Pengertian Pajak

Pengertian Pajak
Pengertian Pajak

Pengertian Pajak 





Pajak adalah pungutan harus yang dibayar rakyat untuk negara dan akan dipakai untuk kebutuhan pemerintah serta masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak dipakai untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak adalah salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.


Ciri-ciri Pajak 



1. Pajak Adalah Kontribusi Wajib Warga Negara 

Artinya setiap orang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang telah memenuhi ketentuan subjektif serta ketentuan objektif. Yaitu warga negara yang mempunyai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp2. 050. 000 per bulan. Jika Anda adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan keseluruhan penghasilan lebih dari Rp2 juta, maka wajib membayar pajak. Jika Anda adalah wiraswasta, jadi setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari keseluruhan penghasilan kotor/bruto (berdasar pada PP 46 tahun 2013).

2. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara 

Jika seseorang telah memenuhi ketentuan subjektif serta ketentuan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak telah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman dengan cara pidana.

3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung 

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi : ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yakni retribusi parkir, tetapi pajak tidak seperti itu. Pajak adalah salah satu fasilitas pemerataan pendapatan warga negara. Jadi saat membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, sarana kesehatan gratis untuk keluarga, beasiswa pendidikan untuk anak Anda, serta lain-lainnya.

4. Berdasarkan Undang-undang 

Perspektif Pajak Dari Sisi Ekonomi dan Hukum 



a) Pajak dari perspektif ekonomi 

Hal semacam ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) pada sektor umum (masyarakat). Hal semacam ini memberi gambaran bahwa pajak menyebabkan 2 kondisi menjadi berubah, yakni :

Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang serta layanan.

Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang serta layanan umum yang merupakan keperluan masyarakat.

b) Pajak dari perspektif hukum 

Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang muncul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya keharusan warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Dimana negara memiliki kekuatan untuk memaksa serta pajak itu dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal semacam ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasar pada undang-undang, hingga menjamin ada kepastian hukum, baik untuk petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun untuk wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Fungsi Pajak bagi Negara dan Masyarakat 



1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter) 

Pajak adalah sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari harus pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Hingga guna pajak adalah sumber pendapatan negara yang mempunyai tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) 

Pajak adalah alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial serta ekonomi. Fungsi mengatur itu diantaranya :


  • Pajak bisa digunakan untuk menghambat laju inflasi.
  • Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti : pajak ekspor barang.
  • Pajak bisa memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, misalnya : Pajak Bertambahnya Nilai (PPN).
  • Pajak bisa mengatur serta menarik investasi modal yang menolong perekonomian supaya makin produktif.


3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) 

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan serta menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi 

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan serta keadaan perekonomian, seperti : untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, hingga jumlah uang yang beredar bisa dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah turunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar bisa ditambah serta deflasi bisa di atasi.

Ke empat fungsi pajak diatas adalah fungsi dari pajak yang umum ditemui di beberapa negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Instansi Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ada dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai sama sistem self assessment yang dipercayai dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan pada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.


Jenis Pajak 


1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat 

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yakni : pajak tidak langsung serta pajak langsung.

a) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan momen atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut apabila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan keharusan membayar pajak. Misalnya : pajak penjualan atas barang elegan, dimana pajak ini hanya diberikan apabila wajib pajak menjual barang mewah.

b) Pajak Langsung (Direct Tax) 

Pajak langsung adalah pajak yang didapatkan dengan cara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketentuan pajak yang di buat kantor pajak. Didalam surat ketentuan pajak ada jumlah pajak yang perlu dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus dijamin seseorang yang terkena wajib pajak serta tidak bisa diarahkan pada pihak yang lain. Misalnya : Pajak Bumi dan Pendapatan (PBB) serta pajak pendapatan.

2. Tipe Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut 



a) Pajak Daerah (Lokal) 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II ataupun Pemda Tingkat I. Misalnya : pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, serta ada banyak yang lain.

b) Pajak Negara (Pusat) 

Pajak negara adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti : Dirjen Pajak, Dirjen Bea serta Cukai, ataupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di semua Indonesia. Misalnya : pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi serta bangunan, serta masih banyak lainnya.


3. Tipe Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak 


a) Pajak Objektif 

Pajak objektif yaitu pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Misalnya : pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk serta ada banyak yang lain.

b) Pajak Subjektif 

Pajak subjektif yaitu pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Misalnya : pajak kekayaan serta pajak penghasilan.
Advertisement