Sistem Pemerintahan Kerajaan Hindu-Buddha serta Islam

Sistem Pemerintahan Kerajaan Hindu-Buddha serta Islam
Sistem Pemerintahan Kerajaan Hindu-Buddha serta Islam
Sistem Pemerintahan Kerajaan Hindu-Buddha serta Islam. Sistem Pemerintahan Kerajaan Hindu-Buddha dan Sistem Pemerintahan Kerajaan Islam. Persamaan dan Perbedaan dari kedua Sistem Pemerintahan Kerajaan Hindu-Buddha dan Islam.

Sistem Pemerintahan Kerajaan Hindu-Buddha

Sumber: kisahasalusul.blogspot.com
Adanya system pemerintahan pada masyarakat sudah di kenal mulai sejak jaman pra sejarah. System itu merujuk pada hubungan antara penguasa dengan rakyat. Penguasa yang disebutkan di sini adalah seseorang yang disegani serta dihormati oleh karena kelebihannya dari orang-orang yang lain, baik itu berbentuk kesaktian, pengetahuan, dan sebagainya.

Umumnya penguasa atau pemimpin yang kurang lebih setingkat desa di jaman pra-sejarah dipilih oleh masyarakatnya sendiri. Struktur ini adalah susunan pemerintahan sederhana yang ada di jaman pra-sejarah saat sebelum masuknya dampak Hindu, Budha, ataupun Islam.

Akan tetapi, bersamaan dengan masuknya paham agama Hindu ke Indonesia, berganti pulalah system pemerintahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Orang-orang Indonesia sudah mengetahui system dewa serta raja. Di mana raja adalah seseorang yang dianggap sebagai titisan dari dewa yang diakui oleh umat Hindu serta Budha.

Ide konsep ini sudah membuat perubahan system kepemimpinan yang dulunya cuma setara dengan desa, sudah berubah jadi system yang di pimpin oleh seorang raja (setingkat presiden) atau bergantung kekuasaan kerajaan itu.

Sang raja dibantu oleh beberapa orang petinggi yang dipilih oleh raja itu. Pejabat-pejabat itu bisa bekerja sesuai sama bidang yang diperintahkan oleh raja, seperti bidang upeti, bidang kerakyatan, bidang keagamaan, bidang hukum, bidang perpajakan, dan sebagainya).

Raja mempunyai hak serta kewenangan penuh atas tanah kekuasaannya. Begitu pula dengan rakyat, mesti mematuhi semua perintah serta pengucapan atau titah dari raja.

Ada ketidaksamaan system pada system pemerintahan yang ada di beberapa kerajaan yang berpedoman agama Hindu atau Buddha di Indonesia. Hal semacam ini tercermin dari penemuan-penemuan candi.

System pemerintahan di kerajaan yang bertempat tinggal di Jawa Tengah lebih berupa Feodal, dipicu lantaran bangunan candi paling utama atau candi induk ada di tengah-tengah serta dikelilingi oleh candi candi kecil. Ini memperlihatkan kalau kekuasaan yaitu mutlak milik seorang raja.

Mengenai kerajaan-kerajaan yang bertempat tinggal di Jawa Timur berpedoman system pemerintahan federal, di mana pada candi-candi yang diketemukan di daerah Jawa Timur, bangunan-bangunan candi menyebar di dalam satu kompleks.

Hal semacam ini mengisyaratkan bahwasanya kekuasaan tidak mutlak punya seorang raja. Raja masih tetap dibantu oleh beberapa orang yang dipercaya oleh raja, serta bertanggung jawab atas daerah yang di pimpinnya (sama juga dengan system Negara bagian).

Berikut ini yaitu beberapa istilah di dalam system pemerintahan yang diyakini oleh kerjaan-kerajaan berpaham Hindu serta Buddha:

Raja

Sumber: unikshare.blogspot.co.id
Seperti yang sudah dijelaskan, kalau raja adalah pemimpin paling tinggi, serta mempunyai wewenang sepenuhnya pada kekuasaan itu. Artinya, rakyat harus mematuhi semua perintah serta titah dari raja, tanpa mengharap upah.

Yuwaraja atau Kumamararaja 

Sumber: theblackboxes.com
Jabatan ini umumnya adalah jabatan yang diperintahkan serta didapatkan dari raja pada putra serta putri mahkota kerajaan. Hal semacam ini di ketahui dari penemuan prasasti-prasasti, termasuk juga sudah dijelaskan di dalam kitab Negarakertagama.

Rakryan Mahamantri Katrini 

Sumber: readtiger.com
Jabatan ini sudah ada mulai sejak jaman Mataram hindu, serta bertahan hingga jaman kerajaan Majapahit. Ada 3 petinggi yang tergabung dalam rakryan Mahamantri katrini, yakni rakryan Mahamantri I Hino, Rakryan Mahamantri I Halu, serta Rakryan Mahamantri I Sirikan.

Di antara ketiga petinggi ini, yang tertinggi adalah Rakryan Mahamantri I Hino. Ketiga petinggi ini adalah petinggi paling utama setelah raja, serta menerima perintah langsung. Namun, mereka bukanlah sebagai pelaksana perintah, emlainkan kembali diperintahkan pada petinggi yang ada di bawahnya.

Rakryan Mahamantri I Pakirankiran 

Sumber: arjawa.blogspot.co.id
Jabatan ini adalah jabatan setelah rakryan Mahamantri Katrini. Petinggi ini adalah petinggi yang bertindak sebagai pelaksana perintah, atau sejenis dewan mantri. Umumnya terdiri dari 5 orang, yakni:

Rakryan Mahapatih/Patih Hamangkubhumi, Rakryan Tumenggung (panglima kerajaan), Rakryan Demung (pengatur urusan rumah tangga kerajaan), Rakryan Rangga (pembantu panglima kerajaan), serta Rakryan Kanuruhan (penghubung dengan rakyar serta protokoler).

Dharma Adhyaksa

Adalah jabatan yang mengepalai bidang permasalahan agama, seperti: Dharma Adhyaksa Kasaiman, yang mengepalai bidang urusan agama Hindu.

Dharmamadhyaksa ring Kasogatan

yang mengepalai bidang urusan agama Buddha

Sistem Pemerintahan Kerajaan Islam

Sumber: keywordsuggest.org
System pemerintahan yang ada di dalam kehidupan orang-orang Islam tidaklah berbeda jauh dengan system yang diyakini oleh kerajaan-kerajaan Hindu serta Buddha. Cuma saja istilahnya yang menjadi perbedaan.

Di dalam pemerintahan kerajaan Islam, sebagai pucuk pimpinan paling tinggi adalah seorang sultan (raja dalam bahasa Arab). Mengenai arti lain yang mengatakan seorang raja yakni maulana, susuhunan, panembahan, dan sebagainya. Sultan bisa dibantu oleh pegawai-pegawainya yang mengurus masing-masing bidang spesifik.

Di dalam Islam, tidak ada yang namanya system kasta di dalam kehidupan. Itu artinya, sultan bukanlah seorang yang perlu ditaati, serta sultan juga bukanlah titisan dari Allah. Sultan hanya manusia biasa yang diberikan sebagian kelebihan, hingga layak untuk memimpin sebuah kerajaan.

Untuk membantu pekerjaan sultan, umumnya sultan akan berkonsultasi dengan ulama-ulama yang memiliki pengetahuan yang amat luar biasa mengenai pemahaman agamanya.

Saat mengambil sebuah keputusan, baik itu yang terkait dengan agama serta pemerintahan, sultan umumnya berkonsultasi terlebih dulu dengan beberapa ulama, supaya beberapa keputusan itu bisa di terima oleh rakyat dengan penuh rahmat.

Sama juga dengan halnya pengangkatan raja di dalam system pemerintahan agama Hindu Buddha, di dalam kerajaan Islam, sultan diangkat bersumber pada garis keturunan. Anak dari sultan nantinya akan mendapat tahta untuk memimpin kerajaan, itu bila dia dilihat mampu serta berwibawa untuk memimpin.

Dan itulah pembahasan kami mengenai Sistem Pemerintahan Kerajaan Hindu-Buddha serta Islam, untuk berbagai informasi yang kami sajikan pada kesempatan ini, harapannya semoga Postingan kali ini mengenai Sistem Pemerintahan Kerajaan di atas sedikitnya dapat menambah pengetahuan tersendiri bagi anda para pembaca.

Khususnya bagi anda yang saat ini sedang mencari sumber pengetahuan untuk lebih memahami Segala Hal tentang Sistem Pemerintahan Kerajaan. Terima kasih atas kunjungannya dan salam sukses untuk sahabat semuanya.
  1. softilmu.com
Advertisement