Pengertian Konstitusi

Pengertian Konstitusi
Pengertian Konstitusi

Pengertian Konstitusi 



Kata “konstitusi” berasal dari bahasa Perancis Constituer dan Constitution, kata pertama berarti membentuk, membangun atau menyusun, serta kata kedua berarti susunan atau pranata (masyarakat). Dengan demikian konstitusi memiliki arti ; permulaan dari segala peraturan tentang satu Negara. Pada umumnya langkah awal untuk mempelajari hukum tata negara dari satu negara diawali dari konstitusi negara bersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum tata negara dari satu negara, sehingga hukum tata negara disebut juga dengan constitutional law. Istilah Constitutional Law di Inggris menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata negara. Penggunaan istilah Constitutional Law didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata Negara unsur konstitusi lebih menonjol. 

Secara umum Pengertian konstitusi yaitu satu etika sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi biasanya mengacu pada penjaminan hak pada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi bisa diterapkan kepada semua hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. 


Tujuan Konstitusi 



Tujuan konstitusi yaitu : 
Membatasi kekuasaan penguasa supaya tidak melakukan tindakan sewenang – wenang tujuannya tanpa ada membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi akan tidak jalan dengan baik serta mungkin kekuasaan penguasa akan merajalela Dan dapat merugikan rakyat.

Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. 

Pedoman penyelenggaraan negara tujuannya tanpa adanya dasar konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. 

Nilai Konstitusi 


Nilai konstitusi yaitu : 
Nilai normatif adalah satu konstitusi yang resmi di terima oleh satu bangsa dan untuk mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam makna hukum (legal), tetapi juga fakta berlaku dalam masyarakat dalam makna berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni serta konsekuen. 

Nilai nominal yaitu satu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu dikarenakan pasal – pasal spesifik tak berlaku/tidsak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku untuk seluruh wilayah negara. 

Nilai semantik yaitu satu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. 

Jenis – jenis konstitusi 


Menurut CF. Strong konstitusi terdiri dari : 
Konstitusi tercatat (dokumentary constiutution/writen constitution) yaitu aturan – aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar yang lain yang mengatur perikehidupan satu bangsa didalam persekutuan hukum negara. 

Konstitusi tidak tercatat/konvensi (nondokumentary constitution) yaitu berbentuk kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. 

Mengenai prasyarat – prasyarat konvensi yaitu : 
  • Disadari dan dipergunakan berulang – kembali dalam praktik penyelenggaraan negara. 
  • Tidak bertentangan dengan UUD 1945. 
  • Memperhatikan proses UUD 1945. 
  • Dengan cara teoritis konstitusi dibedakan menjadi : 
  • Konstitusi politik yaitu berisi mengenai norma- norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antar lembaga negara. 
  • Konstitusi sosial yaitu konstitusi yang mengandung cita – cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu. 
  • Berdasarkan sifat dari konstitusi yaitu : 
  • Fleksibel/luwes jika konstitusi/undang undang dasar memungkinkan untuk berubah sama sesuai perkembangan. 
  • Rigid/kaku apabila konstitusi/undang undang dasar jika sulit untuk diubah. 


Sejarah Negara konstitusional 


Negara konstitusional seperti disebut di atas sudah ada sejak saat yunani kuno dengan karakteristik utmanya yaitu demokrasi dan nasionalisme. Namun untuk mencari dari sisi historis negara konstitusional ada beberapa fase mas yang diantaranya : 

a. Karakteristik Konstitualisme Yunani
Yunani adalah suatu polis atrau kota yang memiliki prosentasi penduduk yang sangat kecil, konstruksi konstitusi dan pemerintahan saat itu masih tercakup semuanya, artinya masyarakat bisa berpartisipasi langsung salam setiap pengambilan keputusan. Tentu saja sangat berbeda dengan konteks kekinian, namun satu yang bisa diambil pelajaran dari sini adalah makna demokrasi yang sudah tertanam dalam sendi pemerintahan, dan demikian pula Aristoteles dan Plato mengartikan negara tanpa melihat kepada kekuasaan melainkan suatu spiritual bond  yang memberikan kebajikan dan ia mengabaikan governmental machinery. Kenyataan seperti wajar saja karena keadaan saat itu yang masih memungkinkan untuk berjaan di alur tersebut.

b. Konstitusi Romawi
Tidak jauh berbeda dengan masa Yunani kunok, karena pada dasarnya Romawi juga adalah berupa City-state atau negara kota yang konstitusi dan aturan yang dibangun belum mencerminkan indikator negara konstitusional, yaitu demokrasi dan nasionalisme. Namun pada saat itu romawi telah membagi tiga kekuasaan meskipun berbeda dari apa yang kita ketahui saat ini.

c. Ciri Konstitusi pada abad pertengahan
Abad pertengahan merupakan abad dimana kekuasan romawi mulai runtuh disebabkan oleh invasi bangsa bar-barian. Namun legal theory masih berkembang  dan adalah Charles the Great yang kemudian mengembangkan peninggalan tersebut, meskipun pada akhirnya berbeda dari teori pemerintahan pada masanya. Corak konstitusi pada masa ini menunjukan corak feodalisme dimana kekuasaan hanya berada pada pemegang modal, oleh karena itu dalam kategori konstitusi modern hal ini belum mencerminkan konstitusi yang sempurna, baru hanya menggambarkan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah namun belum menunjukan suatu halsi yang baik, artinya nilai-nilai demokrasi dan sebagainya tidak nampak disini.

d. Masa Renaissance
Dengan adanya pemberontakan dari banyak golongan yang merupakan reaksi dari pemerintahan feodal yang sangat merugikan rakyat kecil. Beralih pada rennaisance, sebenarnya pada masa ini tidak ada hal yan terlalu bisa disoroti dari masalah konstitusi karena pada masa ini banyak berkembang wacana yang dikembangkan mengenai negara, namun dalam praktek masih belum bisa dilakukan.

e. Konstitualisme pada abad 19
Masa ini mulai menunjukan adanya pencerahan dalam hal pemerintahan, dirtandai dengan revolusi Amerika dan Perancis yang mulai merumuskan konstitusi dalam bentuk yang idela dan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi. Lembaga-olembaga kekuasaan mulai dibentuk dan diatur kewenangannya dalam proporsi yang sesuai demi memenuhi kriteria tersebut. Tetapi meskipun demikian negara-negara di eropa masih bangkit untuk kemudian mencari model yang tepat bagi pemerintahan mereka, namun ini suatu keberhasilan dimana hampir semuanya mulai mengadopsi berbagai model tetapi tetap terbingkai dalam satu kerangka negara konstitusional dengan adanya elemen demokrasi dan pengaturan hubungan rakyat dan pemerintah yang lebih terperinci.

f. Masa setelah perang dunia II dan konstitusi modern
Kecamuk perang dunia ternyata membawa banyak pengaruh dan perubahan dalam konstitusialisme di banyak negara khusunya eropa, terlebih setelah kemenangan Amerika terhadap negara-negara yang berfaham komunis dan fasis. Dengan Marshall Plan yang digalakan oleh Amerika sekaligus hal ini memberikan jalan demokratisasi dan nasionalisme yang kemudian tumbuh menjadi salah satu karakteristik dari negara konstitusional
Advertisement