabaikan dalam penyelenggaraan bernegara akan menjadi kacau. Oleh karena itu hendaknya kita generasi penerus bangsa untuk selalu mengamalkan pancasila sebagai dasar negara kita. Berikutnya akan dibahas mengenai sejarah pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Jadi,."Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara" adalah pancasila dijadikan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan Pancasila menurut Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 merupakan sumber hukum dasar nasional.

Sejarah Pancasila Sebagai Dasar Negara 

Berbicara mengenai sejarah pancasila sebagai dasar negara, Pada era reformasi, ada keinginan berbagai pihak dan kalangan untuk melakukan penafsiran kembali atas pancasila dalam kedudukannya bagi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karenanya terdapat berbagai istilah seperti reposisi, reaktualisasi, radikalisasi, redefinisi, rejuvenasi, revitalisasi reimplementasi, dekonstruksi ideologi dan lain sebagainya. Beragam kedudukan, posisi serta penafsiran atas pancasila pada bangunan negara Indonesia agar pancasila tidak lagi “terdistorsi dan terdiskreditkan” karena pengalaman masa lalu. Pendapat berbagai pihak khususnya para ahli tersebut patut dihargai sebagai suatu wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Pada tahun 1998 Dr. Koentowijoyo dalam tulisannya Radikalisassi Pancasila mengatakan perlunya kita memberi ruh baru di dalam pancasila, sehingga ia akan mampu menjadi suatu kekuatan yang menggerakkan sejarah. Selama ini pancasila hanya dijadikan janji di bibir saja (lip service), tidak ada pemerintah yang sungguh-sungguh melaksanakannya. Di sisi lain telah terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap pancasila, baik pada masa orde lama maupun pada orde baru. Ruh baru inilah yang dinamakan radikalisasi pancasila.

Radikalisasi pancasila berarti:
  • Mengembalikan pancasila sesuai dengan jati dirinya, yaitu pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila yang sesuai dengan jati dirinya di dalam memberi visi kenegaraan
  • Mengganti pandangan atau persepsi dari pancasila sebagai ideologi menjadi pancasila sebagai ilmu,
  • Mengusahakan agar pancasila memiliki konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila di dalamnya dan korespondensi dengan realitas sosial.
  • Pancasila yang semula melayani kepentingan vertikal menjadi pancasila yang melayani kepentingan horizontal.

Fungsi Pancasila

Dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia maka Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila ialah :

  • asas kerohanian tertib hukum Indonesia
  • suasana kebatinan (geistlichenhinterground) dari UUD
  • cita-cita hukum bagi hukum dasar negara
  • Pandangan hidup Bangsa Indonesia.
  • Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia
  • Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia.
  • Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.
  • Cita- cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, ialah masyarakat adil serta makmur yang merata materil serta spiritual yang berdasarkan Pancasila.
Perjanjian Luhur berarti Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang pada PPKI (Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia)
Sumber dari segala sumber tertib hukum berarti , bahwa segala peraturan perundang- undangan yang telah berlaku di Indonesia harus bersumberkan pada Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila.

Pancasila ialah sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang berarti Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia serta ialah ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental ataupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain.

Makna Dari Pancasila

  • Nilai-nilai pada pancasila dasarnya ialah nilai filsafat yang sifatnya mendasar
  • pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi dasar atau menjadi pedoman bagi penyeleggaraan bernegara.
  • nilai dasar pancasila ialah bersifar abstrak , normatif serta nilai itu menjadi motivator kegiatan dalam penyelaggaraan bernegara.