pengertian otonomi daerah

pengertian otonomi daerah
pengertian otonomi daerah

pengertian otonomi daerah


Secara umum, Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengatur sendiri masalah pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Istilah otonomi daerah bukan hal yang baru bagi bangsa dan negara RI sebab sejak Indonesia merdeka sudah di kenal dengan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), yaitu lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerahnya. 

1. Pengertian Otonomi Daerah Secara Etimologi - Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti auto, dan nomous. Auto berarti sendiri, dan nomous berarti hukum atau ketentuan. jadi, pengertian otonomi daerah yaitu ketentuan yang mengatur daerahnya sendiri. 

2. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Definisi Para Ahli
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 : Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah : Pengertian otonomi daerah menurut kamus hukum serta glosarium otonomi daerah yaitu kewenangan untuk mengatur serta mengurusi kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar pada aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Menurut Encyclopedia of Social Scince : Pengertian otonomi daerah menurut Encyclopedia of social scince yaitu hak suatu organisasi sosial untuk memenuhi diri sendiri serta kebebasan aktualnya. 
Menurut Pendapat Para Ahli : Pengertian otonomi daerah menurut pendapat para ahli yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pengertian otonomi daerah menurut kamus besar bahasa indonesia adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Hakikat Otonomi Daerah - Berdasarkan pengertian-pengertian otonomi daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah adalah sebagai berikut

Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik, jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan daerah masing-masing. 

Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik kewenangan mengatur ataupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

4. Tujuan Otonomi Daerahadalah sebagai berikut
agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar 

agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah juga dapat di beri hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya 

agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan karakter dan kondisi daerah yang mempunya kekhususan sendiri. 

5. Prinsip Otonomi Daerah - Prinsip ototnomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi yang riil, dan berprinsip otonomi yang bertanggung jawab. Jadi, kewenangan otonomi yang diberikan terhadap daerah yaitu kewenangan otonomi luas, riil serta bertanggung jawab. Berikut prinsip-prinsip otonomi daerah

Prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua masalah pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agamar, peradilan, keamanan, serta fiskal nasional. 

Prinsip otonomi riil, artinya daerah diberikan kewenangan untuk menangani masalah pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk tumbuh, hidup serta berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. 
Prinsip otonomi yang bertanggung jawab yaitu otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan serta maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari maksud nasional. 

6. Azas Otonomi Daerah - Pedoman pemerintahan diatur dalam Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada azas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas sebagai berikut.

  • Azas kepastian hukum adalah azas yang memprioritaskan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 
  • Azas tertip penyelenggara adalah azas jadi landasan kedisiplinan, kecocokan, serta keseimbangan dalam ingindalian penyelenggara negara. 
  • Azas kebutuhan umum merupakan azas yang memprioritaskan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 
  • Azas keterbukaan adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informas yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, kelompok, dan rahasia negara. 
  • Azas proporsinalitas adalah azas yang memprioritaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban 
  • Azas profesionalitas adalah azas yang memprioritaskan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketetapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
  • Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketetapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
  • Azas efisiensi serta efektifitas adalah azas yang menjamin terselenggaranya kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya tersedia secara maksimal serta bertanggungjawab (efisiensi = ketepatgunaan, kedaygunaan, efektivitas = sukses manfaat). 
Mengenai penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan tiga azas antara lain seperti berikut.
Azas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI 
  • Azas dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah 
  • Azas pekerjaan pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah serta desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang disertai pembiayaan, fasilitas, dan prasarana dan sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya

Advertisement